DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang meliputi Ketentuan Umum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Retribusi, Penagihan, Kadaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi, Keberatan, Keringanan, Penguranagan dan Pembebasan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Adminsitratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima

(5)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan Sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1)Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.
(2)Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3)Membebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
(2)Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setekah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMERIKSAAN

Pasal 22

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini
(2)Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
1. a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi penggunaan TKA diatur dalam Peraturan Bupati. sebagaimana…

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1)Bupati melalui perangkat daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahaan dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan secara umum terhadap keberadaan TKA.
(2)Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi administratif.
(3)Penagihan Retribusi yang tertuang sebagaimana di maksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, ketentuan… sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.meneriman, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibdang retribusi daerah;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu Pada tanggal 11 November 2022 BUPATI SUKABUMI, ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan d i Palabuhanratu Pada tanggal 1 1 N o v e m b e r 2 0 2 2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, ttd ADE SURYAMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8/227/2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING I. UMUM Penggunaan TKA di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Khususnya TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA, seperti badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Keberadaan Tenaga Kerja Asing dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan sekaligus juga tantangan. Dianggap sebagai suatu kebutuhan karena memang diperlukan dalam rangka membantu pengembangan serta pengalihan pengetahuan dan teknologi. Kemudian dianggap sebagai tantangan karena tenaga kerja lokal mesti bersaing dalam merebut pasar kerja yang sekarang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan. Penggunaan tenaga kerja asing tentunya haruslah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud disini bukanlah hanya di nilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri, baik itu jasa maupun barang. Akan tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat Perpanjangan IMTA sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas otonomi dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta merupakan potensi penerimaan daerah guna mendukung terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…