DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp8.811.549.286,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah); (2) Penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp10.000.000000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); (3) Besaran penyertaan modal kepada PDAM setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dianggap mampu memberikan kontribusi kepada Daerah dan masyarakat daerah pada umumnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2006 Nomor 76);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57); 3 3
15.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG Dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Soppeng;
4.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Soppeng;
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaat Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Daerah pada PDAM Soppeng;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
7.Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada Perusahaan Daerah;
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4 4
9.Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya dalamjangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan modal kepada PDAM dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam:
1. a.peningkatan produktivitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan;
2. b.peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM.
(2)Penyertaan modal daerah kepada PDAM bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
2. b.investasi secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
4. d.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah,dan
5. e.menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp8.811.549.286,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
(2)Penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp10.000.000000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); 5 5
(3)Besaran penyertaan modal kepada PDAM setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) bersumber dari dana APBD.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)PDAM setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PDAM;
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan semesteran dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
(3)Laporan keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus periode berjalan;
(4)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Besarnya deviden dan/atau hak Daerah atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

Deviden dan/atau hak daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 merupakan pendapatan asli daerah dan harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 6

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 11 Oktober 2017 BUPATI SOPPENG, A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 12 Oktober 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, NUR ALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.12.160.17 7 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya menyebutkan Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan untuk penambahan modal BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan /atau manfaat lainnya. Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha pihak ketiga dan untuk mendongkrak peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/ atau badan Usaha lainnya, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Pihak Ketiga sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD. Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahaan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. 8 8

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…