Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2019
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 68
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penyelenggaraan Kearsipan. BUPATISUBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANKEARSIPAN PROVINS!JAWABARAT PERATURANDAERAHKABUPATENSUBANG NOMOR !) TAHUN2019 TENTANG BUPATISUBANG Mengingat Menimbang Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PENYELENGGARAANKEARSIPAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG dan BUPATI SUBANG
3913);
Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:
Penyelanggaraan kearsipan bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penyajian informasi pada pemerintahan daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan :
BAB II ASAS, MAKSUD,TUJUAN, DAN RUANO LINGKUP Bagian Kesatu Asas adegan atau pemandangan yang dihasilkan dengan menempatkan objek dan tokoh di depan latar belakang dengan perspektif yang sebenarnya sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. TT_1 --'------ ""--'----- 1._ _i 1 1--L.!.!-1---- 1-----.!--- ( 1) Pemerintah Daerah berwenang dalam :
BAB III
Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan, meliputi:
J. sarana dan prasarana;
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
BAB IV PENYELENGGARAANKEARSIPAN
BAB IV
Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan autentik berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan :
( 5) Pejabat a tau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan. dan keselamatan arsio vane: dikelolanva. Bagian Kedua Penyelenggaraan Arsip Dinamis
( 1) Penyelenggaraan kearsipan pada Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)