DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT; BAB IV HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN; BAB V MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB VI PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB VII PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT; BAB VIII SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT; BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA; BAB X JENIS SANKSI; BAB XI BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK; BAB XII MANTIR ADAT; BAB XIII HAK-HAK ADAT; BAB XIV HUKUM ADAT DAYAK; BAB XV PENGHARGAAN; BAB XVI PENDANAAN; BAB XVII KEARIFAN LOKAL DAN KEKHUSUSAN LEMBAGA ADAT DAYAK; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Se Kalimantan tanggal 2 sampai dengan 5 September 2006 di Pontianak telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hierarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4401);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17.Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA Dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 4
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
6.Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
7.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.
11.Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Kabupaten Sukamara yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
12.Kelembagaan Adat Dayak adalah Organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat istiadat, kebiasan-kebiasan dan hukum adat Dayak.
13.Tanah Adat adalah Tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
14.Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
15.Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka; 5
16.Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
17.Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat.
18.Adat lstiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.
19.Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk Dalam wilayah Kedamangan tersebut.
20.Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.
21.Dewan Adat Dayak Kabupaten Sukamara adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamangan demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat- istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kabupaten.
22.Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Kecamatan.
23.Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/kelurahan.
24.Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.
25.Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. 6
26.Mantir Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan.
27.Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Keputusan Damang Kepala Adat dan berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
28.Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak yang selanjutnya disingkat BATAMAD adalah sub organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.
29.Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
30.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari.
31.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat; kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Adat Dayak pada Semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan
(2)Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya. 7

BAB II

PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK

Pasal 3

(1)Dewan Adat Dayak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Sukamara, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Kelembagaan Adat guna memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
(2)Tata cara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem kooordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Ketetapan Dewan Adat Dayak Kabupaten.
(3)Dewan Adat Dayak Kabupaten ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat Kecamatan.

Pasal 4

(1)Pembentukan, Pemekaran dan penggabungan lembaga kedamangan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan memperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah kecamatan bersangkutan.
(2)Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedamangan oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. a.Terdapat Kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut;
2. b.Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) Desa/Kelurahan dalam kecamatan atau beberapa kecamatan; dan
3. c.Mempunyai hak-hak adat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 5

(1)Damang Kepala Adat berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan berfungsi sebagai hukum adat Dayak dalam wilayah Kedamangan bersangkutan.
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
(3)Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan Peradilan Adat Tingkat Pertama. 8
(4)Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis menjadi ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan atau sebagai Peradilan Adat Tingkat Terakhir.
(5)Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

Pasal 6

Damang Kepala Adat bertugas :

a.menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat kedamangan;
b.membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
c.menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku;
d.mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya;
e.memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
f.memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;
g.membantu Pemerintah Daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan hukum adat;
h.mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
i.memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau Perkara Perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
j.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat Dayak, dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan pada khususnya;
k.mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik; dan
l.menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan, dimana besaran uang nya di diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Fungsi Damang Kepala Adat adalah :
1. a.mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamangan yang dipimpinnya; 9
2. b.menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan/atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
3. c.sebagai penengah dan pendamai atas sangketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
(2)Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB IV

HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Damang Kepala Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :
1. a.menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasinya dan jasa- jasanya yang telah berbuat untuk meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
2. b.mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
3. c.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan hak-hak masyarakat adat Dayak;
4. d.menetapkan Peraturan Damang, membuat Surat Keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah;
5. e.melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat perceraian secara adat; dan
6. f.memberikan surat-surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.
(2)Damang Kepala Adat memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. a.membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedamangan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
2. b.memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas- tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokrasi;
3. c.menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya; dan
4. d.mengawasi dan mengatisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak;
5. e.mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup “Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat”. 10

BAB V

MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 9

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 10

(1)Dewan Adat Dayak Kabupaten setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan kepada Bupati dan Damang Kepala Adat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2)Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten menetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat.
(3)Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
(4)Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Damang Kepala Adat.
(5)Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati dapat memperpanjang waktu Pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
(6)Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, maka Bupati dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
(7)Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…