DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 5234) ;
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor fi., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; PROVINS! JAWA BARAT PERATURANDAERAH KABUPATENSUBANG NOMOR: 7 TAHUN 2-016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENSUBANG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat r Menimbang . . . . ,.. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerir.tahan yang menjadi kewenangan daerah ;
2.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENSUBANG DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG dan BUPATI SUBANG Dengan Persetujuan Bersama

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Menetapkan " t Kabupaten Subang ;
14.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
15.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Subang;
16.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Subang;
17.Unit Pelaksanan Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18.Unit Pelaksanan Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
19.Staf Ahli adalah Pejabat yang diserahi tugas dan wewenang untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati dibawah koordinasi Sekretaris Daerah ; Daerah adalah Daer ah Dewan Perwakilan Rakyat disingkat Sekretariat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat
13.Sekretariat selanjutnya Sekretariat
4.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah Provinsi kepada kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi ;
5.Daerah adalah Kabupaten Subang ;
6.Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Subang;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintaha Daerah;
8.DPRD adalah DPRD Kabupaten Subang ;
9.Bupati adalah Bupati Subang ;
10.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah ;
11.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
12.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang ; •

(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah . dilakukanDaerah( 1) Pembentukan Perangkat berdasarkan asas:
1. a.Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
2. b.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
3. c.Efisiensi ;
4. d.Efektivitas;
5. e.Pembagian habis tugas;
6. f.Ren tang kendali ;
7. g.Tata kerja yang jelas ;
8. h.Fleksibilitas.

Pasal 2

20.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Subang;
21.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat;
22.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
23.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prmsip efisiensi dan produktivitas ;
24.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

(1)Perangkat Daerah Kabupaten Subang dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah dengan fungsi Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD dengan fungsi Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah dengan fungsi lnspektorat Daerah Tipe A ;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
  2. 2.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga ;
  3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan ;
  4. 4.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
  5. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik ;
  6. 6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; ,~..,.. ~ ' ' -

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah Kabupaten Subang terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah ;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas;
5. e.Badan;
6. f.Kecamatan.
(2)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II

JENIS, PEMBENTUKANDAl'{ SUSUNAN PERANGKATDAERAHKABUPATENSUBANG

Pasal 3

.. t --. ,./ ~

13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang admistrasi kependudukan dan pcncatatan sipil ;
14.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
15.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
16.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 1 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
18.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal ;
20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan ;
21.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; . i - Tipe B pemerin tahanurusanmenyelenggarakan dibidang pangan ;
12.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan;
7.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
8.Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian ;
9.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;
10.Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pertanian;
11.Dinas Ketahanan Pangan .. ..
22.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan bencana .

a.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A meyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang keuangan ;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan.
b.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Subang Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kalijati Tipe A;
3. 3.Kecamatan Pagaden Tipe A;
4. 4.Kecamatan Cibogo Tipe A;
5. 5.Kecamatan Cijambe Tipe A;
6. 6.Kecamatan Pamanukan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Binong Tipe A;
8. 8.Kecamatan Cipunagara Tipe A;
9. 9.Kecamatan Compreng Tipe A;
10. 10.Kecamatan Pusakanagara Tipe A;
11. 11.Kecamatan Pagaden Barat Tipe A;
12. 12.Kecamatan Tambakdahan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Blanakan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Ciasem Tipe A;
15. 15.Kecamatan Cipeundeuy Tipe A;
16. 16.Kecamatan Pabuaran Tipe A;
17. 17.Kecamatan Purwadadi Tipe A;
18. 18.Kecamatan Cikaum Tipe A;
19. 19.Kecamatan Dawuan Tipe A;
20. 20.Kecamatan Jalancagak Tipe A;
21. 21.Kecamatan Sagalaherang Tipe A;
22. 22.Kecamatan Ciater Tipe A;
23. 23.Kecamatan Legonkulon Tipe A;
24. 24.Kecamatan Serangpanjang Tipe A;
25. 25.Kecamatan Tanjungsiang Tipe A;
26. 26.Kecamatan Pusakajaya Tipe A;
27. 27.Kecamatan Sukasari Tipe A;
28. 28.Kecamatan Cisalak Tipe A;
29. 29.Kecamatan Patokbeusi Tipe A;
30. 30.Kecamatan Kasomalang Tipe A. . .,.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdapat UPT:
1. a.dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan; -

BAB III

PEMBENTUKANUPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
(4)Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan kedalarn 2 (dua) klasifikasi, yakni UPT Dinas /Badan kelas Adan UPT Dinas/Badan Kelas B. ,.. - --
(1)Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf d angka 19 melekat Unit PTSP Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat ;
(2)Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non-perizinan dari Bupati;
(3)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan;
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non-perizman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(2)Kecamatan Subang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f angka 1 terdiri dari:

1.Kelurahan Karanganyar;
2.Kelurahan Soklat;
3.Kelurahan Dangdeur;
4.Kelurahan Pasirkareumbi;
5.Kelurahan Sukarn.elang;
6.Kelurahan Cigadung;
7.Kelurahan Parung; dan
8.Kelurahan Wanareja. ( 1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 o bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli;
(2)Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang;
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)Kepala UPT Ruman Sakit Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf b, dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
(2)Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 8

b.dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non-formal ;
(3)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional ;
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. .- ..

Pasal 13

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ;
(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama ;
(2)Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator; ( 4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb a tau jabatan administrator ;
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pad a din as dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas ;
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .. BABV JABATAN PERANGKAT DAERAH, JABATAN FUNGSIONAL DAN TATA KERJA

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 5234) ;
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor fi., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; PROVINS! JAWA BARAT PERATURANDAERAH KABUPATENSUBANG NOMOR: 7 TAHUN 2-016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENSUBANG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat r Menimbang . . . . ,.. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerir.tahan yang menjadi kewenangan daerah ;
2.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Menetapkan " t Kabupaten Subang ;
14.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
15.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Subang;
16.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Subang;
17.Unit Pelaksanan Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18.Unit Pelaksanan Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
19.Staf Ahli adalah Pejabat yang diserahi tugas dan wewenang untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati dibawah koordinasi Sekretaris Daerah ; Daerah adalah Daer ah Dewan Perwakilan Rakyat disingkat Sekretariat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat
13.Sekretariat selanjutnya Sekretariat
4.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah Provinsi kepada kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi ;
5.Daerah adalah Kabupaten Subang ;
6.Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Subang;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintaha Daerah;
8.DPRD adalah DPRD Kabupaten Subang ;
9.Bupati adalah Bupati Subang ;
10.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah ;
11.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
12.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang ; •

(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah . dilakukanDaerah( 1) Pembentukan Perangkat berdasarkan asas:
1. a.Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
2. b.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
3. c.Efisiensi ;
4. d.Efektivitas;
5. e.Pembagian habis tugas;
6. f.Ren tang kendali ;
7. g.Tata kerja yang jelas ;
8. h.Fleksibilitas.

Pasal 2

20.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Subang;
21.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat;
22.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
23.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prmsip efisiensi dan produktivitas ;
24.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

(1)Perangkat Daerah Kabupaten Subang dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah dengan fungsi Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD dengan fungsi Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah dengan fungsi lnspektorat Daerah Tipe A ;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
  2. 2.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga ;
  3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan ;
  4. 4.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
  5. 5.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik ;
  6. 6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; ,~..,.. ~ ' ' -

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah Kabupaten Subang terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah ;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas;
5. e.Badan;
6. f.Kecamatan.
(2)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II

JENIS, PEMBENTUKANDAl'{ SUSUNAN PERANGKATDAERAHKABUPATENSUBANG

Pasal 3

.. t --. ,./ ~

13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang admistrasi kependudukan dan pcncatatan sipil ;
14.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
15.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral;
16.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 1 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
18.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal ;
20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan ;
21.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; . i - Tipe B pemerin tahanurusanmenyelenggarakan dibidang pangan ;
12.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan;
7.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
8.Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian ;
9.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;
10.Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pertanian;
11.Dinas Ketahanan Pangan .. ..
22.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan bencana .

a.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A meyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang keuangan ;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan latihan.
b.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Subang Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kalijati Tipe A;
3. 3.Kecamatan Pagaden Tipe A;
4. 4.Kecamatan Cibogo Tipe A;
5. 5.Kecamatan Cijambe Tipe A;
6. 6.Kecamatan Pamanukan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Binong Tipe A;
8. 8.Kecamatan Cipunagara Tipe A;
9. 9.Kecamatan Compreng Tipe A;
10. 10.Kecamatan Pusakanagara Tipe A;
11. 11.Kecamatan Pagaden Barat Tipe A;
12. 12.Kecamatan Tambakdahan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Blanakan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Ciasem Tipe A;
15. 15.Kecamatan Cipeundeuy Tipe A;
16. 16.Kecamatan Pabuaran Tipe A;
17. 17.Kecamatan Purwadadi Tipe A;
18. 18.Kecamatan Cikaum Tipe A;
19. 19.Kecamatan Dawuan Tipe A;
20. 20.Kecamatan Jalancagak Tipe A;
21. 21.Kecamatan Sagalaherang Tipe A;
22. 22.Kecamatan Ciater Tipe A;
23. 23.Kecamatan Legonkulon Tipe A;
24. 24.Kecamatan Serangpanjang Tipe A;
25. 25.Kecamatan Tanjungsiang Tipe A;
26. 26.Kecamatan Pusakajaya Tipe A;
27. 27.Kecamatan Sukasari Tipe A;
28. 28.Kecamatan Cisalak Tipe A;
29. 29.Kecamatan Patokbeusi Tipe A;
30. 30.Kecamatan Kasomalang Tipe A. . .,.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdapat UPT:
1. a.dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan; -

BAB III

PEMBENTUKANUPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
(4)Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan kedalarn 2 (dua) klasifikasi, yakni UPT Dinas /Badan kelas Adan UPT Dinas/Badan Kelas B. ,.. - --
(1)Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf d angka 19 melekat Unit PTSP Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat ;
(2)Unit PTSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non-perizinan dari Bupati;
(3)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan;
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non-perizman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(2)Kecamatan Subang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f angka 1 terdiri dari:

1.Kelurahan Karanganyar;
2.Kelurahan Soklat;
3.Kelurahan Dangdeur;
4.Kelurahan Pasirkareumbi;
5.Kelurahan Sukarn.elang;
6.Kelurahan Cigadung;
7.Kelurahan Parung; dan
8.Kelurahan Wanareja. ( 1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 o bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli;
(2)Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang;
(4)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)Kepala UPT Ruman Sakit Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf b, dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
(2)Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 8

b.dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non-formal ;
(3)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional ;
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. .- ..

Pasal 13

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ;
(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama ;
(2)Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator; ( 4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb a tau jabatan administrator ;
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pad a din as dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas ;
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .. BABV JABATAN PERANGKAT DAERAH, JABATAN FUNGSIONAL DAN TATA KERJA

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2026