DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

terdiri dari 42 Pasal, 7 BAB yaitu KETENTUAN UMUM, TERA/TERA ULANG, RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG, PENGAWASAN DAN KOORDINASI, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA,KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ;
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
13.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1565); 3
14.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
6.Tera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. 4
7.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan tehnik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera.
9.Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang alat UTTP oleh Menteri.
10.Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
11.Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
12.Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
13.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
14.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada Alat-alat Ukur, Takar atau Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan
17.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
18.Penjustiran adalah pencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang. 5
19.Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, temasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konksi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
21.Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
22.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukabumi. 6

BAB II

TERA/TERA ULANG

Pasal 2

(1)UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP metrologi legal meliputi:
1. a.UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, meliputi jenis alat ukur:
  1. 1.panjang;
  2. 2.takaran;
  3. 3.bejana ukur;
  4. 4.tangki ukur;
  5. 5.timbangan;
  6. 6.anak timbangan;
  7. 7.alat ukur gaya dan tekanan;
  8. 8.alat kadar air;
  9. 9.alat ukur cairan dinamis;
  10. 10.alat ukur gas;
  11. 11.alat ukur energi listrik; dan
  12. 12.perlengkapan UTTP.
2. b.UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang, meliputi UTTP yang digunakan di:
  1. 1.Tempat-tempat laboratorium;
  2. 2.Ruang kantor;
  3. 3.Ruangan bengkel;
  4. 4.Gudang-gudang penimbunan;
  5. 5.Lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum;
  6. 6.Ruangan tempat unit mesin produksi;dan
  7. 7.Tempat-tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.
3. c.UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.
(2)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan UTTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:

a.kepentingan umum;
b.usaha;
c.menyerahkan atau menerima barang; 7
d.menentukan pungutan atau upah;
e.menentukan produk akhir dalam perusahanaan;dan
f.melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Setiap UTTP yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan yang tidak mungkin diperbaiki, dapat dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
(2)Tatacara pengrusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi UTTP Metrologi Legal yang digunakan untuk pengawasan didalam perusahaan dan harus bertuliskan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN.
(2)Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

UTTP yang dibebaskan dari tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 7

Tera /tera ulang UTTP Metrologi Legal dapat dilaksanakan di:

a.perangkat daerah yang membidangi kemetrologian; 8
b.tempat-tempat diluar perangkat daerah yang membidangi kemetrologian;dan/atau
c.tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan c dilakukan atas permintaan yang berkepentingan kecuali pelaksanaan sidang tera ulang.
(2)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui jika memenuhi syarat-syarat:
1. a.sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan;dan
2. b.menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.

Pasal 9

(1)Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menentukan tempat dan lokasi sidang tera/tera ulang UTTP Metrologi Legal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat dan lokasi sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Jenis Tanda Tera/Tera Ulang meliputi:
1. a.tanda sah;
2. b.tanda batal;
3. c.tanda jaminan;
4. d.tanda daerah; dan
5. e.tanda pegawai yang berhak.
(2)Setiap UTTP yang ditera atau ditera ulang diberikan cap tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. 9
(3)Setiap UTTP yang ditera atau ditera ulang memiliki jangka waktu.
(4)Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Setiap barang dalam keadan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
1. a.nama barang dalam bungkusan tersebut;
2. b.ukuran, isi atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang satuan;dan
3. c.jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
(2)Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…