DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Jenis Dan Besaran Penyertaan Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Pertanggungjawaban, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri terutama dalam pemanfaatan potensi pertanian di Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi selaku pemilik berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah yang bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri. Mengingat … Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016- 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
8.Peraturan …
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Agribisnis (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 78); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO SUKABUMI MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda ASM adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi melalui penyertaan modal dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya diserahkan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5.Dewan …
5.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
6.Direksi adalah organ badan usaha milik Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan badan usaha milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik Daerah serta mewakili badan usaha milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.
9.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau aset Daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
10.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
11.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda ASM, ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda ASM dimaksudkan untuk:

a.memperkuat permodalan Perumda ASM;
b.meningkatkan daya saing Perumda ASM dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian Daerah dan nasional;
c.meningkatkan peran Perumda ASM dalam pengusahaan bidang usaha Agro;
d.meningkatkan kualitas pengelolaan dan kinerja Perumda ASM;
e.meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
f.mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Perumda ASM; dan
g.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda ASM berasaskan:

a.asas fungsional;
b.asas kepastian hukum;
c.asas efisiensi;
d.asas akuntabilitas;dan
e.asas kepastian nilai.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda ASM dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Modal Dasar Perumda ASM ditetapkan sebesar Rp 41.694.253.000,- (Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda ASM berupa barang senilai Rp 6.694.253.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), yaitu pada tahun anggaran 2021 berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di jalan Gemarasa Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kode Pos 43178 sebagai berikut :
1. a.tanah dengan luas 4.767 m 2 (Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) senilai Rp 1.450.110.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;
2. b.gudang pangan dengan luas 1.800 m 2 (Seribu Delapan ratus Meter Persegi) senilai Rp 4.079.723.000,- (Empat Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;
3. c.gudang …
4. c.gudang PESAT dengan luas 412,3 m 2 (Empat Ratus Dua Belas Koma Tiga Meter Persegi) senilai Rp 461.047.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;
5. d.bangunan RPC dengan luas 262,3 m 2 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Koma Tiga Meter Persegi) senilai Rp 293.928.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh delapan Ribu rupiah);
6. e.bangunan etanol dengan luas 104,1 m 2 (Seratus Empat Koma Satu Meter Persegi) senilai Rp 116.977.000,- (Seratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
7. f.lantai jemur dengan luas 340 m 2 (Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) senilai Rp 18.028.000,- (Delapan Belas Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
8. g.area parkir gudang pangan dengan luas 217,4 m 2 (Dua Ratus Tujuh Belas Koma Empat Meter Persegi) senilai Rp 37.497.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
9. h.jalan gudang pangan dengan luas 495,6 m 2 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam Meter Persegi) senilai Rp 85.497.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puiluh Tujuh Ribu Rupiah);
10. i.area parkir gudang PESAT dengan luas 442 m 2 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Meter Persegi) senilai Rp 37.724.000,- Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh ratus Dua Puluh Empat Ribu rupiah);
11. j.jalan gudang PESAT dengan luas 360 m 2 (Tiga Ratus Enam Puluh Meter Persegi) senilai Rp 30.725.000,- Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
12. k.pagar gudang pangan dengan luas 51 m 2 (Lima Puluh satu Meter Persegi) senilai Rp 82.997.000,- Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;
(3)Penyertaan …
(3)Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda ASM berupa uang senilai Rp 35. 000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah), dengan rincian :
1. a.tahun anggaran 2021 sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah);
2. b.tahun anggaran 2022 sebesar Rp 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah kepada Perumda ASM.
(5)Pelaksanaan pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan.
(6)pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal oleh Perumda ASM dipergunakan sesuai dengan Rencana usulan Penyertaan Modal kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan dana Penyertaan Modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi Perumda ASM.
(3)Dalam hal Perumda ASM menyalahgunakan dana Penyertaan Modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi Perumda ASM.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak mendapatkan deviden dari laba Perumda ASM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Deviden yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan Penyertaan Modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
(2)Perumda ASM wajib:
1. a.melakukan pengelolaan Penyertaan Modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. b.menyetorkan bagian deviden/laba kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. c.Melaksanakan penatakelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Direksi Perumda ASM wajib menyampaikan laporan realisasi Penyertaan Modal Daerah tahun berkenaan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulanan dan laporan tahunan.
(3)Laporan …
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten atas pelaksanaan APBD.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020