DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : - Ketentuan Umum - Asas dan Tujuan - Tugas dan Wewenang - Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Perencanaan - Pemanfaatan - Pengendalian - Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Perizinan - Pemeliharaan - Sistem Informasi - Hak, Kewajiban dan Larangan - Peran Masyarakat - Pengawasan dan Sanksi Administratif - Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup - Penyidikan - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 1

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan:

a.melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b.menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia;
c.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem; 7
d.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i.mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j.mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menetapkan kebijakan PPLH;
2. b.menyusun KLHS;
3. c.menyusun RPPLH;
4. d.menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL- UPL;
5. e.melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
6. f.mengembangkan kerjasama dan kemitraan;
7. g.mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
8. h.melakukan pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang- undangan;
9. i.melaksanakan standar pelayanan minimal;
10. j.menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
11. k.mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
12. l.memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil.
(2)Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
2. b.menerbitkan izin lingkungan;
3. c.menerbitkan izin PPLH;
4. d.melakukan pengawasan penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; 8
5. e.menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
6. f.melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
7. g.memberikan sanksi administratif;
8. h.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
9. i.menyediakan laboratorium lingkungan;
10. j.mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup; dan
11. k.menetapkan Komisi Penilai Amdal, Sekretariat Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Pakar Independen.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan melalui:

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pengawasan; dan
f.penegakan hukum.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui tahap:

a.inventarisasi lingkungan hidup; dan
b.penyusunan RPPLH.

Pasal 6

(1)Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi sumber daya alam yang mencakup:
1. a.potensi dan ketersediaan;
2. b.jenis yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan 9 hidup dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)RPPLH memuat rencana tentang:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan,
4. d.adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
(2)RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH Provinsi;
2. b.inventarisasi ekoregion Pulau Jawa; dan
3. c.inventarisasi ekoregion Daerah.
(3)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(4)RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
(5)RPPLH disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 8

(1)Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang telah disusun.
(2)Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 10

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 9

(1)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulangan; dan
3. c.pemulihan.
(2)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 10

(1)Upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana :
1. a.KLHS;
2. b.Tata Ruang;
3. c.Baku Mutu Lingkungan Hidup;
4. d.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. e.Amdal;
6. f.UKL-UPL;
7. g.SPPL;
8. h.Perizinan;
9. i.Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. j.Peraturan Perundangan Berbasis Lingkungan Hidup;
11. k.Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
12. l.Analisis Resiko Lingkungan Hidup; dan
13. m.Sarana lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
(2)Rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan sebagaidasar penyusunan atau evaluasi:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; dan
2. b.kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
(3)Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
1. a.baku mutu air; 11
2. b.baku mutu air limbah;
3. c.baku mutu udara ambien;
4. d.baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
5. e.baku mutu gangguan yang meliputi baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan; dan
6. f.baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim.
(5)Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
(6)UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
(7)SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib dibuat oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL.
(8)pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan melalui:
1. a.perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
2. b.pendanaan lingkungan hidup; dan
3. c.insentif dan/atau disinsentif.
(9)Analisis Resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem, kehidupan, kesehatan dan/atau keselamatan manusia.
(10)Penyusunan sarana pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k wajib dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…