DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang meliputi Ketentuan Umum, Usaha Perikanan, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
20.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
21.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
6.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
7.Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan.
8.Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10.Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
12.Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang- undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
13.Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
14.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, medukung operasional penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
15.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16.Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
17.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus di miliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20.Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Surat Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
21.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap usaha perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau Sanksi administrasi berupa denda.
24.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
25.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

USAHA PERIKANAN

Pasal 2

(1)Jenis usaha perikanan di Daerah meliputi:
1. a.usaha penangkapan ikan;
2. b.usaha pembudidayaan ikan;dan
3. c.usaha pengolahan ikan.
(2)Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.usaha penangkapan ikan di laut; dan
2. b.usaha penangkapan ikan di perairan umum.
(3)Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pembudidayaan ikan di air tawar;
2. b.pembudidayaan ikan di air payau;dan
3. c.pembudidayaan ikan di laut.
(4)Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.usaha pengolahan ikan laut;
2. b.usaha pengolahan ikan air tawar;dan
3. c.usaha pengolahan ikan air payau.

Pasal 3

Usaha perikanan di Daerah diselenggarakan dalam bentuk:

a.usaha perorangan;
b.usaha kelompok; dan
c.perusahaan berbadan hukum.

Pasal 4

(1)Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan di Daerah wajib memiliki SIUP dari Bupati.
(2)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.SIUP untuk usaha penangkapan ikan di laut dan di perairan umum yang menggunakan perahu/kapal;
2. b.SIUP untuk usaha budidaya, meliputi :
  1. 1.budidaya ikan air tawar;
  2. 2.budidaya ikan air payau; dan
  3. 3.budidaya ikan laut.
3. c.SIUP untuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil sumberdaya kelautan dan perikanan.
(3)Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang/badan yang melaksanakan usaha di bidang perikanan harus memiliki izin sesuai dengan bidang usahanya, meliputi :
1. a.SIPI; dan
2. b.SIKPI.
(4)Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha perikanan yang dikelola oleh nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 5

(1)SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan di Daerah.
(2)SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang sarana yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut masih dipergunakan/dioperasikan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)SIUP berakhir apabila:
1. a.SIUP dikembalikan kepada Bupati;
2. b.pemegang SIUP jatuh pailit;
3. c.pemegang SIUP menghentikan usaha;atau
4. d.pencabutan.
(2)Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila:
1. a.melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
3. c.memindahtangankan SIUP; atau
4. d.selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usaha.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pencabutan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Masa berlaku SIPI dan SIKPI berakhir apabila:
1. a.jangka waktu berlaku izin sudah berakhir;
2. b.dikembalikan kepada Bupati sebelum jangka waktu izin berakhir;atau
3. c.dicabut.
(2)Pencabutan SIPI dan SIKPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
1. a.tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP atau SIPI dan SIKPI;
2. b.menggunakan sarana perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan dan atau kegiatan pembudidayaan ikan.

Pasal 8

(1)Setiap orang dan/atau badan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perluasan usaha perikanan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemegang SIUP berkewajiban:

a.melaksanakan ketentuan dalam SIUP, SIPI dan SIKPI;
b.menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati; dan
c.merealisasikan rencana usaha perusahaan.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara sebagai berikut:

a.menggunakan bahan-bahan peledak;
b.menggunakan bahan-bahan yang mengandung racun seperti potasium, sianida dan sejenisnya;
c.menggunakan trawl atau alat tangkap yang dimodifikasi dimana fungsinya sama dengan trawl seperti jaring arad;dan
d.menggunakan alat tangkap yang menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring dibawah 5 cm.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan budidaya ikan sebagai berikut :

a.kegiatan budidaya dengan jenis ikan yang belum direalease dan mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;dan
b.menggunakan obat-obatan kimiawi yang tidak dianjurkan oleh instansi teknis yang berwenang.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…