Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2021
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
PASAL I (Mengubah beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2017) PASAL II (Ketentuan Penutup)
PASAL I (Mengubah beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2017) PASAL II (Ketentuan Penutup)
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1781);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 110), diubah sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 21 Oktober 2021 BUPATI SOPPENG, ttd A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 21 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd A. TENRI SESSU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.06.127.21 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MUSRIADI, SH.MM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM I. UMUM Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng merupakan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yang pada awal didirikannya berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Soppeng. Dimana perubahan bentuk perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ompo dengan maksud pendiriannya untuk mendorong peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum. Sedangkan tujuan dari Perumda ini adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan maksud dan tujuan didirikannya PERUMDA Air Minum Tirta Ompo, maka Pemerintah Daerah sebagai Pemilik perusahaan perlu untuk turut serta dalam pengembangan PERUMDA melalui Penyertaan Modal Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya menyebutkan Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan untuk penambahan modal BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 143
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)