DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM'; BAB II PELAKSANAAN TJSLP; BAB III FORUM KERJA SAMA TJSLP; BAB IV PENGHARGAAN; BAB VI PENDANAAN; BAB VII SANKSI; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara optimal baik terhadap proses maupun peruntukannya, maka program perusahaan harus bersinergi dengan program pembangunan Daerah;
c.bahwa untuk mensinergikan keberadaan dan proses penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 – 2018; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sukamara.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukamara.
4.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Masyarakat adalah penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Sukamara.
7.Perusahaan adalah badan hukum milik swasta, badan hukum perorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan, dan berkedudukan di Kabupaten Sukamara.
8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSLP, adalah komitmen dan kepedulian perusahaan di bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, masyarakat, dan pembangunan daerah.
9.Tim Pendamping TJSLP adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang mana tugas dan keanggotaannya diatur dalam peraturan ini.
10.Forum Kerja Sama TJSLP adalah wadah kerja sama yang dibentuk oleh perusahaan yang berada di Kabupaten Sukamara yang mana tugas dan keanggotaannya diatur dalam peraturan ini.
11.Daerah Ring Satu adalah daerah atau desa tempat berlangsungnya kegiatan perusahaan yang merasakan dampak langsung dari kegiatan perusahaan.
12.Daerah Ring Dua adalah daerah atau desa di luar Ring Satu yang berada dalam wilayah kecamatan di mana lokasi kegiatan perusahaan.
13.Daerah Ring Tiga adalah daerah atau desa di luar Ring Satu dan Ring Dua yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sukamara.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud dari pengaturan TJSLP adalah :

a.agar Perusahaan dapat berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
b.sebagai arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.memberi pedoman bagi seluruh elemen Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP adalah :

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
b.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
d.tercapainya tujuan pembangunan Daerah secara optimal. 4

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

a.kepastian hukum;
b.kemanfaatan umum;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.kemitraan;
f.keseimbangan;
g.keserasian
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.kesepakatan;
k.berkelanjutan; dan
l.berwawasan lingkungan.

BAB II

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 5

(1)Pelaksanaan TJSLP harus disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat, RPJPD, RPJMD, RKPD dan/atau RKPDes.
(2)Pelaksanaan TJSLP ditujukan kepada Masyarakat di Daerah Ring Satu, Daerah Ring Dua, dan Daerah Ring Tiga.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan TJSLP meliputi:

a.bidang pendidikan;
b.bidang kesehatan;
c.bidang olahraga;
d.bidang sosial, budaya, dan keagamaan;
e.bidang perekonomian rakyat;
f.bidang Infrastruktur;
g.bidang lingkungan; dan
h.bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan, Tim Pendamping TJSLP, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSLP, antara lain:

a.memfasilitasi Perusahaan dalam menyusun, merencanakan, dan melakukan pelaksanaan, dan melakukan evaluasi program TJSLP;
b.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP;
c.mengeluarkan aturan pedoman pelaksanaan program TJSLP; dan
d.menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah. 5

Pasal 8

(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sekurang-kurangnya memuat:
1. a.program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
2. b.program yang telah didanai TJSLP;
3. c.perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
4. d.perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat melalui Tim Pendamping TJSLP.

Pasal 9

Kewajiban Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP, antara lain:

a.menyusun rencana program TJSLP sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, masukan Pemerintah Daerah, RPJPD, RPJMD, dan/atau RKPD;
b.melaksanakan TJSLP sesuai rencana TJSLP;
c.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP; dan
d.memberikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah secara berkala.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendamping TJSLP
(2)Tim Pendamping TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur Perusahaan;
3. c.unsur Masyarakat;
4. d.unsur Akademisi; dan
5. e.unsur lainnya yang dianggap perlu.
(4)Tugas Tim Pendamping TJSLP adalah :
1. a.melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
2. b.melakukan inventarisasi dan menyusun skala prioritas program TJSLP yang berdasarkan pada kebutuhan Masyarakat, RPJPD, RPJMD, dan/atau RKPD;
3. c.menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada masing-masing Perusahaan; dan
4. d.melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan program pembangunan Daerah.
(5)Tim Pendamping TJSLP dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya peraturan ini.
(6)Masa jabatan Tim Pendamping TJSLP adalah 1 (satu) tahun dan keanggotaannya dapat dipilih kembali untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…