DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Meliputi Ketentuan Umum, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Kewajiban Tertib, Larangan, Tindakan Penertiban, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21.Peraturan Pemerrintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
24.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 8 Seri D);
25.Peraturan Daerah Nopmor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
26.Peraturan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
27.Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan lembaran Daerah Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);
28.Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 28);
29.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 29);
30.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabuaten Sukabumi Nomor 37);
31.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Berlakohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan.
5.Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram
6.Sarana Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, antara lain pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, pemakaman umum.
7.Sarana Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan antara lain jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan/bus, selter, pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan lain-lain yang dianggap sebagai sarana umum
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada pemukiman tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air
10.Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah.
11.Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan
12.Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
13.Perbuatan asusila adalah perbuatan:

a.setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri.
b.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
c.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
d.setiap orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis.
1. 14.Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi gelandangan, pengemis, pemulung dan tuna susila.
2. 15.Tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
3. 16.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4. 17.Pedagang kaki lima adalah sesorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerahyang berada pada badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, jembatan penyeberangan dan bawah jembatan
5. 18.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
6. 19.Terminal bayangan adalah lokasi pada daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari pemerintah daerah.
7. 20.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. 21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah .
9. 22.Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik pemerintah, pemerintah daerah, permukiman, serta tindakan yang berdampak pada terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi :

a.ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada sarana sosial;
b.ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada sarana umum; dan
c.ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada permukiman.

Pasal 5

(1)Sarana Sosial meliputi :
1. a.sarana pendidikan;
2. b.sarana kesehatan;
3. c.sarana peribadatan;
4. d.panti lembaga sosial;
5. e.sarana olah raga;
6. f.sarana pemakaman;
7. g.sarana hiburan dan rekreasi;
8. h.balai pertemuan.
(2)Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.vandalisme atau coret-coret; b.pendirian bangunan liar;
1. c.pedagang kaki lima; d.membuang sampah tidak pada tempatnya;
2. e.penyalahgunaan sarana sosial lainnya.

Pasal 6

(1)Sarana umum meliputi :
1. a.depo sampah;
2. b.instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
3. c.gardu listrik;
4. d.jalur hijau/taman;
5. e.sungai;
6. f.saluran air;
7. g.waduk;
8. h.situ;
9. i.jalan dan perlengkapan jalan;
10. j.jembatan;
11. k.kawasan listrik tegangan tinggi;
12. l.pos pemadam kebakaran, keamanan dan polisi;
13. m.tempat parkir;
14. n.terminal bus, angkutan umum dan selter;
15. o.pasar;dan
16. p.aset milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.
(2)Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.buang sampah tidak pada tempatnya;
2. b.pendirian bangunan;
3. c.aktivitas pedagang kaki lima;
4. d.aktivitas pengamen dan pedagang asongan;
5. e.pengemis pada tempat penghentian kendaraan;
6. f.pelanggaran penyandang masalah sosial tuna sosial;
7. g.kegiatan perbengkelan yang tidak resmi;
8. h.pendirian warung/kios, dan/atau pedagang kaki lima di tepi/badan jalan, jembatan penyeberangan;
9. i.terminal bayangan;
10. j.stasiun radio siaran dan stasiun relay media elektronik tanpa izin;
11. k.penyalahgunaan fungsi aset milik pemerintah/pemerintah daerah;
12. l.reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pemerintah daerah; dan
13. m.kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsi sarana umum.

Pasal 7

(1)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. a.bangunan rumah tinggal;
2. b.sanitasi dan instalasi sarana umum;
3. c.pemukiman penduduk.
(2)Bentuk pelanggaran pada permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.pemukiman liar tanpa izin;
2. b.perubahan fungsi rumah tinggal tanpa izin;
3. c.penampungan tenaga pramuwisma dan/atau tenaga kerja Indonesia tanpa izin;
4. d.bengkel dan pool kendaraan dikawasan pemukiman tanpa izin;
5. e.pembangunan instalasi air, listrik dan komunikasi, sarana olahraga, dan tempat pemancingan tanpa izin;
6. f.penggalian dan pengurugan tanah tanpa izin;
7. g.pengambilan pasir tanpa izin;
8. h.pembuangan sampah tidak pada tempatnya; dan
9. i.kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsi permukiman.

BAB III

KEWAJIBAN TERTIB

Pasal 8

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi :

a.tertib tata ruang;
b.tertib jalan;
c.tertib angkutan jalan;
d.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
e.tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
f.tertib lingkungan dan kependudukan;
g.tertib tempat usaha;
h.tertib bangunan;
i.tertib sosial;
j.tertib kesehatan;
k.tertib tempat hiburan dan keramaian;
l.tertib penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah;
m.tertib partisipasi masyarakat.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya ketertiban tata ruang pada kawasan-kawasan yang telah ditentukan.
(2)Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pada suatu kawasan diwajibkan menyesuaikan kegiatan tersebut dengan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban di jalan, perlengkapan jalan dan fasilitas lain yang berkaitan dengan jalan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…