DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBYEK DAN SUBYEK GANTI RUGI TANAM TUMBUH; BAB III JENIS DAN TARIF GANTI RUGI TANAM TUMBUH; BAB IV TATA CARA PENDATAAN TANAMAN; BAB V KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1927);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukamara.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
6.Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman tahunan yang sengaja ditanam dan dipelihara untuk diambil hasilnya yang dapat digunakan untuk ekspor atau diperdagangkan.
7.Tanaman Pertanian adalah jenis tanaman padi-padian, palawija, kacang-kacangan dan umbi-umbian, buah-buahan, sayur- sayuran, hias, dan rempah-rempah yang sengaja ditanam dan diambil hasilnya.
8.Tanaman Kehutanan adalah jenis tegakan/pohonyang sengaja ditanam atau tidak tetapi dipelihara untuk diambil hasilnya baik berupa kulit, getah, buah, daun, batang, ataupun berupa akar umbi dan sebagainya.
9.Tanaman adalah jenis-jenis tumbuhan yang dibudidayakan maupun tumbuh alami seperti tanaman tahunan, padi-padian, tanaman palawija, buah-buahan,tanaman sayur-sayuran, dan tanaman kayu-kayuan.
10.Klasifikasi Tanam Tumbuh Komoditas adalah Tanaman Muda (baru ditanam), tanaman yang belum menghasilkan dan tanaman yang sudah menghasilkan.
11.Tanam Tumbuh adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam atau tidak tetapi dipelihara untuk diambil hasilnya baik berupa kulit, getah, buah, daun, batang, ataupun berupa akar umbi dan sebagainya.
12.Golongan Tanaman Tumbuh adalah tanaman keras, padi-padian, palawija, kacang-kacangan dan umbi-umbian, tanaman buah- buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, tanaman hias, pohon pelindung dan lain-lain.
13.Ganti rugi tanam tumbuh adalah penggantian berupa uang atau bentuk lain yang disepakati atas nilai tanaman yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
14.Usaha Budidaya Tanaman adalah Usaha Budidaya Tanaman yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen.
15.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah kerja yang ditentukan.
16.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Alam (SDA) dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Sumber Daya Alam (SDA) di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Pasal 2

Pemberian ganti rugi tanam tumbuh komoditas dimaksudkan untuk memberikan ganti rugi berupa uang atau bentuk lain yang disepakati kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak dari dilaksanakannya pembangunan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK GANTI RUGI TANAM TUMBUH

Pasal 3

(1)Obyek ganti rugi tanam tumbuh adalah setiap jenis tanaman yang terkena dampak dari pemanfaatan bidang tanah untuk kepentingan pembangunan.
(2)Subyek ganti rugi tanam tumbuh adalah orang pribadi dan/atau persekutuan sebagai pemilik atas tanaman.

BAB III

JENIS DAN TARIF GANTI RUGI TANAM TUMBUH

Pasal 4

Penentuan jenis dan tarif ganti rugi tanam tumbuh berdasarkan pada umur dengan kategori sebagai berikut :

a.tanaman muda atau baru;
b.tanaman belum menghasilkan atau remaja; dan
c.tanaman menghasilkan atau produksi.

Pasal 5

(1)Untuk kebun/tanaman yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 100 % (seratus persen) kali tarif.
(2)Untuk kebun/tanaman yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya tidak mengikuti kultur teknis perkebunan /pertanian dinilai sebesar 50 % (lima puluh persen) kali tarif.
(3)Untuk kebun/tanaman yang tidak menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 50 % (lima puluh persen) kali tarif.
(4)Untuk kebun/tanaman yang tidak menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya tidak mengikuti kultur teknis perkebunan/ pertanian dinilai sebesar 25 % (dua puluh lima persen) kali tarif.
(5)Untuk jenis kebun/tanaman yang sudah tidak menghasilkan lagi, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) kali tarif.
(6)Untuk kebun/tanaman campuran perhitungan nilai ganti kerugiannya didasarkan pada jenis tanam tumbuh secara proporsional yang besarnya sesuai tarif.
(7)Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8)Bagi komoditi yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), besarnya tarif ganti kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani atau dapat diperhitungkan sesuai harga pasar.

Pasal 6

Ketentuan ganti rugi tanam tumbuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak berlaku apabila :

a.dilaksanakan pembangunan jaringan tegangan rendah dan tegangan menengah serta pemeliharaan jaringan listrik PLN;
b.dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jaringan PDAM; dan
c.terdapat kesepakatan antara masyarakat dan pihak yang melaksanakan pembangunan.

BAB IV

TATA CARA PENDATAAN TANAMAN

Pasal 7

(1)Proses pendataan tanaman dilakukan oleh Tim untuk mengetahui pemilik, jenis, jumlah dan klasifikasi tanaman.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan dalam proses ganti rugi tanaman.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Nilai ganti kerugian yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, pembayaran ganti rugi tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 28 Desember 2017............... BUPATI SUKAMARA, Ttd. AHMAD DIRMAN Diundangkan di Sukamara pada tanggal 28 Desember 2017......................... Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, Ttd. SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11 , 123 /2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI KABUPATEN SUKAMARA I. UMUM Peraturan Daerah Tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh ini memuat besarnya tali asih kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak dari dilaksanakannya pembangunan, pengelolaan usaha atau usaha dibidang perkebunan, pertanian, kehutanan, dan usaha lainnya. Pelaksanaan pembangunan dan usaha tidak terlepas dan sangat erat kaitannya dengan tanaman yang tumbuh diatas lahan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan usaha atau usaha tersebut, sehingga perlu adanya tarif ganti rugi tanam tumbuh komoditas perkebunan, pertanian, dan kehutanan agar penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukamara sesuai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisan, serta berkeadilan. Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum, berkaitan dengan tanam tumbuh komoditas kehutanan dan perkebunan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukamara. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…