DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

MENAGTUR TENTANG PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 3 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 10.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman umum penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas(PSU) kawasan perumahan; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkanlingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimanamestinya.
5.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraandan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
6.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
7.Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanahdengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dantanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
8.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungantempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana,sarana dan utilitas.
9.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsisebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempatkegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunanperumahan dan permukiman.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Soppeng selaku penggunaanggaran/pengguna barang.
12.Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumahsusun.
13.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atasbeban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
14.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawabmelakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
15.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaanbarang milik daerah. 5
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip :

a.Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana danutilitas;
b.Akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
c.Kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai denganstandar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten serta kondisidan kebutuhan masyarakat;
d.Keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana,sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
e.Keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana,sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 6

BAB III

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan permukiman terdiri atas :

a.perumahan tidak bersusun, dan
b.rumah susun.

Pasal 5

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah berlantai satu atau dua.

Pasal 6

(1)Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagidalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arahhorizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masingdapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuktempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda- bersama dan tanah-bersama.

Pasal 7

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.

BAB IV

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 8

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,antara lain :

a.Jaringan jalan lingkungan;
b.Jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 7
d.Tempat pembuangan sampah.

Pasal 9

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,antara lain :

a.Sarana perniagaan/perbelanjaan;
b.Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c.Sarana pendidikan;
d.Sarana kesehatan;
e.Sarana peribadatan;
f.Sarana rekreasi dan olah raga;
g.Sarana pemakaman;
h.Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i.Sarana parkir.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009