Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Beberapa Ketentuan Telah Diubah.
Beberapa Ketentuan Telah Diubah.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PPERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 40) diubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
11.Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan 12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 13.Perbuatan asusila adalah perbuatan:
b.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
d.setiap orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis. 14.Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi gelandangan, pengemis, pemulung, tuna susila dan anak jalanan. 15.Tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. 16.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 17.Pedagang kaki lima adalah sesorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerahyang berada pada badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, jembatan penyeberangan dan bawah jembatan. 18.Trotoar adalah bagian ruang milik jalan sebagai sarana bagi pejalan kaki. 19.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 20.Terminal bayangan adalah lokasi pada daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari pemerintah daerah. 21.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, jalan dan angkutan jalan setiap Orang atau Badan dilarang :
Dalam rangka mewujudkan tertib usaha, setiap Orang atau Badan dilarang :
(3). (5A)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 2 April 2018 BUPATI SUKABUMI, ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 2 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, ttd IYOS SOMANTRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 3/51/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT I. UMUM Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu tentunya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini harus melakukan upaya peningkatan pelayanan dalam memberikan rasa tertib, nyaman dan tenteram kepada masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkambangkan kepatuhan atau kedisiplinan masyarakat akan ketentuan perundang-undangan daerah. Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang ada sudah seyogyanya mengimplementasikan amanat ketentuan yang berlaku sehingga salah satu urusan wajib dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah diberikan amanat untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan menegakan perundang-undangan daerah. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah sentral kedudukannya dalam mengawal perundang-undangan daerah, hal ini seiring dengan perkembangan kompleksitas kehidupan masyarakat yang beranekaragam sehingga menyebabkan harus ada ketentuan yang dijadikan pedoman untuk menjaga rasa tertib, nyaman dan tenteram. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu disempurnakan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk mendukung terciptanya kondisi-kondisi tersebut tentunya harus diperkuat dengan dukungan aspek yuridis yang memadai sehingga akan diakui dan dipedomani ketentuan-ketentuan yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat, dimana tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja akan tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi aparatur pelaksananya. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 56
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)