DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Telah Diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, masih belum sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerrintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PPERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 40) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram
6.Sarana Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, antara lain pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, pemakaman umum.
7.Sarana Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan antara lain jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan/bus, selter, pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan lain-lain yang dianggap sebagai sarana umum.
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada pemukiman tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air 10.Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah. 11.Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan 12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 13.Perbuatan asusila adalah perbuatan:

a.setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri. b.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
c.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan. d.setiap orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis. 14.Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi gelandangan, pengemis, pemulung, tuna susila dan anak jalanan. 15.Tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. 16.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 17.Pedagang kaki lima adalah sesorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerahyang berada pada badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, jembatan penyeberangan dan bawah jembatan. 18.Trotoar adalah bagian ruang milik jalan sebagai sarana bagi pejalan kaki. 19.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 20.Terminal bayangan adalah lokasi pada daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari pemerintah daerah. 21.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
1. 2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, jalan dan angkutan jalan setiap Orang atau Badan dilarang :

a.melanggar ketentuan ruang yang sudah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.membuat, memasang, mengubah, memindahkan perlengkapan jalan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
c.menggunakan badan jalan dan perlengkapan jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
d.melakukan aktivitas di badan jalan dan perlengkapan jalan tanpa izin instansi yang berwenang;
e.membuat atau mendirikan terminal bayangan;
f.mengotori, merusak perkerasan jalan dan drainase;
g.mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
h.mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;dan/atau
i.menjalankan kendaraannya yang menimbulkan kegaduhan pada saat melewati lingkungan permukiman, tempat peribadatan, rumah sakit dan tempat umum lainnya.
1. 3.Ketentuan pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam rangka mewujudkan tertib usaha, setiap Orang atau Badan dilarang :

a.menempatkan alat atau benda dengan maksud untuk melakukan usaha di jalan, bahu jalan, trotoar, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, lingkungan Kantor Pemerintahan dan tempat umum kecuali di tempat yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dan usaha sosial lainnya dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.membuat bengkel, gubuk, warung, kios dan/atau pedagang kaki lima di bahu jalan, badan jalan, trotoar dan jembatan penyeberangan; dan/atau
d.menjual, menyimpan dan menampung minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 4.Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1)Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembekuan izin;
4. d.denda administratif atau daya paksa polisional;dan/atau
5. e.pencabutan izin.
(2)Denda administratif atau daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(3)Pelaksanaan pengenaan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan operasi yustisi dan/atau non yustisi.
(4)Pembebanan denda administratif atau daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

5.Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 5A, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Tindakan penertiban dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan kajian teknis dari Perangkat Daerah terkait.
(2)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
2. b.penertiban terhadap bangunan tempat tinggal dan/atau usaha;
3. c.penertiban tempat kost atau sewa, penampungan dan penyalur tenaga kerja;
4. d.penertiban tempat hiburan dan rekreasi;
5. e.penertiban tempat usaha;
6. f.penertiban sarana promosi dan/atau informasi;dan
7. g.penertiban terhadap pelanggaran gangguan lingkungan dan gangguan ketertiban umum lainnya;
(3)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk penyegelan atau penutupan, menggunakan alat atau sarana berupa garis pembatas dan/atau papan pemberitahuan perihal pelanggaran dan sarana lain yang dianggap perlu.
(4)Sarana berupa garis pembatas dan/atau papan pemberitahuan perihal pelanggaran dan sarana lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Perangkat Derah yang membidangi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
(5)Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan sarana berupa garis pembatas dan/atau papan pemberitahuan perihal pelanggaran dan sarana lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(5A)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 43 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 48 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 2 April 2018 BUPATI SUKABUMI, ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 2 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, ttd IYOS SOMANTRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 3/51/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT I. UMUM Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu tentunya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini harus melakukan upaya peningkatan pelayanan dalam memberikan rasa tertib, nyaman dan tenteram kepada masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkambangkan kepatuhan atau kedisiplinan masyarakat akan ketentuan perundang-undangan daerah. Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang ada sudah seyogyanya mengimplementasikan amanat ketentuan yang berlaku sehingga salah satu urusan wajib dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah diberikan amanat untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan menegakan perundang-undangan daerah. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah sentral kedudukannya dalam mengawal perundang-undangan daerah, hal ini seiring dengan perkembangan kompleksitas kehidupan masyarakat yang beranekaragam sehingga menyebabkan harus ada ketentuan yang dijadikan pedoman untuk menjaga rasa tertib, nyaman dan tenteram. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu disempurnakan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk mendukung terciptanya kondisi-kondisi tersebut tentunya harus diperkuat dengan dukungan aspek yuridis yang memadai sehingga akan diakui dan dipedomani ketentuan-ketentuan yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat, dimana tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja akan tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi aparatur pelaksananya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 36A

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 56

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, masih belum sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerrintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PPERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 40) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram
6.Sarana Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, antara lain pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, pemakaman umum.
7.Sarana Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan antara lain jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan/bus, selter, pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan lain-lain yang dianggap sebagai sarana umum.
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada pemukiman tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air 10.Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah. 11.Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan 12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 13.Perbuatan asusila adalah perbuatan:

a.setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri. b.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
c.setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan. d.setiap orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis. 14.Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi gelandangan, pengemis, pemulung, tuna susila dan anak jalanan. 15.Tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. 16.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 17.Pedagang kaki lima adalah sesorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerahyang berada pada badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, jembatan penyeberangan dan bawah jembatan. 18.Trotoar adalah bagian ruang milik jalan sebagai sarana bagi pejalan kaki. 19.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 20.Terminal bayangan adalah lokasi pada daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari pemerintah daerah. 21.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
1. 2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, jalan dan angkutan jalan setiap Orang atau Badan dilarang :

a.melanggar ketentuan ruang yang sudah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.membuat, memasang, mengubah, memindahkan perlengkapan jalan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
c.menggunakan badan jalan dan perlengkapan jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
d.melakukan aktivitas di badan jalan dan perlengkapan jalan tanpa izin instansi yang berwenang;
e.membuat atau mendirikan terminal bayangan;
f.mengotori, merusak perkerasan jalan dan drainase;
g.mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
h.mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;dan/atau
i.menjalankan kendaraannya yang menimbulkan kegaduhan pada saat melewati lingkungan permukiman, tempat peribadatan, rumah sakit dan tempat umum lainnya.
1. 3.Ketentuan pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam rangka mewujudkan tertib usaha, setiap Orang atau Badan dilarang :

a.menempatkan alat atau benda dengan maksud untuk melakukan usaha di jalan, bahu jalan, trotoar, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, lingkungan Kantor Pemerintahan dan tempat umum kecuali di tempat yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dan usaha sosial lainnya dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.membuat bengkel, gubuk, warung, kios dan/atau pedagang kaki lima di bahu jalan, badan jalan, trotoar dan jembatan penyeberangan; dan/atau
d.menjual, menyimpan dan menampung minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 4.Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1)Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembekuan izin;
4. d.denda administratif atau daya paksa polisional;dan/atau
5. e.pencabutan izin.
(2)Denda administratif atau daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(3)Pelaksanaan pengenaan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan operasi yustisi dan/atau non yustisi.
(4)Pembebanan denda administratif atau daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

5.Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 5A, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Tindakan penertiban dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan kajian teknis dari Perangkat Daerah terkait.
(2)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
2. b.penertiban terhadap bangunan tempat tinggal dan/atau usaha;
3. c.penertiban tempat kost atau sewa, penampungan dan penyalur tenaga kerja;
4. d.penertiban tempat hiburan dan rekreasi;
5. e.penertiban tempat usaha;
6. f.penertiban sarana promosi dan/atau informasi;dan
7. g.penertiban terhadap pelanggaran gangguan lingkungan dan gangguan ketertiban umum lainnya;
(3)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk penyegelan atau penutupan, menggunakan alat atau sarana berupa garis pembatas dan/atau papan pemberitahuan perihal pelanggaran dan sarana lain yang dianggap perlu.
(4)Sarana berupa garis pembatas dan/atau papan pemberitahuan perihal pelanggaran dan sarana lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Perangkat Derah yang membidangi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
(5)Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan sarana berupa garis pembatas dan/atau papan pemberitahuan perihal pelanggaran dan sarana lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(5A)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 43 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 48 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 2 April 2018 BUPATI SUKABUMI, ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 2 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, ttd IYOS SOMANTRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 3/51/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT I. UMUM Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu tentunya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini harus melakukan upaya peningkatan pelayanan dalam memberikan rasa tertib, nyaman dan tenteram kepada masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkambangkan kepatuhan atau kedisiplinan masyarakat akan ketentuan perundang-undangan daerah. Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang ada sudah seyogyanya mengimplementasikan amanat ketentuan yang berlaku sehingga salah satu urusan wajib dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah diberikan amanat untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan menegakan perundang-undangan daerah. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah sentral kedudukannya dalam mengawal perundang-undangan daerah, hal ini seiring dengan perkembangan kompleksitas kehidupan masyarakat yang beranekaragam sehingga menyebabkan harus ada ketentuan yang dijadikan pedoman untuk menjaga rasa tertib, nyaman dan tenteram. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu disempurnakan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk mendukung terciptanya kondisi-kondisi tersebut tentunya harus diperkuat dengan dukungan aspek yuridis yang memadai sehingga akan diakui dan dipedomani ketentuan-ketentuan yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat, dimana tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja akan tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi aparatur pelaksananya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 36A

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 56

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 28

Pasal 34

Pasal 36A

Pasal 37

Pasal 1

Pasal 28

Pasal 34

Pasal 36A

Pasal 37

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 28

Pasal 34

Pasal 36A

Pasal 37

Pasal 1

Pasal 28

Pasal 34

Pasal 36A

Pasal 37

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015