DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH; BAB IV PENGAWASAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanah seluas 13.453 m2 yang berlokasi di Jl. Tjilik Riwut RT 01 KM. 8 Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dinilai oleh Tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun berdasarkan Laporan Nomor : LAP-0054/2/1/WKN.12/KNL.02/10.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Laporan Penilaian Atas Sebidang Tanah Luas 13.453 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dengan hasil nilai wajar sebesar Rp.611.439.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SUKAMARA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan usaha, meningkatkan efisiensi dan kinerja Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara, perlu melaksanakan penambahan penyertaan modal daerah berupa tanah seluas 13.453 m2 kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara;

b.bahwa tanah seluas 13.453 m2 yang berlokasi di Jl. Tjilik Riwut RT 01 KM. 8 Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dinilai oleh Tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun berdasarkan Laporan Nomor : LAP-0054/2/1/WKN.12/KNL.02/10.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Laporan Penilaian Atas Sebidang Tanah Luas 13.453 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dengan hasil nilai wajar sebesar Rp.611.439.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
1. 3.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SUKAMARA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan usaha, meningkatkan efisiensi dan kinerja Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara, perlu melaksanakan penambahan penyertaan modal daerah berupa tanah seluas 13.453 m2 kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara;
b.bahwa tanah seluas 13.453 m2 yang berlokasi di Jl. Tjilik Riwut RT 01 KM. 8 Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dinilai oleh Tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun berdasarkan Laporan Nomor : LAP-0054/2/1/WKN.12/KNL.02/10.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Laporan Penilaian Atas Sebidang Tanah Luas 13.453 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dengan hasil nilai wajar sebesar Rp.611.439.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
1. 3.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SUKAMARA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan usaha, meningkatkan efisiensi dan kinerja Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara, perlu melaksanakan penambahan penyertaan modal daerah berupa tanah seluas 13.453 m2 kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara;
b.bahwa tanah seluas 13.453 m2 yang berlokasi di Jl. Tjilik Riwut RT 01 KM. 8 Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dinilai oleh Tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun berdasarkan Laporan Nomor : LAP-0054/2/1/WKN.12/KNL.02/10.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Laporan Penilaian Atas Sebidang Tanah Luas 13.453 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dengan hasil nilai wajar sebesar Rp.611.439.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
1. 3.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
2. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. 5.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
7. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
8. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);
9. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah (PD) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 27); 3
10. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 7, TambahanLembaran Daerah KabupatenSukamaraNomor 17);
11. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
4.Bupati adalah Bupati Sukamara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6.Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya yang selanjutnya disebut PT adalah BUMD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014. 4
7.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.
10.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki daerah yang merupakan kekayan daerah.
11.Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah agar Perseroan Terbatas dapat mengembangkan usaha, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan unit usahanya.
(2)Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT. sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan melalui penyertaan modal dalam 2 tahap :
1. a.sebesar Rp.8.000.0000.000 (delapan milyar rupiah) kepada PT. pada saat masih menjadi Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya dengan rincian : 1) Tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) 2) Tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)
2. b.Sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) setelah perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma menjadi PT. dengan rincian : 1)Tahun 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah); dan 2)Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 5

Pasal 4

Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. berupa tanah senilai Rp. 611.439.000,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka jumlah keseluruhan penyertaan modal disetor Pemerintah Daerah kepada PT. dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 15.611.439.000,- (lima belas milyar enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh PT.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Komisaris.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 17 September 2018 Pj. BUPATI SUKAMARA, ttd. NURUL EDY Diundangkan di Sukamara pada tanggal 17 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, ttd. SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,66/2018 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN SUKMA JAYA KABUPATEN SUKAMARA I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam upaya pengembangan usaha, meningkatkan efisiensi dan kinerja Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu melaksanakan penambahan penyertaan modal daerah berupa tanah seluas 13.453 m2 kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara. Tanah seluas 13.453 m2 tersebut telah dilakukan penilaian oleh Tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun berdasarkan Laporan Nomor : LAP-0054/2/1/WKN.12/KNL.02/10.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Laporan Penilaian Atas Sebidang Tanah Luas 13.453 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dengan Lokasi Jl. Tjilik Riwut RT 01 KM. 8 Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil nilai wajar sebesar Rp. 611.439.000,- (enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Penambahan Penyertaan Modal Daerah ini dilakukan dengan maksud agar Perseroan Terbatas dapat mengembangkan usaha, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan unit usahanya dan juga untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…