DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam SALINAN 2 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1), diubah sebagai berikut: 4 Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PDAM sampai dengan Tahun 2018 adalah Rp55.000.000.000,00(lima puluh lima miliar).
(2)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa uang/tunai kepada PDAM sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal non tunai sebesar Rp33.612.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua belas juta rupiah) sesuai dengan penyerahan aset dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
(4)Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2028 sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Salinan sesuai dengan aslinya a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan kesra u.b Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sragen Muh Yulianto, S.H., M.Si Pembina Tk I NIP. 19670725 199503 1 002 Ditetapkan di Sragen pada tanggal 20 Mei 2019 BUPATI SRAGEN, ttd dan cap KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-110/2019) Diundangkan di Sragen pada tanggal 20 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd dan cap TATAG PRABAWANTO B. 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN A. Umum Dalam rangka memenuhi kewajiban Daerah sebagaimana diamanatkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Maka diperlukan adanya pengaturan yang memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dam perkembangan peraturan perundang-undangan. Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen. B. Pasal demi pasal Pasal I

Pasal 12

Ayat (1) Modal yang telah disetor Rp55.000.000.000,-(lima puluh lima milyar) terdiri dari modal awal pendirian PDAM sebesar Rp2.005.139.954,- (Dua milyar lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan pemenuhan modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp 52.994.860.046,- (lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu empat puluh enam rupiah); 6 Ayat (2) Penyertaan modal sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) dianggarkan selama 10 (sepuluh) tahun dengan rincian sebagia berikut:

1.Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2.Tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
3.Tahun 2021 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
4.Tahun 2022 sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
5.Tahun 2023 sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).
6.Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
7.Tahun 2025 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
8.Tahun 2026 sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
9.Tahun 2027 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
10.Tahun 2028 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…