DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

regulasi_utama

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 694.028.901.458,94

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180)
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN ii
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); iii
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04); iv
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 694.028.901.458,94 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 671.028.901.458,94
b.Belanja Daerah Rp 694.028.901.458,94 Jumlah Surplus/(Defisit) Rp (23.000.000.000,00)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 30.000.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 7.000.000.000,00 Jumlah Surplus/(Defisit) Rp (23.000.000.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 28.019.718.472,00
2. b.Dana Perimbangan Rp 583.611.789.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 59.305.893.986,94
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah Rp 4.258.411.262,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 1.963.268.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 8.574.874.550,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 13.314.664.660,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 35.486.361.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp 420.535.543.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp 127.589.885.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: v
1. a.Pendapatan Hibah Rp 7.177.870.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp 22.300.822.986,94
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 28.277.201.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp 1.500.000.000,00
5. e.Pendapatan Lainnya Rp 50.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp 283.649.266.938,08
2. b.Belanja Langsung Rp 410.379.634.520,86
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp 174.483.412.443,08
2. b.Belanja Hibah Rp 32.345.144.000,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial Rp 296.420.041,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa Rp 699.550.662,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pem. Desa Rp 74.824.739.792,00
6. f.Belanja Tidak Terduga Rp 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp 54.816.084.272,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp 131.856.243.674,86
3. c.Belanja Modal Rp 223.707.306.574,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 30.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 7.000.000.000,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp 15.000.000.000,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan Rp 15.000.000.000,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 7.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: vi

a.Lampiran I Ringkasan APBD;
b.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
i.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
k.Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
l.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 28 Desember 2017 BUPATI SUKAMARA, Ttd. AHMAD DIRMAN Diundangkan di Sukamara pada tanggal 29 Desember 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, Ttd. SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAN : 16, 130/2017 vii PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 I. UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi serta ditetapkan dengan peraturan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (2) Huruf f Pengeluaran tersebut dalam huruf f ini termasuk belanja untuk tanggap darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…