DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN; BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN; BAB V BIDANG USAHA; BAB VI MODAL DAN SAHAM; BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM; BAB VIII DIREKSI; BAB IX DEWAN KOMISARIS; BAB X KEPEGAWAIAN; BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN; BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH; BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN; BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara diarahkan kepada prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (principles of good corporate governance);
c.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara perlu diubah menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah (PD) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah (PD) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Perseroan Terbatas (PT) Bangun Sukma Jaya;
8.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
9.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bangun Sukma Jaya, yaitu organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10.Pegawai adalah Pegawai PT. Bangun Sukma Jaya.
11.Direksi adalah Direksi PT. Bangun Sukma Jaya, yaitu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
12.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Bangun Sukma jaya.
13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bangun Sukma Jaya berikut perubahannya.
14.Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT. Bangun Sukma Jaya.
15.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada perusahaan daerah.
16.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bangun Sukma Jaya yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tentang Perseroan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
17.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Perseroan dan/atau Angaran Dasar Perseroan.
18.Tahun Takwin meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal satu Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember.
19.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten Sukamara lebih efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi PT. Bangun Sukma Jaya bertujuan untuk :

a.Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
b.Meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
c.Memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
d.Mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
e.Menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi PT. Bangun Sukma Jaya.
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
(3)Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Bangun Sukma Jaya.
(4)Dalam rangka perubahan bentuk Badan Hukum PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi PT. Bangun Sukma Jaya, Bupati memproses perubahan bentuk badan hukum kepada Pejabat yang berwenang dan pembuatan Akta Pendirian PT. Bangun Sukma Jaya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan.
(5)Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama Perseroan dalam Akta Pendirian dapat diubah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Perubahan bentuk badan hukum dan nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan :
1. a.Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara termasuk perizinan yang dimilikinya beralih pada PT. Bangun Sukma Jaya;
2. b.Pegawai PT. Bangun Sukma Jaya Sukamara yang dialihkan, mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan;
3. c.Direksi PT. Bangun Sukma Jaya mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Anggaran Dasar PT. Bangun Sukma Jaya; dan
4. d.Dewan Komisaris PT. Bangun Sukma Jaya mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Anggaran Dasar PT. Bangun Sukma Jaya.
(2)Ketentuan hukum tentang Perseroan berlaku terhadap PT. Bangun Sukma Jaya.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)Kantor Pusat PT. Bangun Sukma Jaya berkedudukan di Kabupaten Sukamara.
(2)Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau unit usaha di Daerah lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan kedudukan kantor cabang PT. Bangun Sukma Jaya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Bangun Sukma Jaya melakukan usaha di bidang perdagangan dan jasa serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.
(3)Dalam pengembangan usaha, PT. Bangun Sukma Jaya dapat membentuk anak perusahaan ditempat lain.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar PT. Bangun Sukma Jaya ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
(2)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
(3)Pemenuhan sisa modal dasar dilakukan setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas saham-saham dengan nilai nominal saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan.
(2)Pada saat pendirian PT. Bangun Sukma Jaya, paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh, serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3)Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Daerah Paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus); dan
2. b.Pihak ketiga paling banyak sebesar 49 % (empat puluh sembilan per seratus).

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962