DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA BAB IV PENGANGKATAN BAB V PEMBINAAN KEPALA DESA BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pemerintahan desa perlu diatur tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabuaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabuaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 258 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Sukamara;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sukamara;
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
8.Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara;
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14.Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif;
15.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang didukung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang diselenggarakan di daerah secara serentak satu kali atau bergelombang;
17.Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa di desa;
18.Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang penduduk desa setempat yang ikut serta dalam penjaringan bakal calon kepala desa;
19.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus penjaringan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
20.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
21.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
23.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
24.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
25.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
26.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
27.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang kepala Desa dimaksudkan untuk mewujudkan kelancaran pemerintahan desa.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang kepala desa bertujuan untuk:

a.Menjamin hak warga negara atau masyarakat untuk dapat dipilih sebagai calon kepala desa dan memilih calon kepala desa di Daerah;
b.menjamin terselenggaranya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dapat berjalan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil;
c.Menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan tertib, lancar dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :

a.Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa
b.Pemilihan Kepala Desa;
c.Pengangkatan Kepala Desa;
d.Pembinaan Kepala Desa;
e.Pemberhentian Kepala Desa;
f.Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; dan
g.Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 5

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
15. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. c.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. d.mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. f.melaksakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. g.menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. i.mengelola keuangan dan aset desa;
10. j.melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. l.mengembangkan perekonomian masyarakat desa; m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
13. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
14. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
15. p.memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, kepala desa wajib :

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun Anggaran; dan
d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Masyarakat Desa setiap tahun.

Pasal 7

(1)Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 8

Kepala Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan masyarakat tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus/anggota partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, karyawan perusahaan yang dimiliki swasta maupun pemerintah dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l.meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

(1)Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…