DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda ini adalah: -Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan pada prinsip: a. penghormatan atas martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan; b. nondiskriminasi; c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; e. kesetaraan kesempatan; f. aksesibilitas; g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka. -Penyelenggaran perlindungan penyandang disabilitas bertujuan untuk: a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup penyandang disabilitas; b. memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak; c. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas; e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Penyandang disabilitas secara kelembagaan dan berkelanjutan; dan f. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan -Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. kesamaan kesempatan; b. aksesibilitas; c. pengarustamaan penyandang disabilitas; d. koordinasi dan pelaksanaan; e. komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; f. partisipasi masyarakat. -Setiap Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan; d. seni budaya; e. olahraga; f. berusaha; g. pelayanan umum; h. politik; i. hukum; j. informasi publik; dan k. kesejahteraan sosial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum terpenuhi;
c.bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan perlindungan penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, dalam rangka menciptakan kehidupan yang adil, tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3
14.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
18.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 4
25.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
6.Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 5 sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.
7.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10.Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14.Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
15.Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
16.Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 6 penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

a.penghormatan atas martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan;
b.nondiskriminasi;
c.partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
d.penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
e.kesetaraan kesempatan;
f.aksesibilitas;
g.kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
h.penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Pasal 3

Penyelenggaran perlindungan penyandang disabilitas bertujuan untuk:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup penyandang disabilitas;
b.memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
c.meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
d.meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
e.meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Penyandang disabilitas secara kelembagaan dan berkelanjutan; dan
f.mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran 7 penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kesamaan kesempatan;
b.aksesibilitas;
c.pengarustamaan penyandang disabilitas;
d.koordinasi dan pelaksanaan;
e.komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
f.partisipasi masyarakat.

BAB III

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 5

Setiap Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.pekerjaan;
d.seni budaya;
e.olahraga;
f.berusaha;
g.pelayanan umum;
h.politik;
i.hukum;
j.informasi publik; dan
k.kesejahteraan sosial.

Pasal 6

(1)Penyelenggara pendidikan wajib memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
(2)Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
(3)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(4)Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
(5)Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.

Pasal 8

Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan memberikan layanan berupa:

a.kurikulum;
b.proses pembelajaran;
c.bimbingan /asuhan oleh tenaga pendidik; dan
d.tempat belajar, yang khusus kepada peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui sekolah luar biasa.
(2)Sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi penyandang disabilitas.
(3)Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
2. b.menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
3. c.menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013