DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 memuat laporan keuangan meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 memuat laporan keuangan meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.daftar rekapitulasi piutang daerah;
2. b.daftar rekapitulasi piutang tidak tertagih;
3. c.daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
4. d.daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
5. e.daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
6. f.daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
7. g.daftar rekapitulasi aset lainnya;
8. h.daftar dana cadangan daerah;
9. i.daftar kewajiban jangka pendek;
10. j.daftar kewajiban jangka panjang;
11. k.daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
12. l.ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah;
13. m.ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
14. n.ikhtisar laporan kinerja.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.pendapatan daerah ………………….. Rp2.303.445.500.479,00
b.belanja daerah ……….………………. Rp2.504.879.868.655,00 defisit ………………………………….. Rp201.434.368.176,00
c.pembiayaan daerah ~ penerimaan daerah ………………… Rp505.725.522.889,00 ~ pengeluaran daerah ……………….. Rp59.915.826.000,00 pembiayaan netto …………………….. Rp445.809.696.889,00
d.sisa lebih pembiayaan anggaran .... Rp244.375.328.713,00 (SiLPA)

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp53.233.131.493,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah ..... Rp2.250.212.368.760,00 perubahan
2. 2.realisasi ……………………………… Rp2.303.445.500.479,00 selisih lebih ...……………………… Rp53.233.131.493,00
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah (Rp175.769.752.994,d0) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja daerah ..…...… Rp2.680.649.621.649,00
2. 2.realisasi ……………………………… Rp2.504.879.868.655,00 selisih kurang ……………………… (Rp175.769.752.994,00)
c.Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp229.002.884.713,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.defisit setelah perubahan ……….. (Rp430.437.252.889,00)
2. 2.realisasi ..................................... (Rp201.434.368.176,00) selisih lebih ............................... Rp229.002.884.713,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp2.561.730.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan ................. Rp508.287.252.889,00 pembiayaan setelah perubahan
2. 2.realisasi ……………………………… Rp505.725.522.889,00 selisih kurang ............................ (Rp2.561.730.000,00)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp17.934.174.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran ................ Rp75.000.000.000,00 pembiayaan setelah perubahan
2. 2.realisasi…………………………… .... Rp57.065.826.000,00 selisih kurang ........………………. (Rp17.934.174.000,00)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp15.372.444.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto ........ Rp430.437.252.889,00 setelah perubahan
2. 2.realisasi ..................................... Rp445.809.696.889,00 selisih lebih ……………………… Rp15.372.444.000,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih (SAL) awal …. Rp394.537.252.889,00
b.penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp394.537.252.889,00
c.SiLPA ……………………………………… Rp244.375.328.713,00
d.saldo anggaran lebih akhir …………. Rp244.375.328.713,00

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.kegiatan operasional ~ pendapatan – laporan operasional Rp2.149.688.583.467,97 ~ beban ………………………………. Rp2.148.028.470.837,42 surplus dari kegiatan operasi ..... Rp1.660.112.630,55
b.kegiatan non operasional ~ surplus dari kegiatan non …….. Rp18.269.602.559,58 operasional lainnya – laporan operasional ~ defisit penjualan aset non ……….. Rp20.837.542.431,94 lancar – laporan operasional defisit dari kegiatan non ……….. (Rp2.567.939.872,36) operasional
c.defisit sebelum pos luar biasa (Rp907.827.241,81)
d.pos luar biasa ~ beban tidak terduga …..………… Rp193.000.000,00 defisit dari pos luar biasa .…………. (Rp193.000.000,00)
e.defisit – laporan operasional ……... (Rp1.100.827.241,81)

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.ekuitas awal ………………………….... Rp4.200.140.669.173,72
b.defisit – laporan operasional ……….. (Rp1.100.827.241,81)
c.koreksi ekuitas ……………………… (Rp11.358.030.277,61)
d.ekuitas akhir …………………………. Rp4.187.681.811.654,30

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.jumlah aset ……………………………. Rp4.295.087.502.679,34
b.jumlah kewajiban ……………………. Rp107.405.691.025,04
c.jumlah ekuitas ………………………. Rp4.295.087.502.679,34

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.saldo awal kas di BUD, bendahara Rp394.537.252.889,00 pengeluaran, BLUD dan BOS per 1 Januari Tahun 2023
b.arus kas bersih dari aktivitas ........ Rp230.288.530.355,00 operasi
c.arus kas bersih dari aktivitas ........ (Rp434.572.898.531,00) investasi
d.arus kas bersih dari aktivitas ........ Rp54.122.444.000,00 pembiayaan
e.saldo akhir kas BUD, bendahara … Rp244.375.328.713,00 pengeluaran, BLUD, dan BOS per 31 Desember Tahun 2023
f.saldo akhir kas .............................. Rp244.382.455.054,00

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022