DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PENYERTAAN MODAL; BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL; BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara merupakan salah satu penyetor modal dasar pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit daerah Kalimantan Tengah;
c.bahwa untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit daerah Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit daerah Kalimantan Tengah;
d.bahwa sebagai landasan hukum terhadap penyertaan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47387);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Ulang Kredit sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Ulang Kredit;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 56);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara; (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara; (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukmara.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
5.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disingkat PT. Jamkrida Kalteng, adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang saham lainnya yang bergerak dibidang keuangan dengan usaha pokok melakukan penjaminan.
6.Modal dalam aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
8.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrida Kalteng.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada PT. Jamkrida Kalteng dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas, dan kemampuan teknologi.

Pasal 3

Tujuan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada PT. Jamkrida Kalteng adalah meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Sukamara.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Kalteng sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1.APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
3.APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 5

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada PT. Jamkrida Kalteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati Sukamara memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Pengurangan besarnya penyertaan modal dasar dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
(3)Penarikan seluruh dana penyertaan modal dapat dilakukan apabila PT. Jamkrida Kalteng sudah tidak layak untuk beroperasi.
(4)Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan atas Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Pembagian keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang diserahkan pada PT. Jamkrida Kalteng.
(2)Besarnya keuntungan ditetapkan oleh RUPS setelah dikurangi dengan pajak perseroan.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke Kas daerah serta dialokasikan dalam APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2014 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05/2014 Diundangkan di Sukamara pada tanggal 7 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, Ttd. SUMANTRI HARI WIBOWO Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 7 April 2014 BUPATI SUKAMARA, Ttd. AHMAD DIRMAN Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd. MUHAMAD ZARKANI, SH Pembina (IV/a) NIP.19581227 198212 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan demikian diharapkan bisa menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Juga, untuk memperluas Investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi sehingga sangat disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ini. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas, sebagai berikut :

a.Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Kepala SKPD, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
b.Asas kepastian hukum yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
c.Asas efisiensi yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal tersebut digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
d.Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
e.Asas kepastian nilai yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Dana dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penyertaan modal daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan salah satu metode atau cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik sektor ekonomi, sosial serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah umumnya dan bisa meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sukamara khususnya dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah, perlu didukung melalui sumber-sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah yaitu hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012