DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Nama, Bentuk Badan Hukum, Jangka Waktu Dan Tempat Keudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kegiatan Usaha, Anggaran Dasar, Modal Dan Saham, Organ, Pegawai, Dana Pensiun, Rencana BIsnis, Pelaporan, Tahun Buku Dan Penggunaan Laba, Prinsip Pengelolaan, Kerja Sama, Perhimpunan, Kepailitan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pembubaran Dan Perubahan Kegiatan Usaha, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan bahwa nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat' yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat” dan pelaksanaan perubahan nomenklatur ”Bank Perkreditan Rakyat” menjadi ”Bank Perekonomian Rakyat” ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang- undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda); SALINAN BAB I … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5.Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUKABUMI (PERSERODA).
13.Saham …

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR Milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Komisaris adalah organ PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
11.Direksi adalah organ PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda), serta mewakili PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Pegawai adalah pegawai PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda). kesempatan …
13.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
14.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
15.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
16.Kantor Cabang adalah kantor pelayanan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
17.Sentra Keuangan Khusus adalah kantor pelayanan yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas.
18.Terminal Perbankan Elektronik adalah layanan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) berupa alat atau mesin elektronik yang dimiliki dan disediakan untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berkegiatan usaha dibidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; dan
c.memperkuat daya saing dalam mengantisipiasi perkembangan industri perbankan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

a.menyediakan pelayanan dan penyediaan produk dan jasa perbankan yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang sehat, profesional, transparan dan akuntabel, untuk meningkatkan produktifitas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
b.memperluas jaringan, produk dan jasa layanan perbankan kepada masyarakat di Daerah;
c.mengembangkan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
d.meningkatkan permodalan bank dengan memberikan Bagian Ketiga … kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berinvestasi dengan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan saham kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda); dan
e.memperoleh laba dan keuntungan.

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Perumda Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan lambang PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 5

(1)PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 6

(1)Kantor Pusat PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) berkedudukan di wilayah Sukabumi;
(2)PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat membuka kantor wilayah, Kantor Cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas dan terminal perbankan elektronik dan pelayanan perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) memiliki fungsi untuk mendukung perkembangan perekonomian Daerah di bidang keuangan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah. Usaha mikro …

Pasal 9

(1)Kegiatan Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMD dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, Tabungan, Saham dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha mikro pemerintah daerah;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, Tabungan, Saham dan/atau bentuk lainya yang dipersamakan pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
6. f.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
7. g.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
9. i.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
10. j.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan dalam jasa layanan perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
11. k.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
12. l.melakukan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK untuk mendukung kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud ayat (1), PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 10

Penyaluran dana dalam bentuk kredit mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

a.Pemerintah Daerah memberikan subsidi bunga pinjaman anggaran … usaha mikro di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
b.pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
c.ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman usaha mikro di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017