DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG (Kedudukan, Tugas dan Wewenang) BAB III SEKRETARIAT PPNS BAB IV ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNS BAB V PENGANGKATAN PPNS BAB VI MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PPNS (Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali) BAB VII KARTU TANDA PENGENAL, PAKAIAN, DAN ATRIBUT (Kartu Tanda Pengenal, Pakaian dan Atribut) BAB VIII PELAKSANAAN OPERASI PPNS BAB IX KODE ETIK PPNS BAB X PEMBINAAN BAB XI INSENTIF BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP PENJELASAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah secara optimal, pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Soppeng.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
13.Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

a.menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
b.menjadi pedoman PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
c.peningkatan koordinasi antara PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Penyidik Polri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
(2)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
1. a.Satpol PP; dan/atau
2. b.Perangkat Daerah lainnya.
(3)Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Bupati sesuai dengan Keputusan Pengangkatan PPNS.

Pasal 4

(1)Perubahan tempat kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak keputusan penempatan.
(2)Ketentuan mengenai penempatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila:
1. a.perubahan nomenklatur atau struktur organisasi Perangkat Daerah;dan/atau
2. b.mengundurkan diri dari PPNS.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
(4)Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
(5)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Polri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPNS berwenang:

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i.mengadakan penghentian penyidikan; dan
j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 9

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

Pasal 10

(1)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan keanggotaan:
1. a.pembina : Bupati;
2. b.pengarah : Sekretaris Daerah;
3. c.ketua : Kepala Satpol PP;
4. d.sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
5. e.koordinator operasional: Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah;
6. f.koordinator teknis : Koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Resor; dan
7. g.anggota :
  1. 1.Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan;
  2. 2.Kepala Bagian Hukum; dan
  3. 3.PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun Tahun 1988