DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Status, Fungsi Dan Kriteria, Perencanaan Dan Pengelolaan Pasar, Pembangunan Dan Pengembangan Pasar, Penyerahan Aset, Ketentuan Sewa, Penggunaan Tempat Dasaran, Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong keberadaan pasar Rakyat agar mampu bersaing dan berkompetisi secara sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, diperlukan perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat secara professional dengan melibatkan peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun … Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan …
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah …
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
6.Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7.Pasar Rakyat Daerah adalah Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8.Pasar Rakyat Desa adalah Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
9.Pasar Rakyat Swasta adalah Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta.
10.Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
11.Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit- langit yang dipergunakan untuk berjualan.
12.Tempat Dasaran adalah tempat di dalam pasar yang yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los atau pelataran.
13.Gudang Kios yang selanjutnya disebut Guki adalah bangunan permanen berlantai 2 (dua) yang diperuntukan untuk tempat berjualan dan gudang.
14.Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan Pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
15.Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa di Pasar.
16.Surat Hak Guna Pakai yang selanjutnya disingkat SHGP adalah bukti Hak Guna Pakai tempat dasaran pada pasar Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dibangun melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
17.Kartu Perjanjian Sewa yang selanjutnya disingkat KPS adalah bukti Hak Guna pakai tempat dasaran pada pasar Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dibangun dan dibiayai oleh Pemerintah.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

a.menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
d.memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, tangguh, maju, mandiri, dan berdaya saing.
e.memberikan perlindungan terhadap Pasar Rakyat;
f.memberdayakan potensi ekonomi lokal; dan
g.meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Perlindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan Pasar Rakyat sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar dengan pusat perbelanjaan dan toko modern termasuk didalamnya perlindungan konsumen atau pengunjung Pasar Rakyat.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembinaan, penataan, pemberdayaan dan pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah meliputi aspek :
1. a.pendanaan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.kemitraan;
4. d.perizinan usaha;
5. e.kesempatan berusaha;dan
6. f.keamanan dan ketertiban.
(3)Perlindungan dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :
1. a.sumber daya manusia;
2. b.produksi dan pengolahan; dan
3. c.pemasaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Pasar Rakyat dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Pemerintah Desa;dan
c.Swasta.

BAB II

STATUS, FUNGSI DAN KRITERIA

Pasal 5

(1)Status Pasar Rakyat di Daerah terdiri dari :
1. a.Pasar Rakyat Daerah ; b.Pasar Rakyat Desa;dan
2. c.Pasar Rakyat Swasta.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Status Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
(2)Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

Pasal 7

…

Pasal 7

Kriteria Pasar Rakyat antara lain:

a.dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau swasta;
b.transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c.tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama;
d.tempat usaha ditata berdasarkan jenis barang dagangan;dan
e.sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 8

(1)Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pasar melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
(2)Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan fisik;dan
2. b.perencanaan non fisik.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…