DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022. Ketentuan yang diubah adalah Ketentuan angka 21 huruf d dalam Pasal 4 diubah, dan setelah angka 21 huruf d dalam Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22, serta angka 3 huruf dalam Pasal 4; Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan (satu) Pasal, yakni Pasal 22A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkanb ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah akan dintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di DaerahRepublik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagiamana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG dan BUPATI SUBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), yang telah beberapa kali diubah dengan:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1); dan
d.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4), diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan angka 21 huruf d dalam Pasal 4 diubah, dan setelah angka 21 huruf d dalam Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 22, serta angka 3 huruf dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah Kabupaten Subang dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah dengan fungsi Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD dengan fungsi Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah dengan fungsi Inspektorat Daerah Tipe A;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ;
  2. 2.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga;
  3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
  4. 4.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  5. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  6. 6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  7. 7.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  8. 8.Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
  9. 9.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  10. 10.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  11. 11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
  12. 12.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
  13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  14. 14.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ;
  15. 15.Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
  16. 16.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  17. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  18. 18.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  19. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
  20. 20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
  21. 21.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sub urusan Kebakaran; dan
  22. 22.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Sub Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
5. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan;
  2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sub urusan bencana; dan
  6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. f.Kecamatan terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Subang Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Kalijati Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Pagaden Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Cibogo Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Cijambe Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Pamanukan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Binong Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Cipunagara Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Compreng Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Pusakanagara Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Pagaden Barat Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Tambakdahan Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Blanakan Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Ciasem Tipe A;
  15. 15.Kecamatan Cipeundeuy Tipe A;
  16. 16.Kecamatan Pabuaran Tipe A;
  17. 17.Kecamatan Purwadadi Tipe A;
  18. 18.Kecamatan Cikaum Tipe A;
  19. 19.Kecamatan Dawuan Tipe A;
  20. 20.Kecamatan Jalancagak Tipe A;
  21. 21.Kecamatan Sagalaherang Tipe A;
  22. 22.Kecamatan Ciater Tipe A;
  23. 23.Kecamatan Legonkulon Tipe A;
  24. 24.Kecamatan Serangpanjang Tipe A;
  25. 25.Kecamatan Tanjungsiang Tipe A;
  26. 26.Kecamatan Pusakajaya Tipe A;
  27. 27.Kecamatan Sukasari Tipe A;
  28. 28.Kecamatan Cisalak Tipe A;
  29. 29.Kecamatan Patokbeusi Tipe A; dan
  30. 30.Kecamatan Kasomalang Tipe A. Salinan sesuai dcngan aslinya
  31. 2.Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan (satu) Pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2.Satuan Polisi Pamong Praja; dan
3.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang pada tanggal 29 Desember 2025 BUPATI SUBANG, ttd. REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI Diundangkan di Subang pada tanggal 29 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, ttd. ASEP NURONI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT : ( 5 / 254 / 2025 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG I. PENJELASAN UMUM Keberadaan regulasi mengenai perangkat daerah mulai dari Undang-undang sampai dengan yang paling teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memfasilitasi kegiatan Pembangunan daerah di Kabupaten Subang. Menjelang awal periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025-2045, pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Subang menghadapi berbagai fenomena perkembangan yang multidimensional. Dalam jangka waktu 20 tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dituntut untuk melakukan berbagai transformasi terkait dinamisnya berbagai perubahan eksternal di masyarakat. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Di masa mendatang, kelembagaan perangkat daerah sebagai unsur organik Pemerintah Daerah dituntut untuk responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, sehingga upaya awal yang dapat ditempuh adalah mengevaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, terutama yang berkaitan dengan fungsi riset dan inovasi daerah. Hasil evaluasi yang terkait pada fungsi riset dan inovasi daerah ini akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada. Dalam pembentukan Dinas Damkar dan Penyelamatan harus memperhatikan pemetaan dan kategori tingkat intensitas dan beban kerja Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016, maka menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020, jika Kabupaten Subang akan memisahkan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran menjadi dinas tersendiri dengan melihat kategori intensitas dan beban kerja memenuhi syarat untuk dipisahkan dan masuk tipe Dinas Damkar dan Penyelamatan kategori Tipe C. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja tetap dengan kategori Tipe B. Peraturan Daerah ini akan menjadi landasan hukum untuk Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Subang dan Pembentukan Dinas Pedadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan pemisahan dari Satuan Polisi Pamong Praja. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 22A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 22A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2026