DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2020

Nomor: 67
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Penggunaan Sisa Anggaran Lebih RSUD Solok

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan umum daerah yang menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realiasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran dengan pengelolaan diatur dengan peraturan kepala daerah;
b.bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu A “DA

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 #Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. 4. 6. ad 10. 12. Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4, 7. 8. 9. 1} 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006) Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 123); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); at 20. 21. 22. 23. 24. 29. 26. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 43 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

28.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 29.. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPUMD) Tahun 2016- 2021.
30.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Solok Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan. 4. 4. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibiltas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek bisnis yag sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola BLUD dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD. Pimpinan BLUD adalah merupakan Pejabat Pengelola BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarakan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran. Defisit anggaran PPK-BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan PPK-BLUD dengan belanja PPK-BLUD. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar 6. 7. 8. kembali A 7
16.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD pada RSUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang digunakan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) atau tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 3

RSUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas PPK-BLUD RSUD.

Pasal 4

(1)PPK-BLUD RSUD dapat mengelola dan memanfaatkan Sisa Lebih perhitungan anggaran pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya menyesuaikan pada perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
(2)Pengelolaan, pemanfaatan dan besaran Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Sisa Lebih perhitungan anggaran BLUD dihitung berdasarkan laporan 8 realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(4)Sisa Lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
(5)Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(6)Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
(7)Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
(8)Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PPK-BLUD RSUD

Pasal 5

(1)Nilai sisa lebih perhitungan anggaran yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Laporan sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
(3)Sisa lebih perhitungan anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD RSUD, meliputi: ve 9 belanja pegawai: belanja barang dan jasa;, belanja modal; a. 9 investasi jangka pendek (deposito) Z

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD dengan PPK BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran

Pasal 7

Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disertai dengan rincian rencana penggunaannya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran PPK-BLUD RSUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Terhadap pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. w a. b.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…