DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 330

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Subang diselenggarakan dalam rangka mcningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor- faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Subang secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi mclalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Su bang;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten Su bang perlu direvisi untuk penyempurnaan muatan serta mengikuti perkernbangan yang terjadi;
e.bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Somber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3419;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tam.ha.ban Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tam.ha.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tenta.ng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
12.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
14.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
16.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
17.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom.or 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724);
18.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
19.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublilcIndonesia Nomor4746 );
20.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
21.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4851);
22.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4956);
23.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4959);
24.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norn.or 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4966);
25.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 96, Tambahan Lemba.ranNegara Republik Indonesia Nomor5025);
26.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052};
27.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
29.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasa.n Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
30.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba..han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
32.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
33.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
34.Peraturan Pemerintah Norn.or 10 Tahun 1989 tentang Penyed.iaa.n dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) yang telah di beberapakali di uba..h terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaata.n Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
38.Peraturan Pemerint.ah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerint.ah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489};
40.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tenta.ng Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4624);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 147, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5056);
44.Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4655);
45.Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam.bahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4737);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Pera.turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta. Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16; Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor4814};
47.Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Toi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali di ubah tera.khir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua ata.s Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Toi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasa.n Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7 Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
53.Peraturan Pemerintah Norn.or 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Norn.or 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Peruba.han atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka A1am dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tamba.han Lembaran Negara Republik
68.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola lnduk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001, Tambahan Indonesia Nomor 5217);
57.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
58.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285};
59.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
60.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
61.Keputusa.n Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
62.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem;
63.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasa.nRawan GempaBumi;
65.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasa.n Rawan Bencana Longsor;
66.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PFIT/M/2009 tentang Pedom.an Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
77.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahon 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 seri C);
69.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang PengeloJaan Pertambangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 seri D);
70.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 seri E );
71.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembara.n Daerah Nomor 8);
72.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Laban Kritis (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tam.bah.an Lembaran Daerah Nomor 5);
73.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahon 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
74.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahon 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembara.n Daerah Nomor 27);
75.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahon 2008 tentang lrigasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor40);
76.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahon 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41 );

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENSUBANG dan BUPATI SUBANG

82.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).
81.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung ( Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor I Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137); Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
78.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
79.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
80.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 121); Dalam Peraturan Daerah. ini yang dimaksud dengan:

(1)Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
(2)Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintaban negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(4)Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(5)Bupati adalah Bupati Subang.
(6)Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
(7)Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
(8)Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
(9)Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. ( 10) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(11)Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
(12)Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pasal I BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RENCANA TATA RUANO WIIAYAH (RTRW} KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011 - 2031 Menetapkan:
(13)Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
(14)Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(15)Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
(16)Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. (17} Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program berserta pembiayaannya. {18) Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. {19) Rencana Tata Ruang adalah basil perencanaan tata ruang
(20)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi. pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
(21)Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ a tau aspek fungsional.
(22)Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Subang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(23)Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
(24)Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pelayanan untuk kawasan kecamatan clan kota-kota kecamatan yang berdekatan. {25) Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perdesaan yang menjadi pusat pertumbuhan sekaligus pelayanan desa-desa sekitamya.
(26)Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang tennasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
(30)Jalan lokal rnerupakan jalan umurn yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecenatan rata-rata rendah. dan iurnlah ialan masuk tidak.&. , ..., ,,, dibatasi,
(31)Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategia nasional, serta ja1an tol.
(32)Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, atau ant.aribukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi.
(33)Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan prcvinsi, yang rnenghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis ka.bupaten.
(34)Jalan primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya.
(35)Ja1an sekunder adalah jaringan ja1an yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya. (36} -Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jaian sekunder di dalam kota.
(37)Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam aatu atau lehih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya
(29)Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedans, kecepatan rat.a-.rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (27} Sistem jaringan jalan adalah satu kesa.tuan ruas jaian yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hiera.rkis.
(28)Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkut.an utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata. tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. kurang dari at.au sarna dengan 2.000 {dua ribu) km2 (kilometer persegi),
(38)Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS .adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat marupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
(39)Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
(40)Kawasan Lindung adalah wi.layah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya a1am dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. ·
(41)Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CATadalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
(42)Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa bamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
(43)Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
(44)Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi basil hutan.
(45)Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
(46)Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
(47)Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
(48)Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yangperlu dilindungi dan perkem bangannya berlangsung secara alami.
(49)Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
(50)Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk bud.idaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
(51)Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP28 adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk d.ilindungi dan d.ikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok ba.gi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
(52)Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelid.ikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
(53)Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(54)Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
(55)Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan clan penghidupan.
(56)Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
(57)Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pennukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN,DAN STRATEGI

Pasal 4

(I) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.

(2)Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis;
2. b.pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir;
3. c.pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan;
4. d.pemantapan kawasan LP2B;
5. e.pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaa.n;
6. f.peningkatan layanan sarana prasarana wilayah;
7. g.pemantapan fungsi kawasan lindung;
8. h.pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam; dan
9. i.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 3

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Penataan ruang wiJayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai daerah agribisnis, pariwisata, dan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi pegunungan, pedataran, dan pestsir, Tujuan

Pasal 2

b.mengembangkan wisata berwawasan lingkungan;
c.meningkatkan promosi kegiatan pariwisata pada obyek yang belum berkembang;
d.mengembangkan prasarana jalan penghubung antara obyek wisata dengan jalan utama;
e.mengembangkan prasarana dasar di seluruh obyek wisata;
f.meningkatkan pemeliharaan benda cagar budaya yang diintegrasikan dengan obyek wisata. minat khusus dan pendidikan; dan
g.memprioritaskan pengelolaan lingkungan kawasan wisata. {3) Strategi pengembangan industri pengolahan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
a.mengalokasikan lahan peruntukan industri pada daerah kurang produktif dan akses transportasinya baik;
b.mendorong berdirinya kawasan industri dengan mengoptimalkan zona industri yang telah ada;
c.mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan peruntukan industri;
d.meningkatkan RTH kawasan peruntukan industri;
e.mengembangkan model taman industri;
f.meningkatkan kinerja pemenuhan baku mutu limbah industri dan operasional dokumen pengelolaan lingkungan industri;
g.meningkatkan penegakan hukum lingkungan; dan
h.meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan perizinan.

(4)Strategi pemantapan kawasan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.meningkatkan ketersediaan air untuk sistem irigasi;
3. c.mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian;
4. d.mengarahkan pembangunan fisik konstruksi bangunan; dan
5. e.menyiapkan SDM pengawas dalam. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan LP2B.
(5)Strategi pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 ayat {2) huruf e meliputi:
1. a.menetapkan kawasan perkotaan kecamatan wilayah tengah Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan pennukiman perkotaan;
2. b.menyiapkan Kasiba dan Lisiba kawasan perkotaan pada kecam.atan wilayah tengah Kabupaten;
3. c.meningkatkan prasarana lingkungan permukiman terbangun; clan
4. d.mendorong investasi perdagangan dan jasa di empat kawasan perkotaan wilayah tengah Kabupaten sesuai dengan fungsi kawasan.
5. b.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
6. c.mengembangkan kawasan lindung dani atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasa.n strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
7. d.menjaga dan rnemelihara aset-aset pertahanan dan Keamanan Negara. keamanan: {8} Strategi pengopttmalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
8. a.meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
9. b.mengembangkan perekonomian pa,-ta kawasan budidaya wilayah tertinggal;
10. c.meningkatkan akses kawasa.n budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
11. d.mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
12. e.meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan. {9) Strategi peningkatan fungal kawasan untuk pertj:t hanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
13. a.mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan
14. a.mengembangkan keterkaitan antar pusat kegiatan secara fungsional;
15. b.mengernbangkan dan meningkatkan fungsi perkotaan dan perdesaan;
16. c.mengembangkan jaringan prasarana utama; dan
17. d.memperluas cakupan pelayanan prasarana lainnya.
(7)Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g ayat (2) meliputi:
1. a.mengendalika.n kegiatan budidaya di atas kawasan lindung yang mengganggu fungsi lindung;
2. b.memu1ihkan bagian kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan;
3. c.meningkatkan pengelolaa.n hutan bersa.rna masyarakat; dan
4. d.menetapkan deliniasi daerah sempadan sungai dan situ.
(1)Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pueat kegiatan perkotaan; dan
2. b.fungsi pelayanan.
(2)Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Pusat Kegiatan Lokal (PKL}; dan
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
(3)PKL sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.Perkotaan Pamanukan;
2. b.Perkotaan Subang;
3. c.Perkotaan Jalancagak ;
4. d.Perkotaan Ciasem;
5. e.Perkotaan Pagaden;
6. f.Perkotaan Kalijati; dan
7. g.Perkota.an Pusaka.nagara.
(4)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Perkotaan Pabuaran;
2. b.Perkot.aan Blanakan; dan
3. c.Perkotaan Cibogo;

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANO WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

a.aistem perkotaan; dan
b.sistem perdesaan.

Pasal 6

a.sistem pusa.t kegiatan; dan
b.sistem jaringan prasarana wilayah. {2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1} digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

b.Perkotaan Blanakan; dan
c.Perkotaan Cibogo;

(5)Fungsi pelayanan sebagaimana climaksud pada ayat (1} huruf b meliputi:
1. a.PKL Subang dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pengembangan utama pemerintahan Kabupaten;
  2. 2.pusat pemerintahan Kabupaten;
  3. 3.perdagangan jasa skala Kabupaten; dan
  4. 4.pelayanan masyarakat skala Kabupaten.
2. b.PKL Pamanukan dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pengembangan Wilayah Utara;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan;
  3. 3.pusat perdagangan skala Kabupaten; dan
  4. 4.pusat pelayanan masyarakat Wilayah Utara.
3. c.PKLJalancagak dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pengembangan Wilayah Selatan;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan;
  3. 3.pusat perdagangan, pariwisata, dan perkebunan; dan
  4. 4.pusat pelayanan masyarakat skala Wilayah Selatan.
4. d.PKLCiasem dengan fungsi meliputi:
  1. 1.sebagai pusat pertumbuhan utama wilayah;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan; dan
  3. 3.pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permuki.man skala wilayah dan lintas wilayah.
5. e.PKLPagaden dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pertumbuhan utama wilayah;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan; dan
  3. 3.pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat pennukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
6. f.PKLKalijati dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pertumbuhan utama wilayah;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan; dan
  3. 3.pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
7. g.PKLPusakanagara dengan fungsi pelayanan meliputi: I. sebagai pusat pertumbuhan utama wilayah;
  1. 2.pusat pemerintahan kecamatan; dan
  2. 3.pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
8. h.PPK dengan fungsi pelayanan meliputi: I. sebagai pusat pemerintahan kecamatan;
  1. 2.perdagangan; dan
  2. 3.pend.idikan dan kesehatan skala kecamatan.
(6)Pengaturan lebih lanjut kawasan perkotaan pada PKL dan PPK akan disusun dalam RDTR Kawasan Perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaim.ana dimak:sud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sistem prasarana utama; dan
2. b.sistem prasarana lainnya.

Pasal 9

(1)Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.pusat kegiatan perdesaan; dan
2. b.fungsi pelayanan.
(2)Pusat kegi.atan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PPL meliputi:
1. a.Kecamatan Cisalak berada di Desa Cisalak;
2. b.Kecam.atan Legonkulon berada di Desa Legonkulon;
3. c.Kecamatan Patokbeusi berada di Desa Tanjungrasa;
4. d.Kecam.atan Cikaum berada di Desa Sindangsari;
5. e.Kecamatan Binong berada di Desa Binong;
6. f.Kecamatan Compreng berada di Desa Jatireja;
7. g.Kecamatan Purwadadi berada di Desa Purwadadi Barat;
8. h.Kecamatan Cipeundeuy berada di Desa Cipeundeuy;
9. i.Kecamatan Cipunagara berada di Desa Tanjung;
10. j.Kecamatan Sagalaherang berada di Desa Sagalaherang;
11. k.Kecamatan Cijambe berada di Oesa Tanjungwangi; I. Kecamatan Tanjungsiang berada di Desa Tanjungsiang;
12. m.Kecamatan Serangpanjang berada di Desa Ponggang;
13. n.Kecamatan Kasomalang berada di Desa Kasomalang Wetan;
14. o.Kecamatan Ciater berada di Desa Ciater;
15. p.Kecamatan Dawuan berada di Oesa Dawuan Kaler;
16. q.Kecamatan Sukasari berada di Desa Sukasari;
17. r.Kecamatan Tambakdahan berada di Desa Tambakdahan;
18. s.Kecarnatan Pagaden Barat berada di Desa Bendungan; dan
19. t.Kecamatan Pusakajaya berada di Desa Bojongjaya.
(3)Fungsi pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b meliputi:
1. a.pusat pendidikan; dan
2. b.pusat kesehatan antar desa.

Pasal 8

Paragraf2 Sistem Perdesaan (3} .Jari....ngan jalan nasienal pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemeliharaan jalan arteri meliputi: a, ruas Batas Karawang - Pamanukan; b, rues -Jalan Eyang Tirtapraja Kecamatan Pamanukan;

c.ruas Jalan H. Alisyahbana Kecamata.n.Pamanukan; dan
d.ruas Pamanukan - Sewo. (2} Jaringanjalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a berupa pembangunan ruas jalan bebas hambatan Jakarta - Cikam.pek - Palimanan pada wilayah Kabupat.en melalui Kecamatan Cipeundeuy - Kecama.tan Kalijati - Kecamatan Purwadadi - Kecamatan Dawuan - Kecamatan Pagaden - Kecamatan Cipunagara.
(1)Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.jaringan jalan bebas hambatan;
2. b.jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
3. c.jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
4. d.jaringanjalan Kabupaten; clan
5. e.iernbatan ..,

Pasal 12

{ 1} -Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2)Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jaringan jalan dan jemba.tan;
2. b.jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. c.jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Isi peraturan

Teks330PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Subang diselenggarakan dalam rangka mcningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor- faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Subang secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi mclalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Su bang;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten Su bang perlu direvisi untuk penyempurnaan muatan serta mengikuti perkernbangan yang terjadi;
e.bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Somber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3419;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tam.ha.ban Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tam.ha.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tenta.ng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
12.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
14.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
16.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
17.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom.or 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724);
18.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
19.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublilcIndonesia Nomor4746 );
20.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
21.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4851);
22.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4956);
23.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4959);
24.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norn.or 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4966);
25.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 96, Tambahan Lemba.ranNegara Republik Indonesia Nomor5025);
26.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052};
27.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
29.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasa.n Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
30.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba..han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
32.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
33.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
34.Peraturan Pemerintah Norn.or 10 Tahun 1989 tentang Penyed.iaa.n dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) yang telah di beberapakali di uba..h terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaata.n Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
38.Peraturan Pemerint.ah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerint.ah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489};
40.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tenta.ng Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4624);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 147, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5056);
44.Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4655);
45.Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam.bahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4737);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Pera.turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta. Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16; Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor4814};
47.Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Toi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali di ubah tera.khir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua ata.s Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Toi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasa.n Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7 Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
53.Peraturan Pemerintah Norn.or 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Norn.or 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Peruba.han atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka A1am dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tamba.han Lembaran Negara Republik
68.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola lnduk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001, Tambahan Indonesia Nomor 5217);
57.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
58.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285};
59.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
60.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
61.Keputusa.n Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
62.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem;
63.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasa.nRawan GempaBumi;
65.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasa.n Rawan Bencana Longsor;
66.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PFIT/M/2009 tentang Pedom.an Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
77.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahon 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 seri C);
69.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang PengeloJaan Pertambangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 seri D);
70.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 seri E );
71.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembara.n Daerah Nomor 8);
72.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Laban Kritis (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tam.bah.an Lembaran Daerah Nomor 5);
73.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahon 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
74.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahon 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembara.n Daerah Nomor 27);
75.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahon 2008 tentang lrigasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor40);
76.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahon 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41 );

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENSUBANG dan BUPATI SUBANG

82.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).
81.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung ( Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor I Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137); Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
78.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
79.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
80.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 121); Dalam Peraturan Daerah. ini yang dimaksud dengan:

(1)Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
(2)Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintaban negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(4)Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(5)Bupati adalah Bupati Subang.
(6)Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
(7)Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
(8)Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
(9)Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. ( 10) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(11)Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
(12)Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pasal I BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RENCANA TATA RUANO WIIAYAH (RTRW} KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011 - 2031 Menetapkan:
(13)Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
(14)Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(15)Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
(16)Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. (17} Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program berserta pembiayaannya. {18) Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. {19) Rencana Tata Ruang adalah basil perencanaan tata ruang
(20)Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi. pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
(21)Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ a tau aspek fungsional.
(22)Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Subang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(23)Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
(24)Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pelayanan untuk kawasan kecamatan clan kota-kota kecamatan yang berdekatan. {25) Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perdesaan yang menjadi pusat pertumbuhan sekaligus pelayanan desa-desa sekitamya.
(26)Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang tennasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
(30)Jalan lokal rnerupakan jalan umurn yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecenatan rata-rata rendah. dan iurnlah ialan masuk tidak.&. , ..., ,,, dibatasi,
(31)Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategia nasional, serta ja1an tol.
(32)Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, atau ant.aribukota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi.
(33)Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan prcvinsi, yang rnenghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis ka.bupaten.
(34)Jalan primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya.
(35)Ja1an sekunder adalah jaringan ja1an yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya. (36} -Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jaian sekunder di dalam kota.
(37)Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam aatu atau lehih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya
(29)Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedans, kecepatan rat.a-.rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (27} Sistem jaringan jalan adalah satu kesa.tuan ruas jaian yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hiera.rkis.
(28)Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkut.an utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata. tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. kurang dari at.au sarna dengan 2.000 {dua ribu) km2 (kilometer persegi),
(38)Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS .adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat marupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
(39)Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
(40)Kawasan Lindung adalah wi.layah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya a1am dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. ·
(41)Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CATadalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
(42)Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa bamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
(43)Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
(44)Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi basil hutan.
(45)Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
(46)Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
(47)Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
(48)Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yangperlu dilindungi dan perkem bangannya berlangsung secara alami.
(49)Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
(50)Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk bud.idaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
(51)Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP28 adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk d.ilindungi dan d.ikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok ba.gi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
(52)Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelid.ikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
(53)Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(54)Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
(55)Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan clan penghidupan.
(56)Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
(57)Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pennukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN,DAN STRATEGI

Pasal 4

(I) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.

(2)Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis;
2. b.pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir;
3. c.pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan;
4. d.pemantapan kawasan LP2B;
5. e.pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaa.n;
6. f.peningkatan layanan sarana prasarana wilayah;
7. g.pemantapan fungsi kawasan lindung;
8. h.pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam; dan
9. i.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 3

Pasal 2

b.mengembangkan wisata berwawasan lingkungan;
c.meningkatkan promosi kegiatan pariwisata pada obyek yang belum berkembang;
d.mengembangkan prasarana jalan penghubung antara obyek wisata dengan jalan utama;
e.mengembangkan prasarana dasar di seluruh obyek wisata;
f.meningkatkan pemeliharaan benda cagar budaya yang diintegrasikan dengan obyek wisata. minat khusus dan pendidikan; dan
g.memprioritaskan pengelolaan lingkungan kawasan wisata. {3) Strategi pengembangan industri pengolahan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
a.mengalokasikan lahan peruntukan industri pada daerah kurang produktif dan akses transportasinya baik;
b.mendorong berdirinya kawasan industri dengan mengoptimalkan zona industri yang telah ada;
c.mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan peruntukan industri;
d.meningkatkan RTH kawasan peruntukan industri;
e.mengembangkan model taman industri;
f.meningkatkan kinerja pemenuhan baku mutu limbah industri dan operasional dokumen pengelolaan lingkungan industri;
g.meningkatkan penegakan hukum lingkungan; dan
h.meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan perizinan.

(4)Strategi pemantapan kawasan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.meningkatkan ketersediaan air untuk sistem irigasi;
3. c.mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian;
4. d.mengarahkan pembangunan fisik konstruksi bangunan; dan
5. e.menyiapkan SDM pengawas dalam. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan LP2B.
(5)Strategi pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3 ayat {2) huruf e meliputi:
1. a.menetapkan kawasan perkotaan kecamatan wilayah tengah Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan pennukiman perkotaan;
2. b.menyiapkan Kasiba dan Lisiba kawasan perkotaan pada kecam.atan wilayah tengah Kabupaten;
3. c.meningkatkan prasarana lingkungan permukiman terbangun; clan
4. d.mendorong investasi perdagangan dan jasa di empat kawasan perkotaan wilayah tengah Kabupaten sesuai dengan fungsi kawasan.
5. b.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
6. c.mengembangkan kawasan lindung dani atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasa.n strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
7. d.menjaga dan rnemelihara aset-aset pertahanan dan Keamanan Negara. keamanan: {8} Strategi pengopttmalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
8. a.meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
9. b.mengembangkan perekonomian pa,-ta kawasan budidaya wilayah tertinggal;
10. c.meningkatkan akses kawasa.n budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
11. d.mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
12. e.meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan. {9) Strategi peningkatan fungal kawasan untuk pertj:t hanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
13. a.mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan
14. a.mengembangkan keterkaitan antar pusat kegiatan secara fungsional;
15. b.mengernbangkan dan meningkatkan fungsi perkotaan dan perdesaan;
16. c.mengembangkan jaringan prasarana utama; dan
17. d.memperluas cakupan pelayanan prasarana lainnya.
(7)Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g ayat (2) meliputi:
1. a.mengendalika.n kegiatan budidaya di atas kawasan lindung yang mengganggu fungsi lindung;
2. b.memu1ihkan bagian kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan;
3. c.meningkatkan pengelolaa.n hutan bersa.rna masyarakat; dan
4. d.menetapkan deliniasi daerah sempadan sungai dan situ.
(1)Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pueat kegiatan perkotaan; dan
2. b.fungsi pelayanan.
(2)Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Pusat Kegiatan Lokal (PKL}; dan
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
(3)PKL sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.Perkotaan Pamanukan;
2. b.Perkotaan Subang;
3. c.Perkotaan Jalancagak ;
4. d.Perkotaan Ciasem;
5. e.Perkotaan Pagaden;
6. f.Perkotaan Kalijati; dan
7. g.Perkota.an Pusaka.nagara.
(4)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Perkotaan Pabuaran;
2. b.Perkot.aan Blanakan; dan
3. c.Perkotaan Cibogo;

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANO WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

a.aistem perkotaan; dan
b.sistem perdesaan.

Pasal 6

a.sistem pusa.t kegiatan; dan
b.sistem jaringan prasarana wilayah. {2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1} digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

b.Perkotaan Blanakan; dan
c.Perkotaan Cibogo;

(5)Fungsi pelayanan sebagaimana climaksud pada ayat (1} huruf b meliputi:
1. a.PKL Subang dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pengembangan utama pemerintahan Kabupaten;
  2. 2.pusat pemerintahan Kabupaten;
  3. 3.perdagangan jasa skala Kabupaten; dan
  4. 4.pelayanan masyarakat skala Kabupaten.
2. b.PKL Pamanukan dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pengembangan Wilayah Utara;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan;
  3. 3.pusat perdagangan skala Kabupaten; dan
  4. 4.pusat pelayanan masyarakat Wilayah Utara.
3. c.PKLJalancagak dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pengembangan Wilayah Selatan;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan;
  3. 3.pusat perdagangan, pariwisata, dan perkebunan; dan
  4. 4.pusat pelayanan masyarakat skala Wilayah Selatan.
4. d.PKLCiasem dengan fungsi meliputi:
  1. 1.sebagai pusat pertumbuhan utama wilayah;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan; dan
  3. 3.pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permuki.man skala wilayah dan lintas wilayah.
5. e.PKLPagaden dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pertumbuhan utama wilayah;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan; dan
  3. 3.pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat pennukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
6. f.PKLKalijati dengan fungsi pelayanan meliputi:
  1. 1.pusat pertumbuhan utama wilayah;
  2. 2.pusat pemerintahan kecamatan; dan
  3. 3.pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
7. g.PKLPusakanagara dengan fungsi pelayanan meliputi: I. sebagai pusat pertumbuhan utama wilayah;
  1. 2.pusat pemerintahan kecamatan; dan
  2. 3.pusat kegiatan perdagangan jasa, pusat permukiman skala wilayah dan lintas wilayah.
8. h.PPK dengan fungsi pelayanan meliputi: I. sebagai pusat pemerintahan kecamatan;
  1. 2.perdagangan; dan
  2. 3.pend.idikan dan kesehatan skala kecamatan.
(6)Pengaturan lebih lanjut kawasan perkotaan pada PKL dan PPK akan disusun dalam RDTR Kawasan Perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaim.ana dimak:sud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sistem prasarana utama; dan
2. b.sistem prasarana lainnya.

Pasal 9

(1)Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.pusat kegiatan perdesaan; dan
2. b.fungsi pelayanan.
(2)Pusat kegi.atan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PPL meliputi:
1. a.Kecamatan Cisalak berada di Desa Cisalak;
2. b.Kecam.atan Legonkulon berada di Desa Legonkulon;
3. c.Kecamatan Patokbeusi berada di Desa Tanjungrasa;
4. d.Kecam.atan Cikaum berada di Desa Sindangsari;
5. e.Kecamatan Binong berada di Desa Binong;
6. f.Kecamatan Compreng berada di Desa Jatireja;
7. g.Kecamatan Purwadadi berada di Desa Purwadadi Barat;
8. h.Kecamatan Cipeundeuy berada di Desa Cipeundeuy;
9. i.Kecamatan Cipunagara berada di Desa Tanjung;
10. j.Kecamatan Sagalaherang berada di Desa Sagalaherang;
11. k.Kecamatan Cijambe berada di Oesa Tanjungwangi; I. Kecamatan Tanjungsiang berada di Desa Tanjungsiang;
12. m.Kecamatan Serangpanjang berada di Desa Ponggang;
13. n.Kecamatan Kasomalang berada di Desa Kasomalang Wetan;
14. o.Kecamatan Ciater berada di Desa Ciater;
15. p.Kecamatan Dawuan berada di Oesa Dawuan Kaler;
16. q.Kecamatan Sukasari berada di Desa Sukasari;
17. r.Kecamatan Tambakdahan berada di Desa Tambakdahan;
18. s.Kecarnatan Pagaden Barat berada di Desa Bendungan; dan
19. t.Kecamatan Pusakajaya berada di Desa Bojongjaya.
(3)Fungsi pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b meliputi:
1. a.pusat pendidikan; dan
2. b.pusat kesehatan antar desa.

Pasal 8

c.ruas Jalan H. Alisyahbana Kecamata.n.Pamanukan; dan
d.ruas Pamanukan - Sewo. (2} Jaringanjalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a berupa pembangunan ruas jalan bebas hambatan Jakarta - Cikam.pek - Palimanan pada wilayah Kabupat.en melalui Kecamatan Cipeundeuy - Kecama.tan Kalijati - Kecamatan Purwadadi - Kecamatan Dawuan - Kecamatan Pagaden - Kecamatan Cipunagara.
(1)Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.jaringan jalan bebas hambatan;
2. b.jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten;
3. c.jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten;
4. d.jaringanjalan Kabupaten; clan
5. e.iernbatan ..,

Pasal 12

{ 1} -Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2)Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jaringan jalan dan jemba.tan;
2. b.jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. c.jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TUJUAN, KEBIJAKAN,DAN STRATEGI

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

RENCANA STRUKTUR RUANO WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TUJUAN, KEBIJAKAN,DAN STRATEGI

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

RENCANA STRUKTUR RUANO WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2016