DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa arsip merupakan alat bukti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),menjadi sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban serta merupakan salah satu asset Pemerintahan Daerah;
b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah menyelenggarakan kearsipan mulai dari penciptaan sampai dengan pemanfaatan arsip secara komprehensif terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta dalam mempertahankan arsip, maka penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Profesi, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan dan Perseorangan harus dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan sebagai pendukung utama penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
d.bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penyelenggaraan Kearsipan. BUPATISUBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANKEARSIPAN PROVINS!JAWABARAT PERATURANDAERAHKABUPATENSUBANG NOMOR !) TAHUN2019 TENTANG BUPATISUBANG Mengingat Menimbang Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PENYELENGGARAANKEARSIPAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG dan BUPATI SUBANG

10.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912); ·
11.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1). Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya ooho no; ,:, l ,:,t- h111.,+; n,:,-n n <><> h •

Pasal 4

Penyelanggaraan kearsipan bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penyajian informasi pada pemerintahan daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan :

a.kepastian hukum;
b.keautentikan dan keterpercayaan;
c.keutuhan;
d.asal-usul;
e.aturan asli;
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan;
h.keresponsifan;
1. 1.keantisipatifan;
j.kepartisipatifan;
k.akuntabilitas;
1. 1.kemanfaatan;
m.aksesibilitas; dan
n.kepentingan umum.

Pasal 2

TT_1 --'------ ""--'----- 1._ _i 1 1--L.!.!-1---- 1-----.!--- ( 1) Pemerintah Daerah berwenang dalam :

a.Penetapan kebijakan, norma, standar, biaya dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di Daerah

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, meliputi:

a.penetapan kebijakan kearsipan;
b.penyelenggaraan kearsipan dinamis;
c.pemberian penilaian atau persetujuan jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip;
d.penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan dan pengamanan arsip statis;
e.supervisi kearsipan;
f.sistem kearsipan berbasis teknologiinformasi;
g.autentikasi;
h.perizinan;
i.kerja sama; J. sarana dan prasarana;
k.penyelenggaraan jasa kearsipan; dan
1. 1.pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Pasal 5

b.menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang handal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.menjamin perlindungan kepentingan negara dan/ atau daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat serta masyarakat adat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
d.menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
e.menjamin keselamatan aset daerah; dan
f.meningkatkan kualitas pelayanan pu blik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
1. 1.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan PD;
2. 2.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan PD;
3. 3.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan PD;
4. 4.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan PD;
5. 5.Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan PD;
6. 6.Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di lingkungan PD;
7. 7.Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan prasarana dan sarana kearsipan di lingkungan PD;
8. 8.Penetapan Peraturan dan Kebijakan Pembentukan Organisasi/ Perusahaan Daerah /BUMD.
9. 9.Penetapan Peraturan dan Kebijakan Penentuan Retribusi Jasa Pelayanan Kearsipan.
b.Perlindungan dan penyelamatan arsip;
c.Pembinaan dan Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan oleh lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
d.Kerja sama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah.

(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipan, meliputi: ,
1. a.pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD;
2. b.pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, organisasi politik tingkat daerah dan tokoh masyarakat tingkat daerah;
3. c.pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem informasi kearsipan Nasional (SIKN) melalui JIKN pada tingkat daerah;
4. d.pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
5. e.perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah;
6. f.penyelamatan arsip PD yang digabung dan/ atau ,lih11 harlran <:>Prta npn,pl,-aran 1.,-p,-.an,atan · ( 1) Penyelenggaraan kearsipan pada BUMD dilaksanakan sesuai ketentuan oeraturan nerundana-undansan hidane

Pasal 9

Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a.pedoman penyelenggaraan arsip dinamis;
b.pedoman penyelenggaraan arsip statis;
c.kearsipan berbasis teknologikomunikasi dan informasi;
d.sumber daya manusia kearsipan;
e.pengembangan organisasi kearsipan daerah;
f.pengembangan kerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten lain, lembaga pendidikan/PD /lingkup instansi Vertikal tingkat provinsi dan tingkat pusat, lembaga dalam dan luar negeri, swasta, dan perseorangan;
g.penggunaan prasarana dan sarana kearsipan;
h.pendanaan;
i.pembinaan kearsipan terhadap PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan; dan J. pelayanan kearsipan terhadap instansi swasta dan perseorangan.

BAB IV

PENYELENGGARAANKEARSIPAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

g.melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh LKD;
h.melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk DPA; dan
1. 1.penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di LKD. ( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan autentik berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan :
a.andal;
b.sistematis;
c.utuh;
d.menyeluruh; dan
e.sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria

(2)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
3. c.penyusutan arsip.
(3)Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA), serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
(4)Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah membuat Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. ( 5) Pejabat a tau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan. dan keselamatan arsio vane: dikelolanva.

Pasal 11

( 1) Penyelenggaraan kearsipan pada Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan.

(2)Arsip/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen keuangan, dokumen aset dan dokumen lainnya.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa arsip merupakan alat bukti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),menjadi sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban serta merupakan salah satu asset Pemerintahan Daerah;
b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah menyelenggarakan kearsipan mulai dari penciptaan sampai dengan pemanfaatan arsip secara komprehensif terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta dalam mempertahankan arsip, maka penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Profesi, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan dan Perseorangan harus dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan sebagai pendukung utama penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
d.bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PENYELENGGARAANKEARSIPAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG dan BUPATI SUBANG

10.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912); ·
11.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1). Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya ooho no; ,:, l ,:,t- h111.,+; n,:,-n n <><> h •

Pasal 4

Penyelanggaraan kearsipan bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penyajian informasi pada pemerintahan daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan :

a.kepastian hukum;
b.keautentikan dan keterpercayaan;
c.keutuhan;
d.asal-usul;
e.aturan asli;
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan;
h.keresponsifan;
1. 1.keantisipatifan;
j.kepartisipatifan;
k.akuntabilitas;
1. 1.kemanfaatan;
m.aksesibilitas; dan
n.kepentingan umum.

Pasal 2

TT_1 --'------ ""--'----- 1._ _i 1 1--L.!.!-1---- 1-----.!--- ( 1) Pemerintah Daerah berwenang dalam :

a.Penetapan kebijakan, norma, standar, biaya dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di Daerah

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, meliputi:

a.penetapan kebijakan kearsipan;
b.penyelenggaraan kearsipan dinamis;
c.pemberian penilaian atau persetujuan jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip;
d.penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan dan pengamanan arsip statis;
e.supervisi kearsipan;
f.sistem kearsipan berbasis teknologiinformasi;
g.autentikasi;
h.perizinan;
i.kerja sama; J. sarana dan prasarana;
k.penyelenggaraan jasa kearsipan; dan
1. 1.pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Pasal 5

b.menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang handal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.menjamin perlindungan kepentingan negara dan/ atau daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat serta masyarakat adat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
d.menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
e.menjamin keselamatan aset daerah; dan
f.meningkatkan kualitas pelayanan pu blik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
1. 1.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan PD;
2. 2.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan PD;
3. 3.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan PD;
4. 4.Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan PD;
5. 5.Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan PD;
6. 6.Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di lingkungan PD;
7. 7.Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan prasarana dan sarana kearsipan di lingkungan PD;
8. 8.Penetapan Peraturan dan Kebijakan Pembentukan Organisasi/ Perusahaan Daerah /BUMD.
9. 9.Penetapan Peraturan dan Kebijakan Penentuan Retribusi Jasa Pelayanan Kearsipan.
b.Perlindungan dan penyelamatan arsip;
c.Pembinaan dan Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan oleh lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
d.Kerja sama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah.

(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipan, meliputi: ,
1. a.pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD;
2. b.pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, organisasi politik tingkat daerah dan tokoh masyarakat tingkat daerah;
3. c.pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem informasi kearsipan Nasional (SIKN) melalui JIKN pada tingkat daerah;
4. d.pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
5. e.perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah;
6. f.penyelamatan arsip PD yang digabung dan/ atau ,lih11 harlran <:>Prta npn,pl,-aran 1.,-p,-.an,atan · ( 1) Penyelenggaraan kearsipan pada BUMD dilaksanakan sesuai ketentuan oeraturan nerundana-undansan hidane

Pasal 9

Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a.pedoman penyelenggaraan arsip dinamis;
b.pedoman penyelenggaraan arsip statis;
c.kearsipan berbasis teknologikomunikasi dan informasi;
d.sumber daya manusia kearsipan;
e.pengembangan organisasi kearsipan daerah;
f.pengembangan kerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten lain, lembaga pendidikan/PD /lingkup instansi Vertikal tingkat provinsi dan tingkat pusat, lembaga dalam dan luar negeri, swasta, dan perseorangan;
g.penggunaan prasarana dan sarana kearsipan;
h.pendanaan;
i.pembinaan kearsipan terhadap PD, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan; dan J. pelayanan kearsipan terhadap instansi swasta dan perseorangan.

BAB IV

PENYELENGGARAANKEARSIPAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

g.melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh LKD;
h.melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk DPA; dan
1. 1.penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di LKD. ( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan autentik berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan :
a.andal;
b.sistematis;
c.utuh;
d.menyeluruh; dan
e.sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria

(2)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
3. c.penyusutan arsip.
(3)Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA), serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
(4)Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah membuat Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. ( 5) Pejabat a tau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan. dan keselamatan arsio vane: dikelolanva.

Pasal 11

( 1) Penyelenggaraan kearsipan pada Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan.

(2)Arsip/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen keuangan, dokumen aset dan dokumen lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012