Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diubah, meliputi:
1.Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan Tipe B;
2.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan ketahanan pangan dengan tipe A;
3.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan dengan Tipe B;
4.Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan Tipe A;
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan Tipe C;
6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata dengan Tipe A;
7.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan Tipe A;
8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Tipe C;
9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan Tipe C;
10.Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga dengan Tipe C;
11.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan Tipe C;
12.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan daerah dengan Tipe A;
13.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan Tipe C;
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. 12 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 19 Juli 2019 BUPATI SOPPENG, ttd A. KASWADI RAZAK Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 19 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd A.TENRI SESSU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR.5.5.. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.06.084.19. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN I A.BAKHRI ALAM 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf dan unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah diwadahi dalam dinas daerah, dan unsur pelaksana fungsi penunjang khusus urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk badan daerah. Unsur penunjang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh daerah melalui Perangkat Daerah. Evaluasi perangkat daerah dapat berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai salah satu upaya dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi baik dari segi produktivitas dan efisiensi serta 14 aspek struktur organisasi perangkat daerah. Penggabungan urusan pemerintahan daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan daerah yang didasarkan pada kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai potensi dan kebutuhan daerah, serta memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR. 125....