DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 205

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Ragam Penyandang Disabilitas, Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Partisipasi Penyandang Disabilitas, Peran Serta Masyarakat, Rencana Aksi Daerah, Penghargaan, Koordinasi, Larangan, Pendanaan, Tim Koordinasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Sragen terdapat Penyandang Disabilitas, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang SALINAN 2 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undalg-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Frovinsi Jawa Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. DAN

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a.penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa diskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaankesempatal;
g.kesetaraan;
h.Aksesibittas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.inklusif; dan
k.perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

a.mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta. kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b.menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehaa dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
e.memastikan pelaksanaan upaya penghonnatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, zunan, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
f.mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan frsik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabittas secara maksimal; dan
g.memberi kesempatan untuk berpartisipa.si dan berinklusi di seluruh aspek kehidupal. Pasa-l 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.ragErm Penyandang Disabilitas;
b.tanggung jawab Penyandang Disabilitas; 5
c.hak Penyandang Disabilitas;
d.pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
e.partisipasi Penyandang Disabilitas;
f.peran serta masyarakat;
g.rencana aksi Daerah;
h.penghargaan;
i.koordinasi;
j.larangan;
k.pendanaan; dan
1. 1.Tim Koordinasi.

BAB III

RAGAM PEI.IYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

( 1) Penyandang Disabilitas meliputi:

a.Penyandang Disabilitas ftsik;
b.Penyandang Disabilitas intelektual;
c.Penyandang Disabilitas mental; danlatau
d.Penyandang Disabilitas sensorik.

(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimalsud pada ayat (f) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEI.IYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

(l) Setiap Penyandang Disabilitas menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan.
(3)Setiap Penyandang Disabilitas memotivasi diri untuk meningkatkan kapabilitas dirinya agar tidak tergantung dengan orang lain.
(4)Setiap Penyandang Disabilitas meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan. Bagran Kedua Tanggung Jawab

Pasal 7

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab: 6

a.membrdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
b.meningkatlan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat, menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu
c.kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;
d.berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat Disabfitas; dan
e.setiap Penyandang Disabilitas wajib memanfaatlcan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosia-l lainnya.

BAB V

HAK PEI{YANDANG DISABILITAS Bagran Kesatu

Pasal 8

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan perlindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan;
11. k.kebudayaan dan pariwisata;
12. l.kesej ahteraan sosial;
13. m.Aksesibilitas;
14. n.Pelayanan Publik;
15. o.Pelindungan dari bencana;
16. p.habilitasi dan rehabilitasi;
17. q.konsesi;
18. r.pendataan;
19. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
4. d.untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
1. a.mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.pemenuhan kebututran khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan arrak Lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 9

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.atas penghormatan integritas;
b.tidak dirampas nyawanya;
c.mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
d.bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
e.bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
f.bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan me ndalrkan martabat manusia. Bagtan Ketiga Bebas Dari Stigma

Pasal 10

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

a.diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
b.membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
c.penghormatan rumah dan keluarga;
d.mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
e.dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data darl informasi kesehatan. Bagran Kelima Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 12

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b.diakui sebagai subjek hukum;
c.memiliki dan mewarisi harta bergerak atau ti ak bergerak;
d.mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
e.memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbarkan dan nonperbalkan;
f.memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
g.atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskrirninasi, dan/ atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
h.mernilih dan menunjuk orang r:ntuk mewalili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di Iuar pengadilan; dan
i.ditindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pasal 13

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jah:r, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b.mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal;
c.mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal; dan
d.mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. 9

Isi peraturan

Teks205PDFHirarki

Memuat teks peraturan…