DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Yang Meliputi Ketentuan Umum, Pengelolaan Sampah, Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sukabumi selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan retribusi Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 2 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. 4
6.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga.
8.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10.Pengelolaan sampah 3R adalah kegiatan pemilahan sampah dengan prinsip menggunakan kembali sampah (reuse), mengurangi sampah (reduse), dan mendaur ulang sampah (recycle).
11.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
13.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
15.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
16.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
17.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.
18.Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 5
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam peraturan ini, terdiri atas :

a.sampah rumah tangga;
b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c.sampah spesifik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.kesadaran;
e.kebersamaan;
f.keselamatan;
g.keamanan;
h.nilai ekonomi;
i.berkelanjutan; dan
j.berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 6

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
h.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
i.melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah secara aman, partisipatif, dan ramah lingkungan.

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati. 7

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(3)Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pembiayaan pengelolaan sampah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
1. a.penyediaan TPA;
2. b.pengolahan sampah di TPA;
3. c.sarana dan prasarana serta teknologi pengolahan sampah di TPA;
4. d.penyediaan TPS dan TPST;
5. e.pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
6. f.sarana dan prasarana pengangkutan sampah;
7. g.sarana dan prasarana serta teknologi pengolahan sampah di TPST; dan
8. h.bimbingan bagi orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
(4)Ketentuan mengenai Pembiayaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sampah di Daerah.
(2)OPD yang membidangi persampahan/kebersihan bertanggungjawab melaksanakan penyelenggarakan pengelolaan sampah di Daerah.
(3)Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(4)Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(5)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilyahnya masing-masing.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 10

Setiap orang berhak :

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
d.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…