Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
1.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2.Satuan Polisi Pamong Praja; dan
3.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang pada tanggal 29 Desember 2025 BUPATI SUBANG, ttd. REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI Diundangkan di Subang pada tanggal 29 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, ttd. ASEP NURONI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT : ( 5 / 254 / 2025 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG I. PENJELASAN UMUM Keberadaan regulasi mengenai perangkat daerah mulai dari Undang-undang sampai dengan yang paling teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memfasilitasi kegiatan Pembangunan daerah di Kabupaten Subang. Menjelang awal periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025-2045, pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Subang menghadapi berbagai fenomena perkembangan yang multidimensional. Dalam jangka waktu 20 tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dituntut untuk melakukan berbagai transformasi terkait dinamisnya berbagai perubahan eksternal di masyarakat. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Di masa mendatang, kelembagaan perangkat daerah sebagai unsur organik Pemerintah Daerah dituntut untuk responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, sehingga upaya awal yang dapat ditempuh adalah mengevaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, terutama yang berkaitan dengan fungsi riset dan inovasi daerah. Hasil evaluasi yang terkait pada fungsi riset dan inovasi daerah ini akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada. Dalam pembentukan Dinas Damkar dan Penyelamatan harus memperhatikan pemetaan dan kategori tingkat intensitas dan beban kerja Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016, maka menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020, jika Kabupaten Subang akan memisahkan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran menjadi dinas tersendiri dengan melihat kategori intensitas dan beban kerja memenuhi syarat untuk dipisahkan dan masuk tipe Dinas Damkar dan Penyelamatan kategori Tipe C. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja tetap dengan kategori Tipe B. Peraturan Daerah ini akan menjadi landasan hukum untuk Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Subang dan Pembentukan Dinas Pedadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan pemisahan dari Satuan Polisi Pamong Praja. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 5