DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan modal daerah yang telah disertakan Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 13.878.997.087,-

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung upaya pelayanan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu melakukan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengakuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 20);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah kepada PDAM.
7.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air bersih.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah yang telah disertakan Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 13.878.997.087,- (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah ) yang di anggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2010 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara;
2.Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang di anggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara;
3.Rp. 4.978.997.087,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengakuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara; dan
4.Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar) yang merupakan penyertaan modal Kebupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM untuk 5 (lima) Tahun kedepan sebesar Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
4. d.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. e.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Badan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan.
(3)Setiap akhir tahun anggaran PDAM berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit independen ke Badan Pengawas.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI SUKAMARA, Ttd. AHMAD DIRMAN Diundangkan di Sukamara pada tanggal 29 Desember 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, Ttd. SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 14 , 126 /2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUKAMARA I. PENJELASAN UMUM Dalam upaya untuk lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sukamara, dan juga untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, diperlukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara. Tujuan dilakukannya usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…