DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang meliputi Ketentuan Umum, Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Retribusi, Insentif Pemungutan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kualitas hidup;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk retribusi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
21.Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
6.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9.Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
10.Bahan Berbahaya dan Beracun adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
11.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
12.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
13.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
14.Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
15.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
16.Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
17.Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dari 4 (empat) meter, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
18.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
19.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
20.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
21.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
22.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat yang menggunakan roda.
23.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
25.Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
26.Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
27.Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
28.Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
29.Pemilik bangunan gedung adalah orang, Badan, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
30.Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi administrasi berupa denda.
33.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
34.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

a.bangunan gedung;
b.perumahan;
c.kendaraan bermotor;
d.bahan berbahaya; dan
e.hutan dan lahan.

Pasal 3

Klasifikasi bahaya kebakaran terdiri dari:

a.bahaya kebakaran ringan;
b.bahaya kebakaran sedang; dan
c.bahaya kebakaran berat.

Pasal 4

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan sampai dengan berat.

Pasal 5

(1)Setiap pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
(2)Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau Badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
1. a.sarana penyelamatan jiwa;
2. b.akses pemadam kebakaran;dan
3. c.proteksi kebakaran.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
3. c.menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

Pasal 6

(1)Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
(2)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. a.sarana jalan ke luar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
3. c.petunjuk arah jalan ke luar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara; dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.tangga kebakaran;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan/pintu penghubung;dan
6. f.jalur lintas menuju jalan ke luar.
(4)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 7

(1)Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.akses mencapai bangunan gedung;
2. b.akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
3. c.area operasional.
(2)Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.akses ke lokasi bangunan gedung; dan
2. b.jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
(3)Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
2. b.pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
3. c.pintu masuk ke ruang bawah tanah.
(4)Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
2. b.perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 8

Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

a.alat pemadam api ringan;
b.sistem deteksi dan alarm kebakaran;
c.sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
d.sistem springkler otomatis;
e.sistem pengendali asap;
f.pencahayaan darurat;
g.penunjuk arah darurat;
h.sistem pasokan daya listrik darurat;
i.sistem penyediaan air (reservoar).

Pasal 9

(1)Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
(2)Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 10

(1)Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran ringan harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 Kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 25 m, dan apabila mempunyai luas lantai 1000 m2 harus dipasang 1 titik hidrant dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 1000 m2 harus ditambah 1 titik hidrant.
(2)Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran sedang harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 Kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 m, dan apabila mempunyai luas lantai 800 m2 harus dipasang 1 titik hidrant dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 800 m2 harus ditambah 1 titik hidrant.
(3)Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi bahaya kebakaran berat harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 Kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 m, dan apabila mempunyai luas lantai 600 m2 harus dipasang 1 titik hidrant dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi, setiap penambahan luas lantai paling luas 600 m2 harus ditambah 1 titik hidrant.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…