DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 249

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Persetujuan Lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3, Pemeliharaan, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Kerja Sama dan Kemitraan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Sragen telah memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum oleh semua pemangku kepentingan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d.bahwa dalam rangka penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pelaksanaan, perlu mengatur perubahan substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; SALINAN Mengingat 1 2 J 5 6 -2 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undalg-Undang Nomor 13 Ta_hun 1950 tentang Pembentukal Daerah-Daera-h Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 74O, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapal Peratural Pemerintah Pengganti Undang- Undalg Nomor 2 Tahun 2022 tentatg Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara RepubLik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela_h beberapa kali diubah terakhir dengan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentatg Provinsi Jawa Tengah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tah.un 2O2l tentatg Penyelenggaraan Perlindungan Dal Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAIIUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 4 Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama -3

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Perlindungan dal Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

a.melindungr wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b.menjamin kelalgsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
c.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
e.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
f.menjamin pememrhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
g.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
h.mewujudkan pembangunan berkelanjutal; dan
i.mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangal;
b.perencanaan; c, pemanfaatan;
d.pengendalian;
e.persetujuanlingkungan;
f.perlindungan dan pengelolaan mutu air; C. perlindungan dan pengelolaal mutu udara;
h.pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
i.pengelolaan sampah;
j.pengelolaan Limbah El3;
k.pemeliharaan;
1. 1.hak dan kewajiban;
m.per€rn serta masyarakat;
n.sistem informasi lingkungan hidup;
o.kerjasama dan kemitraan;
p.pembinaan dan pengawasan;
q.sanksiadministratif;
r.pelaporan;
s.ketentuan penyidikan; dan
t.ketentuan pidana. -t2-

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

(U Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah bertugas dan berwewenang:

a.mela-ksanakan kebijakan Persetujuan Lingkungan pada tingkat Daerah;
b.menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan mutu air tingkat Daerah dalam RPPMA;
c.menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan mutu udara tingkat Daerah dalam RPPMU;
d.menetapkan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup tingkat Daerah dalam RPPLH;
e.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
f.menetapkan kebijakan terkait dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup di tingkat Daerah;
g.mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
h.mengembalgkan dan melaksana}an kerjasama dan kemitraan;
i.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
j.melaksanakan kebijalan mengenai tata cara pengakuan kearifan Iokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaal lingkungal hidup pada tingkat Daerah; dan
k.melakukan pemberian salksi administarif terhadap pelanggar Persetujual Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati.

(2)Tugas dan wewenzrng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(3)RPPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dan RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan penJrusun€rn Perlindungan dal Pengelolaan Lingkungal Hidup dilakukan melalui:

a.inventarisasi lingkungan hidup di wilayah Daerah; dan
b.penyusun€rn RPPLH Daerah.

Pasal 6

Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

a.potensi dan ketersediaal;
b.jenis yang dimanfaatkan;
c.bentuk penguasaan;
d.pengetahuanpengelolaan;
e.bentuk pencemaran dan kerusakal; dan
f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban men)'usun RPPLH Daerah.
(2)Pelaksanaan teknis pen5rusun€rn RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(3)Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana:
1. a.pemanfaatan dan/ atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dal/ atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.pengendalial, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 8

(1)RPPLH Daerah menjadi dasar penl'usunan RPJPD dan RPJMD. -t4-
(2)Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 9

(1)Pemanfaatan sumber daya aTam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
(2)Dafam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
1. a.daya dukung dan daya tarnpung lingkungan hidup di wilayah Daerah; dan/ atau
2. b.karakteristik, fungsi ekosistem, dan kearifan lokal.
(3)Daya dukung dal daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peratural Bupati.
(4)Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikal:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(5)Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg- undangan.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Pengendalian pencemzrr€rn dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (21 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulalgal; dan
3. c.pemulihan.
(3)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 12

Instrumen pencegahan pencemurr€rn dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.KLHS;
b.tata ruang;
c.baku mutu lingkungan hidup;
d.kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e.instrumen ekonomi lingkungan hidup;
f.anggaran berbasis lingkungan hidup;
g.analisis risiko lingkungan hidup;
h.audit lingkungan hidup; dan
i.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan / atau perkembangan ilmu pengetahuan. Paragral 2 Ka.lian Lingkungan Hidup Strategis

Isi peraturan

Teks249PDFHirarki

Memuat teks peraturan…