DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I (Perubahan atas Pasal 3, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 39 Perda Kab. Soppeng No. 5 Tahun 2016) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sopeng Nomor 99). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, angka 10, angka 14, angka 17, angka 19 diubah, angka 12, angka 18, angka 20 dihapus, serta huruf e angka 2, angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan unsur staf, dengan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dengan Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Soppeng merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan Tipe A;
2. 2.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan Tipe A;
3. 3.Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang perikanan, dengan Tipe A;
4. 4.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, dengan Tipe A;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan Tipe B;
6. 6.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan Tipe C;
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian, dengan Tipe B; 4
8. 8.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dengan Tipe C;
9. 9.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan, dengan Tipe A;
10. 10.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dengan Tipe A;
11. 11.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran, dengan Tipe A;
12. 12.Dihapus;
13. 13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan Tipe A;
14. 14.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dengan Tipe B;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan Tipe C;
16. 16.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan Tipe A;
17. 17.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan Tipe A;
18. 18.Dihapus;
19. 19.Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dengan Tipe A;
20. 20.Dihapus;
21. 21.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan Tipe C. 5
e.Badan Daerah Kabupaten Soppeng merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, dengan Tipe B;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan Tipe A;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan, dengan Tipe B;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Lalabata dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Marioriwawo dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Liliriaja dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Citta dengan Tipe B.
5. 5.Kecamatan Ganra dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Lilirilau dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Donri-Donri dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Marioriawa dengan Tipe A;
9. 2.Ketentuan Paragraf 1, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 6
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Ketentuan Paragraf 3, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
2. b.pelaksanaan kebijakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 4.Ketentuan Paragraf 9, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 9, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 7
(2)Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Ketentuan Paragraf 10, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d angka 10, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
(2)Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan 8
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 6.Ketentuan Paragraf 12, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19, dihapus
  2. 7.Ketentuan Paragraf 17, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 17, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 8.Ketentuan paragraf 18, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25, dihapus
  2. 9.Ketentuan Paragraf 19, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 26

(1)Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 19, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2)Dinas Pariwisata Kepemudaaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. 10.Ketentuan Paragraf 20, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 dihapus.
  2. 11.Ketentuan Paragraf 2, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; 10
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
  1. 12.Ketentuan Paragraf 3, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
  1. 13.Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 11

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diubah, meliputi:

1.Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan Tipe B;
2.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan ketahanan pangan dengan tipe A;
3.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan dengan Tipe B;
4.Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan Tipe A;
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan Tipe C;
6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata dengan Tipe A;
7.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan Tipe A;
8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Tipe C;
9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan Tipe C;
10.Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga dengan Tipe C;
11.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan Tipe C;
12.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah dengan Tipe A;
13.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan Tipe C; tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. 12 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 19 Juli 2019 BUPATI SOPPENG, ttd A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 19 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd A.TENRI SESSU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR.5.5.. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.06.084.19. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN I A.BAKHRI ALAM 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf dan unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah diwadahi dalam dinas daerah, dan unsur pelaksana fungsi penunjang khusus urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk badan daerah. Unsur penunjang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh daerah melalui Perangkat Daerah. Evaluasi perangkat daerah dapat berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai salah satu upaya dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi baik dari segi produktivitas dan efisiensi serta 14 aspek struktur organisasi perangkat daerah. Penggabungan urusan pemerintahan daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan daerah yang didasarkan pada kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai potensi dan kebutuhan daerah, serta memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR. 125....

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 39

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 39

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020