DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

regulasi_utama

Ringkasan

Diubahnya Ketentuan Pasal 5 dan disisipkannya 1 (satu) Pasal di antara Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu Pasal 9A

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
5.Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Vurus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 tahun 2019 tentang , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
32.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 5 berubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD meliputi :
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
8. h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
9. i.BAB IX : Penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 11 Februari 2022 BUPATI SUKAMARA, ttd WINDU SUBAGIO Diundangkan di Sukamara pada tanggal 11 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, ttd RENDY LESMANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 07/2022 NIP. 19750815 200212 1 004 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd DEWA PUTU OKA, S.H. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi dan progam Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional. Mekanisme penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dimulai setelah dilantiknya Bupati Sukamara dan Wakil Bupati Sukamara pada tanggal 24 September 2018 dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dilakukan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politik dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu ketentuan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023; Namun berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 81 KATA PENGANTAR - II P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Salam sejahtera bagi kita semua, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023” ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan disusunnya “Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018 - 2023” ini diharapkan dapat memberikan arahan atau pedoman yang jelas dan terukur bagi seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Sukamara dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang yaitu tahun 2018 - 2023. Kegiatan Penyusunan “Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018 - 2023” ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara bersama dengan Tim Ahli dari Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gadjah Mada. Akhir kata, kami selaku Tim Penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama, sumbang saran dan kritik yang membangun dari semua pihak yang telah KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR - III P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 diberikan. Semoga apa yang telah dihasilkan dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sukamara. Sukamara, Desember 2021 Bupati Sukamara H. WINDU SUBAGIO DAFTAR ISI - IV P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 HALAMAN JUDUL .................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................. iv DAFTAR GAMBAR .................................................................... vii DAFTAR TABEL ....................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN I – 1 1.1. LATAR BELAKANG ........................................... 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ......................... 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ....................... 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN .................................... 1.4.1. Maksud ............................................... 1.4.2. Tujuan ................................................. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ............................... I – 1 I – 6 I – 11 I – 12 I – 12 I – 13 I – 13 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II – 1 2.1. KONDISI GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ............ 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ......... 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ……………………. 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis… 2.1.1.3. Topografi …………………………. 2.1.1.4. Geologi …………………………… 2.1.1.5. Hidrologi …………………………. 2.1.1.6. Klimatologi ………………………. 2.1.1.7. Penggunaan Lahan ……………. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ............ 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ...................... 2.1.4. Kondisi Demografi ................................ 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ......... 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .............................................. 2.2.2. Kesejahteraan Sosial ............................ 2.2.3. Seni Budaya Dan Pariwisata ……………. 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM .............................. 2.3.1. Pendidikan ........................................... 2.3.2. Kesehatan ............................................ 2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang ... 2.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ........................................ 2.3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan ........................................ 2.3.6. Tenaga Kerja ........................................ 2.3.7. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak ................................ 2.3.8. Pangan ................................................ II – 1 II – 1 II – 1 II – 3 II – 4 II – 5 II – 5 II – 7 II – 10 II – 21 II – 24 II – 28 II – 32 II – 32 II – 41 II – 45 II – 47 II – 47 II – 55 II – 69 II – 76 II – 78 II – 78 II – 84 II – 84 DAFTAR ISI DAFTAR ISI - V P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.3.9. Pertanahan .......................................... 2.3.10. Lingkungan Hidup ……………………….. 2.3.11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .................................. 2.3.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ... 2.3.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana……….................................. 2.3.14. Perhubungan……………….................... 2.3.15. Komunikasi dan Informasi ................... 2.3.16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah . 2.3.17. Penanaman Modal ............................... 2.3.18. Kepemudaan dan Olahraga ................. 2.3.19. Statistik .............................................. 2.3.20. Persandian .......................................... 2.3.21. Kebudayaan ........................................ 2.3.22. Perpustakaan ....................................... 2.3.23. Kearsipan…………………………….……… 2.3.24. Perikanan …………………………………… 2.3.25. Pariwisata …………………………………… 2.3.26. Pertanian……………………………………... 2.3.27. Kehutanan…………………………………… 2.3.28. Energi dan Sumberdaya Mineral……….. 2.3.29. Perdagangan………………………………… 2.3.30. Perindustrian……………………………….. 2.3.31. Transmigrasi ………………………………… 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH .......................... 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .... 2.4.2. Iklim Investasi ...................................... 2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia ............... 2.4.4. Standar Pelayanan Minimal .................. II – 85 II - 86 II - 88 II – 89 II – 89 II – 89 II – 91 II – 92 II – 93 II – 95 II – 97 II – 97 II – 97 II – 98 II – 99 II – 99 II–101 II-102 II-103 II-103 II-105 II-107 II-107 II-108 II-108 II-113 II-114 II-115 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III – 1 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU .................... 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Periode yang lalu ...................................................... 3.1.2. Neraca Daerah ..................................... 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU ................................................................ 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ............ 3.2.2. Analisis Pembiayaan ............................ 3.3. KERANGKA PENDANAAN DAERAH .................. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2023 ............. 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan ..... III – 1 III – 1 III – 6 III – 9 III – 9 III – 10 III – 13 III – 13 III – 22 BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV – 1 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....... IV – 1 IV – 2 DAFTAR ISI - VI P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....... 4.1.3. Urusan Pilihan ..................................... 4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan ......... 4.2. ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023 ........................................... 4.2.1. Isu Global ............................................ 4.2.2. Lingkungan Regional ............................ 4.2.3. Lingkungan Strategis ........................... 4.2.4. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....... 4.2.5. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....... 4.2.6. Urusan Pemerintahan Pilihan ............... 4.2.7. Penunjang Urusan Pemerintahan ......... 4.3. TELAAH/KETERKAITAN ISU STRATEGIS NASIONAL, PROVINSI DENGAN KABUPATEN ... 4.3.1. Isu Strategis Kewilayahan .................... 4.3.2. Isu Lingkungan Hidup Nasional ............ 4.3.3. Isu Strategis RTRW Provinsi Kalimantan Tengah ................................................. 4.3.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ................................... 4.3.5. Penelaahan Isu Global/Agenda Pembangunan Internasional ................. IV – 12 IV – 25 IV – 30 IV – 33 IV – 35 IV – 38 IV – 42 IV – 47 IV – 49 IV – 53 IV – 55 IV – 56 IV – 61 IV – 63 IV – 65 IV – 69 IV – 74 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V – 1 5.1. VISI ................................................................. 5.2. MISI ................................................................. 5.3. TUJUAN DAN SASARAN ................................... V – 1 V – 4 V – 10 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI – 1 6.1. FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .. 6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................... 6.3. TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023 ....................................................... 6.4. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ............... VI – 2 VI – 5 VI – 18 VI – 60 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII – 1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII – 1 BAB IX PENUTUP IX – 1 9.1. PEDOMAN TRANSISI ........................................ 9.2. KAIDAH PELAKSANAAN ................................... IX – 2 IX – 2 DAFTAR GAMBAR - VII P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Nama Gambar Hal Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ..................................................... I– 11 Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukamara II – 2 Gambar 2.2. Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten ........................................................ II – 3 Gambar 2.3. Gambar 2.4. Rata-rata Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2021 ........... Peta Potensi Air Baku………………………………… II – 8 II - 9 Gambar 2.5. Rata-rata Fluktuasi Curah Hujan (mm) Kabupaten Sukamara Tahun 2020 .................... II–10 Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukamara II – 12 Gambar 2.7. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukamara II – 15 Gambar 2.8. Hierarki dan Rencana Status Perkotaan Kabupaten Sukamara……………………………….. II – 23 Gambar 2.9. Peta Rawan Bencana di Kabupaten Sukamara… II – 25 Gambar 2.10. Petan Garis Pantai Kabupaten Sukamara………. II – 27 Gambar 2.11. Proporsi Penduduk menurut Umur serta Jenis Kelamin di Kabupaten Sukamara Tahun 2020… II – 29 Gambar 2.12. Angka Kelahiran menurut Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020..................... II – 30 Gambar 2.13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2020 (ADHK 2010)…………………… II – 32 Gambar 2.14. Perkembangan PDRB Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 ADHB (Juta Rp)……………….. II - 34 Gambar 2.15. Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Sukamara Periode 2016-2020 dengan Menggunakan Proxy. II -34 Gambar 2.16. PDRB Per Kapita Kabupaten Sukamara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2020 (Rp Juta)…………………………………………………. II - 38 Gambar 2.17. Gini Ratio Kabupaten Sukamara Periode 2010- 2020 ................................................................. II – 39 Gambar 2.18. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2020 ............................. II – 40 Gambar 2.19. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2020 ... II – 41 Gambar 2.20. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukamara Tahun 2011-2020 ............................. II – 43 Gambar 2.21. Angka Kelulusan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017 .............................................. II – 47 Gambar 2.22. Kualifikasi Guru di Kabupaten Sukamara 2019/2020 ……………………………………………… II – 49 DAFTAR GAMBAR DAFTAR GAMBAR - VIII P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Nama Gambar Hal Gambar 2.23. Jenjang Akreditasi Sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2019/2020 ……………………… II – 50 Gambar 2.24. Indeks Penyebaran Guru Kabupaten Sukamara Tahun 2019/2020 ……………………………………. II – 51 Gambar 2.25. Umur Harapan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 .............................................. II – 57 Gambar 2.26. Grafik Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2019 ........... II – 58 Gambar 2.27. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2019 .............................................. II – 55 Gambar 2.28. Tingkat Pengangguran Terbuka ......................... II – 80 Gambar 2.29. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Barat dan Kota Waringin Timur Tahun 2011-2019 ………… II – 109 Gambar 2.30. Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Sukamara ......................................................... II – 112 Gambar 2.31. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan (Km) di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 II – 113 Gambar 2.32. Laju Pertumbuhan Penduduk di Berbagai Wilayah di Kalimantan Tengah Tahun 2011- 2020 ................................................................. II – 115 Gambar 4.1. Mekanisme Penetapan Isu-Isu Strategis di Kabupaten Sukamara ........................................ IV – 2 Gambar 4.2. Keterkaitan Isu-Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan Isu-Isu Kabupaten Sukamara dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 ........................................ IV – 57 Gambar 4.3. Keterkaitan Isu-Isu Strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dengan Isu-Isu Strategis Kabupaten Sukamara dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018- 2023 ................................................................. IV – 58 Gambar 4.4. Tujuh Belas tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) ................................. IV – 80 Gambar 5.1. Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Kabupaten Sukamara ......................................................... V – 3 Gambar 5.2. Keterkaitan Misi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 ………. V – 7 Gambar 5.3. Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 ……………………………….. V – 9 Gambar 6.1. Kawasan Pengembangan Potensi di Kabupaten Sukamara ......................................................... VI – 6 Gambar 6.2. Arah Pembangunan Kabupaten Sukamara ......... VI – 8 Gambar 6.3. Arah Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukamara ......................................................... VI – 9 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 DAFTAR TABEL - IX No. Nama Tabel Hal Tabel 2.1. Luas Kecamatan di Kabupaten Sukamara ............... II – 1 Tabel 2.2. Luas Wilayah Kabupaten Sukamara Menurut Kecamatan ............................................................. II – 3 Tabel 2.3 Jenis Tanah yang Terdapat di Kabupaten Sukamara II - 5 Tabel 2.4 Nama dan Debit Sungai di Kabupaten Sukamara…. II - 6 Tabel 2.5 Lokasi, Debit dan Keadaan Mata Air………………….. II - 6 Tabel 2.6. Rata-rata Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2020 .................................. II – 8 Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Kabupaten Sukamara ............... II – 11 Tabel 2.8. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017 .................................. II – 11 Tabel 2.9. Kisaran Lereng Optimum Untuk Berbagai Kegiatan Pembangunan……………………………………………… II - 17 Tabel 2.10 Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukamara….. II - 21 Tabel 2.11. Jumlah Penduduk menurut Umur serta Jenis Kelamin di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ......... II – 28 Tabel 2.12. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ......................... II – 29 Tabel 2.13. Jumlah Penduduk berdasarkan Sebaran Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2016- 2020 ...................................................................... II – 31 Tabel 2.14. Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2017-2020 (jiwa/km²) II – 31 Tabel 2.15. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi se- Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 (%) ………….. II – 33 Tabel 2.16. Inflasi Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2020 dengan Pendekatan PDRB Deflator ......................... II – 35 Tabel 2.17. Distribusi Persentase PDRB di Kabupaten Sukamara menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2020 ............................................................. II – 37 Tabel 2.18. Perbandingan Gini Ratio se Kalimantan Tengah, 2010-2020 ………………………………………………….. II – 39 Tabel 2.19. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sukamara 2010-2020 ............................................................. II – 42 Tabel 2.20. Capaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ………………………………….. II – 44 Tabel 2.21. Seni Budaya yang masih dilestarikan di Kabupaten Sukamara Tahun 2017 ........................................... II – 46 Tabel 2.22. Rasio Murid Terhadap Guru menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ...................... II – 48 Tabel 2.23. Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ………………………………….. II – 52 Tabel 2.24. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan DAFTAR TABEL P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 DAFTAR TABEL - X No. Nama Tabel Hal menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk tahun 2020………………………….. II – 54 Tabel 2.25. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan 2020……………………………………………………........ II - 54 Tabel 2.26 Data Jumlah Murid dan Jumlah Tenaga Pendidik yang terdapat dalam PKBM di Kabupaten Sukamara tahun 2020 dan 2021……………………………………. II - 55 Tabel 2.27 Capaian Indikator SPM Kabupaten Sukamara Tahun 2020…………………………………………………. II - 56 Tabel 2.28. Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020 (Orang) ....... II – 63 Tabel 2.29. Rasio Tenaga Kesehatan Tahun s/d Awal 2018 ........ II – 63 Tabel 2.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017 .................................. II – 65 Tabel 2.31. Pencapaian Indikator Indonesia Sehat di Kabupaten Sukamara .............................................................. II – 67 Tabel 2.32. Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ………………………………….. II – 68 Tabel 2.33. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km) di Kabupaten Sukamara 2012-2020 ................ II – 71 Tabel 2.34. Panjang Jalan, Luas dan Status Jalan Tahun 2020 II – 71 Tabel 2.35. Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 Kabupaten Sukamara……………………… II - 75 Tabel 2.36. Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ……………………. II – 76 Tabel 2.37. Target Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 Kabupaten Sukamara……………. II - 77 Tabel 2.38. Capaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2020………………………………….. II - 77 Tabel 2.39. Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Kabupaten Sukamara Tahun 2020…………………………………… II - 78 Tabel 2.40. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sukamara Tahun 2011-2020 ……………. II – 79 Tabel 2.41. Penduduk yang Berkerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ........... II – 80 Tabel 2.42. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Sukamara menurut Tingkat Pendidikan Kondisi Tahun 2019 ... II – 81 Tabel 2.43. Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sukamara .............................................................. II – 82 Tabel 2.44. Data Pelatihan Keterampilan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017 ................................................... II – 83 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 DAFTAR TABEL - XI No. Nama Tabel Hal Tabel 2.45. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten dan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2020 ................................................... II – 84 Tabel 2.46. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2020 …………… II – 88 Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukamara Tahun 2020…………………………………… II - 90 Tabel 2.48. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ……………………. II – 91 Tabel 2.49. Perbandingan Jumlah Koperasi se-Kalimantan Tengah Tahun 2020 ………………………………………. II – 92 Tabel 2.50. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ………………………………………………………….. II – 93 Tabel 2.51. Jumlah PMA dan PMDN di Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020 …………………………………………. II – 94 Tabel 2.52. Organisasi Olahraga Tahun 2018-2020……………… II - 95 Tabel 2.53. Prestasi Atlit dari Kabupaten Sukamara di Kancah Nasional……………………………………………………… II - 96 Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2012- 2017 ...................................................................... II – 98 Tabel 2.55. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Kearsipan Tahun 2013-2017 ................................................... II – 99 Tabel 2.56. Perkembangan Produksi Perikanan menurut Jenis Kegiatannya (Ton, Basah)……………………………….. II -100 Tabel 2.57. Potensi Obyek Wisata Kabupaten Sukamara Tahun 2017 ...................................................................... II –101 Tabel 2.58. Kunjungan Wisata di Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2020 ............................................................. II –102 Tabel 2.59. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun 2020 ……………………. II –103 Tabel 2.60. Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik di Kabupaten Sukamara Tahun 2018 ……. II -104 Tabel 2.61. Sumber Penerangan Utama Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2020 ………………………. II – 104 Tabel 2.62. Sebaran Pasar-Pasar dan Kondisinya di Kabupaten Sukamara……………………………………………………. II – 105 Tabel 2.63. Banyaknya Pedagang menurut Jenis Pedagang dan Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020… II – 106 Tabel 2.64. Banyakanya Industri Kecil dan Menengah Per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2014- 2018………………………………………………………….. II – 106 Tabel 2.65. Indikator Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020………………………. II – 106 Tabel 2.66. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketransmigrasian Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017…………………………………………………… II - 108 Tabel 2.67. Perkembangan Indikator Perbankan Kabupaten Sukamara……………………………………………………. II - 110 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 DAFTAR TABEL - XII No. Nama Tabel Hal Tabel 2.68. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara Tahun 2013- 2017………………………………………………………….. II - 121 Tabel 2.69. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara Tahun 2019- 2020………………………………………………………….. II - 136 Tabel 3.1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 s/d 2020 ........... III – 4 Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sukamara .............................................................. III – 6 Tabel 3.3. Kondisi Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara Periode 2015-2019 ................................. III – 7 Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2020 .. III – 9 Tabel 3.5. Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2020 ................................................... III – 11 Tabel 3.6. Persentase SiLPA terhadap Belanja Tahun 2015- 2020 ...................................................................... III – 12 Tabel 3.7. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 ................................................... III – 16 Tabel 3.8. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 ................................................... III – 19 Tabel 3.9. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019-2023 (Dengan Perhitungan Perda Penyertaan Modal Bank Kalteng) ................... III – 21 Tabel 3.10. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 .................................. III – 23 Tabel 3.11. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 ............................................................. III – 23 Tabel 4.1. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sukamara ............. IV – 17 Tabel 4.2. Telaah Kebijakan Pembangunan dengan Kabupaten Sekitarnya .............................................................. IV – 59 Tabel 5.1. Indikator Makro Pemerintah Kab. Sukamara 2018- 2023 ...................................................................... V – 14 Tabel 5.2. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .......... V – 17 Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 .................................. VI – 10 Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 .................................. VI – 17 Tabel 6.3. Pemetaan Waktu Arah Kebijakan ............................ VI – 19 Tabel 6.4. Pemetaan Program pendukung Misi Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 ................. VI – 60 Tabel 6.5. Implementasi Misi Kepala Daerah dalam Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 ................. VI – 65 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 DAFTAR TABEL - XIII No. Nama Tabel Hal Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara, Tahun 2019-2024 ................ VII – 2 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukamara, Tahun 2019-2023 ................................................... VII – 3 Tabel 8.1. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 ................................................... VIII – 1 Tabel 8.2. Penentapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara ....................... VIII – 4 I - 1 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tujuan dari disusunnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk: a) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, dokumen perencanaan pembangunan kabupaten, khususnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau I - 2 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Perubahan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut di atas. Oleh karena itu penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan Pusat dan Pemerintah Provinsi. RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan di suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, secara bertahap selama lima tahun periode RPJMD. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dokumen RPJMD sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dareah (RPJMD) Provinsi. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Bagi Kabupaten Sukamara, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 telah ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023. Perda ini ditetapkan 6 (enam) bulan setelah dilantiknya Bupati Sukamara dan Wakil Bupati Sukamara pada tanggal 24 September 2018. RPJMD ini selama 3 (tiga) tahun telah I - 3 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukamara. Seiring dengan terjadinya dinamika perubahan politik, ekonomi, dan sosial baik di tingkat Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kab. Sukamara sendiri, dirasakan dokumen RPJMD perlu dilakukan perubahan. Beberapa alasan yang mendasari perlunya perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 di antaranya: 1) Perubahan periode RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan RPJMD Kab. Sukamara 2018-2023 disusun dan disinkronisasikan dengan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2017. Seiring dengan terpilihnya presiden Joko Widodo dan Makruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024 dan terpilihnya Sugianto Sabran dan Edy Pratowo masing- masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2021-2024, maka RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang baru. 2) Perubahan kebijakan di tingkat Pusat yang berpengaruh pada substansi perencanaan dan keuangan daerah. Pemberlakuan peraturan di bidang perencanaan dan keuangan daerah yang baru di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I - 4 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen perencanaan, termasuk RPJMD. 3) Terjadinya pandemi COVID-19, yang telah berdampak pada menurunnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukamara. Hal ini dipastikan akan berdampak pada upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023. Ketiga alasan tersebut di atas, sudah sejalan dengan ketentuan tentang perubahan RPJMD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 342 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 misalnya, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RPJMD apabila: I - 5 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar, yaitu terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Sejalan dengan pertimbangan perubahan tersebut di atas, maka dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 ini, perubahan lebih difokuskan pada penajaman identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah, sinkronisasi visi dan misi RPJMD Sukamara dengan RPJMN 2020- 2024 dan rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021- 2026, penajaman program prioritas pembangunan daerah, penyesuaian nomenklatur program dan penyesuaian kapasitas fiskal daerah dan target/sasaran kinerja yang akan dicapai hingga tahun 2023. Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 ini pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kab. Sukamara 2018-2023 yang ditetapkan dengan Perda No. Tahun 2019. Mengingat RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Sukamara, maka dokumen perubahan RPJMD ini setelah disahkan, selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Sukamara di sisa tahun pelaksanaan RPJMD ini. I - 6 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 didasarkan pada: 1) Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2003 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); I - 7 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); I - 8 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687); 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenteng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana I - 9 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 21) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah I - 10 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Nomor 81); 26) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01); 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14); 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64); 29) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 67); 30) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomnor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 69). I - 11 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Hubungan antara perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara dokumen perencanaan pembangunan lainnya digambarkan sebagai berikut: Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Sumber: Diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  1. 1.Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025, Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 dan memperhatikan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Sukamara 2018-2023;
  2. 2.Di samping itu, penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana I - 12 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021- 2026;
  3. 3.Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara 2018-2023;
  4. 4.Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran dan perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah masing- masing.
  5. 5.RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD), sedangkan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang juga menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD. RAPBD ini selanjutnya setelah disahkan bersama-sama dengan DPRD menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4.1. Maksud Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan di Kabupaten Sukamara hingga tahun 2023 setelah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi terkini, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di tingkat Pemerintah Provinsi I - 13 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kalimantan Tengah dan Pusat serta penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan terkini. 1.4.2. Tujuan Tujuan dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 adalah: a) Menyesuaikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara dengan kondisi dan situasi terkini yang dihadapi, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024; b) Menyesuaikan skala prioritas dan nomenklatur program pembangunan daerah beserta indikator capaian dan kebutuhan pendanaan dengan mempertimbangkan peraturan perundang- undangan terbaru dan proyeksi kapasitas fiskal daerah; c) Memastikan bahwa program-program pembangunan yang direncanakan dalam perubahan RPJMD ini dapat diimplementasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran daerah (RAPBD) serta Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari: Secara administrasi, Kabupaten Sukamara terbagi menjadi lima kecamatan yang terdiri atas 32 desa/kelurahan yang meliputi tiga kelurahan dan 29 desa. Secara lebih lengkap, luas per kecamatan di Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada Tabel 2.1 berikut. Tabel 2.1. Luas Kecamatan di Kabupaten Sukamara No Kecamatan Luas (Km²) 1 Jelai 796 2 Lunci 804 3 Sukamara 1.028 4 Balai Riam 539 5 Permata Kecubung 660 Jumlah 3.827 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021. Sedangkan mengenai letak masing-masing kecamatan dan perbatasan wilayah dapat di lihat pada Gambar 2.1 berikut: II - 2 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukamara Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 II - 3 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Untuk lebih jelas jumlah Desa serta proporsi luas masing-masing Kecamatan terhadap luas Kabupaten Sukamara dapat di lihat dalam Tabel 2.2 serta Gambar 2.2 berikut: Tabel 2.2. Luas Wilayah Kabupaten Sukamara Menurut Kecamatan No Kecamatan Kelurahan Desa Luas (Ha) Proporsi (%) 1 Sukamara 2 6 102.800 26,86 2 Jelai 1 4 79.600 20,80 3 Balai Riam - 8 53.900 14,08 4 Pantai Lunci - 4 80.400 21,01 5 P. Kecubung - 7 66.000 17,25 JUMLAH 3 29 382.700 100,00 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka Tahun 2020 dan RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032. Gambar 2.2. Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten Sukamara Jelai Balai Riam Pantai Lunci P. Kecubung Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka Tahun 2021. 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Sukamara terletak antara 2°19' Lintang Selatan 3°07' Lintang Selatan dan 110°25' Bujur Timur 111°09' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut : 17.25 26.86 21.01 20.80 14.08 II - 4 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3  Sebelah Utara : Berbatasan Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik dengan Kabupaten Lamandau  Sebelah Timur : Berbatasan Kecamatan Kotawaringin Lama dam Kecamatan Arut Selatan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat  Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa  Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat 2.1.1.3. Topografi Karakteristik wilayah di Kabupaten Sukamara bagian Barat dan Utara memiliki ketinggian 7-100 m di atas permukaan laut serta kemiringan 0-15 derajat, sedangkan wilayah selatan merupakan wilayah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah Kabupaten Sukamara dapat dikatakan termasuk daerah rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-100 meter serta kemiringan 0-15 derajat ditinjau dari segi geologi, sebagian besar wilayahnya meliputi laut dan sungai. Kabupaten Sukamara dapat dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah utara meliputi, Kecamatan Balai Riam kemiringan lahan 8-15 derajat, ketinggian lahan 7-100 mdpl dan Kecamatan Permata Kecubung kemiringan lahan 8-15 derajat, ketinggian lahan 7-100 mdpl ketiga wilayah Kecamatan tersebut termasuk kedalam dataran bergelombang dan perbukitan, wilayah tengah yaitu Kecamatan Sukamara kemiringan lahan 8-15 derajat, ketinggian lahan 5-30 mdpl sedangkan wilayah selatan meliputi Kecamatan Jelai kemiringan lahan 0-8 derajat, ketinggian lahan 0-15 mdpl dan Kecamatan Pantai Lunci 0-8 derajat, ketinggian lahan 0-25 mdpl kedua Kecamatan tersebut termasuk kedalam wilayah dataran rendah. II - 5 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.1.1.4. Geologi Wilayah Kabupaten Sukamara memiliki lima jenis tanah yang berbeda. Jenis tanah yang paling banyak ditemui adalah jenis histosol, entisol, inceptisol, ultisol dan spodosol. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada Tabel 2.3 Tabel 2.3. Jenis Tanah yang Terdapat di Kabupaten Sukamara No Soil Taxonomy (USDA, 1975) Soil Taxonomy (USDA, 1990) PUSLITANAK
(1983)Ordo Great Group Great Group Macam Tanah

1.Histosol Tropofibrist Haplofibrists Organosol fibrik Tropohemist Haplohemists Organosol hemik Troposaprist Haplosaprist Organosol saprik
2.Entisol 1. Tropaquents
2.Fluvaquents
1.Endoaquents
2.Fluvaquents
1.Aluvial gleik
2.Aluvial distrik
3.Psammaquents
4.Tropopsamments
3.Psammaquents
4.Udipsamments
3.Regosol gleik
4.Regosol haplik
5.Quartszipsamment 5. Quartszipsamment
5.Regosol kuarsik
5.Sulfaquents
6.Hydraquents
5.Sulfaquents
6.Hydraquents
5.Aluvial tionik
6.Aluvial hidrik
3.Inceptisol 1. Tropaquepts
2.Dystropepts
1.Endoaquepsts
2.Dystrudepts
1.Gleisols hidrik
2.Kambisol distrik
4.Ultisol 1 Tropodults
2.Palaeudults
3.Tropohumults
1.Hapludults
2.Palaeudults
3.Haplohumults
1.Podsolik haplik
2.Podsolik kromik
3.Podsolik haplik
5.Spodosols Placaquods Placaquods Podsol plasik Sumber : Peta Land System dan Land Suitibility Lembar Pangkalan Bun 1513 & Hasil Analisis 2011 2.1.1.5. Hidrologi Kabupaten Sukamara berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Jelai yang meliputi lebih dari 40 anak sungai. Sedangkan dilihat dari kondisi drainase permukaan, Kabupaten Sukamara memiliki 3 kawasan yaitu :

a.Daerah tidak pernah tergenang,
b.Daerah tergenang secara periodik, dan
c.Daerah tergenang secara terus menerus, yaitu sebagian di daerah Kecamatan Jelai dan sebagian di daerah Kecamatan Sukamara. Terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Sukamara, yaitu DAS Jelai dengan panjangnya 200 Km dan DAS Mapam. II - 6 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.4. Nama dan Debit Sungai di Kabupaten Sukamara No Nama Sungai Debit (m3/det) Keterangan 1 Sungai Jelai - Tidak ada data 2 Sungai Karta Mulya 0,160 3 Sungai Mapam 6,300 4 Sungai Riam Kemuruh 0,432 5 Sungai Kelampaian 0,630 6 Sungai Baru 1,250 Pada saat pasang 7 Sungai Bundung 1,540 Pada saat pasang 8 Sungai Raja 0,250 Pada saat pasang 9 Sungai Damar 0,750 Pada saat pasang 10 Sungai Tabuk 0,970 Pada saat pasang 11 Sungai Cabang Barat 0,970 Pada saat pasang 12 Sungai Pasir 1,010 Pada saat pasang Sumber : Studi Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau dan Laporan MCRMP 2004 Kondisi mata air di Kabupaten Sukamara saat ini ada yang dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber air baku, serta ada yang kondisinya tidak terawat. Sebaran mata air potensial berdasarkan hasil studi “Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau” yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya lokasi, debit air dan keadaan mata air di Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada Tabel 2.5 Tabel 2.5. Lokasi, Debit dan Keadaan Mata Air No Lokasi (Desa) Debit (M3/det) Kondisi 1 Sungai Damar 0,002 Belum dimanfaatkan, kondisi tidak terawat 2 Sungai Tabuk 0,002 Dimanfaatkan dengan pompa, sederhana 3 Pudu 0,006 Saat musim kemarau air terus mengalir 4 Natai Sedawak 0,008 Oleh masyarakat dibuatkan tampungan sederhana 5 Kenawan 0,0005 Dibuatkan tampungan kecil sederhana oleh masyarakat Sumber : Studi Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 2004 II - 7 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Berdasarkan hasil studi “Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau” yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2004, potensi air tanah di Kabupaten Sukamara dibagi 3 zona untuk potensi air tanahnya yaitu :
1. 1.Potensi air tanah sangat tinggi, umumnya terletak pada daerah sepanjang sungai besar yaitu : Sungai Jelai. Potensi air yang besar ini terletak dari bantaran sungai sampai beberapa kilometer dari bantaran sungai kebagian Barat dan Timur.
2. 2.Potensi air tanah tinggi, yang terdapat setelah daerah potensi air tanah sangat tinggi berangsur-angsur potensi air tanah berkurang sampai potensi air tanah yang tinggi.
3. 3.Potensi air tanah rendah dimana merupakan daerah yang agak menjauhi sungai-sungai besar atau diantara dua sungai dan dataran selatan dari Peg. Schwarner. 2.1.1.6. Klimatologi Kabupaten Sukamara memiliki curah hujan yang hampir merata pada semua wilayahnya. Berdasarkan data banyaknya hari hujan menurut bulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2021, diketahui siklus hujan di Kabupaten Sukamara dalam satu tahun dengan rata-rata hari hujan terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 9 hari sedangkan yang tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 26 hari. Secara ringkas diilustrasikan pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.3. Untuk curah hujan, selama 2021 berdasarkan data dari 3 pos pengamatan yaitu Jelai, Sukamara, dan Balai Riam, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan triwulan pertama (Januari-Maret) serta triwulan keempat (Oktober- Desember) yang diilustrasikan pada Gambar 2.4. Berdasarkan data antara jumlah hari hujan dan curah hujan, terlihat kedua data tersebut memiliki pola yang sama. II - 8 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.6. Rata-rata Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2020 Bulan Hari Hujan (Hari) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Januari 22 24 26 19 12 29 23 29 14 16 22 Februari 25 15 23 19 16 15 25 19 11 12 17 Maret 28 25 25 25 24 24 23 20 19 8 17 April 21 23 17 24 27 18 22 21 17 12 16 Mei 19 16 8 22 23 17 21 25 19 12 18 Juni 23 6 11 15 19 17 15 19 9 17 12 Juli 25 8 11 18 10 11 18 20 2 3 12 Agustus 27 8 11 15 15 5 11 17 2 2 9 September 23 11 4 18 8 2 20 20 5 2 16 Oktober 26 22 16 12 10 4 23 22 10 10 17 November 26 24 21 25 21 19 20 27 25 9 8 Desember 27 23 27 27 25 20 23 23 24 26 15 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018, 2019, 2020 dan 2021. Gambar 2.3. Rata-rata Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2021 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018-2020, diolah. II - 9 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.4. Peta Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 II - 10 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.5. Rata-rata Fluktuasi Curah Hujan (mm) Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021, data diolah. 2.1.1.7. Penggunaan Lahan Kabupaten Sukamara memiliki luasan wilayah mencapai 3.827 Km². Wilayahnya secara administratif terbagi menjadi 5 kecamatan. Kondisi fisiografis wilayahnya cukup bervariasi, mulai dari datar hingga berbukit sehingga penggunaan lahannya pun juga bervariasi. Penggunaan lahan pertanian dan perkebunan secara umum cukup dominan yang menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi wilayahnya. Kegiatan pertanian dan perkebunan masih dominan sehingga luasan lahan ini menjadi cukup dominan diantara penggunaan lahan lainnya. Kondisi penggunaan lahan menunjukkan kecenderungan kegiatan ekonomi penduduk suatu wilayah. Dominasi penggunaan lahan memberikan gambaran struktur ekonomi wilayahnya. Data penggunaan lahan adalah sebagai berikut: II - 11 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Kabupaten Sukamara No Fungsi Kawasan Luas (Ha) 1 Rawa 1.351,83 2 Tanah Terbuka 67.324,61 3 Perkebunan 89.577,12 4 Tegalan/Ladang 1.179,09 5 Semak/Belukar 71.160,96 6 Permukiman 1.095,07 7 Tubuh Air 935,11 8 Hutan Lahan Kering 98.424,81 9 Hutan Mangrove 770,71 10 Industri 194,08 11 Pertambangan 26,40 12 Pertanian 2.198,27 13 Peternakan 727,96 14 Ruang Terbuka Hijau 35,20 Jumlah 335.001,22 Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032. Tabel 2.8. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017 No Uraian Satuan Kondisi Awal 2012 Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Persentase kawasan hutan produksi terhadap luas wilayah Kab. Sukamara % 66,61 69,53 69,53 69,53 61,13 61,13 2 Persentase kawasan lahan pangan terhadap luas wilayah Kab. Sukamara % 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 3 Persentase kawasan perkebunan terhadap luas wilayah Kab. Sukamara % 26,74 26,74 26,74 26,74 26,74 26,82 4 Persentase kawasan permukiman terhadap luas wilayah Kab. Sukamara % 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,37 Sumber: DPUPR Kabupaten Sukamara, 2018. Untuk lebih jelasnya mengenai peta penggunaan lahan di Kabupaten Sukamara, dapat di lihat pada Gambar 2.6 di bawah ini: II - 12 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.6. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukamara Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032. II - 13 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Rencana pola ruang Kabupaten Sukamara meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Sukamara, terdiri dari:
4. 1.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan gambut dengan luas 1.316,66 hektar dan kawasan resapan air dengan luas 15.832 hektar yang terletak di Kecamatan Jelai.
5. 2.Kawasan perlindungan setempat, meliputi: a) Kawasan sempadan pantai seluas 202,79 hektar, terdapat di Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci; b) Kawasan sempadan sungai seluas 4.067,27 hektar, terdapat di Kecamatan Sukamara; dan c) Kawasan sekitar mata air dengan luas 72,34 hektar, terdapat di Sungai Damar, Sungai Tabuk, sumber mata air Pudu, sumber mata air Natai Sedawak dan sumber mata air di Kenawan diameter 200 meter dari titik sumber mata air.
6. 3.Kawasan suaka alam, meliputi: a) Kawasan suaka alam Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Kabupaten Sukamara seluas 30.983,4 hektar yang terletak di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Sukamara; dan b) Kawasan cagar budaya kota lama seluas 15,92 hektar terletak di Kecamatan Sukamara.
7. 4.Kawasan lindung lainnya, meliputi: a) Kawasan terumbu karang dengan luas 4.137,58 hektar; dan b) Kawasan hutan bakau (mangrove) dengan luas 56,46 hektar. Sedangkan kawasan budidaya di Kabupaten Sukamara, terdiri dari:
8. 1.Kawasan hutan produksi, yang meliputi: a) Hutan produksi terletak di Kecamatan Jelai, Pantai Lunci, Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung dengan luas II - 14 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 104.893,21 hektar; b) Hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan Pantai Lunci dan Permata Kecubung dengan luas 22.076,36 hektar; dan c) Hutan produksi konversi terletak di Kecamatan Jelai, Pantai Lunci, Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung dengan luas 46.913,14 hektar.
9. 2.Kawasan hutan rakyat seluas 3.136 hektar;
10. 3.Kawasan pertanian, meliputi: a) Tanaman pangan seluas 39.418 hektar; b) Hortikultura seluas 114 hektar; c) Perkebunan seluas 51.068,1 hektar; dan d) Peternakan seluas 1.308 hektar.
11. 4.Kawasan perikanan seluas 447 hektar;
12. 5.Kawasan pertambangan seluas 117.820,37 hektar;
13. 6.Kawasan industri seluas 100 hektar;
14. 7.Kawasan pariwisata seluas 3.450 hektar; dan
15. 8.Kawasan permukiman seluas 60.376 hektar. Untuk lebih jelasnya mengenai peta rencana pola ruang Kabupaten Sukamara, dapat di lihat pada Gambar 2.7 di bawah ini: II - 15 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.7. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukamara Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032. II - 16 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan udara. Untuk kepentingan pembangunan ekonomi sumber daya alam digolongkan berdasarkan potensi pemanfaatannya. Kabupaten Sukamara merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Sukamara sebagian besar adalah hutan, bahan tambang, disamping itu juga mempunyai potensi sumberdaya laut, sungai, obyek wisata serta sumber daya lahan yang sesuai untuk dimanfaatkan bagi budidaya pertanian dan perkebunan serta peternakan.
16. 1.Sumber Daya Lahan Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang selalu dibutuhkan dalam setiap kegiatan, terutama dalam era pembangunan yang dewasa ini selalu ditingkatkan. Lahan juga merupakan salah satu tempat kegiatan yang dibebani untuk menampung semua kegiatan sehingga mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin bertambah, sementara luasan lahannya senantiasa tidak berubah dan tetap. Disamping luas lahan yang tidak akan bertambah, tidak semua lahan dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan bebas, karena tanah mempunyai faktor pembatas baik dari segi fisik seperti kemampuan lahan, kesuburan dan lain sebagainya, maupun non fisik seperti adat istiadat maupun sosial budaya dari masyarakat sebagai pengguna tanah tersebut. Untuk melihat potensi sumber daya lahan di Kabupaten Sukamara, ditinjau dari beberapa karakteristik kesesuain lahan bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Sukamara. Kesesuaian lahan ini menggambarkan tingkat kesesuaian dari sebidang lahan untuk pemanfaatan tertentu.
a.Kemiringan Lahan Lereng memiliki pengertian yaitu perbedaan ketinggian antara dua tempat yang berbeda yang dinyatakan dalam persentase, artinya II - 17 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 berapa meter beda tinggi antara dua tempat dibagi dengan jarak kedua tempat tersebut. Lereng merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan tanah untuk menjaga kelestarian tanah. Sehingga dalam pengelolaan akan memerlukan syarat-syarat tertentu pada kisaran lereng tertentu pula, agar tanah tersebut dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam analisis kemiringan lereng digunakan standar ketentuan skala Maberry (1972), yang dapat menentukan kisaran lereng optimum untuk penempatan berbagai kegiatan pengembangan di suatu wilayah perencanaan. Kegiatan yang ada dapat diklasifikasikan kedalam 10 kegiatan, yang meliputi: rekreasi umum, bangunan terhitung dengan persyaratan teknis, kegiatan perkotaan, perumahan konvensional, pusat-pusat perdagangan serta sarana dan prasarana pelayanan. Untuk lebih jelasnya mengenai kisaran lereng skala Maberry (1972), dapat di lihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.9. Kisaran Lereng Optimum Untuk Berbagai Kegiatan Pembangunan No Peruntukan Kelas Sudut Lereng (%) 0-3 3-8 8-10 10-15 15-30 30-70 >70 1 Rekreasi Umum x x x x x x x 2 Bangunan Terhitung x x x x x 3 Penggunaan Kota Umum x x x 4 Jalan Kota x x x 5 Sistem Septik x x 6 Perumahan Konvensional x x x x 7 Pusat-pusat Perdagangan x x 8 Jalan Raya x x 9 Lapangan Terbang x 10 Jalan Lain x x x x Sumber: Skala Maberry (1972). Dari ketentuan tersebut dapat teridentifikasi potensi-potensi yang sesuai dan cocok untuk menunjang kegiatan penduduk di wilayah perencanaan, dengan kriteria sebagai berikut:  Wilayah Potensi: adalah wilayah yang sesuai dan cocok untuk dikembangkan bagi berbagai kegiatan, dengan kisaran lereng 0-15 II - 18 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 %.  Wilayah Kendala: adalah wilayah yang sesuai dan cocok untuk pengembangan kegiatan-kegiatan tertentu (seperti rekreasi umum dan bangunan terhitung) yang dapat dikembangkan dengan bantuan teknologi atau persyaratan-persyaratan teknis, dengan kisaran lerengnya 15-40 %.  Wilayah Limitasi: adalah wilayah yang tidak berpotensi untuk kegiatan budidaya, dengan kisaran lerengnya > 40 %. Dari klasifikasi di atas dapat dikemukakan bahwa wilayah Kabupaten Sukamara memiliki 72,69 % Wilayah Potensi, 26,67 % Wilayah Kendala, dan 0,61 % Wilayah Limitasi dengan rincian sebagai berikut:
a.Kecamatan Jelai Sebagian besar wilayah ini memiliki wilayah potensi sekitar 20,8 % dari luas wilayah perencanaan, 0 % wilayah kendala, dan 0 % merupakan wilayah limitasi.
b.Kecamatan Pantai Lunci Wilayah kecamatan ini memiliki 21,0 % dari luas wilayah merupakan wilayah potensi, 0 % merupakan wilayah limitasi, wilayah kendala yaitu 0 %.
c.Kecamatan Sukamara Wilayah potensi yang terdapat di wilayah ini sebesar 25,07 %, wilayah kendala 1,8 % dan wilayah limitasi sebesar 0 %.
d.Kecamatan Balai Riam Wilayah Balai Riam memiliki wilayah potensi 4,52 % dari luas wilayah, dan wilayah Kendal sebesar 9,09 %.
e.Kecamatan Permata Kecubung Wilayah Kecamatan Permata Kecubung wilayah potensi 1,3 %, wilayah kendala 15,9 %, dan wilayah limitasi sebesar 0,6 %. II - 19 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
b.Sistem Lahan dan Kesesuaian Lahan Dalam pendekatan analisis sistem lahan dan kesesuaian lahan yang ada meliputi penilaian berdasarkan kondisi lahan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting lahan diatasnya guna menilai sejauh mana efisiensi lahan serta melihat sejauh mana pengaruh kegiatan yang ada terhadap kegiatan lainnya. Selanjutnya dari sistem lahan dapat di analisis untuk mengetahui kesesuaian lahan. Pada dasarnya, kajian mengenai sistem lahan merupakan penilaian terhadap kemampuan atau daya dukung lahan sebagai suatu potensi pengembangan. Definisi secara kualitatif setiap kelas kesesuaian lahan adalah sebagai berikut:  S: Sesuai; lahan dimana penggunaan tetap untuk tipe yang dipertimbangkan, diharapkan akan memberikan hasil panen yang cukup untuk dapat mengimbangi masukan-masukan yang dibutuhkan tanpa resiko merusak sumberdaya lahan.  $: Sesuai bersyarat; lahan yang membutuhkan masukan- masukan tambahan agar menjadi sesuai bagi penggunaan secara tetap untuk tipe- tipe yang dipertimbangkan.  N: Tidak Sesuai; lahan dengan mutu yang kelihatannya tidak memungkinkan dipakai secara tetap untuk tipe-tipe yang dipertimbangkan.  N/S: Suatu sistem lahan “Tidak Sesuai” yang mempunyai fase kecil “sesuai” didalamnya. Sistem lahan di Kabupaten Sukamara pada umumnya masih bervariasi dan menunjukan proporsi yang hampir seimbang antara sistem lahan sesuai dan tidak sesuai.
c.Daya Dukung Lahan Untuk memudahkan identifikasi suatu daerah, maka ditentukan pengelompokan menjadi 2 jenis wilayah, yaitu Wilayah Potensi dengan definsi daerah yang memiliki potensi tinggi dalam berbagai II - 20 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 pengembangan baik kegiatan perkotaan dan pedesaan, dan Wilayah Limitasi adalah daerah yang berpotensi sangat rendah untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Adapun kriteria yang dipergunakan dalam melakukan penilaian adalah sebagai berikut: a) Wilayah Potensi, dengan ketentuan:  Kemiringan Lereng dengan penilaian kawasan potensi (0-15 %); Kesesuaian Lahan (Sistem Lahan) dalam klasifikasi “Sesuai”, untuk pengembangan kegiatan pertanian;  Daerah berpotensi bahan tambang (untuk pengembangan kegiatan pertambangan);  Daerah bukan sempadan pantai, sungai, waduk/danau dan mata air;  Ketersediaan Air (mencukupi) serta bukan rawan bencana. b) Wilayah Limitasi, dengan ketentuan:  Kemiringan Lereng dengan penilaian kawasan limitasi (> 40 %);  Daerah merupakan sempadan pantai, sungai, waduk/danau dan mata air;  Daerah rawan bencana;  Tingkat kesuburan rendah. Dengan kondisi yang ada di Kabupaten Sukamara terdapat potensi dan permasalahan serta peluang pengembangannya dijabarkan sebagai berikut:  Potensi: Kabupaten Sukamara memiliki kemiringan lahan yang relatif landai, dengan kemiringan lahan berkisar antara 0-15 % terdapat 72,69 % dari total luas wilayah. Kondisi ini memiliki kesesuaian wilayah yang cocok untuk dikembangkan bagi berbagai kegiatan.  Permasalahan: Permasalaahan yang terdapat di Kabupaten Sukamara dengan memiliki kemiringan lahan yang relatif II - 21 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 datar, hal ini disebabkan oleh keberadaan kemiringan lahan yang terdapat di jenis tanah SGT (teras-teras berpasir, tekstur terdiri dari fraksi-fraksi kasar, merupakan dataran aluvium yang telah berkembang lanjut). Kondisi inilah yang menjadi permasalahan yang mengakibatkan tidak sesuainya jenis tanaman padi sawah dan tanaman tahunan.  Peluang Pengembangan: dengan kondisi yang dikemukakan di atas maka di Kabupaten Sukamara Kondisi ini memiliki kesesuaian wilayah yang cocok untuk dikembangkan bagi berbagai kegiatan. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan karakteristik perkembangan Kabupaten Sukamara dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan yaitu kawasan bagian utara, kawasan bagian tengah dan kawasan bagian selatan. Tabel 2.10. Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukamara KAWASAN KARAKTERISTIK KAWASAN BAGIAN UTARA Kawasan BALAIPERMATA  Kawasan ini meliputi Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung.  Perkembangan dipengaruhi oleh migran karyawan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Karakteristik merupakan permukiman pedesaan, dan perkebunan Kelapa Sawit. KAWASAN BAGIAN TENGAH Kawasan SUKMA  Kawasan ini meliputi Kecamatan Sukamara.  Perkembangan kawasan dipengaruhi oleh perkembangan Kecamatan Sukamara sebagai pusat pelayanan kabupaten. Kepadatan bangunan berkembang dari sedang menjadi padat. Ciri perkotaan terlihat terutama pada permukiman- permukiman baru, sedangkan perkampungan umumnya masih bercampur antara ciri perkotaan II - 22 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 dan pedesaan. Muncul aktivitas perdagangan pada koridor jalan utama. KAWASAN BAGIAN SELATAN Kawasan JELUNCI  Kawasan ini meliputi Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci.  Merupakan kawasan pantai, dengan perkembangan kepadatan yang masih rendah. Perkembangan kawasan sebagian besar masih bercirikan pedesaan, kawasan perkampungan berkembang sporadis dan mengelompok. Kegiatan perdagangan dan jasa pariwisata serta industri perikanan berkembang linier terhadap jaringan pantai. Kabupaten Sukamara berpotensi untuk dikembangkan mengingat posisinya yang strategis karena berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Potensi ini bisa dikembangkan apabila kedua kabupaten ini bisa terhubung. Keberadaan Jembatan Jelai yang menghubungkan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Ketapang sampai saat ini belum bisa terkoneksi, sehingga belum mampu memberi nilai tambah ekonomi bagi kedua kabupaten tersebut. Pembangunan di Kabupaten Sukamara berdampak terhadap dinamika jumlah, jenis, kualitas dan fasilitas yang tersedia antar wilayah. Atas dasar perbedaan itu, volume dan keragaman pelayanan yang dapat diberikan setiap jenis fasilitas juga berbeda. Perbedaan ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan jumlah penduduk sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh. Hierarki perkotaan sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan wilayah karena menyangkut fungsi yang ingin diarahkan untuk masing-masing kota. Terlaksananya fungsi itu berkaitan dengan fasilitas kepentingan umum yang akan dibangun di masing-masing kota. Banyaknya fasilitas yang harus tersedia di masing-masing kota harus sejalan dengan luas pengaruh kota tersebut, atau jumlah penduduk yang diperkirakan akan memanfaatkan fasilitas tersebut. II - 23 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Hierarki dan perubahan rencana status sistem perkotaan yang ada di Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.8. Hierarki dan Rencana Status Perkotaan Kabupaten Sukamara Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032. II - 24 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Dalam perencanaan pembangunan, penting untuk melihat daerah-daerah yang potensial terjadinya bencana. Di Kabupaten Sukamara ada beberapa lokasi yang merupakan daerah rawan bencana yang perlu perhatian lebih serius dari pemerintah. Daerah-daerah tersebut adalah:
a.Lokasi di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci dengan luas sekitar 127,50 Ha yang merupakan daerah yang rawan terjadinya gelombang pasang dan abrasi;
b.Lokasi di Kecamatan Sukamara dan Jelai dengan luas sekitar 30.268,66 Ha yang merupakan daerah rawan banjir dan tergenang utamanya daerah permukiman yang berada di sepanjang Sungai Jelai dan anak-anak sungainya; dan
c.Lokasi daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi beberapa titik di wilayah Kecamatan Sukamara, Jelai dan Pantai Lunci, dengan luas wilayah sekitar 66.703,01 Ha. Informasi lebih jelas mengenai kawasan rawan bencana dapat di lihat pada Gambar sebagai berikut: II - 25 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.9. Peta Rawan Bencana di Kabupaten Sukamara Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032. II - 26 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
a.Kerawanan Bencana Banjir Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kabupaten Sukamara memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Jelai dan DAS Mapam. Keberadaan sungai-sungai tersebut di satu sisi memberikan keuntungan ketersediaan air di Kabupaten Sukamara, namun disisi lain pada musim-musim penghujan misalnya pada bulan Desember hingga bulan Maret dapat memberikan ancaman banjir pada wilayah yang datar dan tidak memiliki kawasan resapan. Selain itu banjir juga bisa diakibatkan oleh pasangnya air laut (rob) ini sering terjadi di Kecamatan Jelai. Luas wilayah kawasan rawan bencana banjir 30.268,66 Ha. Secara topografi, wilayah yang rentan akan bahaya banjir meliputi Kecamatan Jelai dan Kecamatan Sukamara.
b.Kerawanan Abrasi dan Gelombang Pasang Kabupaten Sukamara, terdapat dua kecamatan berbatasan dengan laut jawa, wilayah ini mempunyai garis pantai yang cukup panjang yakni Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci. Sehingga dua kecamatan tersebut termasuk wilayah yang rawan abrasi. Luas wilayah yang rawan Abrasi di 2 (dua) kecamatan tersebut 127,50 Ha. II - 27 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.10. Peta Garis Pantai Kabupaten Sukamara Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032. II - 28 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
c.Kerawanan Bencana Kebakaran Ada tiga kecamatan yang mempunyai kerawanan bencana kebakaran yang meliputi wilayah Kecamatan Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai. Tiga wilayah ini masih terdapat lahan hutan yang luas, sehingga mempunyai kerawanan yang tinggi terhadap bencana kebakaran. Luas wilayah yang termasuk dalam wilayah rawan kebakaran meliputi 66.703,01 Ha. 2.1.4. Kondisi Demografi Pada Tahun 2012, penduduk Kabupaten Sukamara berjumlah 47.073 jiwa, sedangkan pada Tahun 2018 jumlah penduduk bertambah menjadi 62.044 jiwa, dan pada tahun 2019 berdasarkan hasil registrasi kembali naik menjadi 64.940 dengan rasio jenis kelamin 109. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukamara pada periode 2015-2019 sebesar 4,09 persen per tahun. Struktur penduduk di Kabupaten Sukamara berdasarkan umur serta proporsi jenis kelamin pada tahun 2018 dapat di lihat pada tabel dan gambar di bawah ini. Tabel 2.11. Jumlah Penduduk menurut Umur serta Jenis Kelamin di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Kelompok Umur Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah

(1)(2) (3) (4) 0 – 4 2 851 2 813 5 664 5 – 9 2 653 2 551 5 204 10 – 14 2 791 2 608 5 399 15 – 19 2 943 2 675 5 618 20 – 24 2 945 2 779 5 724 25 – 29 3 022 2 639 5 661 30 – 34 2 938 2 971 5 909 35 – 39 3 050 2 680 5 730 40 – 44 2 675 2 359 5 034 45 – 49 2 312 1 874 4 186 50 – 54 1 801 1 410 3 211 55 – 59 1 322 1 035 2 357 60 – 64 881 673 1 554 65 – 69 521 459 980 II - 29 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kelompok Umur Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah
(1)(2) (3) (4) 70 – 74 364 239 603 75 + 318 312 630 Jumlah 33 387 30 077 63 464 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021. Gambar 2.11. Proporsi Penduduk menurut Umur serta Jenis Kelamin di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2019. Berdasarakan tabel dan gambar di atas, penduduk dengan umur 0-4 tahun atau balita memiliki proporsi yang cukup besar yaitu 10,15 persen. Proporsi penduduk bukan usia kerja yaitu penduduk dengan usia di bawah 15 tahun mencapai 28,70 persen sehingga proporsi penduduk usia kerja adalah 71,30 persen. Tabel 2.12. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Kelompok Umur/Tahun Jumlah Presntase (%) 15 – 19 5618 12,49 20 – 24 5724 12,72 25 – 29 5661 12,58 30 – 34 5909 13,14 35 – 39 5730 12,74 II - 30 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 40 – 44 5034 11,19 45 – 49 4186 9,31 50 – 54 3211 7,14 55 – 59 2357 5,24 60+ 1554 3,45 Jumlah 44984 100 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021. Jumlah penduduk Kabupaten Sukamara dipengaruhi oleh angka kelahiran yang lebih besar dari pada jumlah kematian. Angka kelahiran yang terregistrasi ditunjukkan oleh Gambar sebagai berikut: Gambar 2.12. Angka Kelahiran menurut Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021. Penduduk di Kabupaten Sukamara tersebar di lima wilayah Kecamatan. Perkembangan jumlah penduduk di 5 (lima) wilayah terlihat pada Tabel 2.10. Distribusi penduduk menurut Kecamatan bervariasi dari yang terendah sebesar 5.520 di Kecamatan Jelai hingga yang tertinggi sebesar 32.690 Kecamatan Sukamara. II - 31 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 2.13. Jumlah Penduduk berdasarkan Sebaran Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 Kecamatan 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) Jelai 5124 8.92 5349 8.95 5479 8.83 5930 9.13 5520 8,70 Pantai Lunci 5727 9.97 5875 9.83 6018 9.70 6190 9.53 5867 9,24 Sukamara 26069 45.41 27264 45.61 28467 45.88 32690 50.33 30893 48,68 Balai Riam 8334 14.52 8632 14.44 8929 14.39 10860 16.72 10624 16,74 Permata Kecubung 12160 21.18 12655 21.17 13151 21.20 9280 14.29 10560 16,64 Kabupaten Sukamara 57414 100.00 59775 100.00 62044 100.00 64950 100.00 63464 100,00 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2019, 2020 dan 2021. Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas. Berdasarkan tabel tersebut di atas, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sukamara sebesar 27 jiwa/Km². sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci yaitu 7 jiwa/Km². Tabel 2.14. Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2017-2020 (jiwa/km²) Kecamatan Kepadatan Penduduk (km/jiwa) 2017 2018 2019 2020 Jelai 7 7 7 7 Pantai Lunci 7 7 8 7 Sukamara 27 28 32 30 Balai Riam 16 17 20 20 Permata Kecubung 19 20 14 16 Kab. Sukamara 16 16 17 17 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018, 2019, 2020. II - 32 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. a.Pertumbuhan PDRB Perekonomian Kabupaten Sukamara tumbuh sebesar 6,05 persen pada Tahun 2014 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 6,01 persen. Pada tahun 2015-2017 pertumbuhan ekonomi meningkat secara konsisten hingga tahun 2017 mencapai 6,27 persen. Namun mulai tahun 2017 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga mencapai 6,05 persen di tahun 2019. Sebenarnya angka pertumbuhan di tahun 2019 tersebut masih tergolong tinggi secara nasional. Gambar 2.13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2020 (ADHK 2010) Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, 2021. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara masih lebih baik. Dari seluruh daerah di Kalimantan Tengah yang berjumlah 14, hanya terdapat 5 daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Sukamara di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk kuat. II - 33 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.15. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi se-Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 (%) Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
  1. 1.Kotawaringin Barat 5,85 6,8 6,48 5,79 0,98
  2. 2.Kotawaringin Timur 7,93 7,94 6,92 7,13 -3,09
  3. 3.K a p u a s 7,29 7,62 7,01 7,16 -1,04
  4. 4.Barito Selatan 5,63 5,44 5,12 4,96 -2,91
  5. 5.Barito Utara 5,48 6,01 5,95 5,42 -2,24
  6. 6.Sukamara 6,12 6,27 6,17 6,05 1,98
  7. 7.Lamandau 6,69 6,7 6,85 6,87 1,85
  8. 8.Seruyan 5,12 5,18 5,21 5,09 -2,23
  9. 9.Katingan 6,54 6,56 6,59 5,81 -3,25
  10. 10.Pulang Pisau 6,06 5,83 5,94 6,37 2,72
  11. 11.Gunung Mas 7 6,63 6,87 7,21 3,36
  12. 12.Barito Timur 5,5 5,98 5,71 5,45 -2,73
  13. 13.Murung Raya 5,76 5,87 5,61 5,94 -2,48
  14. 14.Palangka Raya 6,92 6,99 7,14 7,17 -2,67 Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Sukamara terlihat juga dari perkembangan PDRB selama 2014-2020. Selama 2014- 2020 PDRB Kabupaten Sukamara menunjukkan tren yang terus meningkat, khususnya PDRB ADHB. Selama periode tersebut jarak antara PDRB ADHB dengan ADHK semakin melebar. Tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sukamara mengalami percepatan dibandingkan tahun 2019. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara berada pada angka 1,98 persen. II - 34 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.14. Perkembangan PDRB Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 ADHB dan ADHK (Juta Rp) Sumber: BPS Kabupaten Sukamara Tahun 2021. Laju inflasi Kabupaten Sukamara menggunakan proxy hasil survei inflasi Kota Sampit yang merupakan daerah terdekat, mengingat BPS baru melaksanakan kajian di dua kota di Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Selama periode 2011-2018 inflasi tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,90 persen dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,46 persen. Tahun 2017 inflasi kembali naik menjadi 3,29 persen dan akhirnya di tahun 2018 inflasi naik tajam menjadi 6,02 persen. Gambar 2.15. Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Sukamara Periode 2016-2020 dengan Menggunakan Proxy Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020. II - 35 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi Kabupaten Sukamara setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi di tahun 2018 adalah kelompok transpor, komunkasi, dan jasa keuangan sedangkan yang menyumbang relatif kecil adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Fluktuasi laju inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian regional, nasional, dan global. Bila inflasi di Kabupaten Sukamara dihitung dengan menggunakan pendekatan PDB (PDRB) deflator, maka akan diperoleh informasi secara sektoral. Berdasarkan pendekatan ini inflasi tahun 2018 adalah sebesar 1,99 persen sedangkan tahun 2019 adalah sebesar 2,01 persen. Tahun 2020 inflasi naik menjadi 3.40 persen. Penyumbang inflasi terbesar secara sectoral adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pendekatan PDRB deflator ini menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa sementara Indeks Harga Konsumen yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. PDRB deflator juga dipergunakan sebagai proxy dalam hal informasi Indeks Harga Konsumen belum tersedia. Tabel 2.16. Inflasi Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2020 dengan Pendekatan PDRB Deflator Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,00 0,73 3,26 4,21 -1,32 0,67 8,31 Pertambangan dan Penggalian 5,06 4,98 6,13 2,52 2,24 3,06 0,60 Industri Pengolahan 5,36 3,44 5,58 5,34 -1,81 -0,53 2,21 Pengadaan Listrik dan Gas 5,73 21,97 5,02 8,76 5,95 4,35 0,97 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,59 8,75 4,33 5,44 4,10 5,70 1,61 II - 36 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Konstruksi 4,59 6,39 5,48 6,11 7,56 3,16 1,50 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,87 7,78 5,83 6,12 6,13 4,25 0,10 Transportasi dan Pergudangan 9,20 7,20 6,45 5,95 6,17 4,75 1,46 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,73 6,46 6,52 6,53 4,84 5,21 1,51 Informasi dan Komunikasi 4,54 4,56 2,34 3,84 5,28 3,54 1,76 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,52 3,87 3,32 4,02 4,18 1,84 1,39 Real Estate 4,77 8,19 9,17 7,72 8,47 3,16 1,27 Jasa Perusahaan 6,06 5,70 4,21 4,15 5,06 2,94 0,93 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,36 3,60 3,21 4,48 6,07 4,77 1,03 Jasa Pendidikan 4,23 8,82 5,76 5,52 5,55 5,20 0,85 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,82 6,55 5,07 5,51 6,13 5,83 1,79 Jasa lainnya 5,32 8,52 4,15 4,96 5,54 4,83 1,83 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,73 3,88 4,70 5,11 1,99 2,01 3,40 Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, Tahun 2021, diolah. Struktur perekonomian dapat di lihat dari distribusi masing- masing sektor yang didasarkan pada nilai nominal atas dasar harga berlaku. Dari nilai distribusi tersebut bisa diketahui besarnya kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Sukamara. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah. Struktur perekonomian Kabupaten Sukamara pada Tahun 2019, bila di lihat dari kontribusinya pada PDRB (atas dasar harga berlaku), didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,38 persen. Sektor Industri dan Pengolahan sebesar 21,79 persen; Sektor Perdagangan sekitar 14,59 persen. Ini menunjukkan struktur perekonomian Kabupaten Sukamara masih mengarah kepada sektor primer dan sekunder yaitu sektor pertanian, pengolahan dan perdagangan. Selama 2015-2019 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren yang terus menurun dari 33,03 persen di tahun 2015 menjadi 30,38 persen di tahun 2019. Di sisi lain kontribusi sektor perdagangan menunjukkan tren yang II - 37 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 menaik sedangkan sektor industri manufaktur selaman 2015- 2019 cenderung konstan atau tetap. Beberapa sektor selama 2015-2019 memiliki kontribusi yang kecil yaitu di bawah 1 persen yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor jasa perusahaan, serta sektor jasa lainnya. Tabel 2.17. Distribusi Persentase PDRB di Kabupaten Sukamara menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2020 Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020**)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 33.03 32.28 31.73 30.67 30.39 32,06 B Pertambangan dan Penggalian 0.97 0.97 0.93 0.92 0.91 0,83 C Industri Pengolahan 22.60 22.90 23.26 22.37 21.79 21,81 D Pengadaan Listrik dan Gas 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0,04 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0,01 F Konstruksi 9.14 9.13 9.17 9.49 9.66 8,84 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.09 13.32 13.55 14.36 14.59 14,14 H Transportasi dan Pergudangan 2.39 2.45 2.50 2.62 2.68 2,67 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.13 1.15 1.16 1.21 1.25 1,17 J Informasi dan Komunikasi 1.25 1.24 1.21 1.24 1.26 1,29 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.90 1.90 1.85 1.86 1.82 1,82 L Real Estate 1.29 1.37 1.41 1.51 1.51 1,45 M,N Jasa Perusahaan 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0,04 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6.11 6.07 6.04 6.33 6.50 6,30 P Jasa Pendidikan 4.59 4.67 4.63 4.80 4.95 4,95 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.75 1.79 1.80 1.86 1.91 1,89 R,S,T,U Jasa lainnya 0.70 0.68 0.67 0.69 0.70 0,69 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, 2021. Indikator lain yang berkaitan dengan PDRB adalah PDRB perkapita. PDRB per kapita Kabupaten Sukamara atas dasar harga berlaku pada Tahun 2019 mencapai Rp65,18 juta atau meningkat II - 38 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4,02 persen dibanding Tahun 2018 yang besarnya Rp62,66 juta dan di tahun 2020 PDRB perkapita naik lagi menjadi Rp66,27 juta atau naik hanya 1,67 persen dibanding tahun 2019. PDRB perkapita adalah PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun yang menggambarkan pendapatan perkapita per orang selama satu tahun. Gambar 2.16. PDRB Per Kapita Kabupaten Sukamara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2020 (Rp Juta) Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, 2021, diolah. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Gini ratio Kabupaten Sukamara pada periode 2013-2016 menunjukkan tren yang menurun, namun pada periode 2016-2018 memiliki tren yang meningkat. Pada periode 2018-2020 nilai Gini Ratio Kembali menunjukkan tren yang menurun hingga mencapai 0,300 di tahun

2020.Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Sukamara mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi distribusi pendapatan. 36.86 39.90 42.59 45.71 49.25 52.15 55.74 59.89 62.47 65.18 66.27 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 II - 39 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.17. Gini Ratio Kabupaten Sukamara Periode 2010-2020 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021. Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah, kondisi Gini ratio Kabupaten Sukamara relative rendah. Sukamara masuk peringkat ke-7 terendah pada tahun 2020. Gini Ratio Kabupaten Sukamara masih jauh lebih rendah dibandingkan Gini ratio Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel 2.18 Perbandingan Gini Ratio se Kalimantan Tengah, 2010-2020 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kalimantan Tengah 0,311 0,334 0,329 0,345 0,352 0,326 0,330 0,343 0,342 0,336 0,329 Kotawaringin Barat 0,279 0,347 0,284 0,355 0,365 0,309 0,309 0,309 0,306 0,308 0,333 Kotawaringin Timur 0,280 0,270 0,337 0,296 0,339 0,280 0,323 0,349 0,335 0,299 0,323 Kapuas 0,331 0,349 0,315 0,318 0,307 0,302 0,327 0,310 0,328 0,344 0,316 Barito Selatan 0,292 0,440 0,292 0,297 0,314 0,292 0,305 0,326 0,322 0,297 0,313 Barito Utara 0,274 0,266 0,255 0,288 0,333 0,340 0,314 0,317 0,314 0,309 0,337 Sukamara 0,272 0,358 0,314 0,353 0,336 0,318 0,276 0,337 0,357 0,330 0,300 Lamandau 0,275 0,329 0,301 0,288 0,325 0,327 0,347 0,314 0,303 0,280 0,296 Seruyan 0,302 0,290 0,263 0,297 0,300 0,292 0,314 0,288 0,280 0,289 0,260 Katingan 0,350 0,314 0,315 0,365 0,311 0,257 0,253 0,266 0,301 0,274 0,252 Pulang Pisau 0,299 0,310 0,269 0,268 0,252 0,365 0,340 0,295 0,266 0,357 0,302 Gunung Mas 0,293 0,225 0,275 0,251 0,260 0,242 0,270 0,296 0,309 0,302 0,279 Barito Timur 0,309 0,249 0,315 0,284 0,323 0,382 0,327 0,307 0,317 0,339 0,333 0.272 0.358 0.314 0.353 0.336 0.318 0.276 0.337 0.357 0.330 0.300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 INDEKS GINI II - 40 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Murung Raya 0,276 0,271 0,280 0,318 0,333 0,297 0,328 0,303 0,320 0,309 0,280 Palangka Raya 0,331 0,321 0,331 0,362 0,365 0,338 0,330 0,379 0,366 0,357 0,340 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021. Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Dilihat dari indikator kemiskinan, tingkat kemiskinan Kabupaten Sukamara pada Tahun 2010 tercatat 6,63 persen dan tahun 2019 turun cukup tajam hanya sebesar 3,16 persen. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukamara tahun 2019 ini lebih rendah dibandingkan di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 4,98 persen. Kabupaten Sukamara menduduki peringkat kedua dalam hal tingkat kemiskinan terendah di seluruh daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Gambar 2.18 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2020 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021. II - 41 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Selama periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020, IPM Kabupaten Sukamara menunjukkan peningkatan, yakni dari 62,41 pada Tahun 2010 meningkat menjadi 68,03 pada Tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukamara telah berupaya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Bila dibandingkan dengan IPM provinsi Kalimantan Tengah yang besarnya 71,05 IPM Sukamara tahun 2020 masih cukup jauh. IPM Sukamara masih peringkat ke 3 terendah bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah. Gambar 2.19. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2020 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021. IPM terbentuk dari 4 indikator, yaitu umur harapan hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), serta pengeluaran perkapita. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sukamara yang merupakan salah satu komponen IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. UHH pada II - 42 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tahun 2010 tercatat 70,82 tahun dan tahun 2020 meningkat menjadi 71,53. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Untuk rata-rata lama sekolah pada Tahun 2010 adalah 6,62 tahun dan pada tahun 2020 naik menjadi menjadi 8,01. Untuk harapan lama sekolah pada tahun 2010 sebesar 10,56 dan tahun 2020 naik menjadi 12,12. Dalam hal indikator pengeluaran perkapita per tahun, tahun 2010 sebesar Rp 7.293.000 dan meningkat menjadi Rp 8.674.000 di tahun 2020. Peningkatan ini juga menggambarkan kenakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukamara. Tabel 2.19. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sukamara 2010-2020 Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 UHH Tahun 70.82 70.92 71.02 71.1 71.19 71.24 71.32 71.41 71.45 71.49 71,53 RLS Tahun 6.62 6.67 7.04 7.21 7.3 7.81 7.82 7.83 7.84 7.91 8,01 HLS Tahun 10.56 10.59 10.69 10.79 11.09 11.55 11.97 11.98 12.1 12.11 12,12 Pengeluaran Perkapita ribuan/ orang/ tahun 7293 7498 7522 7545 7568 7709 7792 8177 8482 8738 8674 Sumber: BPS Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021. Data tentang Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Sukamara menunjukkan bahwa selama 2011-2020 cenderung konstan. APM adalah anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikanya, misal APM SD/MI berati anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Pada tahun 2011 APM SD sebesar 96,83 yang berarti dari penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI sebanyak 96,83 %. APM pada tahun 2019 adalah sebesar 94,91. APM SD/MI di tahun 2019 ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 93,53. II - 43 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 APM untuk jenjang SMP/MTs terlhat lebih rendah dibandingkan dengan APM SD/MI selama periode 2011-2019 namun memiliki tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2011 APM SMP/MTs sebesar 67,07 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 73,45. Usia SMP/MTs adalah penduduk usia 13-15 tahun. Dari sisi APK, nilai untuk APK baik SD/MI maupun SMP/MTs terlihat lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena APK menghitung semua penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat umur, sehingga nilai APK dimungkinkan lebih dari 100. APK untu SD/MI pada tahun 2011 sebesar 100,42 yag berarti ada 18,24 persen penduduk yang berusia selain 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Tahun 2020 APK untuk SD/MI adalah 102,65. Sementara itu APK untuk SMP/MTs pada tahun 2011 adalah 86,33 dan pada tahun 2020 naik cukup tajam menjadi 92,76. Gambar 2.20. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukamara Tahun 2011-2020 II - 44 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2011-2021. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada SD/MI/Paket A juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. APS SD/MI/Paket A pada Tahun 2018 sebesar 97,71, naik menjadi 99,59 pada Tahun
2020.APS SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2018 sebesar 87,10, naik menjadi 87,67 persen pada Tahun 2020. Aspek kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan +/- Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Ratio (IMR) pada tahun 2018 sebanyak 12 namun pada tahun 2019 turun drastis menjadi 2. Untuk Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2018 mencapai 0,09 kasus sementara pada Tahun 2019 AKI turun menjadi 0 kasus. Capaian indikator sosial hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut. Tabel 2.20. Capaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020
1.Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar Cakupan potensi masyarakat yang menerima bantuan sosial (jiwa) 10.586 11.549 10.586 11.549 Penyaluran BPNT-Sembako - 1.321 - - Penyaluran BST PUSAT - 2.644 - - II - 45 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020 Penyaluran BST PROV - 3.552 - - Penyaluran Bantuan Beras - 846 - - Penyaluran Paket Sembako - 1.742 - - Jumlah pasangan pengantin yang mengikuti Sidang Isbat/Nikah Massal - - - -
2.Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan (%) - 94,31 - 94,31 Jumlah Penyandang Penyakit Kejiwaan yang memperoleh layanan (orang) - 2 - - Jumlah LANSIA yang mendapatkan pelayanan (Orang) - 40 - - Persentase LANSIA yang mendapatkan pelayanan (%) - 23,39 - -
3.Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang disabilitas Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan dan penanganan (%) 100 100 100 100
4.Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat Jumlah PKH (KPM) - 961 - - Persentase masyarakat penerima BPJS- (KIS) (%) - - - -
5.Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) 100 100 100 100
6.Terlaksananya Antisipasi dan Bantuan Sosial Terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial Kampung siaga bencana (keg.) - 1 - - Kegiatan pelatihan Tagana (Keg.) - 1 - - Jumlah kejadian bencana (kej.) - 8 - - Jumlah korban penerima bantuan (KK) - 7 - - Sumber: LPPD Kabupaten Sukamara Tahun 2020. 2.2.3. Seni Budaya dan Pariwisata Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan keragaman budaya mengingat Kabupaten Sukamara mempunyai karakter multikultur, multi etnis, dan sangat heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa kegiatan seni budaya yang telah terselenggara di Kabupaten Sukamara antara lain II - 46 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Marawis dan Qassidah Tingkat Kabupaten Sukamara. Jumlah kelompok seni budaya di Kabupaten Sukamara pada tahun 2018 mencapai 20 dan pada tahun 2019 naik menjadi 25 kelompok. Seni budaya yang masih dilestarikan di Kabupaten Sukamara Tahun dapat disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.21 Seni Budaya yang masih dilestarikan di Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Budaya/Adat/ Cultures/Traditions

(1)(2) Kehamilan Mandi Bunting Kelahiran Meayun Anak Perkawinan Pantun, Seloka, Begondang Beladiri Pencak Silat Tarian Barongsai, Tari Pesisir/Japen Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018. Di bidang pariwisata, pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Data statistik angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Sukamara menunjukkan peningkatan. Dengan segala potensi yang ada, baik potensi alam yang menjadi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), sehingga berpengaruh pada angka kunjungan. Permasalahan urusan Pariwisata: 1) Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang; 2) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang; 3) Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal; 4) Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal; 5) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah. II - 47 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1. Pendidikan Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Pencapaian bidang pendidikan Kabupaten Sukamara salah satunya ditunjukkan dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik. Angka kelulusan siswa tingkat SD di Kabupaten Sukamara 100 persen dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017. Persentase kelulusan siswa tingkat SMP menurun dari 99,68 persen pada Tahun 2012, menjadi 99,53 persen pada Tahun 2017. Gambar 2.21. Angka Kelulusan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018. Sampai dengan Tahun 2021, Kabupaten Sukamara memiliki jumlah SD dan MI sebanyak 50, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 16 unit, SMA/MA sebanyak 5 unit, serta SMK sebanyak 3 unit. Untuk lembaga II - 48 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 pendidikan informal lainnya, Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan bantuan bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 41 unit. Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sukamara saat ini hanya mengandalkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan bantuan BOP melalui dana APBD, untuk menaikkan persentase angka partisipasi sekolah serta menurunkan angka putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan antara lain berkaitan dengan upaya peningkatan prasarana dan sarana pendidikan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan optimal. Tabel 2.22. Rasio Murid Terhadap Guru menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No Sekolah Ʃ Sekolah Ʃ Murid Ʃ Guru Rasio Murid terhadap Guru
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 TK/RA 749 1.821 159 14 2 SD/MI 52 6.380 622 13 3 SMP/MTs 20 2.754 309 11 4 SMA/MA 8 1.600 164 13 5 SMK 3 821 75 10 Sumber: BPS, Kabuaten Sukamara Dalam Angka Tahun 2021. Berdasarkan tinjauan kualifikasi guru, dari aspek pendidikan tertinggi yang ditamatkan, hampir semua guru memiliki pendidikan tertinggi minimal S1/D4, kecuali untuk PAUD yang hanya memiliki 45,5 persen guru berpendidikan S1/D4. Di sisi lain, dari aspek sertifikasi profesi, pada semua jenjang pendidikan guru yang sudah bersertifikasi profesi semuanya di bawah 50 persen. Hal ini tentu menjadi permasalahan bila dikaitkan dengan UU tentang guru dan dosen. II - 49 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.22. Kualifikasi Guru di Kabupaten Sukamara 2019/2020 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud, 2021. Dari sisi akreditasi sekolah, masih sedikit sekolah yang memiliki Akreditasi A di semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD, sekolah dengan akreditasi A baru mencapai 12 persen, bahkan masih lebih banyak sekolah yang belum terakreditasi, yang mencapai 14 persen. Pada jenjang SMP, 50 persen sekolah sudah memiliki akreditasi B dan 14 persen terakreditasi A sedangkan yang belum terakreditasi mencapai 7,1 persen. Untuk jenjang SMA, semua sekolah sudah terakreditasi dengan komposisi sebanyak 20 persen terakreditasi A, 60 persen terakreditasi B, dan 20 persen terakreditasi C. Untuk jenjang SMK, jumlah sekolah yang belum terakreditasi cukup besar yaitu 33,3 persen. Kewenangan kabupaten/kota dalam Pendidikan hanyalah untuk jenjang PAUD, SD/sederajat, serta SMP/sederajat sedangkan SMA/SMK/sederajat merupakan kewenangan provinsi. Dengan demikian upaya perbaikan mutu pendidikan perlu difokuskan hingga jenjang SMP/sederajat. II - 50 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.23. Jenjang Akreditasi Sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2019/2020 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud, 2021. Pada aspek penyebaran guru khususnya guru PNS, terlihat derajat ketimpangannya cukup tinggi pada jenjang SD dan SMP. Berdasarkan nilai indeks pemerataan, jenjang SD memiliki indeks 0,1 untuk guru kelas yang artinya derajat penyebaran guru dari sisi jumlah sudah merata, namun indeks untuk guru mapel menunjukan angka 0,39 yang artinya dari sisi kompetensi mata pelajaran belum merata. Kondisi SMP terlihat lebih buruk lagi karena baik dari aspek guru kelas maupun guru mapel, nilai indeksnya cukup tinggi. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tidak merata penyebaran guru. Dengan demikian dari aspek ini masih terdapat permasalahan dalam hal penyebaran guru, khususnya untuk jenjang SMP. II - 51 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.24. Indeks Penyebaran Guru Kabupaten Sukamara Tahun 2019/2020 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud, 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan pen di daerah kabupaten/kota. Koordinasi tersebut menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pengerapan Standar Pelayanan minimal adalah meliputi (1) penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
(2)penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. Untuk melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah, dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. II - 52 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menerapkan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/35/2021 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukamara sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan SPM. Namun begitu, Pelayanan Dasar yang termuat di dalam SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tetap dilaksanakan dan disampaikan kepada Gubernur yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Tabel 2.23. Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020

1.Tersedia, terjangkaunya, dan terjaminnya layanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang bermutu Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA (%) 47,85 84,47 47,85 84,47 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB / SPS / TPA / TK / RA) (%) 33,28 45,07 33,28 45,07 Guru TK/RA berkualifikasi S1/D.IV (%) 29,00 54,27 29,00 54,27 Guru TK/RA bersertifikasi (%) 5,20 9,15 5,20 9,15 Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/ RA) berkualifikasi S1/D.IV (%) 13,29 46,40 13,29 46,40 Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/ RA) bersertifikasi (%) 1,56 5,40 1,56 5,40 Rasio lembaga PAUD dibanding Penduduk usia PAUD (0-6 tahun) 1 : 87 1 : 73 1 : 87 1 : 73 Angka Melek Huruf Usia > 15 tahun (%) 95,78 97,64 95,78 97,64
2.Tersedia, terjangkaunya, dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang usia 7 -12 tahun (%) 99,80 91,96 99,80 91,96 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) 109,19 93,88 109,19 93,88 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) 90,83 86,64 90,83 86,64 Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang usia 13 - 15 tahun (%) 102,50 97,31 102,50 97,31 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) 93,90 81,90 93,90 81,90 Angka Partisipasi Murni 48,3 63,15 48,35 63,15 II - 53 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020 (APM) SMP/MTs (%) Rasio sekolah dibandingkan Jumlah penduduk Usia (7- 12 tahun) 1 : 138 1 : 139 1 : 138 1 : 139 Rasio sekolah dibandingkan Jumlah penduduk Usia (13- 15 tahun) 1 : 144 1 : 141 1 : 144 1 : 141 Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI (%) 0,12 0,13 0,12 0,13 Angka Kelulusan SD/MI (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 Angka Melanjutkan SD/MI (%) 94,69 89,13 94,69 89,13 Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) 0,12 0,13 0,12 0,13 Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 Angka melanjutkan SMP/MTs (%) 94,69 89,13 94,69 89,13 Guru SD/MI berkualifikasi S1/D.IV 90,01 93,81 90,01 93,81 Guru SD/MI bersertifikasi (%) 18,77 30,78 18,77 30,78 Rasio guru dibandingkan Murid SD/MI 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 11 Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D.IV 96,87 93,21 96,87 93,21 Guru SMP/MTs bersertifikasi (%) 12,90 22,01 12,90 22,01 Rasio guru dibandingkan Murid SMP/MTs 1 : 8 1 : 8 1 : 8 1 : 8 Sumber: LPPD Kabupaten Sukamara 2020. Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk tahun 2020 adalah 83,90%, hal ini berdasarkan data Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan sebanyak 422 orang dibagi dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten yaitu 503 orang. Data tersebut merupakan Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten adalah total jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan ditambah dengan Jumlah Anak II - 54 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Usia 7-18 Tahun yang sedang belajar di Satuan Pendidikan Formal. Berikut adalah table Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk Tahun 2020. Tabel 2.24. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk Tahun 2020 No. Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Satuan 1 Pendidikan Kesetaraan Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) 1 unit Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 422 orang siswa Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan 422 orang siswa Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) 151 orang guru Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) 172 orang guru Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 164 orang guru Sumber : LPPD Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Tabel 2.25. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan 2020 No. Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 1 Angka Melek Huruf Usia > 15 tahun (%) 98,15 97,70 98,15 97,70 95,78 97,64 95,78 97,64 Sumber : LPPD Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat PKBM adalah II - 55 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan Non Formal. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara. Di Kabupaten Sukamara sampai dengan Tahun 2020 terdapat 4 (empat) PKBM yaitu PKBM Bahaum Janga, PKBM Karya Baru, PKBM Teratai, dan PKBM Berlian Mandiri 2. Tabel 2.26 Data Jumlah Murid dan Jumlah Tenaga Pendidik yang terdapat dalam PKBM di Kabupaten Sukamara tahun 2020 dan 2021 No. Nama Sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru 2020 2021 2020 2021
1.PKBM Bahaum Janga 109 104 4 8
2.PKBM Karya Baru 195 77 22 19
3.PKBM Teratai 0 0 0 0
4.PKBM Berlian Mandiri 2 31 31 2 2 Sumber data Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara Strategi dan Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pencapaian target SPM Pendidikan Kesetaraan yaitu :
1.Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
2.Peningkatan peran dan fungsi lembaga pendidikan informal,
3.Publikasi Pendidikan non formal,
4.Meningkatkan Angka Melek Huruf dengan meningkatkan kualitas dan akses pembelajaran keaksaraan fungsional dasar bekerjasama dengan satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan formal. 2.3.2. Kesehatan Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukamara dari tahun ke tahun telah menunjukkan pencapaian II - 56 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 yang positif. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tabel 2.27 Capaian Indikator SPM Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No Indikator SPM Standar SPM (%) Hasil Capaian 2020 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 100 86 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 78 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 91 4 Pelayanan kesehatan balita 100 67 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100 45 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100 37 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 83 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 48 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 100 58 10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 90 11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100 60 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 100 32 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara. Selain penyelenggaraan kinerja yang harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal, beberapa indikator dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain: Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian (mortalitas), Morbiditas, Status Gizi Masyarakat, dan lain-lain. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi. Kemampuan untuk mendapatkan II - 57 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan berpenghasilan yang memadai akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Umur Harapan Hidup (UHH) saat ini diperoleh melalui survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Umur harapan hidup yang terhitung untuk Kabupaten Sukamara dari tahun 2010-2019 mengalami perubahan yang signifikan. Gambar 2.25. Umur Harapan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021 Gambar di atas memperlihatkan keadaan yang terus mengalami perubahan yang konsisten terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) sampai tahun 2020 yang nilai UHH Kabupaten Sukamara lebih tinggi dibandingkan provinsi Kalimantan Tengah sepanjang 2016-2020. Perubahan UHH tersebut menunjukkan terjadinya perbaikan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukamara, selain itu peningkatan ini 69.57 69.59 69.64 69.69 69.74 71.32 71.41 71.45 71.49 71.53 68.5 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 2016 2017 2018 2019 2020 Kalteng Sukamara II - 58 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 juga menunjukkan bahwa penduduk usia lanjut semakin banyak. Untuk itu, pemerintah harus lebih waspada untuk mengantisipasi perawatan dan pengobatan penduduk usia lanjut. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena indikator ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar, yang berperan terhadap mutu pelayanan kebidanan. Angka kematian bayi dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat karena kelompok ini rentan terhadap masalah kesehatan terutama terhadap paparan lingkungan sekitar. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan kesehatannya. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal (berumur kurang dari 1 tahun) dalam wilayah dan kurun waktu tertentu setiap 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Gambar 2.26. Grafik Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2019 Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, 2020. Tren jumlah kematian bayi di Kabupaten Sukamara tahun II - 59 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2012-2019 terlihat pada gambar di atas. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Sukamara meningkat sebanyak 13 bayi dengan 1.277 kelahiran hidup artinya AKB Kabupaten Sukamara turun dari 10 per 1.000 KH pada tahun 2017 dari sebelumnya 22 per 1.000 KH pada tahun 2016. Tahun 2018 AKB sedikit mengaami kenaikan menjadi 12, namun di tahun 2019 turun drastis menjadi hanya 2. Menurut WHO, Angka Kematian Bayi (AKB) di dunia saat ini adalah sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB di Sout East Asia Region (SEAR) adalah sebesar 39 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya salah satu indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan di Kabupaten Sukamara adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, nifas, disuatu wilayah pada setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikan indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Di Kabupaten Sukamara pada tahun 2017 terjadi 4 kasus Kematian Ibu dan jika dihitung maka Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini sebesar 313 per 100.000 Kelahiran Hidup. II - 60 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.27. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sukamara Tahun 2012 - 2019 Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, 2020. Tahun 2017 di Kabupaten Sukamara merupakan tahun dengan kasus AKI tertinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara secara konsisten selalu berusaha menekan angka kematian bayi, balita dan ibu melalui program penyuluhan ibu hamil, kelas ibu hamil, pelatihan bidan dan kader kesehatan serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan terhadap manajemen ibu dan balita yang mengalami masalah kesehatan. Pemanfaatan dana BOK dan JAMPERSAL diharapkan dapat membantu penurunan Angka Kematian Ibu di Sukamara. Upaya ini membuahkan hasil dengan nilai AKI 0,09 d tahun 2018 dan 0 kasus di tahun 2019. Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor yang terkait. Masalah gizi merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan generasi II - 61 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 penerus bangsa. Khusus pada balita pemantauan status gizinya dapat dilakukan melalui Program POSYANDU yang melibatkan peran serta masyarakat di daerah. Kekurangan gizi pada usia balita dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan dan bahkan dapat meningkatkan resiko terjadinya kematian. Pada tahun 2017 jumlah balita yang ditimbang di Sukamara ada 3.545 orang dari seluruh balita yang menjadi sasaran kegiatan. Dari jumlah 3.545 orang balita yang ditimbang tersebut, pada tahun 2017 terdapat 1 balita dengan kasus gizi buruk yaitu terdapat di Kecamatan Sukamara dan telah mendapatkan perawatan oleh tim medis Puskesmas di daerahnya. Tahun 2018, terdapat 0 kasus balita gizi buruk, namun di tahun 2019 terdapat 3 persen kasus balita gizi buruk. Gizi buruk ini membawa dampak pada permasalahan stunting. Angka stunting Kabupaten Sukamara tahun 2020 cukup tinggi yaitu 13,08 persen (sumber data: EPPBGM Kab. Sukamara), sementara secara nasional ada diangka 23 persen. Stunting adalah dimana anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, sehingga berakhir pada kondisi kecebolan. Hal tersebut dinilai dapat menghilangkan generasi. Untuk mengtasai hal tersebut ada 11 dinas yang terlibat dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Sukamara, diataranya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, PUPR-Perkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan dapat menjadi jaminan semakin membaiknya taraf kesehatan masyarakat. Prasarana dan sarana kesehatan terus ditingkatkan terutama rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, apotek, dan posyandu. Berdasarkan data Tahun 2017, kapasitas tempat II - 62 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 tidur di RSUD Kabupaten Sukamara sebanyak 78 tempat tidur. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas, yang sampai Tahun 2017 mencapai 5 unit Puskesmas Kecamatan dan 27 unit Puskesmas Pembantu. Hingga Tahun 2017. Dalam melayani warga tidak mampu, sampai Tahun 2017 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di Kabupaten Sukamara melalui BPJS sebanyak 16.503 jiwa. Terkait dengan penanggulangan penyakit menular, cakupan layanan pasien HIV/AIDS telah ditingkatkan dimana pasien yang masuk perawatan HIV sebesar 2 orang pada Tahun 2017 dan pada tahun 2019 tidak ada kasus HIV. Cakupan penanganan kasus diare tahun 2017 404 kasus dan menurun di tahun 2019 menjadi 398 kasus, sedangkan TBC di tahun 2017 sebanyak 95 kasus dan menngkat menjadi 111 kasus di tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Sukamara telah meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sebagai penggerak pelayanan kesehatan, pada Tahun 2018-2019 jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sukamara telah mencapai 388 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, dan bidan. Meningkatnya kemajuan teknologi dan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan dapat menjadi jaminan semakin membaiknya taraf kesehatan masyarakat. Kabupaten Sukamara memiliki rumah sakit daerah, puskesmas di lima kecamatan, pustu di masing- masing desa dan poskesdes sebagai tambahan. Pada Tahun 2019, di Kabupaten Sukamara terdapat 1 rumah sakit dan 5 unit puskesmas serta 44 Posyandu. Sementara itu, jumlah tenaga medis di Kabupaten Sukamara pada tahun 2018-2019 sebanyak 5 dokter spesialis, 16 dokter umum, 2 dokter gigi, 86 bidan, 40 tenaga farmasi dan 146 perawat. II - 63 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.28. Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020 (Orang) No Tenaga Kesehatan 2018/2019 1 Tenaga Medis - Dokter Spesialis 5 - Dokter Umum 26 - Dokter Gigi 2 2 Tenaga Psikologi Klinis --- 3 Tenaga Keperawatan 202 4 Tenaga Kebidanan 139 5 Tenaga Kefarmasian 41 6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 24 7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 12 8 Tenaga Gizi 18 9 Tenaga Keterapian Fisik 5 10 Tenaga Keteknisian Medis 36 11 Tenaga Teknik Biomedika 3 12 Tenaga Kesehatan Tradisional --- 13 Tenaga Kesehatan Lain --- JUMLAH 388 Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, 2021. Jika dilihat dari Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk maka sesuai dengan indikator yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan tenaga kesehatan Tahun 2011-2025 maka kondisi saat ini Kabupaten Sukamara dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.29. Rasio Tenaga Kesehatan Tahun s/d Awal 2018 No Jenis Tenaga Target Rasio (per 100.000 Penduduk) Realisasi s/d. Awal 2018 1 Dokter Spesialis 10 8 2 Dokter Umum 40 32 3 Dokter Gigi 12 3 4 Perawat 158 219 5 Bidan 100 161 6 Perawat Gigi 15 18 7 Apoteker 9 22 8 Tenaga Kesehatan Masyarakat 13 35 II - 64 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Jenis Tenaga Target Rasio (per 100.000 Penduduk) Realisasi s/d. Awal 2018 9 Gizi 10 30 10 Sanitarian 15 18 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, 2018. Dari tabel di atas terlihat ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang masih kekurangan terutama dokter sedangkan tenaga yang lain secara umum sudah melebihi target tetapi penyebarannya masih belum merata. Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/3/2017 tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah, mulai 01 Januari 2018 RSUD Kabupaten Sukamara sudah melaksanakan pola pengelolaan keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), selain itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Nomor 503.9/001/DPMPTSP, Tanggal 18 September 2017 tentang Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit, mulai tanggal 18 September 2018 RSUD Sukamara naik kelas menjadi Rumah Sakit Kelas C, selanjutnya Izin Operasional Rumah Sakit juga berubah mengikuti perubahan kelas rumah sakit yaitu Izin Operasional Kelas C. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta penyesuaian standar kelas RSUD yaitu Kelas C, maka harus dapat memenuhi: 1) Kebutuhan SDM terutama Dokter Spesialis dengan disertai pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah dinas, kendaraan operasional dan insentif yang sesuai. 2) Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. 3) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana antara lain II - 65 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 penyesuaian bangunan kesehatan dengan standar bangunan rumah sakit sesuai peraturan. 4) Pemenuhan fasilitas peralatan kesehatan yang sesuai standar baik kualitas dan kuantitasnya. Tabel 2.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target SPM Target IKK Target Indikator lainnya Realisasi Capaian Tahun ke- 2013 2014 2015 2016 2017 1 Bed Occupancy Rate (BOR) 60-80% 42,70 43,78 48,53 40,36 38,36 2 Average Length Of Stay (ALOS) 6-9 Hari 2,77 3,21 2,81 2,60 2,40 3 Bed Turn Over (BTO) 40-50 Kali 44,00 38,25 47,77 40,47 41,72 4 Turn Over Interval (TOI) 1-3 Hari 4,75 5,37 3,93 5,39 5,47 5 Net Death Rate (NDR) 25/1000 5,29 3,45 6,23 2,91 3,74 6 Gross Death Rate (GDR) 45/1000 18,50 12,33 20,14 17,81 14,66 7 Persentase Pasien Rawat Inap - 3,90 3,85 4,57 4,78 5,44 8 Pasien Keluar Hidup - 1.857 2.002 2.481 2.703 3.207 9 Pasien mati ≤ 48 jam - 25 18 35 41 35 10 Pasien mati ≥ 48 jam - 10 7 16 8 12 11 Total Pasien mati - 35 25 51 49 47 12 Pasien keluar (H +M) - 1.892 2.027 2.532 2.752 3.254 13 Lama dirawat - 5.240 6.512 7.124 7.150 7.785 14 Hari Perawatan - 6.702 8.470 9.388 10.046 10.920 15 Jumlah TT - 43 53 53 68 78 Sumber: RSUD Kabupaten Sukamara, 2018. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari ketersediaan Tempat Tidur pada RSUD Sukamara saat ini hanya memiliki 78 Tempat Tidur (TT) sesuai dengan kelasnya dan rasio ketersediaan Tempat Tidur Per 1.000 penduduk sudah sesuai yaitu 1 TT/1.000 Jiwa. Jika di lihat dari beberapa indikator pembangunan kesehatan, maka ada beberapa tujuan yang menjadi dasar/target yang akan dicapai di Kabupaten Sukamara antara lain: Tujuan II - 66 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Program Indonesia Sehat, Universal Health Coverage (UHC) dan gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). SDGs merupakan kesepakatan Pembangunan Global yang secara resmi menggantikan MDGs serta dilaksanakan pada Tahun 2015 Hingga 2030. Khusus Bidang Kesehatan sebelumnya pada MDGs terdapat 4 Goals, 8 Target dan 31 Indikator sedangkan SDGs targetnya bertambah menjadi 19 indikator. Adapun keempat Goal tersebut antara lain:
1.Goals 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (gizi masyarakat).
2.Goals 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia (Sistem Kesehatan Nasional).
3.Goals 5: Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (Akses Kesehatan Reproduksi dan KB).
4.Goals 6: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (Sanitasi dan Air Bersih). Khusus program Indonesia Sehat dimana diharapkan keadaan masyarakat di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai: “Indonesia Sehat 2025”. Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, II - 67 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Adapun indikator dampak yang diharapkan dari Program Indonesia Sehat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025 khususnya di Kabupaten Sukamara serta menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.31. Pencapaian Indikator Indonesia Sehat di Kabupaten Sukamara No Indikator Satuan Target Tahun 2025 Realisasi 1 Usia Harapan Hidup Tahun 73.7 71,53 2 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH < 15,5 9,57 3 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH < 74 0,74 4 Prevalensi Gizi Kurang % 9,5 0 Sumber: LKIP 2020 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, 2021. Untuk Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Sukamara sudah mulai melaksanakan sistem jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui Kartu Indonesia Sehat. Pada tahun 2019 sebanyak 46,96 persen masyarakat Kabupaten Sukamara mempunyai Jaminan Kesehatan. Pada Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Kabupaten Sukamara berkomitmen melaksanakan program tersebut. Adapun tujuan dilaksanakannya Germas ini adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada terjaganya kesehatan, peningkatan produktifitas, kebersihan lingkungan dan berkurangnya pembiayaan untuk berobat. Capaian kinerja urusan kesehatan secara lengkap hingga tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini. II - 68 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.32. Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020
1.Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Jumlah pustu/poskesdes yang dilakukan perbaikan/ rehabilitasi 7 8 9 10 Jumlah pustu yang dibangun 1 0 1 0 Persentase produk alkes dan PKRT yang memenuhi syarat (pengujian sampel) 72,39 85 72,39 85 Persentase puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana memadai 100 80 100 80 Persentase pustu dan poskesdes dengan kondisi sarana dan prasarana memadai 82,14 80 82,14 80
2.Pelayanan kesehatan penduduk miskin Persentase penduduk yang tercover jaminan kesehatan BPJS kesehatan 100 96,13 100 96,13
3.Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan melalui jaminan kesehatan nasional Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi 100 100 100 100
4.Manajemen pelayanan kesehatan Jumlah puskesmas yang melaksanakan lokakarya mini secara rutin 4 5 4 5
5.Sumber daya manusia kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek 100 95 100 95 Rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk 137 208,29 137 208,29 Rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk 244 286,21 244 286,21 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk 0,28 38,96 0,28 38,96 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 3 2,99 3 2,99
6.Standarisasi pelayanan kesehatan Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 100 100 100 100
7.Obat dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat esensial dan vaksin di puskesmas 95 89 95 89 Puskesmas yang menerapkan aplikasi e-logistik (Unit) 5 5 5 5 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 100 80 100 80
8.Pengawasan obat dan makanan Jumlah desa aman OMKABA (obat, makanan, kosmetika, dan bahan berbahaya) 0 0 0 0
9.Kefarmasian dan alkes Persentase penggunaan obat generik 98 98 98 98 Persentase penggunaan obat rasional 31,33 50 31,33 50
10.Pengembangan lingkungan sehat Persentase desa melaksanakan STBM 84 83,90 84 83,90 Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan (%) 56 64,80 56 64,80 Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM) meemenuhi 62,82 44 62,82 44 II - 69 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020 syarat higiene sanitasi (%) Persentase jumlah desa ODF 46 46,88 46 46,88
11.Program perbaikan gizi masyarakat Cakupan gizi buruk mendapatkan perawatan (%) - 0 - 0 Persentase balita pendek (stunting) - 4,24 - 4,24 Presentase anemia ibu hamil - 9,59 - 9,59 Presentase mendapattablet tambah darah remaja putri - 40,59 - 40,59
12.Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) 90,60 85,80 90,60 85,80 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 80,90 91,21 80,90 91,21 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan 91 85,40 91 85,40 Cakupan kunjungan bayi (%) 66,52 91,18 66,52 91,18 Cakupan pelayanan anak balita (%) 87,23 66,98 87,23 66,98
13.Upaya kesehatan masyarakat IKM 2 2,5 2 2,5 Persentase puskesmasyang melaksanakan SPM 60 20 46,40 20 Proporsi kasus penyakit tidak menular (PTM) di puskesmas (%) 8,63 29,72 8,63 29,72
14.Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan keluarga sehat 60% 80% 60% 80% Rasio posyandu per 100 balita 1:19.9 7 1:1 1:19.9 7 1:1 Proporsi rumah tangga ber PHBS 50 60 50 60 Persentase desa siaga aktif 9,38 12,50 9,38 12,50
15.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Angka kesakitan demam berdarah dengue (IR DBD) (%) 91 36 91 36 Case natification rate (CNR) TB Paru (%) 72,32 55,44 72,32 55,44 Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat (%) - 100 - 100 AFP Rate - 0 - 0 Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS (%) 26 2,50 26 2,50 Persentase ODHA yang mendapat akses ARV - 70 - 70 Cakupan imunisasi dasar lengkap (%) 91,40 87,40 91,40 87,40 Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 100 100 100 100 Persentase desa/kelurahan dengan posbindu 84,37 81,25 84,37 81,25 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa 100 100 100 100 2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan II - 70 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 sarana infrastruktur wilayah mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara. Fokus layanan urusan pekerjaan umum meliputi sistem tata air, jaringan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih dan air minum layak, akses sanitasi layak, perumahan layak huni, prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai, sarana dan prasarana pendukung pemerintahan serta pelayanan penyediaan energi. Pengembangan sistem tata air terbagi menjadi sistem drainase dan pengendali banjir yang difokuskan pada pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana drainase dan pengendalian banjir. Untuk sistem drainase antara lain dilakukan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sungai dan saluran. Untuk pengendali banjir dilakukan dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana pengendali banjir. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten sampai tahun 2017 seluas 5,342 Ha, dari luas irigasi yang ada 57,76 persen dalam kondisi baik, sedangkan sisanya 42,24 kondisinya rusak. Tahun 2018, luas irigasi dalam kondisi baik sedikit menurun menjadi 51,63 persen dan tahun 2019 kembali naik menjadi 56,4 persen. Irigasi Primer 84,068 km/m, Irigasi Sekunder 158.935 km/m sedangkan Irigasi Tersier 106.074 km/m. Panjang Drainase dalam kondisi mantap sampai dengan Tahun 2020 = 10.350,29 M2 dengan rincian Kondisi Baik = 8.280,24 M2, dan Rusak Ringan = 2.070,05 M2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perkim RI Nomor 14/PRT/M/2015 penanganan luas areal irigasi Kabupaten Sukamara 5.342 Ha untuk luasan areal irigasi sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2020 luas irigasi dalam kondisi baik 3.173 Ha sedangkan tahun 2019 = 2.923 Ha. II - 71 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Untuk menunjang lancarnya arus perdagangan dan perekonomian, sarana dan prasarana infrastruktur seperti kondisi jalan sangat penting. Sebagian besar kondisi jalan di Kabupaten Sukamara sudah baik dengan mayoritas jalan yang sudah diaspal sepanjang 301,2 km. Tabel 2.33. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km) di Kabupaten Sukamara 2012-2020 Tahun Jenis Permukaan Jalan / Km Jumlah di Aspal Kerikil Tanah Lainnya

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 2012 115,49 106,55 132,86 18,74 373,64 2013 120,49 104,55 133,86 18,74 377,29 2014 129,16 108,70 128,97 18,74 385,57 2015 117,19 86,92 280,19 28,60 512,90 2016 183,39 77,30 222,51 29,74 512,93 2017 165,06 67,69 336,50 12,28 581,53 2018 183,34 63,27 322,11 12,60 581,53 2019 190,59 68,84 311,09 11,00 581,53 2020 191,5 88,6 295,3 6,1 581,5 Sumber: BPS dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, 2018 dan 2021. Tabel 2.34. Panjang Jalan, Luas dan Status Jalan Tahun 2020 Uraian Jenis Satuan Jalan Jumlah Negara Provinsi Kabupaten A. Panjang Jalan (Km) 23,79 86,79 581,53 692,11 B. Luas Jalan (Km²) - - 4, 399 4, 399 Sumber: BPS Kabupaten Sukamara dalam Angka 2021. dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, 2018. Terkait penataan ruang, hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukamara:
1. a.Pusat kegiatan: PKL (Pusat Kegiatan Lokal) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. b.Jaringan Jalan yang termasuk ruas jalan pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer Provinsi KP1 adalah: II - 72 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Ruas Jalan Sukamara/batas Kalimantan Barat - Sukamara - Tempayung - Riam Durian Batas Kotawaringin Barat sepanjang ± 49 Km.
3. c.Jaringan Jalan yang termasuk ruas jalan pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer K3 adalah meliputi:
  1. 1.Ruas Jalan Sukamara - Lunci - Teruntum - Batas Kotawaringin Barat sepanjang ± 55 Km;
  2. 2.Ruas Jalan Lingkar Kota Sukamara ± 53,40 Km;
  3. 3.Ruas Jalan Kuala Jelai – Lunci sepanjang 63,20 Km;
  4. 4.Ruas Jalan Simpang Penopa/Semantun – Lupu – Balai Riam sepanjang 40,12 Km;
  5. 5.Ruas Jalan Lunci – Pulau Nibung sepanjang 38,07 Km. Produksi sampah Kabupaten Sukamara pada Tahun 2017 mencapai 75 m³ per tahun dengan tingkat pengangkutan baru mencapai 70 m³ per tahun, yang berarti masih ada 5 m³ sampah yang belum terangkut. Dalam menangani persoalan persampahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menyediakan tong sampah 350 unit, tempat sampah terpilah indoor 7 unit. Jumlah wilayah yang terlayani sistem persampahan 1 (satu) kecamatan, 2 (dua) kelurahan dan 20 (dua puluh) RT. Penyediaan air bersih terutama air minum layak disediakan secara mandiri oleh rumah tangga masing-masing. Hal ini disebabkan karena PDAM hanya dimiliki oleh sebagian masyarakat perkotaan di Kabupaten Sukamara. Tahun 2020, konsumsi air minum di Kabupaten Sukamara ada 338.110 m³ air yang disalurkan untuk 1.902 pelanggan PDAM. Berdasarkan cara memperolehnya, konsumen air minum dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni membeli dan tidak membeli. Dikategorikan membeli apabila rumah tangga menggunakan air minum dengan berlangganan PAM, membeli air kemasan, atau II - 73 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 pedagang air keliling. Sampai Tahun 2017 jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan PDAM sebayak 1.674 rumah tangga, sedangkan rumah tangga yang memperoleh air bersih dengan cara tidak membeli umumnya berasal dari air tanah, yakni sumur dan pompa. Hal ini dapat diartikan bahwa masih cukup banyak rumah tangga yang menggunakan air permukaan. Masyarakat rumah tangga memanfaatkan air minum layak yang berasal dari air permukaan ini sebanyak 1.986 SR, sehingga seluruh rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak baik dari PDAM maupun air permukaan berjumlah 3.223 SR atau baru mencapai 11,70% dari total rumah tangga di Kabupaten Sukamara. Pengaturan terkait rencana umum tata ruang wilayah sampai tahun 2032 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukamara 2012-2032. Perda ini merupakan arahan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Sukamara. Untuk pelayanan kepada masyarakat, RTRW ini masih perlu dijabarkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Untuk meningkatkan informasi penataan ruang Kabupaten Sukamara kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai media sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang bahkan sampai pada persil lahan yang mereka miliki.
4. a.Masih lemahnya kepastian hukum (insentif dan desinsentif) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
5. b.Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
6. c.Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah perbatasan;
7. d.Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya. II - 74 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Prasarana, sarana dan utilitas umum baik dalam kawasan perkantoran, ruang terbuka hijau, dan ruang publik kondisinya sebagian belum terpelihara dengan baik. Jumlah prasarana, sarana dan utilitas umum terdiri dari taman kota 5 persil, yaitu taman permata sukma, taman koramil, taman tirta indah, taman baca, taman sukma indah dan ruang publik sekitar perkantoran. Sarana dan prasarana pemerintah dibangun dalam bentuk gedung, gudang, aula, balai pertemuan dan sarana lainnya untuk mendukung roda pemerintahan dalam melayani masyarakat sesuai standar pelayanan minimal guna memberikan rasa nyaman, mudah dan lancar. Permasalahan urusan Pekerjaan Umum yang masih dihadapi adalah:
8. a.Jumlah kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih banyak dibanding laju pembangunan. Meskipun panjang jalan yang sudah dibangun yang menjadi kewenangan Kabupaten sudah 100%, yaitu sepanjang 581.525 KM berdasarkan Data Teknis Jalan Kabupaten Sukamara Tahun 2020 yang terverifikasi pada 12 Maret 2020, namun kondisi jalan yang dikategorikan mantap hanya sepanjang 181.730 KM (31,25%), sementara kondisi rusak masih sepanjang 399.795 KM (68,75%) dengan rincian 25.944 KM (4,46%) dengan kondisi rusak ringan dan 373.851 KM (64,29%) kondisi rusak berat;
9. b.Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan;
10. c.Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi, dalam kondisi baik sekitar 57,76 persen pada tahun 2020;
11. d.Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang; II - 75 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
12. e.Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang;
13. f.Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan menindak lanjuti indikator dan target bidang Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Sukamara pada bidang Pekerjaan Umum telah ditetapkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.35. Target Bidang Air Minum dan Sanitasi Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 Kabupaten Sukamara Sumber: Surat Sekretariat Daerah hal Penyampaian Exercise Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah, 2020. Capaian kinerja bidang pekerjaan umum tahun hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.36. Indikator Target (%) 2020 2021 2022 2023 2024 Rumah Layak Huni 56,2 60,80 65,58 70,37 75,15 Akses Sanitasi Layak 75,5 75,9 76,7 77,8 79,0 Akses Sanitasi Aman 4,20 4,20 4,20 5,60 7,00 Stop BABS 63 73 83 88 95 Akses Air Minum Layak 79,04 84,28 89,52 94,76 100 Akses Air Minum Jaringan Perpipaan 9,70 10,28 10,85 11,43 12,00 Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan 69,34 74,01 78,67 83,34 88,00 II - 76 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020
  1. 1.Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bertambahnya Jalan Tanah Menjadi Jalan Beraspal (KM) 4,25 1,43 4,25 1,43 Jalan Dalam Kondisi Baik 18,64% 32,77 % 18,64% 32,77 % Bertambahnya Jumlah Jembatan 0 0 0 0
  2. 2.Jaringan Irigasi 0 0 0 0 2.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Akses sanitasi layak merupakan dambaan seluruh rumah tangga tempat tinggal, oleh karena itu pemerintah telah berbuat banyak tentang pengelolaan air limbah. Hingga saat ini sebanyak 75,19% rumah tangga tempat tinggal telah terlayani akses sanitasi layak. Berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah berupaya meningkatkan mutu dan kualitasnya antara lain melalui program penyehatan lingkungan dengan harapan memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya. Kondisi rumah tinggal sesuai kriterianya ada 2 (dua) yaitu rumah tinggal yang berada di kawasan kumuh dan rumah tinggal yang berada di kawasan non kumuh. Jumlah rumah tinggal di Kabupaten Sukamara sebanyak 27.554 Rumah Tinggal; yang berada di kawasan kumuh sebanyak 4.940 Rumah Tinggal (17,93%), Rumah Layak Huni sebanyak 24.741 Rumah Tinggal (89,79%), Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2.813 Rumah Tinggal (10,21%). Tempat Pemakaman Umum telah tersedia di masing- masing desa dengan lokasi sebagian besar masih sporadis dan dalam kota Sukamara sudah terpusat, namun volumenya sudah hampir penuh. Jumlah tempat pemakaman umum secara kumulatif II - 77 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 berjumlah 47 TPU; kondisi yang sudah ada pagarnya 23 TPU sisanya 24 TPU masih belum ada pagar termasuk sarana/prasarana lainnya. Dengan menindak lanjuti indikator dan target bidang Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Sukamara pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah ditetapkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.37. Target Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 Kabupaten Sukamara Sumber: Surat Sekretariat Daerah hal Penyampaian Exercise Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah, 2020 Capaian kinerja bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.38. Capaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020
  3. 1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Jumlah WargaNegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 100 65,20 52,5
  4. 2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100 100 - - 2.3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Indikator Target (%) 2020 2021 2022 2023 2024 Rumah Layak Huni 56,2 60,80 65,58 70,37 75,15 II - 78 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Terpenuhnya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakatdapat diwujudkan dengan melalui penegakan peraturan dan adanyakepastian hukum. Langkah- langkah yang telah dilakukan melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif dengan komuniti intelijen, mengoptimalkan peran KOMINDA dan memberi pemahanan kepada generasi muda tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Capaian kinerja bidang pekerjaan umum tahun hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.39. Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020
  5. 1.Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 100 100 - -
  6. 2.Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 100 - 100
  7. 3.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 100 - 100
  8. 4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 - -
  9. 5.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100 100 98 96,0 7 2.3.6 Tenaga Kerja Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sukamara, dari 2011 sampai dengan 2019 cenderung terus meningkat. Angkatan kerja tahun 2011 mencapai 22.725 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 31.177 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sukamara selama periode 2011-2020 II - 79 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 mencapai angkat tertinggi di tahun 2014 yaitu 75,53 persen dan menurun cukup tajam di tahun 2015 menjadi 71,60 persen. Pada Tahun 2020 TPAK mencapai 65,60 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang besarnya 73,37 persen. Tabel 2.40. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sukamara Tahun 2011-2020 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 Angkatan Kerja 22725 23234 25667 28558 28349 31728 33269 34398 31177 Bekerja 22593 23159 25193 28081 27021 30195 31807 32712 29711 Tingkat Kesempatan Kerja 99.42 99.68 98.15 98.33 95.32 95.17 95.61 95.1 95.3 TPAK 73.49 72.49 74.46 75.53 71.6 73.61 74.18 73.37 65.6 Sumber: BPS Kabupaten Sukamara dan Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sukamara selama 2011-2020 cukup fluktuatif namun cenderung menunjukan tren kenaikan. Tahun 2011 TPT sebesar 1,17 persen dan tahun 2020 4,70 persen. Selama periode 2011-2020 TPT tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 4,9 persen sedang kenaikan TPT yang cukup drastis terjadi pada periode 2014-2015. Gambar 2.28. II - 80 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2020 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2020. Sektor perekonomian yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu sebesar 32,06 persen, disusul kemudian sektor jasa-jasa sebesar 5,46 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 21,81 persen. Bila dilihat dari distribusi nilai PDRB, kondisi ini konsisten karena kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Sukamara adalah yang terbesar. Untuk sektor industri pengolahan, kontribusinya terhadap PDRB cukup tinggi namun justru daya serap tenaga kerjanya hanya 5,09 persen. Tabel 2.41. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No Mata Pencaharian (%) 1 Pertanian 32,06 2 Pertambangan dan Penggalian 0,83 3 Industri Pengolahan 21,81 4 Listrik, Gas, Air Bersih 8,46 5 Konstruksi 8,84 6 Perdagangan, Hotel dan Restaurant 16,76 7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 3,96 8 Keuangan, Perbankan dan Jasa Perusahaan 1,86 II - 81 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Mata Pencaharian (%) 9 Jasa-jasa 5,46 Jumlah 100 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021. Selanjutnya, kualitas tenaga kerja merupakan hal yang sering menjadi perhatian khususnya bagi investor yang akan menanamkan investasinya di suatu daerah. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kualitas tenaga kerja di Kabupaten Sukamara dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia kerja tersebut. Berikut ini disajikan rincian penduduk Kabupaten Sukamara berumur 15 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi: Tabel 2.42. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Sukamara menurut Tingkat Pendidikan Kondisi Tahun 2019 No Tingkat Pendidikan Jumlah (%) 1 Tidak/Belum Sekolah 14.788 22,77 2 Tidak Tamat SD / Sederajat 9.301 14,32 3 Tamat SD/Sederajat 19.526 30,07 4 SLTP/Sederajat 8.768 13,50 5 SLTA/Sederajat 9.042 13,92 6 Diploma III 378 0,58 7 Akademi/DiplomaIII/S.Muda 715 1,10 8 Diploma IV/STRATA 1 2.367 3,64 9 STRATA II 49 0,075 10 STRATA III 1 0,0015 JUMLAH 64.935 100 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara yang cenderung mengalami pertumbuhan positif, sedikit banyak akan berdampak kepada dinamika permasalahan ketenagakerjaan yang sudah cukup kompleks. Isu ketenagakerjaan yang perlu penanganan yang sinergi oleh jajaran pemerintahan Kabupaten Sukamara, antara lain adalah angka pengangguran angka II - 82 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 kecelakaan kerja, konflik hubungan industrial, rendahnya daya saing dan kualitas SDM, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Hal ini cukup penting untuk menjadi perhatian semua pihak, mengingat bahwa pembangunan di semua sektor pada akhirnya akan berimplikasi terhadap ketenagakerjaan. Pada umumnya, permasalahan utama dalam penanganan pengangguran adalah ketidakcocokan antara jumlah ketersediaan tenaga kerja utamanya dalam hal kualifikasi dengan kualifikasi yang ditawarkan oleh pemberi kerja (employer). Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara penempatan tenaga kerja, lowongan kerja yang tersedia, serta tingginya jumlah pencari kerja yang terjadi setiap tahun. Tabel berikut ini menyampaikan informasi secara rinci mengenai dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Sukamara. Tabel 2.43. Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sukamara Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Orang 124 230 234 -- 211 274 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Orang 460 416 254 342 619 453 Jumlah Lowongan Loker 164 260 284 -- 276 276 Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Buah --- --- -- -- -- -- Jumlah Tenaga Kerja Asing Orang 0 0 0 0 0 0 Sumber: Sukamara Dalam Angka 2021 dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, 2018. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja adalah dengan cara memberikan berbagai jenis pelatihan kerja bagi tenaga kerja, baik yang berbasis kompetensi kerja, berbasis masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan. Jumlah dan jenis pelatihan yang telah dilakukan II - 83 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.44. Data Pelatihan Keterampilan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017 Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Pelatihan Jenis 1 1 2 2 2 2 Jumlah yang Orang 10 10 30 30 30 30 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, 2018. Permasalahan ketenagakerjaan tidak lepas dari masalah hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang mempekerjakan mereka. Permasalahan–permasalahan tersebut diantaranya adalah masalah perselisihan upah, jam kerja, dan perselisihan kepentingan. Selain itu, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja juga mempunyai kewajiban melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan agar semua pekerja/buruh didaftarkan dalam penjaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja adalah dalam hal penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau upah yang didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak. Namun demikian tentunya tingkat upah akan berbanding lurus dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, serta diperkirakan masih banyak perusahaan terutama industri catering, dan jasa pertokoan/retail yang memberikan upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Tabel berikut ini menyajikan perkembangan UMK dan nilai kebutuhan hidup minimum/layak Kabupaten Sukamara: II - 84 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.45. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten dan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2020 Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Upah Minimum Kabupaten (UMK) 1.327.459 1.678.238 1.929.973 2.026.472 2.208.854 2.418.695 2.629.363 2.845.234 3.088.502 Kebutuhan Hidup Minimum (KHM / KHL) 2.200.980 2.300.230 2.300.250 2.400.320 2.493.959 2.682.797 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, 2021. 2.3.7. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukamara khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan serta terbatasnya kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender dan anak. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses dan pencapaian pembangunan serta upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. 2.3.8. Pangan Produksi Tanaman Pangan dengan indikatornya yaitu produksi padi (Sawah dan Ladang), jumlah tanam jagung, jumlah tanam kacang tanah, jumlah tanam ubi kayu dan jumlah tanam ubi jalar, sayuran dan buah-buahan, hampir semua komoditi tidak mencapai target yang ditetapkan, hanya produksi buah-buahan yang bisa mencapai target yang ditetapkan, produksi padi dari target sebesar 10.945 Ton terealisasi hanya 3.334,47 atau 30,47%, Produksi Padi Ladang dari target 1.390 Ton hanya terealisasi 171,45 Ton atau 12,33%, Produksi Jagung dari target 362 Ton hanya terealisasi 121,91 Ton atau 33,68%, Produksi Kedelai dari target 13 Ton tidak terealiasi atau 0%, Produksi Kacang Tanah dari target 72 Ton hanya terealisasi 9,47 Ton atau 13,15%, Produksi Kacang Hijau dari target 19 Ton tidak terealisasi atau 0%, Produksi II - 85 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Ubi Kayu dari target 2.468 Ton hanya terealisasi 725 Ton atau 29,38%, Produksi Ubi Jalar dari target 1.224 Ton hanya terealisasi 99,32 Ton atau 8,11%, Produksi Sayur-sayuran dari target 1.233 Ton hanya terealisasi 445,23 Ton atau 36,11%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena banyak lahan yang tidak tertanami, sistem irigasi masih belum maksimal yang menyebabkan puso, penguasaan mekanisasi pengolahan lahan pertanian belum maksimal, pengolahan lahan oleh sebagian besar petani masih dengan cara membakar yang dapat menurunkan kesuburan tanah. Pemerintah pada Tahun 2017 telah mengupayakan dan membangun sistem pengairan/irigasi dalam bentuk pembuatan irigasi air tanah, pembuatan Embung, dan pembuatan Long Storage. 2.3.9. Pertanahan Penyelenggaraan kegiatan bidang pertanahan Sebaran wilayah potensi, kendala dan limitasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukamara memperlihatkan bahwa wilayah ini sebagian besar merupakan Wilayah Potensi dengan luas mencapai 2.781,92 Km², atau sebesar 72,69 % dari luas wilayah daratan. Khusus untuk Wilayah Kendala ini, pengembangan kawasan budidaya dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi (persyaratan teknis) dalam pembangunannya berupa pembatasan koefisien luas bangunan dan teknis konstruksi. Sedangkan wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat kegiatan budidaya mencapai 1.020,55 Km² atau hanya sebesar 26,67 % dari total luas wilayah. Adapun untuk Wilayah Limitasi mencapai 23,53 Km² atau sebesar 0,61 % dari luas wilayahnya. Wilayah limitasi tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya dan selebihnya adalah wilayah kendala yang dalam pemanfaatannya untuk II - 86 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 kawasan budidaya diperlukan bantuan teknis dan persayaratan tertentu. Konversi lahan yang di selesaikan oleh bidang pertanahan perlu koordinasi dan integrasi secara spasial dalam penerbitan pemberian izin lokasinya. 2.3.10. Lingkungan Hidup Dalam hal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui berbagai program dan kebijakan untuk mencapai tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Sukamara yang berkelanjutan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah dilakukan upaya antara lain :
  10. 1.Pengelolan persampahan dalam rangka penataan kota Sukamara menuju kota Sehat Adipura, melalui :
14. a.Peningkatan sarana prasarana pengelolan persampahan (truk angkut sampah, dan TPS kawasan).
15. b.Sejak awal RPJMD (2018) bahkan sebelumnya DLH telah melakukan sosialisasi pengelolaan Sampah ke masyarakat (PROKLIM, kader lingkungan, dsb) dan ke sekolah (Adiwiyata). Dan mulai awal tahun 2021 dilaksanakan Program Kutip Sampah yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui KSM sebagai pelaksana kutipan sampah sekaligus implementasi retribusi sampah sesuai perda.
16. c.Peningkatan pengelolaan / pemrosesan sampah di TPA menuju sanitary Landfill.
17. d.Operasional pengelolaan persampahan di TPST desa pudu & TPS 3 R di Kelurahan Padang (2017), & TPS 3R di Desa Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci (2020), serta dalam II - 87 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 proses pembangunan TPS 3R di Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam (2021) melalui Balai Pengelolaan Prasarana Wilayah Kalteng Kementerian PUPR.
  1. 2.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta pemantauan Kualitas Air, melalui :
18. a.Pengembangan Pemberdayaan MHA dengan koordinasi Lintas Sektoral Pusat, Provinsi, Kabupaten, Perusahaan, Camat, dan Desa. Khususnya peningkatan koordinasi dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSKL, BPDASHL, BKSDAE & Dishut Provinsi).
19. b.Penanganan pengaduan dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup dari masyarakat. (Dengan adanya Hotline Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang aktif 24 jam / online)
20. c.Peningkatan pengawasan terhadap potensi pencemar baik domestik dan non domestik.
21. d.Sosialisasi pengelolaan limbah B3, penataan ijin lingkungan, serta pemantauan kualitas air permukaan / sungai, air sumur penduduk dan air limbah.
  1. 3.Pelaksanaan Konservasi Lingkungan Hidup melalui RTH dan mitigasi perubahan iklim melalui :
22. a.Penanaman pohon peneduh di lokasi RTH, yang sudah ditetapkan sebagai RTH dan ruang publik lainnya, serta penanaman tanaman hias/ bunga di plangson.
23. b.Sosialisasi pengendalian Karhutla di wilayah rawan Karhutla, ke masyarakat, sekolah dan perusahan melalui kerja sama dengan KPHP Sukamara-Lamandau, Dishut Kalteng dan Manggala Agni Daops Pangkalan Bun.
24. c.Sosialisasi dan peningkatan kegiatan konservasi daerah / lahan kritis melalui reboisasi / penghijauan dan penanaman mangrove di wilayah pesisir. II - 88 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Capaian kinerja urusan lingkungan hidup hingga tahun 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.46. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020
  1. 1.Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pemantauan Kualitas Lingkungan 2 1 2 1 Pengawasan Terhadap Jenis Usaha/Kegiatan 4 - 4 4 Tayangan Iklan Pengelolaan B3, Dokumen Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan 7 2 7 2 Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa lingkungan Hidup 1 2 1 2
  2. 2.Terjaganya Kelestarian fungsi lingkungan Hidup Penanganan Kasus Kebakaran Hutan/Lahan - - - - Perlindungan & Konservasi SDA yang tertangani - - - -
  3. 3.Optimalisasi dokumen AMDAL sebagai acuan dalam pembangunan Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL 6 6 - -
  4. 4.Pengelolaan Persampahan Penanganan Sampah - - - - Penilaian Adipura - - - - 2.3.11. Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan tetap berpegang pada prinsip Good Governance. Program pendaftaran Kependudukan seperti pelayanan terpadu pelayanan e-KTP dan e-Akta dalam upaya cakupan kepemilikan serta data base kependudukan yang unggul dengan sistem informasi kependudukan guna pemenuhan informasi kependudukan yang lebih akurat dalam pembangunan. II - 89 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.3.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam mengatasi ketimpangan permasalahan di desa, maka penguatan lembaga sosial masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dengan fasilitasi secara administrasi, peningkatan sumberdaya manusia dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. 2.3.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sukamara menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Sukamara secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Hasil dari kebijakan tersebut cukup menggembirakan dan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15-49 tahun (TFR) 2,65 (Supas 2015), Capaian kesertaan ber-KB (CFR) 67,70 (Supas 2015), dan cakupan peserta KB aktif 6.801 dari target PPM 6.787 (100,21%) dengan proyeksi PUS 10.256 pada Tahun 2017. 2.3.14. Perhubungan Dalam hal urusan perhubungan Kabupaten Sukamara telah banyak melakukan Pembangunan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat, sehingga mampu menggerakan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas orang dan barang. Upaya peningkatan pelayanan tersebut diwujudkan dengan tersedianya tempat-tempat pelayanan menaikan dan menurunkan II - 90 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 penumpang yang telah terintegrasi antar alur transportasi sungai dan alur transportasi jalan. Tempat- tempat tersebut yaitu 5 dermaga/pelabuhan milik pemerintah daerah Kabupaten Sukamara, 2 pelabuhan milik swasta, 1 pelabuhan milik Pelindo dan 1 pelabuhan milik KSOP. Dari sejumlah tempat-tempat pelayanan diatas dapat melayani penumpang sejumlah 28.870 dan bongkar muat barang pada tahun 2018 kurang lebih 896.373 ton. Untuk menciptakan keselamatan lalu lintas jalan diperlukan kendaraan laik jalan, dengan upaya melakukan pengujian kendaraan bermotor tercatat 1.173 kendaraan wajib uji. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) lama waktu pengujian kendaraan bermotor 1 jam/kendaraan. Perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2018 2019 2020
  5. 1.Jumlah Arus Penumpang Angkutan 30.467 31.578 32.217
  6. 2.Rasio Ijin Trayek - 0,02 0,02
  7. 3.Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 55 74 74
  8. 4.Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis/ Dermaga 9 11 11
  9. 5.Persentase Layanan Angkutan Darat - - -
  10. 6.Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum 95,29 94,29 92,82
  11. 7.Pemasangan Rambu - Rambu 54 - -
  12. 8.Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan 0.041 0,043 0,043
  13. 9.Jumlah Orang / Barang /yang Terangkut Angkutan Umum 29.200 36.000 - 10 Jumlah Orang / Barang melalui Dermaga / Bandara / Terminal ( Dibuat Dalam Tabel ) 520.899 623.005 - Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara, 2021. II - 91 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.3.15. Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan informatika menjadi urusan yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Sukamara. Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan urusan ini antara lain adalah penerapan e- governmet terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Antara lain dimulai dengan e-planning, e-budgeting, dan e- procurement. Hasil yang telah diperoleh dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika antara lain semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan internet dalam urusan pemerintah sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang efisien. Antara Lain aplikasi pelelangan elektronik (e-procurement), sistem informasi publik, sistem informasi kependudukan dsb. Untuk meningkatkan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika, telah dilakukan peningkatan jumlah kegiatan pemantauan, pendataan, pengawasan dan penerapan serta kerjasama dengan pihak terkait. Capaian kinerja hingga tahun 2020 untuk urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.48. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020
  14. 1.Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat diakses internet) serta terjangkau - 20% - - Distribusi internet untuk seluruh OPD - 0% - -
  15. 2.Persentase pemanfaatan Data Center Kabupaten sebagai sebuah sistem terintegrasi Jumlah aplikasi dibagi jumlah aplikasi di seluruh OPD - 20% - -
  16. 3.Hasil evaluasi terhadap Penilaian hasil evaluasi - - - - II - 92 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 implementasi keterbukaan informasi publik terhadap implementasi keterbukaan informasi publik Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK di wilayah Kabupaten Sukamara 0 10 - - 2.3.16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Sukamara. Koperasi sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat turut andil menciptakan kesejahteraan rakyat. Penduduk wilayah perdesaan dengan pekerjaan utama pertanian mengandalkan Koperasi Unit Desa untuk produksi pertanian. Lain hal dengan koperasi umum yang menyediakan berbagai hal untuk keperluan penunjang ekonomi. Di tahun 2017, terdapat 66 koperasi yang ada di Kabupaten Sukamara dan hanya satu diantaranya yang berstatus tidak aktif. Tahun 2019 jumlah koperasi yang tidak aktif naik menjadi 3 koperasi. Pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif Kabupaten Sukamara adalah 66 dan jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 6. Jumlah koperasi ini tergolong sangat sedikit dbandingkan dengan daerh lain di Kalimantan Tengah atau urutan terkecil ketiga setelah Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Tabel 2.49. Perbandingan Jumlah Koperasi se-Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten/Kota Aktif Tidak Aktif Jumlah
  17. 1.Kotawaringin Barat 235 11 246
  18. 2.Kotawaringin Timur 264 71 335
  19. 3.K a p u a s 355 94 449 II - 93 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kabupaten/Kota Aktif Tidak Aktif Jumlah
  20. 4.Barito Selatan 118 93 211
  21. 5.Barito Utara 229 7 236
  22. 6.Sukamara 67 6 73
  23. 7.Lamandau 160 33 193
  24. 8.Seruyan 230 36 266
  25. 9.Katingan 97 123 220
  26. 10.Pulang Pisau 145 26 171
  27. 11.Gunung Mas 213 30 243
  28. 12.Barito Timur 58 73 131
  29. 13.Murung Raya 31 66 97
  30. 14.Palangka Raya 248 27 275 Primer Provinsi 74 13 87 Sekunder Provinsi 4 2 6 Primer Nasional 89 - 89 Kalimantan Tengah 2 617 711 3 328 Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021. Secara umum capaian kinerja hingga tahun 2020 untuk urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.50. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020
  31. 1.Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi Persentase koperasi sehat 166,67 104,77 166,67 104,77 Persentase koperasi berkualitas 121,21 102,04 - -
  32. 2.Tumbuh dan berkembangnya usaha mikro Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil 58,11 25,94 58,11 25,94
  33. 3.Meningkatnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif Persentase pertumbuhan wirausaha baru 285,52 61,62 - - 2.3.17. Penanaman Modal Penanaman modal di Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi yang sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah II - 94 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 peningkatan kualitias pelayanan investasi melalui penyederhanaan prosedur layanan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal. Untuk urusan peningkatan penanaman modal, dalam hal meningkatkan arus investasi modal, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan perizinan usaha melalui pelayanan perijinan satu pintu (one gate service) sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Peningkatan pelayanan penanaman modal telah berhasil meningkatkan investasi di Kabupaten Sukamara dari Rp 2,79 triliun pada Tahun 2013 menjadi Rp 4,32 triliun di Tahun 2017. DI tahun 2018 investasi di Kabupaten Sukamara turun menjadi Rp1,61 trilyun dan tahun 2019 realisasi investasi turun lagi menjadi Rp848 milyar. Dalam hal daya serap terhadap tenaga kerja, PMDN/PMA di Kabupaten Sukamara menyerap tenaga kerja 8,16 persen pada Tahun 2013 meningkat menjadi 11,07 persen di Tahun 2017. Hingga tahun 2020 terdapat 3 jenis PMA dan 16 PMDN di Kabupaten Sukamara. Jumlah PMA dan PMDN tersebut adalah yang terkecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah. Upaya untuk menarik minat calon investor perlu dilaksanakan secara sistematis dan strategis, termasuk dukungan pemerintah daerah dalam hal infrastruktur maupun berbagai bentuk insentif sesuai peraturan perundangan. Tabel 2.51. Jumlah PMA dan PMDN di Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020 Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN
  34. 1.Kotawaringin Barat 23 28 12 10 25 77
  35. 2.Kotawaringin Timur 71 33 9 19 80 160
  36. 3.K a p u a s 28 21 10 24 22 48
  37. 4.Barito Selatan 19 16 11 16 17 19
  38. 5.Barito Utara 32 12 22 36 11 55 II - 95 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN
  39. 6.Sukamara 1 6 10 33 3 16
  40. 7.Lamandau 7 8 23 70 4 28
  41. 8.Seruyan 25 15 109 74 11 31
  42. 9.Katingan 15 12 3 25 12 51
  43. 10.Pulang Pisau 6 4 15 25 3 22
  44. 11.Gunung Mas 26 19 1 16 15 32
  45. 12.Barito Timur 21 9 20 32 5 30
  46. 13.Murung Raya 24 14 2 21 21 26
  47. 14.Palangka Raya 47 2 17 42 19 55 Kalimantan Tengah 345 199 264 443 248 650 Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021. 2.3.18. Kepemudaan dan Olahraga Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah membangun dan mengembangkan sarana olahraga serta melaksanakan PORDA pada Tahun 2017. Kegiatan olahraga di Kabupaten Sukamara Tahun 2017 sebanyak 25 Kegiatan, sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Sukamara sampai Tahun 2018 adalah sebanyak 20 organisasi. Tabel 2.52. Organisasi Olahraga Tahun 2018-2020 Tahun Organisasi yang aktif Keterangan 2018 20 organisasi PASI, POBSI, PABBSI, PERBASI, PBVSI, PBSI, PERCASI, PDBI, FORKI, PERBAKIN, IMI, PERPANI, FPTI, IPSI, PERSANI, PSTI, PSSI, PERSEROSI, PELTI, dan PTMSI 2019 20 organisasi PASI, POBSI, PABBSI, PERBASI, PBVSI, PBSI, PERCASI, PDBI, FORKI, PERBAKIN, IMI, PERPANI, FPTI, IPSI, PERSANI, PSTI, PSSI, PERSEROSI, PELTI, dan PTMSI 2020 19 organisasi PASI, POBSI, PABBSI, PERBASI, PBVSI, PBSI, PERCASI, PDBI, FORKI, PERBAKIN, IMI, PERPANI, FPTI, IPSI, PERSANI, PSTI, PSSI, PELTI, dan PTMSI Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2021 II - 96 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Beberapa penyelenggaraan olahraga tahunan berskala nasional dan internasional yang diikuti oleh atlet Sukamara sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 di antaranya PON, Sea Games dan Asian Games. Dalam pembinaan olahraga, Kabupaten Sukamara juga telah melahirkan beberapa prestasi di antaranya tenis meja (hanya sampai Pra PON) dan atletik. Tabel 2.53. Prestasi Atlit dari Kabupaten Sukamara di Kancah Nasional Tahun EVENT KETERANGAN PON SEA GAME ASIAN GAMES 2017 Medali Emas Medali Perak Atletik 2019 Medali perunggu Atletik 2021 Medali Perak Medali Perunggu Atletik Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2021 Potensi dan peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai oleh pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukamara. Permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga: 1) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah; 2) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) masih cukup tinggi; 3) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga belum memadai, belum memiliki stadion, baru memiliki 1 gelanggang olahraga dan 5 buah gedung olahraga se-Kabupaten; 4) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah; 5) Pemuda belum sebagai “agent of change”; 6) Jumlah klub olahraga perkembangannya masih stagnan dari tahun ke tahun yaitu 20 klub tahun 2020; 7) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal. II - 97 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.3.19. Statistik Untuk meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi di Kabupaten untuk pengumpulan, pengolahan, analisis untuk mengasilkan kualitas mutu data statistik sektoral. 2.3.20. Persandian Urusan persandian dalam penyediaan layanan informasi pemerintah daerah yang berbasis elektronik di kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi 2.3.21. Kebudayaan Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sukamara bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, inovasi dan kreativitas dalam mengelola museum, sebagai aset daerah yang bernilai tinggi. Permasalahan urusan Kebudayaan: 1) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah; 2) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal; 3) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang; 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak; 5) Kualitas sumber daya manusia pelaku budaya masih terbatas; 6) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial; 7) Cagar budaya masih dalam tahap diidentifikasi oleh tim arkeolog BPCB Kaltim; 8) Belum tersedianya gedung seni dan budaya. II - 98 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.3.22. Perpustakaan Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat di lihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, Jumlah koleksi judul buku perpustakaan, dan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. Kabupaten Sukamara memiliki 1 (satu) perpustakaan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tingkat kunjungan yang meningkat dari Tahun 2013-2017. Capaian kinerja pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2012-2017 No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal 2012 Capaian Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 1 Jumlah perpustakaan khusus (PD) Unit - - - - - 12 2 Jumlah perpustakaan tempat ibadah Unit - - - - - - 3 Jumlah perpustakaan desa/kel LP - 32 32 32 32 32 4 Jumlah perpustakaan keliling Unit - - 1 1 1 1 5 Jumlah perpustakaan sekolah Unit - 79 79 79 79 80 6 Jumlah perpustakaan perguruan tinggi Orang - - - - - - 7 Pustakawan Orang - - - - - - 8 Anggota Perpustakaan Orang - - 74 729 1.020 1.146 9 Jumlah pengunjung perpustakaan per hari Orang - 15 35 43 47 56 10 Jumlah pengunjung perpustakaan keliling per hari Orang - - - 8 8 7 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara, 2018. II - 99 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.3.23. Kearsipan Untuk urusan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara belum bisa mengumpulkan arsip inaktif dari instansi yang ada di Kabupaten Sukamara karena memiliki kendala yaitu belum adanya depo arsip untuk tempat penyimpanan arsip dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi urusan tersebut. Untuk meningkatkan kinerja para pengelola arsip yang ada di seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sukamara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara telah melaksanakan bimtek di bidang kearsipan yaitu bimtek retensi arsip dan bimtek asistensi arsip. Dalam bimtek tersebut sebanyak 32 perangkat daerah di Kabupaten Sukamara telah mengikuti bimtek tersebut dan dibina untuk melaksanakan urusan tersebut. Dalam rangka penyelamatan arsip daerah, pada Tahun 2015 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip yaitu penyusunan buku sejarah sukamara. Nilai capaian kinerja Bidang Kearsipan dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.55. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Kearsipan Tahun 2013 - 2017 No Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal 2012 Capaian Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Jenis - - - 1 - - 2 Bimtek Manajemen Kearsipan PD - 32 32 32 32 32 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sukamara, 2018. 2.3.24. Perikanan Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki panjang pantai 75 km² ditambah dengan luas lahan II - 100 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 potensi perikanan budidaya kurang lebih 5.264,61 km² membuat wilayah Kabupaten Sukamara cukup kaya akan produk perikanan laut dan darat. Produksi perikanan harus terus ditingkatkan lagi karena berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan penangkap ikan dan pembudidaya khususnya serta masyarakat pengolah produk yang berbahan baku ikan pada umumnya. Karena kebutuhan akan ikan segar dan olahannya bukan hanya datang dari dalam masyarakat Kabupaten Sukamara saja akan tetapi juga dari kabupaten tetangga. Berikut ini disajikan tabel data perkembangan produksi perikanan menurut jenis kegiatannya (ton, basah). Tabel 2.56. Perkembangan Produksi Perikanan menurut Jenis Kegiatannya (Ton, Basah) Tahun Jenis Kegiatan Budidaya Perairan Umum Perairan Laut Jumlah 2012 517,12 194,20 4.823,50 5.534,82 2013 634,27 197,9 4.777,2 5.609,37 2014 658,89 199,9 4.821,4 5.680,19 2015 683,27 1.072,70 3.152,20 4.908,17 2016 1.307,21 840,30 2.986,00 5.133,51 2017 1.307,21 1.071,70 3.033,19 5.412,10 2018 1.520,19 1.539,91 3.093,86 6.153,96 2019 1.541.67 3.194,47 4.736,14 2020 1.059,3 2.083,83 3.143,13 Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara, 2018 dan Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2019, 2020, 2021. Naik turunnya produksi baik perikanan tangkap maupun budidaya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jumlah nelayan, jumlah alat tangkap, musim tangkapan, musim kemarau yang berkepanjangan juga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan budidaya, termasuk bantuan yang sudah diberikan baik berupa alat tangkap maupun sarana prasarana perikanan budidaya. II - 101 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2.3.25. Pariwisata Pariwisata di Kabupaten Sukamara memiliki potensi alam berupa pantai dan bukit selain itu juga terdapat berbagai peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, yaitu makam tambak, dan rumah adat. Peninggalan terbanyak adalah rumah adat, yaitu sebanyak 7 buah yang terdapat di Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Jelai, dan Kecamatan Permata Kecubung. Tabel 2.57. Potensi Obyek Wisata Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Kecamatan/ Subdistrict Objek Wisata/ Public Recreation Lokasi/ Location Keterangan/ Notes
(1)(2) (3) (4) Jelai Pantai Tanjung Nipah Desa Sungai Raja Dikelola Pemerintah Pantai Lunci Pantai Anugerah Desa Sungai Tabuk Dikelola Pemerintah Pantai Sungai Ramis Desa Sungai Pasir Tidak Dikelola Pemerintah Pantai Citra Desa Sungai Cabang Barat Tidak Dikelola Pemerintah Makam Mbah Sugi Desa Sungai Pasir Dikelola Pemerintah Makam Tu Ali Desa Sungai Tabuk Dikelola Pemerintah Makam Datuk Sanggul Desa Sungai Damar Dikelola Pemerintah Pantai Tanjung Selaka (Kalap) Desa Sungai Damar Tidak Dikelola Pemerintah Sukamara Agrowisata Desa Natai Sedawak Dikelola Pemerintah Danau Burung Desa Natai Sedawak Tidak Dikelola Pemerintah Makam Datuk Nahkoda Kelurahan Mendawai Dikelola Non- Pemerintah Balai Riam Bukit Patung Kecamatan Balai Tidak Dikelola Pemerintah Permata Kecubung - - - Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032, pasal 36 ayat 2 huruf (e) bahwa kawasan unggulan pariwisata pantai di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai. Hal ini selaras dengan perencanaan potensi pengembangan wilayah bahwa pengembangan pariwisata II - 102 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 diarahkan pada kawasan bagian selatan yang disebut sebagai kawasan JELUNCI. Oleh sebab itu pengembangan pariwisata Pantai Tanjung Nipah dan Pantai Anugerah akan menjadi prioritas pengembangan pariwisata selama lima tahun kedepan dan diharapkan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Sukamara. Tabel 2.58. Kunjungan Wisata di Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2020 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kunjungan Wisata - Wisatawan Nusantara 10,200 12,050 13,150 16,500 20,800 36,700 7.548 48.316 - Wisatawan Mancanagera 3 5 10 15 2 5 0 0 2 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) 7,43 6,91 8,24 8,85 9,54 Sumber: Dinas Porapar Kabupaten Sukamara, 2018, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2019, 2021. 2.3.26. Pertanian Struktur perekonomian di Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 masih didominasi oleh sektor pertanian, walaupun cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari relatif tingginya kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Sukamara. Di tahun 2020 misalnya, sektor Petanian memberikan sumbangan sebesar 32,06 persen terhadap total PDRB Kabupaten Sukamara. Kontribusi ini meningkat sebesar 1,68 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 30,38 persen. Sedangkan di tahun 2018, kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Sukamara sedikit lebih baik yaitu sebesar 30,67 persen. Capaian kinerja urusan pertanian secara umum hingga tahun 2020 dapat dilhat pada tabel di bawah ini. II - 103 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.59. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja RPJMD 2019 2020 2019 2020

1.Optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, perkebunan dan peternakan Produksi sektor pertanian 11.471 6.818 11.471 6.818 Produksi sektor perkebunan 37.342 59.212 37.342 59.212 Produksi sektor peternakan 395.576 319.377 370.520 389.046 2.3.27. Kehutanan PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menjadi 17 lapangan usaha. Dimana salah satunya mencakup lapangan usaha sektor Kehutanan dan mempengaruhi nilai produk PDRB. Berkaitan dengan pelepasan kawasan yang menjadi program pemerintah pusat hanya untuk menjadikan kawasan areal penggunaan lainnya (APL). Pelepasan kawasan dengan berkoordinasi pemerintah daerah hanya dilakukan pada areal vektor terluar kawasan dan kawasan yang telah terdapat fasilitas umum dan pemukiman. Pada tahun 2021 pelepasan kawasan telah dilaksanakan di Desa Pulau Nibung, Desa Cabang Barat, dan di sekitar perkantoran. 2.3.28. Energi dan Sumberdaya Mineral Produksi Listrik adalah energi yang dibangkitkan/dihasilkan oleh mesin pembangkit, mencakup Pembangkit Listrik Kuala Jelai (Melayani Desa Kuala Jelai), Pembangkit Listrik Sukamara Baru (melayani Kota Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci serta Desa Sukaramai), dan Pembangkit Listrik Pangkalan Bun (melayani Desa Sukaraja, Pangkalan Muntai, Balai Riam sampai dengan Nibung Terjun an Kenawan). Penyediaan energi khususnya pasokan listrik baik untuk II - 104 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 melayani kebutuhan perumahan maupun sebagai penerangan jalan umum sudah berjalan baik walaupun masih ada beberapa PJU yang perlu perhatian dan desa yang belum teraliri listrik, secara bertahap kebutuhan energi listrik ini perlu dilanjutkan. Tabel 2.60. Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik di Kabupaten Sukamara Tahun 2018 No Data Rasio Elektrifikasi 1 Jumlah Desa/Kelurahan 32 Desa 2 Jumlah Rumah Tangga 12.343 Rumah Tangga 3 Jumlah Kelurahan/Desa Berlistrik 31 4 Belum Berlistrik 1 5 Jumlah Rumah Tangga Berlistrik 9.981 KK 6 Rasio Elektrifikasi PLN 66,80 % 7 Rasio Elektrifikasi Non PLN 14,06 % 8 Rasio Elektrifikasi 80,86 % 9 Rasio Desa Berlistrik 96,88 % Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalteng, 2019. Pada tahun 2020 sebanyak 77, 12 persen rumah tangga di Kabupaten Sukamara mnggunakan sumber listrik dari PLN dan 21,21 persen menggunakan sumber listrik non PLN serta sisanya 1,66 persen tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Persentase rumah tangga pengguna listrik di Sukamara tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 85,73 persen. Tabel 2.61. Sumber Penerangan Utama Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten/Kota Listrik PLN Sumber Penerangan Utama Listrik non PLN Bukan Listrik Total Kotawaringin Barat 85,86 13,75 0,39 100,00 Kotawaringin Timur 95,66 3,81 0,53 100,00 Kapuas 89,49 8,27 2,24 100,00 Barito Selatan 79,81 18,55 1,64 100,00 Barito Utara 77,56 19,88 2,57 100,00 Sukamara 77,12 21,21 1,66 100,00 Lamandau 74,82 22,06 3,12 100,00 Seruyan 67,96 30,92 1,12 100,00 Katingan 79,43 19,42 1,15 100,00 Pulang Pisau 99,71 0,13 0,17 100,00 II - 105 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kabupaten/Kota Listrik PLN Sumber Penerangan Utama Listrik non PLN Bukan Listrik Total Gunung Mas 62,76 31,28 5,96 100,00 Barito Timur 94,28 4,07 1,65 100,00 Murung Raya 66,84 23,84 9,33 100,00 Palangka Raya 99,57 0,25 0,18 100,00 Kalimantan Tengah 85,73 12,59 1,68 100,00 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2020. 2.3.29. Perdagangan Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas- fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan, dan penataan pasar tradisional. Jumlah pasar pada Tahun 2017 sebanyak 12 unit. Selain urusan perdagangan, urusan perindustrian juga mendapat perhatian khusus guna mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Sukamara. Adapun sebaran pasar-pasar dan kondisinya di Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.62. Sebaran Pasar-Pasar dan Kondisinya di Kabupaten Sukamara No Kecamatan Jumlah (Unit) Kelurahan/Desa Bentuk Bangunan Kondisi Bangunan 1 Jelai 1 Kuala Jelai Kios Semi Permanen 2 Pantai Lunci 1 Sungai Pasir Kios Permanen 1 Sungai Cabang Barat Los Permanen 3 Sukamara 1 Mendawai Kios Permanen 1 Padang Los + Kios Permanen 4 Balai Riam 1 Sekuningan Baru Kios Permanen 1 Bangun Jaya Los Permanen 1 Bukit Sungkai Los Permanen 1 Jihing Kios Permanen 1 Lupu Peruca Kios Permanen 5 Permata Kecubung 1 Natai Kondang Kios Permanen 1 Sembikuan Kios Permanen JUMLAH 12 Sumber: Dinas Koperasi UKMP Kabupaten Sukamara, 2018. II - 106 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.63. Banyaknya Pedagang menurut Jenis Pedagang dan Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 No Kecamatan Pedagang Pedagang Pedagang Mikro Jumlah Besar Menengah Kecil -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 Jelai - - 27 684 711 2 Pantai Lunci - - 8 446 454 3 Sukamara - - 33 2089 2122 4 Balai Riam - - 87 435 522 5 Permata Kecubung - - 18 279 297 Kabupaten Sukamara - - 173 3933 4106 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2020. Tabel 2.64. Banyaknya Industri Kecil dan Menengah Per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2018 No Kecamatan Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Sukamara 142 148 151 159 162 2 Balai Riam 85 91 93 97 98 3 Jelai 50 57 61 66 72 4 Permata Kecubung 78 84 86 88 90 5 Pantai Lunci 88 98 101 103 103 Kabupaten Sukamara 443 478 492 513 525 Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2019. Untuk usaha mikro dan usaha kecil, jumlah di Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 mencapai 517 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.236 orang dengan total nilai investasi Rp3.271.070.000. Meskipun jumlahnya relative tidak banyak, namun nilai produksi usaha mikro dan kecil termasuk besar dibandingkan dengan daerah lain. Tabel 2.65. Indikator Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan Tenaga Kerja Investasi (ribu rupiah) Nilai Produksi (ribu rupiah)

1.Kotawaringin Barat 617 1 908 64 955 010 110 689 302
2.Kotawaringin Timur 94 120 1 786 622 676 523
3.K a p u a s 1 108 8 433 71 775 000 126 513 500
4.Barito Selatan 562 1 177 1 382 050 2 557 885
5.Barito Utara 379 1 408 11 680 398 20 517 500
6.Sukamara 517 1 236 3 271 070 53 399 661
7.Lamandau 352 - 1 612 000 534 920 II - 107 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan Tenaga Kerja Investasi (ribu rupiah) Nilai Produksi (ribu rupiah)
8.Seruyan 534 1 410 13 490 581 45 300 568
9.Katingan 702 1 642 18 632 517 45 129 440
10.Pulang Pisau 318 996 10 109 640 18 992 316
11.Gunung Mas 377 873 23 889 040 381 301 597
12.Barito Timur 685 1 473 4 099 500 129 421 220
13.Murung Raya 563 1 251 12 496 150 16 037 050
14.Palangka Raya 1 916 4 362 66 452 200 246 619 570 Kalimantan Tengah 8 724 26 289 305 631 778 1 197 691 052 Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021. 2.3.30. Perindustrian Pembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian pada pemerintah daerah Kabupaten untuk mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan usaha ndustri, produksi industri, prasarana dan informasi industri untuk menyiapkan dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) dengan mengacu Rencana Induk Provinsi Kalimantan Tengah. 2.3.31. Transmigrasi Dengan kepadatan penduduk sebesar 16 jiwa per km2 Kabupaten Sukamara masih memerlukan banyak penduduk untuk dapat mengelola wilayahnya yang lua sehingga dapat memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan transmigrasi. Sebagai kabupaten yang justru mengharapkan adanya Transmigran dari daerah lain untuk datang dengan maksud meningkatkan jumlah penduduk agar dapat mempercepat kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukamara serta memicu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka perlu upaya mengkoordinir penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman serta pengembangan kawasan transmigrasi, pembinaan transmigran yang antara lain adalah dalam hal pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran. Informasi mengenai indikator kinerja pelayanan khususnya urusan ketransmigrasian disajikan dalam tabel berikut: II - 108 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.66. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketransmigrasian Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017 Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 Kesepakatan dengan pemerintah daerah pengirim transmigran Buah 5 --- --- --- --- --- Jumlah Transmigran baru yang ditempatkan KK 55 --- --- --- --- --- Prosentase Transmigran yang menetap dibandingkan transmigran yang ditempatkan % 98,18 96,36 96,36 96,36 96,36 96,36 Jumlah pengembangan kawasan transmigrasi baru Kawasan --- --- --- --- --- --- Sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi transmigrasi Jenis 6 2 --- 3 --- --- Buah 6 2 --- 3 --- --- Pelatihan ketrampilan untuk transmigran Jenis --- --- --- --- 1 1 Orang --- --- --- --- 25 20 Kegiatan sosial budaya yang diadakan pada lokasi transmigrasi Kali --- 1 --- 1 2 1 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, 2018. Permasalahan kawasan dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.529/menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, menjadi faktor penghambat penyelesaian penempatan transmigrasi di Kabupaten Sukamara. Pada awalnya target penempatan adalah 400 KK, namun sampai dengan tahun 2017 terealisasi hanya 55 KK. 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Seperti kita ketahui, UMK di Kabupaten Sukamara mencapai 98,79 persen dari usaha yang ada di Kabupaten Sukamara. dengan begitu, UMK di Kabupaten Sukamara dapat memberikan dampak yang positif karena UMK di Kabupaten Sukamara secara umumnya menggunakan bahan baku lokal. Dengan penggunaan bahan baku lokal tersebut, Kabupaten Sukamara akan lebih aman dari goncangan perekonomian dari luar. Hal inilah yang membuat perekonomian Kabupaten Sukamara menjadi stabil dari tahun ke tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten II - 109 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Sukamara terlihat masih cukup stabil dan masih optimis. Dalam periode 2011-2019, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sukamara masih berada di kisaran 6 persen. Hal ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh usaha- usaha yang ada di Kabupaten Sukamara, khususnya UMK. Gambar 2.29. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Barat dan Kota Waringin Timur Tahun 2011-2019 Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Kabupaten Sukamara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Tetapi, terlihat bahwa Kabupaten Sukamara memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dibandingkan dengan daerah sekitarnya maupun Provinsi Kalimantan Tengah (sedikit berfluktuasi) sepanjang 2016-2019 tersebut. Kestabilan perekonomian Kabupaten Sukamara ini dikarenakan Kabupaten Sukamara masih merupakan wilayah pertanian (khususnya perkebunan), sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan goncangan ekonomi dari luar wilayah. Pada II - 110 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara mencapai 6,12 persen dan terus berfluktuasi (tidak terlalu siginifikan) setiap tahunnya, sampai akhirnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara turun hingga diangka 1,98 persen di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kab. Sukamara. Semakin menggeliatnya dunia usaha dan perkembangan sektor riil juga mempengaruhi perkembangan sektor perbankan. Pada Tahun 2018 jumlah nasabah meningkat menjadi 37.325 orang dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 33.305 orang, dan tahun 2016 sebanyak 25.035 orang. Tabel 2.67. Perkembangan Indikator Perbankan Kabupaten Sukamara Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah Nasabah (orang) 10.655 19.575 22.295 25.035 33.305 37.325 Tabungan (Juta Rupiah) 75.790 96.443 156.078 177.640 199.725 214.955 Giro (Juta Rupiah) 57.200 62.988 64.881 56.463 34.680 82.603 Deposito (Juta Rupiah) 13.887 57.024 33.195 50.728 47.013 50.300 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2018. Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian suatu wilayah. Dengan infrastruktur yang baik, suatu wilayah dapat menjalankan perekonomiannya dengan lancar. Hal inilah yang membuat faktor infrastruktur dapat mempengaruhi gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Disisi lain, infrastruktur dapat II - 111 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 menjadi faktor pendorong positif terhadap penyerapan tenaga kerja karena sifatnya yang padat karya karena mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Infrastruktur di Kabupaten Sukamara terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan menjadi faktor pembangunan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan konstribusi Kategori Konstruksi yang merupakan kategori dengan konstribusi terbesar keempat (9,66 persen) terhadap perekonomian Kabupaten Sukamara pada tahun 2019. Berdasarkan data 2019, kategori konstruksi merupakan kategori yang cukup bagus dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukamara. Dari jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2019, sebanyak 7,07 persen adalah di sektor konstruksi. Kabupaten Sukamara terdapat 2.314 orang tenaga kerja sektor konstruksi. II - 112 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.30. Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Sukamara Sumber: Data diolah, 2018. II - 113 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.31. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan (Km) di Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2020. Disamping itu, Kabupaten Sukamara merupakan kabupaten yang berada pada bagian paling selatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan kondisi wilayah yang paling ujung, maka akses jalan merupakan faktor yang paling penting di Kabupaten Sukamara. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, terdapat sekitar 301,2 Km jalan di Kabupaten Sukamara merupakan jalan dengan permukaan aspal, sementara 390,9 Km lainnya merupakan jalan yang berpermukaan kerikil, tanah dan lainnya. 2.4.2. Iklim Investasi
1.Fungsi Investasi di Kabupaten Sukamara sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya investasi sangat dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Kabupaten Sukamara antara lain ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas. II - 114 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Sedangkan faktor non ekonomi adalah kecepatan perijinan, kondisi keamanan, ketentaraman dan ketertiban, perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya dan politik, kepastian hukum dalam berusaha, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tingkat kriminalitas di Kabupaten Sukamara juga semakin menurun baik tipe maupun jenisnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan perubahan sosial budaya dan politik yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sukamara.
2.Kehidupan yang aman dan tenteram merupakan cita-cita hidup manusia. Penjagaan keamanan dari segala macam tindak kejahatan sudah dilakukan oleh aparat yang berwenang. Peran aparat tentunya tidak saja menjaga keamanan, tetapi juga ikut menjamin ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Pada Tahun 2019 kejahatan yang ditangani kepolisian Sukamara berjumlah 39 kasus. 2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk di Kabupaten Sukamara merupakan yang terkecil diantara kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2019, penduduk di Kabupaten Sukamara mencapai 64.342 jiwa penduduk atau sekitar 2,37 persen dari total penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah. Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, Kabupaten Sukamara merupakan kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan terbesar kedua di Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2019, penduduk Kabupaten Sukamara mengalami laju pertumbuhan sebesar 3,7 persen. Laju pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 2,0 persen. II - 115 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 2.32. Laju Pertumbuhan Penduduk di Berbagai Wilayah di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2020 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021. Dari gambar di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukamara cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Sukamara selalu tercatat sebagai kabupaten yang memiliki pertumbuhan penduduk terbesar kedua di Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini akan berdampak kepada struktur kependudukan di Kabupaten Sukamara, yang mana Kabupaten Sukamara akan mengalami bonus demografi apabila pertumbuhan penduduk terus tinggi. Dengan demikian, akan terdapat banyak sumber daya manusia dan akan membantu mendorong perekonomian Kabupaten Sukamara. 2.4.4. Standar Pelayanan Minimal Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan II - 116 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. SPM merupakan tolak ukur dalam pemberian pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. SPM ini juga sesuai denga apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan berbagai alasan tersebut Pemerintah Kabupaten Sukamara menerapkan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh masyarakat sehingga terwujudnya suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:
1.Pendidikan;
2.Kesehatan;
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5.Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan II - 117 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 masyarakat; dan
6.Sosial. Berdasarkan data Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukamara Tahun 2020, tingkat capaian kinerja penyelenggaran SPM di Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:
1.SPM Pendidikan Tingkat capaian penyelenggaraan SPM bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Persen Standar Tingkat Capaian 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 100 94,64 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan Pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam Pendidikan kesataraan 100 11,53 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100 85,93
2.SPM Kesehatan Tingkat capaian penyelenggaraan SPM bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut : No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Persen Standar Tingkat Capaian 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan ibu hamil 100 86 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100 78 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 91 4 Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan balita 100 67 5 Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia 100 45 II - 118 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Persen Standar Tingkat Capaian pada Usia Pendidikan Dasar pendidikan dasar 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100 37 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 83 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 48 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 100 58 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 90 11 Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100 60 12 Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodefici enci Virus) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 100 32
3.SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat capaian penyelenggaraan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut : No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Persen Standar Tingkat Capaian 1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100 74,9 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100 75,16 3 Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 52,5 4 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100 - II - 119 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
4.SPM Urusan Perumahan Rakyat Tingkat capaian penyelenggaraan SPM Urusaan Perumahan Rakyatdiselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2000 adalah sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Persen Standar Tingkat Capaian 1 Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 52,5 3 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100 -
5.SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat capaian penyelenggaraan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut : No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Persen Standar Tingkat Capaian 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 100 - 2 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 100 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 100 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 - 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100 96,07 II - 120 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
6.SPM Urusan Sosial Tingkat capaian penyelenggaraan SPM Urusan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut: No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Persen Standar Tingkat Capaian 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 42,58 2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 - 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100 8,17 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 100 - 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 100 Adapun analisis capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017 sebagai gambaran umum kondisi daerah, disajikan dalam Tabel 2.56 di bawah ini: II - 121 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 2.68. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 1 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1.1.1 Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 34,33 34,33 33,03 32,36 31,94 5,86 < Pertambangan dan Penggalian 0,97 0,97 0,97 0,97 0,93 0,70 > Industri Pengolahan 22,57 22,67 22,60 22,85 23,05 6,81 > Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 17,96 < Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 8,20 < Konstruksi 8,95 8,91 9,14 9,07 9,09 8,69 > Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,20 12,52 13,09 13,33 13,60 8,67 > Transportasi dan Pergudangan 2,43 2,39 2,39 2,44 2,49 7,87 < Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,09 1,09 1,13 1,15 1,17 0,18 > Informasi dan Komunikasi 1,25 1,25 1,25 1,27 1,26 7,68 < Jasa Keuangan dan Asuransi 1,84 1,88 1,90 1,90 1,84 10,29 < Real Estate 1,22 1,22 1,29 1,37 1,43 8,78 < Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 7,09 < Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,27 6,01 6,11 6,08 6,05 9,76 < Jasa Pendidikan 4,47 4,35 4,59 4,65 4,60 8,05 < Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,67 1,67 1,75 1,79 1,81 6,86 < Jasa lainnya 0,68 0,67 0,70 0,68 0,67 8,05 < 1.1.1.2 Laju Inflasi -- -- -- 4,04 4,13 3 < 1.1.1.3 PDRB per Kapita (ADHK) 2.336.339,40 2.619.748,70 2.619.748,70 3.202.548,40 3.572.744,10 - - 1.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi 6,44 6,05 6,01 6,18 6,27 6,11 > 1.1.1.5 Angka Kemiskinan (%) 4,56 4,29 4,32 3,73 3,36 2,01 < II - 122 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 1.1.1.6 Tingkat Pengganguran Terbuka (%) 1,83 1,67 4,68 -- 4,83 0,32 < 1.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 63,92 64,44 65,80 66,40 66,98 75,30 < 1.1.1.8 Indeks Gini 0,35 0,33 0,31 -- 0,34 -- - 1.2 Kesejahteraan Sosial 1.2.1 Pendidikan 1.2.1.1 Angka Melek Huruf 93,62 96,61 98,21 97,42 97,46 98,00 < 1.2.1.2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7,21 7,30 7,81 7,32 7,83 7,93 < 1.2.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah -- -- -- -- -- 1.2.2 Kesehatan 1.2.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 983 994 988 987,2 93,8 100 < 1.2.2.2 Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 71,10 71,19 71,24 71,32 71,41 68,29 > 1.2.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,018 0,034 0,067 0,016 0,016 0 < 1.2.3 Ketenagakerjaan 1.2.3.1 Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 98.17 98.33 95.32 -- 95.17 99,68 < 1.3 Seni Budaya dan Olahraga 1.3.1 Kebudayaan 1.3.1.1 Jumlah Grup Kesenian/Sanggar Seni (Buah) -- -- -- -- 2 45 < 1.3.1.2 Jumlah Gedung (Unit) -- -- -- -- -- 2 < 1.3.2 Pemuda dan Olahraga 1.3.2.1 Jumlah Klub Olahraga (Buah) 20 20 20 20 20 100 < 1.3.2.2 Jumlah Gedung Olahraga (Unit) -- -- -- -- -- 5 < 2 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1 Pelayanan Urusan Wajib 2.1.1 Pendidikan 2.1.1.1 Pendidikan Dasar (SD/MI) 2.1.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 106,27 105,82 104,00 100,41 100,98 111,69 < 2.1.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 1 : 113 1 : 115 1 : 118 1 : 121 1 : 136 1 : 110 > 2.1.1.1.3 Rasio Guru terhadap Murid 1 : 12 1 : 13 1 : 12 1 : 11 1 : 12 1 : 12 = 2.1.1.1.4 Prosentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi S1/D4 56,26 70,65 86,60 83,73 91,73 100 < II - 123 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.1.1.1.5 Prosentase Guru SD/SDLB Bersertifikasi (%) 29,22 30,25 30,86 31,68 24,85 88,46 < 2.1.1.1.6 Angka Partisipasi Murni dan Paket A 98,44 96,09 98,88 92,46 88,02 107,21 < 2.1.1.1.7 Angka Partisipasi Kasar 115,44 122,66 111,09 110,28 109,05 117,90 < 2.1.1.2 Pendidikan Dasar (SMP/MTs) 2.1.1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 95,03 96,74 109,97 96,30 98,95 99,88 < 2.1.1.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 1 : 138 1 : 148 1 : 152 1 : 156 1 : 129 1 : 138 < 2.1.1.2.3 Rasio Guru terhadap Murid 1 : 10 1 : 10 1 : 11 1 : 10 1 : 10 1 : 10 = 2.1.1.2.4 Prosentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 87,64 87,07 93,93 95,34 95,77 100 < 2.1.1.2.5 Prosentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikasi (%) 30,12 29,18 26,79 27,60 13,07 91,98 < 2.1.1.2.6 Angka Partisipasi Kasar dan Paket B 113,05 106,81 113,27 101,49 96,87 99,88 < 2.1.1.2.7 Angka Partisipasi Murni 75,68 71,67 76,57 73,98 48,15 79,54 < 2.1.1.3 Pendidikan Menengah 2.1.1.3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 69,87 60,57 78,11 74,32 -- 89,17 < 2.1.1.3.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 1 : 295 1 : 237 1 : 244 1 : 250 -- 1 : 250 = 2.1.1.3.3 Rasio Guru terhadap Murid 1 : 8 1 : 8 1 : 9 1 : 7 -- 1 : 8 < 2.1.1.3.4 Prosentase Guru SMA/SMALB/SMK Berkualifikasi S1/D4 96,24 96,04 98,73 95,56 -- 100 < 2.1.1.3.5 Prosentase Guru SMA/SMALB/SMK Bersertifikasi (%) 25,35 24,67 25,74 24,19 -- 76,74 < 2.1.1.3.6 Prosentase APK PLB setara SMALB (%) -- -- -- -- -- 2.1.1.3.7 Angka Partisipasi Kasar 99,45 91,58 92,21 80,44 -- 115,24 < 2.1.1.3.8 Angka Partisipasi Murni 58,43 57,72 60,81 62,26 -- 71,06 < 2.1.2 Kesehatan 2.1.2.1 Rasio Posyandu per Satuan Balita 0,87 0,86 0,85 0,84 0,82 2.1.2.2 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk 10,32 9,50 9,03 8,69 8,36 2.1.2.3 Rasio Pustu per Satuan Penduduk 55,76 51,30 48,80 46,95 45,17 2.1.2.4 Rasio Distribusi Tempat Tidur Rumah Sakit per Satuan Penduduk 88,81 112,11 95,80 104,34 130,49 2.1.2.5 Rasio Dokter per Satuan Penduduk 45,4 49,4 45,1 48,6 43,4 2.1.2.6 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 100.000 Penduduk) 45,4 49,4 45,1 48,6 43,4 2.1.2.7 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 17 6 12 12,8 6,2 <23 > 2.1.2.8 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 93 193 0 0 313 <102 < II - 124 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.1.2.9 Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%) 0,018 0,034 0,067 0,016 0,016 0 < 2.1.2.10 AKABA per 1.000 Balita 19 23 14 22 13 <32 > 2.1.2.11 Posyandu Aktif (Unit) 0 0 0 0 0 5 < 2.1.3 Pekerjaan Umum 2.1.3.1 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Km) 91.50 42.32 53.92 109.13 103.33 385,5 < 2.1.3.2 Rasio Jaringan Irigasi dan Rawa (Ha) 0.82 0.54 1.36 0.32 2.58 2.1.3.3 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk -- -- -- -- -- 2.1.3.4 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk -- -- -- -- -- 2.1.3.5 Rasio Rumah Layak Huni 34.53 37.42 34.43 -- -- 2.1.3.6 Rasio Permukiman Layak Huni (%) 67.00 76.6 99.85 -- -- 2.1.3.7 Panjang Jalan dilalui Roda 4 (Km) 112 128 215 235 235 50 > 2.1.3.8 Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal dilalui Roda 4) (Km) 230.29 230.29 230.29 230.29 230.29 50 > 2.1.3.9 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 Km/Jam ) (Km) 39.34 100 100 78.92 100 148,12 < 2.1.3.10 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) (Km) 1.470,46 2.811,10 1.101,88 3.850,34 5.677 2.1.3.11 Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (Km) -- -- -- -- 8.280,24 2.1.3.12 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) 2.62 1.72 4.36 1.02 8.28 25 < 2.1.3.13 Lingkungan Pemukiman (Ha) -- -- -- -- -- 2.1.3.14 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) 42 78.5 99.85 96.80 -- 51,38 > 2.1.4 Perumahan 2.1.4.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) -- -- 16,85 25 100 2.1.4.2 Rumah Tangga Pengguna Listrik (Unit) -- -- -- -- -- 2.1.4.3 Rumah Tangga Bersanitasi (%) -- -- 45 60 75 53,81 > 2.1.4.4 Lingkungan Permukiman Kumuh (%) -- -- -- 355 -- 2.1.4.5 Rumah Layak Huni (Unit) -- -- -- 11.644 -- 2.1.5 Penataan Ruang 2.1.5.1 Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan (%) 5,84 9,72 12,19 14 0.13 -- II - 125 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.1.6 Perencanaan Pembangunan 2.1.6.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen) -- -- -- -- -- 2.1.6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen) -- -- 1 -- -- 1 = 2.1.6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) 1 2 2 2 2 2 = 2.1.6.4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Dokumen) 1 1 1 1 1 1 = 2.1.7 Perhubungan 2.1.7.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (PnP) 28.000 28.800 31.573 30.467 31.335 2.1.7.2 Load Factor Angkutan Jalan (%) 36 % 36 % 36 % 36 % 36 % 2.1.7.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Unit) 40 45 50 55 60 2.1.7.4 Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (Unit) 3 3 3 3 3 2.1.7.5 Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional) (Armada) 0 0 0 0 0 2.1.7.6 Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit) 14 19 20 22 25 2.1.7.7 Jumlah Angkutan Sungai (Unit) 31 31 31 31 31 2.1.7.8 Jumlah Dermaga Sungai (Buah) 4 4 4 4 4 2.1.7.9 Jumlah Pelabuhan Laut (Buah) 0 0 1 1 1 2.1.7.10 Kepemilikan KIR Angkutan Umum (Unit) 40 45 50 55 60 2.1.7.11 Lama Pengurusan Uji Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Hari) 1 Jam 1 Jam 1 Jam 1 Jam 1 Jam 2.1.7.12 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp.Ribu) 65.000 -110.000 65.000 -110.000 65.000 -110.000 65.000 -110.000 65.000 -110.000 2.1.7.13 Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit) 0 44 8 171 34 2.1.7.14 Pemasangan Rambu Sungai (Unit) 0 2 2 2 17 2.1.7.15 Pemasangan Rambu SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) (Unit) 0 0 0 0 0 2.1.8 Lingkungan Hidup 2.1.8.1 Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2.1.8.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup II - 126 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.1.8.3 Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA, Keanekaragaman Hayati dan LH 2.1.8.4 Pemantauan, Pengendalian dan Pendataan Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut (Jumlah Lokasi) 2.1.8.5 Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa Lingkungan Hidup (%) 2.1.8.6 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP) 2.1.9 Pertanahan 2.1.9.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%) -- -- -- -- -- 2.1.9.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara (Jumlah Kasus) -- -- -- -- -- 2.1.9.3 Penyelesaian Izin Lokasi -- -- -- -- -- 2.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.1.10.1 Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk 73,11 70,16 75,51 80,94 83,96 98 < 2.1.10.2 Rasio Bayi Ber-akte Kelahiran 43,98 48,18 52,68 57,61 69,13 2.1.10.2 Rasio Pasangan Ber-akte Nikah 242 257 277 306 324 2.1.10.4 Kepemilikan KTP (Orang) 29.192 30.725 31.413 34.301 36.521 38.781 < 2.1.10.5 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk 32,69 21,72 22,42 25,47 29,42 41,70 < 2.1.10.6 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Ada Ada Ada Ada Ada Ada = 2.1.10.7 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah = 2.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1.11.1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) 10,91 44 44 32 32 44,50 < 2.1.11.2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%) -- -- -- -- 10,24 21,50 < 2.1.11.3 Rasio KDRT 1 1 1 3 5 0 < 2.1.11.4 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) -- -- -- -- -- 2.1.11.5 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan (%) 100 100 100 100 100 100 = 2.1.11.6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 63,32 60,27 61,24 -- -- 2.1.11.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,61 90,14 90,09 -- -- 2.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera II - 127 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.1.12.1 Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga tad tad tad tad tad 2.1.12.3 Rasio Akseptor KB 78,64 79,28 74,18 84,01 83,80 81,00 > 2.1.12.4 Cakupan Peserta KB Aktif (Orang) 8.455 8.592 9.836 9.863 10.716 10.258 > 2.1.12.5 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 3.140 2.092 tad tad tad 1.800 2.1.13 Sosial 2.1.13.1 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi (Unit) 1 1 1 1 1 2 < 2.1.13.2 PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Orang) 1.456 1.471 3.336 5.110 9.624 2.868 > 2.1.13.3 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Kasus) -- -- -- -- -- 2.1.14 Ketenagakerjaan 2.1.14.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 27,049 28,558 28,349 -- 30,195 61,97 < 2.1.14.2 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun (Kasus) 5 8 8 10 10 8 < 2.1.14.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 74.64 75.53 71.60 -- 73.61 62 > 2.1.14.4 Pencari kerja Yang Ditempatkan (Orang) 185 112 124 260 230 (911) 2.400 < 2.1.14.5 Keselamatan dan Perlindungan - - - - - 2.1.14.6 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (Kasus) 0 0 0 0 0 2.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2.1.15.1 Persentase Koperasi Aktif (%) 92,98 92,98 93,75 92,42 95,31 100 < 2.1.15.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) 158 158 182 145 145 2.1.15.3 Jumlah BPR/LKM (Unit) 0 1 1 1 1 1 = 2.1.15.4 Usaha Mikro dan Kecil (Unit) 1.971 1.971 1.888 1.907 150 295 < 2.1.16 Penanaman Modal 2.1.16.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Unit) 7 7 7 7 7 120 < 2.1.16.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (juta rupiah) 2.798.271.340.300 3.497.983.519.831 3.741.809.527.266 4.040.254.491.921 6.284.514.769.122 - PMDN (juta rupiah) - - - - 4.321.055.839.0 73 - - PMA (US $ Ribu) - - - - 130.897 - II - 128 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.1.16.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%) 8,16 8,57 10,31 10,47 11,07 2.1.16.4 Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) - 622.712.179.531 243.826.007.435 298.444.954.665 280.801.347.152 - 2.1.17 Kebudayaan 2.1.17.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali) -- -- -- -- 1 26 < 2.1.17.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya -- -- -- -- -- 2.1.17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Buah) -- -- -- -- 24 2.1.18 Kepemudaan dan Olahraga 2.1.18.1 Jumlah Organisasi Pemuda 49 49 49 49 49 49 = 2.1.18.2 Jumlah Organisasi Olahraga 20 21 21 21 21 20 > 2.1.18.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 4 4 4 5 2 7 < 2.1.18.4 Jumlah Kegiatan Olahraga 20 20 20 4 8 20 < 2.1.18.5 Gelanggang /Balai Remaja (selain Milik Swasta) (Buah) 4 4 4 5 5 6 < 2.1.18.6 Lapangan Olahraga (lapangan Volly, Sepak Bola, Bulu Tangkis, Basket) (Buah) 54 54 54 54 99 54 > 2.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.1.19.1 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM) -- ada ada ada ada ada = 2.1.19.2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Parpol) -- ada ada ada ada ada = 2.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2.1.20.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,0085 > 2.1.20.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang) 0,0400 0,0417 0,0399 -- -- 0,035 2.1.20.3 Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan -- -- -- -- -- 2.1.20.4 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah -- -- -- -- -- 2.1.20.5 Penegakan Perda (Buah) -- 2 5 10 10 16 < II - 129 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.1.20.6 Cakupan Penegakan Perda (%) 85 85 85 90 90 72 > 2.1.20.7 Cakupan Patroli Petugas SATPOL PP (X Sehari) 2 2 2 3 3 = 2.1.20.8 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten (%) 90 90 90 90 90 100 < 2.1.20.9 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Orang) 400 417 399 -- -- 2.1.20.10 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%) 80 80 80 80 80 2.1.20.11 Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%) 75 75 75 75 75 2.1.20.12 Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Kegiatan Percetakan Brosur dan Penggandaan Peraturan Penanggulangan Bencana (Paket Kegiatan) -- -- -- -- -- 2.1.20.13 Pengadaan Paket Logistik (Paket Kegiatan) 1 1 -- -- -- 2.1.20.14 Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (Paket Kegiatan, Posko Siaga Bencana) -- -- -- -- 1 2.1.20.15 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik (Paket) tad tad tad tad tad 2.1.20.16 Sistem Informasi Manajemen Pemda -- -- -- -- -- 2.1.20.17 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat -- -- -- -- -- 2.1.20.18 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) -- -- -- -- -- 2.1.20.19 Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 39,47 40,79 41,94 45,01 Dalam Proses Penilaian 2.1.20.20 Nilai Inovasi Pelayanan Publik -- -- -- -- -- 2.1.20.21 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi -- -- -- -- -- 2.1.20.22 Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 84 83 84 81 84 2.1.20.23 Perda Kelembagaan Organisasi Daerah 7 7 7 1 1 2.1.21 Ketahanan Pangan 2.1.21.1 Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup) -- -- -- -- -- 2.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.1.22.1 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) -- -- -- -- -- 2.1.22.2 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 37 37 37 37 37 38 < II - 130 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.1.22.3 Jumlah LSM (Buah) -- -- -- -- -- -- 2.1.22.4 PKK aktif (Unit) 38 38 38 38 38 28 > 2.1.22.5 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Paket) -- -- -- -- -- 2.1.23 Statistik 2.1.23.1 Buku ”Kabupaten Sukamara Dalam Angka” 1 1 1 1 1 1 = 2.1.23.2 Buku ”PDRB Kabupaten Sukamara” 1 1 1 1 1 1 = 2.1.24 Kearsipan 2.1.24.1 Pengelolaan Arsip secara Baku Jumlah SOPD/Desa Arsip Baku x100% Jumlah SOPD/Desa 0 0 0 0 0 115 < 2.1.24.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang) Jumlah SDM Pengelola Arsip Baru x100% Jumlah SDM Pengelola Arsip Tahun Lalu 0 0 0 0 100 187 < 2.1.25 Komunikasi dan Informatika 2.1.25.1 Jumlah Jaringan Komunikasi -- -- -- -- 3 2.1.25.2 Desa Dering/Telepon Pedesaan (Unit) -- -- -- -- -- 32 < 2.1.25.3 Warung Masyarakat Informasi -- -- -- -- 3 2.1.25.4 Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) -- -- -- -- -- 5 < 2.1.25.5 Pusat Komunitas Kreatif (Buah) -- -- -- -- 4 2.1.25.6 M-CAP (Mobile Capacity Acces Point) -- -- -- -- -- 2.1.25.7 M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (Unit) -- -- -- -- -- 6 2.1.25.8 Data Center (Buah) -- -- -- -- -- 1 2.1.25.9 Media Center (Buah) -- -- -- -- 1 1 = 2.1.25.10 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal -- -- -- -- 5 6 < 2.1.25.11 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal -- -- -- -- 3 1/2 > 2.1.25.12 Web Site milik Pemerintah Daerah (Buah) -- -- -- -- 12 1 < 2.1.25.13 Pameran/Expo terkait Kominfo -- -- -- -- -- 1 < 2.1.26 Perpustakaan 2.1.26.1 Jumlah Perpustakaan (Unit) 1 1 1 1 1 1 = 2.1.26.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (Orang) 4.163 12.500 9.767 13.124 15.140 10.971 > II - 131 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.1.26.3 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Jumlah Judul) 4.247 4.247 4.394 4.876 5.009 6.600 < 2.2 Pelayanan Urusan Pilihan 2.2.1 Pertanian dan Peternakan 2.2.1.1 Luas Tanam Tanaman Pangan 2.2.1.1.1 Padi Sawah (Ha) 3.767 3.351 3.484 2.952 2.643 5.352 > 2.2.1.1.2 Padi ladang (Ha) 1.457 1.482 1.157 488 337 2.360 > 2.2.1.1.3 Jagung (Ha) 319 346 201 93 488 301 > 2.2.1.1.4 Kedelai (Ha) 14 40 11 1 0 14,35 < 2.2.1.1.5 Kacang Tanah (Ha) 47 75 35 7 26 316 < 2.2.1.1.6 Kacang Hijau (Ha) 4 1 6 5 0 107 < 2.2.1.1.7 Ubi Kayu (Ha) 282 312 228 160 619 289,12 > 2.2.1.1.8 Ubi Jalar (Ha) 129 142 95 47 83 132,26 > 2.2.1.2 Luas Panen Tanaman Pangan 2.2.1.2.1 Padi sawah (Ha) 2.440 1.825 1.610 1.981 850 11.131 < 2.2.1.2.2 Padi ladang (Ha) 881 645 747 400 88 3.277 < 2.2.1.2.3 Jagung (Ha) 271 258 168 58 68 956 < 2.2.1.2.4 Kedelai (Ha) 11 29 11 1 0 51 < 2.2.1.2.5 Kacang Tanah (Ha) 33 53 31 6 9 316 < 2.2.1.2.6 Kacang Hijau (Ha) 2 1 3 6 0 107 < 2.2.1.2.7 Ubi Kayu (Ha) 164 222 162 96 62 912 < 2.2.1.2.8 Ubi Jalar (Ha) 106 129 67 42 10 591 < 2.2.1.3 Produktivitas Tanaman Pangan 2.2.1.3.1 Padi Sawah (Ku/Ha) 34,93 39,21 39,19 39,23 39,21 48,50 < 2.2.1.3.2 Padi Ladang (Ku/Ha) 17,98 19,47 19,42 19,48 19,48 20,85 < 2.2.1.3.3 Jagung (Ku/Ha) 17,95 17,96 17,97 17,93 17,79 18,35 < 2.2.1.3.4 Kedelai (Ku/Ha) 10,72 10,50 10,56 10,77 10,77 11,12 < 2.2.1.3.5 Kacang Tanah (Ku/Ha) 10,95 58,27 11,01 11,14 11,20 11,17 < 2.2.1.3.6 Kacang Hijau (Ku/Ha) 8,00 0,80 8,00 0,00 8,00 8,65 < 2.2.1.3.7 Ubi Kayu (Ku/Ha) 117,10 116,96 116,80 116,93 116,97 117,10 < 2.2.1.3.8 Ubi Jalar (Ku/Ha) 99,68 99,27 99,30 99,32 99,72 99,70 < 2.2.1.4 Produksi Tanaman Pangan II - 132 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.2.1.4.1 Padi Sawah (Ton) 8.523,28 7.156,28 6.309,68 7.210,09 3.334,47 49.093 < 2.2.1.4.2 Padi Ladang (Ton) 1.583,62 1.255,54 1.450,45 779,34 171,45 6.728 < 2.2.1.4.3 Jagung (Ton) 486,49 459,87 292,86 58,70 121,91 1.750 < 2.2.1.4.4 Kedelai (Ton) 11,79 30,45 11,62 0,00 0,00 57 < 2.2.1.4.5 Kacang Tanah (Ton) 36,13 10,99 30,83 4,48 9,47 352 < 2.2.1.4.6 Kacang Hijau (Ton) 1,60 8,00 1,60 3,20 0,00 92 < 2.2.1.4.7 Ubi Kayu (Ton) 1.920,52 2.584,76 1.892,16 865,61 724,99 10.674 < 2.2.1.4.8 Ubi Jalar (Ton) 0,00 1.270,62 705,01 329,07 99,32 5.865 < 2.2.1.5 Luas Panen Tanaman Hortikultura 2.2.1.5.1 Buah-Buahan (Ha) 359 392 443 502 788,00 2.583 < 2.2.1.5.2 Sayuran (Ha) 1.357 1.036 431 290 137,00 1.507 > 2.2.1.5.3 Tanaman Hias (M²) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.2.1.5.4 Tanaman Obat (M²) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.2.1.6 Produksi Tanaman Hortikultura 2.2.1.6.1 Buah-Buahan (Ku) 2.426,00 1.674,21 1.200,44 18.531,40 48.037,00 59.518 > 2.2.1.6.2 Sayuran (Ku) 4.356,00 3.394,06 1.405,42 1.234,20 445,23 5.911 > 2.2.1.6.3 Tanaman Hias (Tangkai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.2.1.6.4 Tanaman Obat (Kg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.2.1.7 Populasi Ternak 2.2.1.7.1 Sapi Potong (Ekor) 2.687 2.794 2.794 3.017 3.447 15.886 < 2.2.1.7.2 Kambing (Ekor) 249 207 558 753 859 1.602 > 2.2.1.7.3 Domba (Ekor) 0 0 0 0 0 0 2.2.1.7.4 Babi (Ekor) 2.489 1.015 2.651 4.226 5.635 14.414 < 2.2.1.7.5 Ayam Buras (Ekor) 29.635 29.156 37.975 51.663 65.125 157.308 > 2.2.1.7.6 Ayam Ras Petelur (Ekor) 0 0 0 0 0 0 2.2.1.7.7 Ayam Ras Pedaging (Ekor) 44.100 44.935 49.665 49.783 75.276 234.138 < 2.2.1.7.8 Kerbau (Ekor) 0 0 0 0 0 0 2.2.1.7.9 Itik (Ekor) 1.241 1.784 5.416 4.028 4.752 6.523 > 2.2.1.8 Produksi Ternak 2.2.1.8.1 Sapi Potong (Ton) 57.590 36.140 70.910 73.812 73.811 334.134 < 2.2.1.8.2 Kambing (Ton) 1.395 1.470 3.252 3.618 3.618 8.095 > 2.2.1.8.3 Domba (Ton) 0 0 0 0 0 0 II - 133 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.2.1.8.4 Babi (Ton) 15.106 5.044 78.764 79.856 79.856 87.642 > 2.2.1.8.5 Ayam Buras (Ton) 11.596 2.918 55.601 19.646 19.646 61.557 > 2.2.1.8.6 Ayam Ras Petelur (Ton) 0 0 0 0 0 0 2.2.1.8.7 Ayam Ras Pedaging (Ton) 88.900 89.870 261.000 172.600 172.600 471.892 > 2.2.1.8.8 Kerbau (Ton) 0 0 0 0 0 0 2.2.1.8.9 Itik (Kg) 441 181 3.518 1.516 2.444 2.355 > 2.2.1.9 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%) 0,78 0,82 0,81 0,71 0 2.2.1.10 Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) 2,27 2,19 2,25 2,23 0 2.2.1.11 Peningkatan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam PDRB (%) 0,12 0,13 -1,14 -0,40 0 2.2.1.12 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB (% 0,25 0,26 0,24 0,22 0 2.2.1.13 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB (%) 25,15 25,31 24,14 23,88 0 2.2.2 Perkebunan 2.2.2.1 Peningkatan Produktivitas Perkebunan dari Potensi Produksi di Lapangan (%) 51,05 54,51 57,90 61,90 64,52 67,76 < 2.2.2.2 Peningkatan Jumlah SDM Perkebunan Berkualitas (%) 3,04 3,45 4,25 4,92 0 6,28 < 2.2.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Perkebunan (Jumlah Tenaga Kerja Baru/Tahun) 165 309 264 189 0 1.008 < 2.2.2.4 Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan (%) 0,60 1,75 2,91 4,06 5,22 6,37 < 2.2.2.5 Penumbuhan Sentra-sentra Komoditas Wilayah Pengembangan Perkebunan (Jumlah Sentra Pengembangan Perkebunan) 2 0 3 4 0 5 < 2.2.2.6 Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun) 69.531,30 309 264 189 0 70.611,3 0 < 2.2.2.7 Nilai Tukar Petani (%) 98,66 98,80 99,00 99,15 99,65 100 < 2.2.3 Perikanan 2.2.3.1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 634,27 658,89 683,27 1.307,21 1.307,21 2.2.3.2 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 4.975,1 5.021,3 4.224,90 3.826,30 4.104,898 II - 134 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 2.2.3.3 Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th) 38,7 39,94 41,48 41,48 54,32 54,5 < 2.2.3.4 Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton) 808,55 820,27 757,63 756,63 786,67 2.2.3.5 Peningkatan Produksi Benih Ikan (Juta Ekor/Tahun) 63.400 64.750 46.650 73.312 60.375 2.2.3.6 Nilai Tukar Nelayan (%) - - - - - 2.2.3.7 Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%) 3,74 3,68 3,53 3,31 2.2.4 Pariwisata 2.2.4.1 Kunjungan Wisata - Wisatawan Nusantara 10.200 12.050 13.150 16.500 20.800 13.500 > - Wisatawan Mancanagera 3 5 10 15 2 2.2.4.2 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) 7,43 6,91 8,24 8,85 9,54 0,70 > 2.2.5 Perdagangan 2.2.5.1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 12,20 12,52 13,09 13,33 13,60 16,21 < 2.2.6 Perindustrian 2.2.6.1 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%) 22,57 22,67 22,60 22,85 23,05 2,53 > 2.2.6.2 Pertumbuhan Industri (Unit) 44 62 57 4 18 30 > 2.2.6.3 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin/Jumlah Tenaga Kerja (Orang) -- -- -- -- -- -- 2.2.7 Ketranmigrasian 2.2.7.1 Transmigran Swakarsa (KK) 55 - - - - 2.2.7.2 Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB (%) - - - - - 3 ASPEK DAYA SAING 3.2 Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 3.2.1 Perhubungan 3.2.1.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 0.041 0.041 0.041 26,85 Unit/KM 26,85 Unit/KM 3.2.1.2 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum (Orang/Barang) 2.482/520899,06 2.482/520899,06 2.482/520899,06 2.482/520899,06 2.482/520899,06 3.2.1.3 Jumlah Pengguna Angkutan Umum 28.000 28.800 31.573 30.467 31.335 II - 135 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 3.2.2 Penataan Ruang 3.2.2.1 Ketaatan Ruang terhadap RTRW (%) 3.2.2.2 Luas Wilayah Produktif (Ha) 3.2.2.3 Luas Wilayah Industri (Ha) 3.2.2.4 Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) 3.2.2.5 Luas Wilayah Perkotaan (Ha) 3.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3.2.3.1 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang (Unit) 3 3 3 4 5 3.2.3.2 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit) 3.2.3.3 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran (Buah) 3.2.3.4 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel (Buah) 3.2.4 Komunikasi dan Informatika 3.2.4.1 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon (%) -- -- -- -- 79,18 3.3 Iklim Berinvestasi 3.3.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3.3.1.1 Angka Kriminalitas (Kejadian) -- -- 11 13 25 68 > 3.3.1.2 Jumlah Demo 3.3.1.3 Lama Proses Perijinan (Ijin/Hari) 7 7 7 7 7 7 = 3.3.1.4 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah (Perda/% : Retribusi Daerah/%) Pajak Daerah 10 (sepuluh) Jenis Pajak 177,77 134,89 134,14 123,01 317,28 100 > Retribusi Daerah 127,82 144,78 108,92 107,57 100,51 100 > Retribusi Jasa Umum 14 Jenis Pungutan 130,19 153,76 107,07 102,24 96,20 100 > Retribusi Jasa Usaha 10 Jenis Pungutan 111,67 104,39 126,15 161,42 132,03 100 > Retribusi Perijinan Tertentu 4 Jenis Pungutan 145,70 128,22 106,84 104,42 111,69 100 > 3.3.1.5 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha (Perda) 3 6 3 1 6 8 < II - 136 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian kinerja Standar Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 3.4 Sumber Daya Manusia 3.4.1 Kepegawaian 3.4.1.1 Jumlah Lulusan SMA 321 313 309 303 252 3.4.1.2 Jumlah Lulusan S1 950 1008 1108 1132 997 3.4.1.3 Jumlah Lulusan S2 28 29 28 28 37 3.4.1.4 Jumlah Lulusan S3 -- -- -- -- -- 3.4.1.5 Rasio Lulusan SMA : S1 (%) 25.26 23.69 21.81 21.11 20.18 3.4.1.6 Rasio Lulusan S1 : S2 (%) 97.14 97.20 97.54 97.59 96.42 3.4.2 Ketenagakerjaan 3.4.2.1 Jumlah Lulusan SMA 4,770 5,261 6,778 - 6,900 3.4.2.2 Jumlah Lulusan S1 1,796 2,293 1,648 - 2,934 Tabel 2.69. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2020 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 67,52 68 67,95 68,03 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 53 53 55,87 68,62 3 Pertumbuhan Ekonomi % 6,19 5,9 6,05 1,98 4 Angka Kemiskinan % 3,36 3,36 3,16 3,32 5 Laju Inflasi % 0,65 0,65 1,22 0,52 6 PDRB Per Kapita (ADHK) 42,36 42,42 43,53 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) % 4,83 3,57 4,39 4,7 8 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) TAD 45 45 45 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 82 82,25 89,3 92,49 II - 137 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 Angka melek huruf (penduduk usia > 15 tahun % 97,58 97,62 97,48 98,56 2 Angka rata-rata lama sekolah tahun 7,83 7,9 7,91 8,01 3 Harapan Lama Sekolah tahun 10,2 10,5 12,11 12,12 4 Angka usia harapan hidup tahun 71.41 71.61 71,49 71,53 5 Persentase balita gizi buruk % 2.00 ≤ 1 6 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 73.61 73.91 73.37 65.6 7 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas % 95,17 96,43 96,61 95,3 8 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP 9 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHB) % 31,73 30,67 30,39 10 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 13,55 14,36 14,59 11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 23,36 22,37 21,79 ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR 1 URUSAN PENDIDIKAN 1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA % 54,95 88 54,37 84,47 1.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) % 38,36 87,52 33,28 45,07 1.2 Pendidikan Menengah 1.2.1 Angka Partisipasi Murni 1.2.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 88.,20 90 84,72 86,64 1.2.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 48,15 79 61,17 63,15 1.2.2 Angka partisipasi sekolah 1.2.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 -12 tahun % 100,98 102 89,91 91,96 1.2.2.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun % 98,95 99,25 96,7 97,31 1.2.3 Angka Putus Sekolah: 1.2.3.1 Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI % 0,15 0,14 0,13 0,13 1.2.3.2 Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs % 0,52 0,5 0.45 0,13 1.2.4 Penyelenggaraan UN/USBN/US dan Ulangan Akhir Semester Bersama Pendas (SD/MI dan SMP/MTs) % 90 94 100 100 2 URUSAN KESEHATAN 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup AKB 10 ≤ 10 10,73 9,57 II - 138 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 2.2 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup AKI 3.00 ≤ 3 0 0,74 2.3 Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa % 20.00 20.00 100 100 2.4 Persentase penduduk yang tercover jaminan Kesehatan % 58.50 75.00 100 96,13 2.5 Persentase Puskesmaas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar % 80.00 80.00 100 80 2.6 Persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standart % 75 80 100 80 2.7 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD) 47 80 91 36 2.8 Case Notification Rate (CNR) TB Paru % 61.20 70.00 72,32 55,44 2.9 Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat % 76.00 70.00 0 100 2.10 AFP Rate 1 1 0 0 2.11 Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS % 2.50 80.00 26 2,50 2.12 Persentase ODHA yang mendapat akses ARV % 4.00 60.00 0 70 2.13 Persentase penanganan penyakit menular TB/HIV di rumah sakit % TAD 15 80 20 2.14 Angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 2.15 Persentase penggunaan obat tradisional % 39.00 45.00 31,33 - 2.16 Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut % 70.00 75.00 27,08 - 2.17 Persentase produk Alkes dan PKRT yang memenuhi syarat (pengujian sampel) % 80.00 80.00 72,39 85,00 2.18 Persentase puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana sesuai standar % 20.00 40.00 100 80 2.19 Persentase Pustu dan Poskesdes dengan kondisi sarana dan prasarana sesuai standar % 10.00 20.00 82.14 80 2.20 Jumlah desa aman OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetika, dan Bahan Berbahaya) 0 5 0 0 2.21 Persentase Desa melaksanakan STBM % 100.00 100.00 84,00 80,00 2.22 Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan % 45.00 60.00 56,00 75,00 2.23 Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi % 30.00 50.00 62,82 50,00 2.24 Persentase jumlah desa ODF % 46.90 50.00 46 46,88 2.25 Persentasei fasilitas air bersih rumah sakit memenuhi syarat higiene sanitasi % 100 20 100 100 II - 139 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 2.26 Standarisasi pengelolaan limbah medis dan non medis di rumah sakit % 75 75 100 85 2.27 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) % 77.00 80.00 90,6 74,47 2.28 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan % 85.00 85.00 80,9 90,37 2.29 Persentase Persalinan ditolong Tenaga kesehatan % 91.30 92.00 91 75,07 2.30 Cakupan kunjungan bayi % 72.00 82.00 50,6 63,75 2.31 Cakupan pelayanan anak balita % 72.00 82.00 87,23 66,98 2.32 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100.00 100.00 100 100 2.33 Persentase balita pendek (stunting) % 29.70 ≤ 20 16,27 4,24 2.34 Prevalensi anemia ibu hamil % 29.00 ≤ 28 12,37 9,59 2.35 Prevalensi anemia remaja putri % 20.00 ≤ 30 TAD 40,59 2.36 Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan Keluarga Sehat % 20.00 60.00 100 100 2.37 Persentase pemanfaatan sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjut % 75 80 80 60 2.38 Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi % 60.00 100.00 100 100 2.39 Jumlah puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini Secara Rutin Unit 2 3 4 5 2.40 Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek (%) % 60.00 100.00 100 100 2.41 Rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk % 100 100 200 199,33 2.42 Rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk % 158 158 278 295,21 2.43 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk % 40 40 19 31,47 2.44 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk % 12 12 3 3 2.45 Standarisasi dan Akreditasi rumah sakit berkelanjutan 25 100 100 75 2.46 Persentase ketersediaan tenaga medis dan paramedis sesuai standar di rumah sakit % 65 70 65 85 2.47 IKM IKM TAD 2 0 2,5 2.48 Persentase desa siaga aktif % 6.25 9.38 0 9,38 2.49 Proporsi Rumah Tangga ber-PHBS % 30.00 50.00 71,88 - 2.50 Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM % 20.00 20.00 100 100 2.51 Persentase Murid SD/MI diperikas (UKGS) % 5.32 6.00 48,8 - II - 140 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 2.52 BOR % 38,36 60 30,45 21,63 2.53 Av-Los hari 2.4 06-Sep 2,49 2,51 2.54 TOI hari 5.47 01-Mar 7,98 12,88 2.55 BTO hari 41.72 40-50 37,04 20,54 2.56 NDR 3.74 25/1000 3,18 12,05 2.57 GDR 14.66 45/1000 11,75 26,99 2.58 Angka Kematian Ibu AKI 1 <5 0 TAD 2.59 Angka Kematian Bayi AKB TAD <5 0 TAD 2.60 IKM IKM 75 80 77 78 2.61 Cakupan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap % 19.000 20.000 16.133 12.789 2.62 Cakupan SPM % 80 80 80 80 2.63 Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi % 25 60 44,18 16,3 2.64 Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONEK) % 80 80 80 80 2.65 Persentase ketersediaan arana dan prasarana rumah sakit sesuai standart % 75 50 80 80 2.66 Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart dan terkalibrasi di rumah sakit % 75 50 96,44 68 2.67 Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai formularium di rumah sakit % 75 90 90 96 2.68 Presentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart % 75 75 75 64 2.69 Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart dirumah saki % 36 50 89 58 2.70 Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi % 75 80 89 85 2.71 Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit % 75 80 80 94 2.72 Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit % 75 80 80 84 3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG 3.1 Pekerjaan Umum: 3.1.1 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam) % 17,77 30,17 61,78 32,77 per tahun II - 141 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 3.1.2 Persentase jalan kabupaten yang ditangani % 1,13 1,92 3,2 15,99 per tahun 3.1.3 Persentase drainase dan gorong-gorong yang terpelihara % 14,65 17,65 11,81 62 3.1.4 Persentase jaringanirigasi dalam kondisi baik % 57,34 7,59 86,9 87,8 per tahun 3.1.5 Persentase tersedianya air baku % 42,5 50,98 - - 3.1.6 Persentase Masyarakat yang dapat Mengakses Air Minum Layak % 8,85 3,42 - 16,52 3.1.7 Persentase Jaringan Irigasi dlm Kondisi baik % 57,34 64,93 86,9 87,8 3.1.8 Rasio jalan poros desa dan jembatan dalam kondisi baik % 13,04 19,79 - 32,77 3.1.9 Persentase pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan % 32 38,4 24,61 1,453 3.1.10 Persentase Wilayah bebas banjir perkotaan % 32 37,71 12,21 - 3.1.11 Persentase Wilayah bebas banjir perdesaan % 57,34 64,93 - - 3.1.12 Meningkatnya jaringan drainase % 25 30 23,17 62 3.2 Penataan Ruang: 3.2.1 Persentase Pelaksanaan Perijinan, Peraturan Zonasi,Pengenaan Sanksi % TAD 9 64,5 60,21 3.2.2 Jumlah Perda/perbub. Rencana Tata Ruang yang disusun % 33,3 44,4 - - 3.2.3 Persentase tata ruang yang digunakan sebagaimana mestinya % 63,15 68,15 - - 3.2.4 Persentase Pengadaan Tanah % 50 57,8 33,3 - 3.2.5 Persentase ruang publik yang tertata dan pertamanan yang representatif % 45,45 9,09 7,28 - 3.2.6 Persentase meningkatnya sarana dan prasarana umum dan pemerintah lengkap dengan fasilitas pendukungnya % 85,18 2.27 - - 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.1 Persentase Penurunan Kawasan dan Permukiman Kumuh % 38,44 2,5 15,23 12,32 4.2 Persentase Rumah Layak Huni % 37,97 5,06 68,32 45,43 II - 142 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 4.3 Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Sanitasi Layak % 75,19 4,81 78,23 3,33 4.4 Persentase pelaksanaan pembangunan sanimas % 13,56 14,06 15,49 2,23 4.5 Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani % 38,44 40,94 52 31,34 4.6 Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani % 62,03 64,63 52,55 9,83 4.7 Persentase penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi MBR % 28,13 37,51 30,86 0 4.8 Persentase penyediaan sarana dan prasarana air limbah % 37,97 43,03 40,61 42,21 5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.1 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah % 0.00 0.00 80 0,5 5.2 Jumlah kasus Kriminalitas,penyalahgunaan narkoba,psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) Kasus 32 40 39 33 5.3 Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA dan PERKADA % TAD 0.00 0 - 5.4 Persentase bencana daerah yang tertangani % 100.00 0.00 0 0,5 5.5 Prosentase pencapaian Stabilitas keamanan,ketentraman dan ketertiban umum % 100 100.00 97 95 5.6 Jumlah Pengamanan Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati orang 30 30 34 10 5.7 Persentase Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran % 75.62 100.00 90 0,75 5.8 Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk 2 2 2 - 5.9 Prosentase Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab.Sukamara % 53,95 20 20 20 5.10 Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan % TAD 0.00 0 - 5.11 Jumlah kegiatan Keagamaan Kegiatan TAD 12 TAD 6 5.12 Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan NKRI masyarakat diKabupaten Sukamara % 92,14 22,85 22,85 26,57 5.13 Terselenggaranya peringatan hari - hari besar Hari 45 9 7 6 5.14 Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, Gereja,Hindu kaharingan dan Buddha Orang TAD 100 TAD TAD II - 143 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 5.15 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan/LSM dan OKP % TAD 18.75 0 0 5.16 Termonitornya Pelaksanaan Pileg / Pilpres / Pilkada diKabupaten Sukamara % 0.00 33,33 33,33 100 5.17 Persentase pelanggaran perda dan perkada yang di tindaklanjuti % TAD 0.00 50 0,5 6 URUSAN SOSIAL 6.1 cakupan potensi masyarakat yang menerima bantuan sosial % 9,624 10,586 11,178 11.459 6.2 persentase PMKS yang memperoleh bantuan % 95,9 95,9 97,19 94,31 6.3 persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan dan penanganan % 100 100 94,25 100 6.4 Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100 100 100 100 6.5 Jumlah pasangan pengantin yang mengikuti Sidang Isbat/ Nikah Massal Pasang 100 100 0 - LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR 1 URUSAN TENAGA KERJA 1.1 Rasio kasus sengketa ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan kasus yang tercatat/dilaporkan % 95 95 80 100 1.2 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 45,34 75 44,1 44,1 1.3 Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan % 95 95 87,11 87,11 1.4 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi orang 30 210 15 15 2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.1 Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Sukamara 18,5 100 100 - 2.2 Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG,PP PA % TAD 5 5 0,1 2.3 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) % TAD < 2 1 >1 2.4 Rasio Kekerasan Terhadap Anak % 5 5 3 1 3 URUSAN PANGAN II - 144 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 3.1 Ketersediaan pangan utama kg 209 215 61,74 187,4 3.2 Penguatan cadangan pangan ton 32,97 35,09 29,7 23,4 3.3 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 83,9 89,3 83,6 84,7 5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 5.1 Indeks Kualitas Pencemaran Air Indeks 47,2 47,2 47,2 56,67 5.2 Indeks Kualitas Pencemaran Udara Indeks 91,2 91,2 91,2 90,93 5.3 Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air % 20 40 50 60,95 5.4 Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti % 100 100 100 100 5.5 Persentase penanganan sampah % 60 60 86,13 46,46 5.6 Persentase Luasan Lahan yang direhabilitasi akibat dampak Kebakaran hutan dan laha % 5 35 10 6,25 5.7 Persentase RTHK Publik % 2 40 42 0,17 5.8 Presentase peningkatan kapasitas TPA, TPS, TPS3R % 24,76 2,86 49 13,74 5.9 Persentase ketersediaan akses informasi lingkungan hidup % 60 60 80 71,2 5.10 Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin % 61 70 83 - 6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.1 Persentase Cakupan penduduk ber KTP persatuan penduduk % 0,84 0,9 0,96 93,76 6.2 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran % 0,37 0,41 0,41 47,76 6.3 Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) % 0,25 0,35 0,34 37,27 7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.1 Persentase aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi % 100 100 100 - 7.2 Jumlah dokumen laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa Dok TAD 29 TAD 29 7.3 persentase persentase lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang aktif % 83,33 100 100 100 II - 145 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 7.4 persentase desa yang mengadakan musrenbangdes tepat waktu + P3MD % TAD 100 100 100 7.5 Persentase BUMDes aktif % 34 45 77,8 58 8 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.1 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) Tahun 87 51 32 26 8.2 persentase ketersediaan alokon % 85 0 95 100 8.3 persentase ketersediaan KIE KB % 50 0 80 80 8.4 Cakupan Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja % 60 75 80 75 8.5 Cakupan Kader terlatih % 70 75 3,37 70 8.6 Cakupan peserta MKJP % 12,36 17,03 15,75 14,03 8.7 Persentase keluarga Pra Sejahtera % 4,1 4,07 4,14 3,8 8.8 Cakupan PUS yang ingin berKB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed) % 12,52 11 11,42 9,6 9 URUSAN PERHUBUNGAN 9.1 Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%) % 85 3 3,53 2 9.2 Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik % 55 9 16,36 5 9.3 Persentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas % 37,35 0 0 15 9.4 Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota % 55 4,77 8,67 18 9.5 Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji % 91,4 71,6 78,34 60 9.6 Persentase ketersediaan angkutan darat % 0,21 0,23 1,09 1 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.1 Tersedianya Roadmap TIK dok TAD 1 0 - 10.2 Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov % 18,75 25 25 26 10.3 Persentase pengelolaan aplikasi layanan publik % 20 30 30 30 10.4 Prosentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik % 100 100 58 85 10.5 Persentase peningkatan menuju lembaga DPRD yang transparan % TAD 100 0,5 II - 146 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 10.6 persentase ketersediaan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi antar OPD % 50 55 90,9 90,9 10.7 Terfasilitasinya kerjasama pemerintah daerah dan media massa keg 11 11 11 TAD 11 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11.1 Persentase koperasi sehat % 12 20 33,33 56,66 11.2 Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha % 10 15 11 70 11.3 Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil % 8 13 7,55 66,66 11.4 Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri % 10 20 12 50 11.5 Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran % 10 20 12 50 11.6 Persentase OVOP yang berkembang % 2 4 2 50 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 12.1 Persentase peningkatan investasi % 2,75 3,69 1,1 - 12.2 Nilai Realisasi Investasi Rp 7,008,931,296,9 05 7.115.008.941,07 7.858.595.883.21 7 4.357.160.000 12.2.1 -PMDN Rp 5,009,646,482,6 99 5,114,724,126,86 6.00 5.827.563.878.38 6 2.729.400.000 12.2.2 -PMA US $ 133,285,654.28 133,352,320.95 135.402.133,66 1.842.200.000 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 13.1 Cakupan pembinaan cabang olahraga % TAD 78 95,65 17,54 13.2 Persentase cabang olahraga yang berprestasi % 12,5 12,5 78,26 4,17 13.3 Sarana dan Prasarana berstandar nasional dan internasional unit 7 2 0 - 13.4 Jumlah Tenaga Keolahragaan orang 23 30 37 - 13.5 Cakupan pembinaan kecintaan dan rasa kebangsaan pemuda terhadap NKRI % 15,9 15,9 17,36 1,2 13.6 Cakupan organisasi kepemudaan yang memperoleh pelatihan kewirausahaan % 4,65 4,65 0 - 14 URUSAN STATISTIK 14.1 Tersedianya buku statistik sektoral buku 0 2 3 93 15 URUSAN PERSANDIAN II - 147 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 15.1 persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah % 20.00 0.40 93 - 16 URUSAN KEBUDAYAAN 16.1 Jumlah sanggar seni budaya yang difasilitasi buah 1 3 4 14 16.2 Pesentase Perkembangan Sanggar Seni/Budaya % 10 40 25 20 16.3 Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif % 10 40 25 20 16.4 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah keg 1 1 1 0 16.5 Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi buah - - - - 17 URUSAN PERPUSTAKAAN 17.1 Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat buah 2 4 10 4 18 URUSAN URUSAN KEARSIPAN 18.1 Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e- arsip) % 0.00 0.00 0 - 18.2 Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar % 0.00 10.00 0 0 18.3 Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan % 0.00 0.00 0 0 18.4 Jumlah Buku himpunan PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Berita Daerah,Lembaran Daerah dan peraturan perundang undangan buku 81 250 1 1 18.5 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku % 0.00 3.00 0 0 LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 URUSAN PARIWISATA 1.1 Kunjungan wisata 1.1.1 - Wisman Orang 5 5 2 - 1.1.2 - Wisnus Orang 15,667 23,8 47,882 48.316 1.2 Jumlah obyek wisata unggulan Buah 2 2 3 3 1.3 PAD sektor pariwisata Rp 884,38 1.003,38 1.028.617.945 2.341.700.000 1.4 Jumlah desa wisata desa TAD 2.00 0 3 2 URUSAN PERTANIAN II - 148 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 2.1 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB % 27.14 27.14 28,37 25,58 2.2 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB % 73.01 73.01 78,1 73,98 2.3 Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB % 6.39 6.39 6,2 7,4 2.4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Per ha 37.3 37.41 41,61 41,77 2.5 Produksi sektor perkebunan Ton 35,869.00 36,587.00 37.342,00 59.212 2.6 Produksi sektor peternakan Kg 351,994.00 370,520.00 395.576,00 389.946 2.7 Produksi sektor peternakan Kg 351,994.00 370,520.00 395.576,00 0 2.8 Produksi sektor pertanian Ton 25,560.00 26,843.00 11.471,00 6.818 2.9 Produksi sektor perkebunan Ton 35,869.00 36,587.00 37.342,00 0 5 URUSAN PERDAGANGAN 5.1 Persentase promosi dagang produk unggulan daerah % TAD 67 42,86 0 5.2 Persentase pasar tradisional,modern dan SPBU yang diawasi % 25 17 12,5 100 5.3 persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera % 47 12 0,1 0,47 5.4 Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat % 0.00 25.00 25.00 0 5.5 persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera % 47 12 0,1 0 5.6 Tersedianya lapak berjualan bagi pedagang makanan dibulan Puasa unit TAD 50 50 0 6 URUSAN PERINDUSTRIAN 6.1 Jumlah sentra industri yang berkembang unit 0 0 0 - 6.2 Persentase pelaksanaan fasilitasi usaha furniture % 0.00 0.00 0 0 6.3 Persentase pembinaan sentra industri % 0.00 0.00 0 0 6.4 Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi Unit /tahun 12 9 9 100 6.5 Persentase kube aktif % 0.00 100 100 100 7 URUSAN TRANSMIGRASI 7.1 Jumlah transmigran yang ditempatkan Orang 55 0 0 0 7.2 Jumlah Transmigran yang menetap % 98,18 98,18 96,36 96 8 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.1 Konsumsi Ikan Kg 55,57 50,2 55,98 55,98 II - 149 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 8.2 Meningkatnya produksi benih ikan Ekor 70.000 70.000 73.400 73.400 8.3 Produksi Perikanan Tangkap Ton 4.633,78 4.259,93 4.755,94 4.755.938 8.4 Sarana dan prasarana perikanan tangkap Unit TAD TAD 3.061,00 3.061.00 8.5 Produksi perikanan budidaya Ton 1.520,19 1.183,71 1.520,19 1.520.19 8.6 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan yang Baik (BPIB) kel TAD 2 Kelompok 0 - 8.7 Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB (ADHB) Rp/tahun 112,286.30 125.534,30 74.561,00 74.561,00 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.1 Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perencanaan TAD 0 1 11 1.2 Tersusunnya Rancangan PERDA RPJMD dok 2 2 1 - 1.3 Tersusunnya Rancangan PERDA RKPD dok 1 1 2 1 1.4 Terlaksananya Monitoring,Evaluasi, Pelaporan dan Rencana Pembangunan Daerah Daerah Keg 3 3 3 2 1.5 Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Keg 15 15 15 - 1.6 Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah % TAD 76 80 68 1.7 Jumlah Segmen batas antar desa/Kelurahan unit 20 39 4 TAD 1.8 Cakupan peningkatan aparatur perencanaan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan % TAD 0.00 0.00 33 1.9 Persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan % TAD 0.00 0.00 50 1.10 Persentase ketersediaan data/informasi yang dapat diakses masyarakat % 100 100 0 50 1.11 Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dok TAD 0 0 - 2 URUSAN KEUANGAN 2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan opini WTP WTP WTP WTP 2.2 Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD % 100.00 100.00 100.00 100,00 2.3 Tingkat tertib administrasi penatausahaan keuangan SKPD % 100.00 100.00 100.00 100.00 II - 150 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 2.4 Tingkat tertib pelaporan keuangan SKPD sesuai SAP % 100.00 100.00 100.00 100.00 2.5 peningkatan pendapatan pajak dan restribusi terhadap pendapatan Asli Daerah % 100.00 100.00 100.00 100.00 2.6 Tertib Perencanaan dan Penggunan BMD % 100.00 100.00 100.00 100.00 2.7 Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah % 100.00 100.00 100.00 100.00 3 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.1 persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi % 90 95 92,91 75,50 3.2 Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi % TAD 0.95 91,22 100,00 3.3 persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi % TAD 95 32,63 72,67 3.4 Prosentase SOPD yang menyusun Anjab % TAD 100 100 39 3.5 Prosentase SOPD yang menyusun ABK % TAD 100 100 90 3.6 Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi % TAD 95 85,36 0 3.7 persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi % TAD 95 105,26 100 4 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.1 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan keg TAD 0 1 1 5 URUSAN PENGAWASAN 5.1 Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti: keuangan negara/daerah dan administrasi % 85 50 65,67 71,69 5.2 Meningkatnya level Zona Integritas pada Kabupaten Sukamara % - 0.00 0 0 5.3 Rasio tenaga pengawas dalam meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya % 100 90 100 90 5.4 Persentase berkurangnya jumlah kerugian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukamara % 20 20 33,39 48,87 5.5 Persentase membaiknya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara % 40 40 92,31 50 6 URUSAN SEKRETARIAT DEWAN II - 151 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018) Target dan Capaian Kinerja Ket Tahun 2019 Tahun 2020 Target Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 6.1 Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD % TAD 100 81,97 81,97 6.2 Persentase peningkatan menuju lembaga DPRD yang responsif dan partisipatif % TAD 100 99,04 99,04 6.3 Persentase Jumlah Raperda yang dijadikan produk hukum daerah % TAD 100 39 4,50 6.4 Persentase peningkatan SDM menuju lembaga DPRD yang kapabel % TAD 100 94,63 94,63 6.5 Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD % TAD 100 72,57 72,57 7 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.1 Tersusunnya LAKIP Kabupaten Dok 5 10 10 10 7.2 Nilai LKjIP Skor 54,72/CC 55,60/CC 55,29/CC Penilaian belum keluar 7.3 Tersusunnya LPPD Dok 300 60 60 10 7.4 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100 100 92,42 7.5 Nilai Evaluasi AKIP skor 65 - 0 7.6 Persentase PERDA yang memenuhi aspek legalitas % 100.00 100.00 100.00 20 7.7 Jumlah Dialog/Audiensi dengan tokoh masyarakat,pimpinan/anggota sosial masyarakat Keg TAD 12 12 TAD 7.8 Jumlah Rapat Koordinasi Unsur Forkopimda Keg TAD 12 12 9 7.9 Jumlah Koordinasi KDH/WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya Keg 50 50 62 34 7.10 Tersedianya dokumen grand design dan Road Map Reformasi Birokrasi dan evaluasi reformasi birokrasi dok TAD 1 TAD 1 7.11 Presentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan % 80.00 80.00 100.00 80 7.12 Tersusunnya dokumen kajian penataan desa/kelurahan Dok TAD 1 TAD TAD 7.13 Presentase SOPD yang menyusun SOP % TAD 100.00 TAD TAD 7.14 Jumlah dokumen Rapat/Monev dok 5 5 5 6 7.15 Jumlah Dokumen Monev dan pelaporan penerapan dan pencapaian SPM dok 2 2 2 4 7.16 Presentase SOPD yang menyusun SPP % TAD 100.00 TAD TAD III - 1 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Periode yang lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari III - 2 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada periode 2015-2020, dengan menggunakan rata-rata geometric, pendapatan daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -1,11% dengan rata-rata pendapatan daerah yang diukur menggunakan rata-rata hitung sebesar Rp. 684.328.312.430 per tahun selama 2015-2020. Pendapatan daerah terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 744.507.431.372. Kabupaten Sukamara masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan (Dana Transfer berupa DAU dan DAK), yang dihitung dengan rata-rata hitung 83,37% dari total seluruh pendapatan daerah. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Sedangkan pendapatan asli daerah sebagai penyokong kemandirian APBD hanya menyumbang rata-rata sebesar 5,89% dari keseluruhan pendapatan daerah. Sementara itu lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,99% dari total keseluruhan pendapatan daerah. Dari sisi belanja, hal yang sama juga terjadi penurunan rata- rata pertumbuhan per tahun yaitu -2,94% dengan rata-rata belanja per tahun sebesar Rp.595.835.313.466. Rata-rata pertumbuhan penurunan belanja per tahun ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan. Di dalam komponen belanja terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan komponen belanja operasi sebesar 3,81% per tahun, dan di dalam komponen belanja operasi tersebut untuk belanja pegawai rata-rata setiap tahun tumbuh sebesar 8,02%. Untuk belanja modal setiap tahun terjadi penurunan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,94%. Dari aspek proporsinya, selama 2015-2020 proporsi belanja operasi rata-rata mencapai 60,33%; selanjutnya belanja barang dan jasa III - 3 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 rata-rata sebesar 19,61%, dan belanja pegawai rata-rata proporsinya 35,52% per tahun. Dalam hal pembiayaan, selama 2015-2020 penerimaan pembiayaan daerah mengalami rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,19% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan per tahun sebesar 1,77%. Informasi APBD Kab. Sukamara selama periode 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini: III - 4 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 3.1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 s/d 2020 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2015 2016 2017 2018 2019*) 2020**) 1 PENDAPATAN DAERAH 683.998.195.876 744.507.431.372 673.516.439.891 691.264.975.942 665.854.810.855 646.828.020.646 -1,11% 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 29.733.928.708 38.622.540.535 49.848.715.290 44.572.551.816 37.385.558.135 40.995.658.489 6,63% 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.067.616.652 5.003.197.363 16.690.026.831 6.323.190.974 6.368.739.678 6.003.105.860 8,10% 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.920.256.140 11.229.576.335 11.001.619.128 2.269.783.087 1.619.872.052 1.850.448.463 -29,89% 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.520.936.435 6.685.826.045 8.261.703.903 9.109.911.988 9.903.578.509 9.665.385.656 8,19%
1.1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.225.119.481 15.703.940.792 13.895.365.427 26.869.665.767 19.493.367.895 23.476.718.510 23,34% 1.2 DANA PERIMBANGAN 643.955.607.642 705.804.956.220 623.152.684.595 636.824.775.074 619.006.038.875 596.227.932.208 -1,53% 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 43.008.484.610 46.011.286.224 34.234.494.194 41.965.799.701 35.278.374.319 60.779.691.724 7,16% 1.2.2 Dana Alokasi Umum 407.283.888.000 428.055.095.000 420.535.543.000 420.535.543.000 432.962.550.000 388.663.735.000 -0,93% 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 143.791.096.000 193.136.012.453 114.420.630.234 122.277.982.314 71.229.133.876 53.435.283.622 -17,96% 1.2.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 29.424.380.000 21.426.006.000 33.868.843.000 28.277.201.000 57.039.377.000 74.885.931.217 20,54% 1.2.5 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 12.197.759.032 17.176.556.543 19.943.174.167 22.268.249.059 22.496.603.680 18.313.290.645 8,47% 1.2.6 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 8.250.000.000 0 150.000.000 1.500.000.000 0 150.000.000 -55,13% 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.372.080.641 79.934.617 515.040.007 9.867.649.052 9.463.213.845 9.604.429.949 -1,53% 1.3.1 Pendapatan Hibah 743.686.935 - 366.000.000 9.660.795.000 8.849.000.000 9.578.630.000 66,72% 2.3.2 Pendapatan Lainnya 9.628.393.706 79.934.617 149.040.007 206.854.052 614.213.845 25.799.949 -69,41% 2 BELANJA DAERAH 609.321.966.129 671.465.638.259 596.582.307.546 576.024.959.592 596.675.343.645 524.941.665.621 -2,94% 2.1 Belanja Operasi 316.652.507.149 328.032.909.615 343.424.908.243 355.416.617.815 412.909.665.369 381.701.598.449 3,81% 2.1.1 - Belanja Pegawai 169.272.434.886 182.968.533.499 204.455.841.403 213.674.061.063 234.363.157.312 248.976.001.683 8,02% III - 5 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan 2015 2016 2017 2018 2019*) 2020**) 2.1.2 - Belanja Barang dan Jasa 105.643.907.798 114.209.830.101 108.621.948.500 104.737.374.595 146.114.917.603 117.767.321.767 2,20% 2.1.3 - Belanja Subsidi 0 0 0 0 700.000.000 800.000.000 2.1.4 - Belanja Hibah 40.731.639.465 30.302.531.015 30.059.498.340 36.851.362.157 31.167.090.454 13.879.675.000 -19,37% 2.1.5 - Belanja Bantuan Sosial 1.004.525.000 552.015.000 287.620.000 153.820.000 564.500.000 278.600.000 -22,62% 2.2 Belanja Modal 292.669.458.980 343.432.728.644 253.157.399.303 219.950.090.494 183.638.763.276 130.315.452.884 -14,94% 2.3 Belanja Tidak Terduga 0 0 0 658.251.283 126.915.000 12.924.614.288 - 2.4 Belanja Transfer 59.449.659.567 67.692.354.391 75.435.191.391 75.495.290.453 85.290.763.637 82.141.606.719 6,68% 2.4.1 - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa 2.524.997.566 1.600.000.000 1.650.000.000 699.550.662 1.001.433.100 911.376.826 -18,44% 2.4:2 - Belanja Bantuan Keuangan 56.924.662.001 66.092.354.391 73.785.191.391 74.795.739.791 84.289.330.537 81.230.229.893 7,37% SURPLUS/DEFISIT 15.226.570.180 5.349.438.722 1.498.940.954 39.744.725.897 -16.111.296.427 39.744.748.305 21,15% Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021. Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD **) : Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit III - 6 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 3.1.2. Neraca Daerah Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Secara rinci perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sukamara terdapat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sukamara URAIAN Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.Aset 5,35%
11.Aset Lancar -0,79%
111.Kas dan Setara Kas -0,13%
117.Persediaan -9,61%
12.Investasi Jangka Panjang 11,48%
122.Investasi Jangka Panjang Permanen 11,48%
13.Aset Tetap 3,73%
131.Tanah 1,33%
132.Peralatan dan Mesin 5,46%
133.Gedung dan Bangunan 6,60%
134.Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10,81%
135.Aset Tetap Lainnya 21,32%
136.Konstruksi Dalam Pengerjaan 10,25%
137.Akumulasi Penyusutan 20,90%
15.Aset Lainnya 43,32%
151.Tagihan Jangka Panjang -1,75%
153.Aset Tidak Berwujud -37,39%
154.Aset Lain-Lain 53,42%
2.Kewajiban 78,71%
21.Kewajiban Jangka Pendek 78,71%
211.Utang Perhitungan Pihak Ketiga 10,23%
216.Utang Jangka Pendek Lainnya 9,23%
3.Ekuitas 4,42%
31.Ekuitas 4,42%
311.Ekuitas 4,42%
312.Ekuitas SAL Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021. III - 7 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Sedangkan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017, dapat di lihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut: Tabel 3.3. Kondisi Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara Periode 2015-2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Rasio Likuiditas Rasio Lancar (Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek) 297,82 2,38 160,47 26,73 28,28 Rasio quick (Aset Lancar- Persediaan)/Kewajiban Jangka Pendek) 251,82 1,88 115,60 24,44 25,27 Rasio Solvabilitas Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset 0,000134763 0,014475581 0,000121729 0,001695233 0,001115733 Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas) 0,000130188 0,014116246 0,000117221 0,001631053 0,001116979 Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021. Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:
1.Rasio Lancar Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada tahun 2019 adalah sebesar 28,28. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar 28,28 kali. III - 8 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
2.Quick Ratio Quick ratio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Quick ratio pada tahun 2019 adalah sebesar 25,27. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya cukup baik.
3.Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Besar Rasio Total Hutang terhadap Total Aset pada tahun 2019 sebesar 0,0011. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
4.Rasio Hutang Terhadap Modal Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2019 Rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar 0,0011. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Sukamara, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang. III - 9 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai disini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Proporsi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka persentasenya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2020 No Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Prosentase (a) (b) (a)/(b)x100% 1 Tahun 2015 169.272.434.886 623.821.966.129 27,13 2 Tahun 2016 182.968.533.499 687.316.541.331 26,62 3 Tahun 2017 204.455.841.403 611.830.160.280 33,42 4 Tahun 2018 213.674.061.063 583.101.397.948 36,64 5 Tahun 2019 234.363.157.312 607.283.779.348 38,59 6 Tahun 2020 248.976.001.683 540.769.548.809 46,04 Rata-Rata 34,74% Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021. Proposi belanja aparatur, semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2019, porsi belanja aparatur sebesar 38, 59% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 46,04% dari total Pengeluaran Daerah. Selama 2015-2020 proporsi belanja aparatur tap tahun rata-rata 34,74%. Kementerian Dalam Negeri memberikan batasan bahwa belanja aparatur maksimum 30% karena diharapkan APBD lebih banyak proporsinya untuk belanja III - 10 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 publik. Diharapkan proporsi belanja aparatur atau pegawai dapat ditekan hingga di bawah 30% agar alokasi untuk belanja publik semakin besar. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi Pembiayaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5. III - 11 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 3.5. Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2020 Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019*) 2020**) Penerimaan Pembiayaan Daerah 48.666.339.282 51.334.327.179 40.760.819.049 43.186.237.022 75.854.688.563 49.134.974.490 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 14.500.000.000 15.850.903.072 15.247.852.734 7.076.438.356 10.608.435.703 15.827.883.188 PEMBIAYAAN NETTO 34.166.339.282 35.483.424.107 25.512.966.315 36.109.798.666 65.246.252.860 33.307.091.302 SURPLUS/ DEFISIT 15.226.570.180 5.349.438.722 1.498.940.954 39.744.725.897 -16.111.296.427 39.744.748.305 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 49.392.909.462 40.832.862.829 27.011.907.269 75.854.524.563 49.134.956.433 73.051.839.608 Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021. Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD **) : Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit III - 12 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pembiayaan dalam komponen APBD Kabupaten Sukamara tidak menunjukkan terjadinya defisit sepanjang 2016-2018, dan defisit terjadi pada tahun 2019 sebesar -Rp.16.111.296.427. Defisit tersebut ditutup dengan menggunakan SiLPA sebesar Rp.75.854.524.563 sehingga SiLPA tahun 2019 menjadi Rp.49.134.956.433. Defisit yang terjadi tidak lepas dari dampak penanganan Pandemi COVID-19. Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat earmark dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kabupaten Sukamara tahun 2015-2020 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2020, dengan kontribusi sebesar 13,92%. Rasio negatif menggambarkan terjadinya defisit APBD yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan neto. Secara umum rasio dan kontribusi SiLPA terhadap Total Belanja Daerah trennya masih fluktuatif. Rasio Kontribusi SiLPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2020 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6. Persentase SiLPA terhadap Belanja Tahun 2015-2020 TAHUN REALISASI % SiLPA BELANJA 2015 49.392.909.462 609.321.966.129 8,11 2016 40.832.862.829 671.465.638.259 6,08 2017 27.011.907.269 596.582.307.546 4,53 2018 75.854.524.563 576.024.959.592 13,17 2019 49.134.956.433 596.675.343.645 8,23 2020 73.051.839.608 524.941.665.621 13,92 Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021. III - 13 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 3.3. KERANGKA PENDANAAN DAERAH 3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2023 3.3.1.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019-2023 Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2015- 2020, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut: 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran; 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara online dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan; 3) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah; 4) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; 5) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan III - 14 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 optimalisasi aset daerah; 6) Revitalisasi produk hukum yang berkaitan dengan tarif pajak dan retribusi sesuai kebutuhan; 7) Mendorong iklim investasi di Kabupaten Sukamara antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah; 8) Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan; 9) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD; serta 10) Untuk mendanai program-program prioritas unggulan melalui usaha kerjasama atau pinjaman pihak ketiga. Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019- 2023 disusun dengan asumsi: 1) Berdasarkan arah pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah 2015-2019, maka ditetapkan pertumbuhan pendapatan 4,69% dari PAD; 2) Pertumbuhan untuk dana perimbangan adalah sebesar 0,77%; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 8,14%. III - 15 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Proyeksi sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah selama Tahun 2019-2023 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 3.7. III - 16 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 3.7. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 No Uraian Realisasi Proyeksi 2019*) 2020**) 2021 2022 2023 1 PENDAPATAN DAERAH 665.854.810.855 646.828.020.646 629.054.605.366.00 639.234.581.534,30 691.609.426.611,02 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.385.558.135 40.995.658.489 42.403.661.449,00 44.523.844.521,45 46750036.747,52 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 6.368.739.678 6.003.105.860 5.569.000.000,00 5.847.450.000,00 6.139.822.500,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.619.872.052 1.850.448.463 2.427.881.184,00 2.549.275.243,20 2.676.739.005,36 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.903.578.509 9.665.385.656 9.402.248.605,00 9.872.361.035,25 10.365.979.087,01 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 19.493.367.895 23.476.718.510 25.004.531.660,00 26.254.758.243,00 27.567.496.155,15 1.2 DANA PERIMBANGAN/ PENDAPATAN TRANSFER 619.006.038.875 596.227.932.208 579.139.743917,00 586.448.417.012,85 635.770.837.863,49 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 35.278.374.319 60.779.691.724 42.170.291.000,00 44.278.805.550,00 46.492.745.827,50 1.2.2 Dana Alokasi Umum 432.962.550.000 388.663.735.000 394.536.235.000,00 414.263.046.750,00 434.976.199.087,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 71.229.133.876 53.435.283.622 67.402.370.000,00 70.772.497.950,00 74.311.122.847,50 1.2.4 Dana Intensif Daerah 20.617.442.000,00 - 20.000.000.000,00 1.2.5 Dana Desa 57.039.377.000 74.885.931.217 39.753.175.000,00 41.740.833.750,00 16.162.894.663,49 1.2.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah 22.496.603.680 18.463.290.645 14.660.221.917,00 15.393.233.012,85 - 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.463.213.845 9.604.429.949 7.511.200.000,00 8.262.320.000,00 9.088.552.000,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 8.849.000.000 9.578.630.000 7.511.200.000,00 8.262.320.000,00 9.088.552.000,00 2.3.2 Pendapatan Lainnya 9.628.393.706 79.934.617 - - - Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021. Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD **) : Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit III - 17 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 3.3.1.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Tahun 2019-2023 Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaanbelanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi,transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah akan diarahkan pada:
1.Menitik beratkan pada Urusan Wajib Dasar, Urusan Wajib Non Dasar dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
2.Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pertanian/peternakan, perkebunan, perikanan pariwisata, penataan kota dan UMKM;
3.Melakukan efisiensi belanja, melalui:

a.Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
b.Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program;
c.Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
1. 4.Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah (PD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performance-based budgeting) dengan memperhatikan prinsip money follow program;
2. 5.Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk: III - 18 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
a.Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
b.Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk /komunitas sebagai seed money yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai urban manager;
c.Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.
1. 6.Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Arah pengelolaan belanja daerah Tahun 2019-2023 dapat di lihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut: III - 19 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 3.8. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 No Jenis Belanja Realisasi Proyeksi 2019*) 2020**) 2021 2022 2023
2. 2.BELANJA DAERAH 596.675.343.645 524.941.665.621 646.554.605.366,00 662.809.447.104,00 715.999.788.208,67 2.1 Belanja Operasi 412.909.665.369 381.701.598.449 435.089.053.091,00 411.685.750.828,87 464.492.480.709,38 2.1.1 Belanja Pegawai 234.363.157.312 248.976.001.683 216.830.077.451,00 275.226.365.535,62 295.893.657.205,06 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 146.114.917.603 117.767.321.767 191.075.212.273,00 129.576.872.144,65 146.417.132.107,94 2.1.3 Belanja Subsidi 700.000.000 800.000.000 800.000.000,00 954.212.359,53 1.042.131.594,68 2.1.4 Belanja Hibah 31.167.090.454 13.879.675.000 23.324.763.367,00 16.555.196.789,12 18.080.559.801,70 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 564.500.000 278.600.000 304.269.651,69 332.304.454,21 3.059.000.000,00 2.2 Belanja Modal 183.638.763.276 130.315.452.884 118.532.381.533,00 126.903.089.098,29 127.810.219.294,42 2.3 Belanja Tidak Terduga 126.915.000 12.924.614.288 9.547.050.000,00 15.285.736.268,44 16.694.133.705,27 2.4 Belanja Transfer 85.290.763.637 82.141.606.719 83.386.120.742,00 97.975.670.454,14 107.002.954.499,60 2.4.1 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan pemerintah Desa 1.001.433.100 911.376.826 810.595.121,00 1.087.058.789,69 1.187.218.231,55 2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 84.289.330.537 81.230.229.893 82.575.525.621,00 96.888.611.664,45 105.815.736.268,05 Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021. Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD **) : Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit III - 20 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 3.3.1.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2019-2023 Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, maka asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan perkiraan pembiayaan adalah sebagai berikut: 1) Penerimaan pembiayaan terutama SILPA akan bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik; dan 2) Pengeluaran pembiayaan utamanya penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi, sosial dan politik dari investasi atau penyertaan modal yang diperoleh. Proyeksi pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 dapat di lihat pada Tabel 3.9. III - 21 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 3.9. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019-2023 (Dengan Perhitungan Perda Penyertaan Modal Bank Kalteng) No Uraian Realisasi Proyeksi 2019*) 2020**) 2021 2022 2023 3 PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 75.854.688.563 49.134.974.490 74.831.804.947,28 30.000.000.000,00 25.000.000.000,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.608.435.703 15.827.883.188 16.107.500.000,00 25.659.000.000,00 23.402.422.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto 65.246.252.860 33.307.091.302 58.724.304.947,28 4.341.000.000,00 1.597.578.000,00 Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021. Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD **) : Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit III - 22 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 3.10. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.11. Sehingga, dapat diketahui kapasitas riil Keuangan Daerah yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Prioritas I, II, dan III sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.11. III - 23 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 3.10. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 No Uraian Proyeksi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 Pendapatan 665.854.810.855 646.828.020.646 628.728.647.293,72 661.468.447.104,21 711.158.788.208,67 2 Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) 0 0 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 49.134.956.433 73.051.839.608 73.494.975.377 71.923.262.638 70.113.183.537 Total Penerimaan 714.989.767.288 696.082.121.451,64 702.223.622.670,90 733.391.709.741,92 781.271.971.745,79 Dikurangi: 4 Belanja Tidak Langsung 117.849.269.091,43 109.915.256.507,20 120.042.630.342,16 131.103.120.325,43 143.182.701.929,09 5 Pengeluaran Pembiayaan 10.608.435.703 15.607.500.000 15.838.950.877 16.073.834.046 16.312.200.407 Kapasitas Kemampuan Keuangan 586.532.062.492,30 570.559.364.944,44 566.342.041.452,08 586.214.755.370,46 621.777.069.409,53 Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021. Tabel 3.11. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 Uraian Proyeksi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kapasitas Kemampuan Keuangan 586.532.062.492,30 570.559.364.944,44 566.342.041.452,08 586.214.755.370,46 621.777.069.409,53 Prioritas I 293.266.031.246,15 285.279.682.472,22 283.171.020.726,04 293.107.377.685,23 310.888.534.704,77 Prioritas II 175.959.618.747,69 171.167.809.483,33 169.902.612.435,62 175.864.426.611,14 186.533.120.822,86 Prioritas III 117.306.412.498,46 114.111.872.988,89 113.268.408.290,42 117.242.951.074,09 124.355.413.881,91 Total Belanja Prioritas 586.532.062.492,30 570.559.364.944,44 566.342.041.452,08 586.214.755.370,46 621.777.069.409,53 III - 24 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkat Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. IV - 1 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Komponen pembentuk isu-isu strategis di Kabupaten Sukamara terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Sukamara dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025; hasil telaah terhadap dokumen RPJMN Tahun 2015-2019; Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024; RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021; RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini. IV - 2 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 4.1. Mekanisme Penetapan Isu-Isu Strategis di Kabupaten Sukamara Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: 4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 4.1.1.1. Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat Sukamara dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan relevan berdasarkan kemajuan ilmu IV - 3 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 pengetahuan dan teknologi maka diperlukan berbagai program yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Permasalahan Urusan Pendidikan: 1) Anak usia sejak lahir s/d 6 tahun belum semuanya terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2) Masih ada anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs, rata-rata lama sekolah sekitar 8,01 tahun (2020) dan termasuk kelompok yang terendah di Kalimantan Tengah; 3) Masih rendahnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi sebagai pendidik (sertifikasi profesi); 4) Sarana prasarana minimal pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs belum 100 persen tercukupi bak dari sisi kualitas maupun kuantitas; 5) Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang; 6) Kondisi sarana prasarana dan kompetensi guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar secara daring belum siap dalam menghadapi kondisi pandemi. 7) Distribusi tenaga pendidik belum merata, berdasarkan data neraca pendidikan daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8) Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi dengan peringkat baik (A dan B) masih sedikit, bahkan masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi. Secara lebih spesifik, permasalahan pendidikan yang berkaitan langsung dengan SPM adalah sebagai berikut: 1) Adanya pandemi COVID-19 selama Tahun 2020 menyebabkan kegiatan persekolahan secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan, sehingga sulit untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong tercapainya sasaran kinerja IV - 4 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2) Adanya pandemi COVID-19 selama Tahun 2020 menyebabkan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga pendidik sangat terbatas. 3) Terjadi refocusing anggaran menyebabkan banyaknya anggaran pendidikan yang dialihkan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur sekolah banyak yang terhambat. 4) Guna meningkatkan IPM urusan pendidikan dengan mendirikan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Polnep di Kabupaten Sukamara. 4.1.1.2. Urusan Kesehatan Pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Sukamara juga menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri. Jika dilihat dari hasil yang dicapai terhadap 12 indikator SPM yang harus dipenuhi oleh daerah, hanya 1 indikator yaitu pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang telah sesuai standar 100%, sedangkan indikator yang lain perlu untuk ditingkatkan. Permasalahan lainnya adalah pelaksanaan Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat adalah program yang dicanangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Tujuan umumnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan setinggi- tingginya. Dalam rangka memenuhi salah satu hak pelayanan dasar rakyat, yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan telah dicapai kemajuan penting berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai beberapa indikator yaitu meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, dan IV - 5 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 angka kematian ibu dan berkurangnya persentase balita dengan gizi buruk. Di samping itu, permasalahan COVID-19 merupakan permasalahan yang memerlukan antisipasi dan penanganan yang serius. Pandemi COVID-19 berdampak ke semua aspek kehidupan, COVID baik perekonomian maupun bidang kesehatan. Jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sukamara mengalami pergerakan dinamis. Dampak positif pandemi COVID-19 bagi nakes yang menangani penderita COVID-19 nakes lebih waspada dan memproteksi dirinya sendiri. Permasalahan urusan Kesehatan: 1) Kasus COVID-19 yang bergerak dinamis dan disebabkan oleh lingkungan internal dan eksternal dan di sisi lain masih terbatsanya tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan; 2) Ketersediaan sumber daya kesehatan yang belum memadai yaitu kurangnya dokter Puskesmas; 3) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah, ditunjukkan dengan masih adanya kasus DBD dan TBC serta meningkatnya keluhan kesehatan selama 2017-2020; 4) Kasus balita gizi buruk masih ada sekitar masih sebanyak 3 persen; 5) Kualitas lingkungan rendah, cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah tangga sehat rendah; 6) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang sesuai ketentuan; 7) Masih rendahnya jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki izin edar produk pangan olahan rumah tangga sebagai jaminan keamanan produk. IV - 6 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 8) Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai. Secara lebih spesifik, permasalahan kesehatan yang berkaitan langsung dengan SPM adalah sebagai berikut: 1) Terkendalanya akses pelayanan pada ibu hamil di tengah situasi pandemi COVID-19 sehingga menuntut ibu hamil melakukan test swab antibody dan antigen yang berdampak pada kurangnya kunjungan ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan kehamilannya di faskes; 2) Dengan terjadinya kasus COVID-19 pada ibu bersalin di RSUD menyebabkan tutupnya pelayanan rujukan persalinan sehingga mengakibatkan kesulitan ibu bersalin dalam melakukan rujukan bila terdapat penyulit pada saat persalinan; 3) Ketersediaan APD dan logistik pada pelayanan bayi baru lahir belum dipersiapakan dengan baik; 4) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan pada balita sakit dan sehat. Untuk pelayanan pada balita sakit sudah terlaksana sesuai dengan standar dengan pelayanan kesehatan balita yang berkunjung ke faskes. Namun untuk pelayanan pada balita sehat, tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Kegiatannya berupa posyandu, sweeping, dan DDTK yang tidak dapat dijalankan karena dampak terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sukamara. Sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang di minimalisir demi mengurangi angka penularan pada bayi dan balita; 5) Kegiatan skrining kesehatan sempat akan dilaksanakan diawal tahun 2020. Namun karena terjadinya peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID, maka terjadi penutupan di semua IV - 7 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 sekolah seiring dengan kebijakan sekolah yang melakukan pembelajaran daring. Sehingga skrining kesehatan/ penjaringan tidak berjalan; 6) Terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sukamara, sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang dan berbagai program kesehatan diminimalisir demi mengurangi angka penularan pada usia- usia yang rentan tertular dan kelompok komorbid. Untuk konsultasi via media sosial tetap berjalan; 7) Pencarian suspek kurang aktif serta pelayanan laboratorium tidak bisa melakukan pemeriksaan sputum selama pandemi COVID-19. Permasalahan yang juga menjadi isue penting menurut WHO yang merupakan salah satu dari 6 “building block” atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara adalah Sistem Informasi Kesehatan. Dalam tatanan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Sistem Informasi Kesehatan (SIK) termasuk ke dalam sub sistem ke – 6 mengenai “Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan”. WHO juga menjabarkan manfaat dari investasi sistem informasi kesehatan antara lain : membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya serta pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Terkait permasalahan Bencana Alam yang banyak menimbulkan kerugian materiil terutama terhadap masalah Kesehatan masyarakat. Bukanhanya fasilitas Kesehatan dan sarana prasarana yang rusak tetapi dapat menimbulkan masalah Kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Dampak bencana banjir misalnya membuat minimnya akses terhadap fasilitas air bersih, IV - 8 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 binatang perantara bibit penyakit merajalela (tikus, lalat, nyamuk dan zoonosis lainnya) yang potensial menimbulkan epidemi penyakit (malaria, demam berdarah, filariasis, cikungunya, leptospirosis, kolera, diare, dan penyakit infeksi lainnya). 4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pelaksanaan urusan pekerjaan umum meliputi pengelolaan jalan, jembatan, dan irigasi. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan perkembangan perekonomian daerah. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi terus diupayakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Pemerintah Kabupaten Sukamara berupaya untuk menjadikan wilayahnya menjadi daerah konservasi dengan memperbanyak tampungan air melalui pembangunan embung. Penataan ruang mengatur kepastian hukum tentang pemanfaatan ruang. Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 1) Jumlah kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih banyak dibanding laju pembangunan; 2) Masih tingginya proporsi jalan yang belum diaspal beruapa jalan kerikil dan jalan tanah; 3) Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan sehingga jalan yang rusak berat di tahun 2020 meningkat dibandingkan 2018; 4) Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi, dalam kondisi baik sekitar 57,76 persen; 5) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang; 6) Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang; IV - 9 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 7) Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah; 8) Masih lemahnya kepastian hukum (insentif dan desinsentif) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; 9) Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 10) Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah perbatasan; 11) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya. Panjang ruas jalan Kabupaten yang ditangani 581,525 km berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/136/2018 tanggal 11 Januari 2018. Kondisi ruas jalan Kabupaten sampai dengan tahun 2020 yaitu:
3. 1.Kondisi Baik = 108,4 Km
4. 2.Kondisi Sedang = 73,4 Km
5. 3.Kondisi Rusak Ringan = 25,9 Km
6. 4.Kondisi Rusak Berat = 373,9 Km Ruas jalan Provinsi sampai dengan Tahun 2020
7. 1.Kondisi Baik = 86,8 Km
8. 2.Kondisi Sedang = 0 Km
9. 3.Kondisi Rusak Ringan = 0 Km
10. 4.Kondisi Rusak Berat = 0 Km Ruas jalan Nasional/Negara sampai dengan Tahun 2020
11. 1.Kondisi Baik = 23,8 Km
12. 2.Kondisi Sedang = 0 Km
13. 3.Kondisi Rusak Ringan = 0 Km
14. 4.Kondisi Rusak Berat = 0 Km IV - 10 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Panjang drainase dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2018 = 10.350,29 (M’)
15. 1.Kondisi Baik = 8.280,24
16. 2.Rusak Ringan = 2.070,05. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perkim RI Nomor 14/PRT/M/2015 penanganan luas areal irigasi Kabupaten Sukamara 5.342 Ha untuk luasan areal irigasi sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik 3.173 Ha sedangkan tahun 2017 = 2.923 Ha. 4.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permukiman akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pelaksanaan urusan perumahan meliputi penataan perumahan, sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, dan permakaman. Permasalahan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: 1) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman masih kurang; 2) Pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sukamara terutama untuk masyarakat di daerah sekitar Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai; 3) Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat; 4) Sampai saat ini 75,19 % rumah tangga tempat tinggal telah terlayani akses sanitasi layak. Sanitasi dan pengelolaan air limbah masih perlu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sertaultilitasnya. Sepanjang bantaran sungai di IV - 11 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 kawasan perkotaan Sukamara dan di ibukota Kecamatan Jelai telah dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) skala komunal (50-100 KK) dan IPAL Kawasan (>100 KK), sementara sasaran nasional 100-0-100 artinya 100 % akses air minum, 0 % kawasan kumuh, dan 100 % akses sanitasi layak. Namun masih belum maksimalnya masyarakat memanfaatkan dan mendapatkan akses sanitasi yang sudah dibangun; 5) Rumah tidak layak huni masih cukup banyak sekitar 2.813 rumah tinggal (10,21 persen); 6) Pengelolaan sistem drainase belum memadai; 7) Rumah walet yang belum ber-IMB masih cukup banyak. 4.1.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Permasalahan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat: 1) Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat; 2) Penegakan Perda belum optimal; 3) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal; 4) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai; 5) Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang; 6) Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun; 7) Kualitas dan kuantitas sumber daya Linmas masih kurang, baru sekitar 2 % per 10.000 penduduk. IV - 12 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.1.1.6. Urusan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Permasalahan urusan Sosial: 1) KK miskin di Sukamara 2,13 persen tahun 2020; 2) Wanita rawan sosial ekonomi masih ada; 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah; 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai; 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal; 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal; 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas. 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 4.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja. IV - 13 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Permasalahan urusan Tenaga Kerja: 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja sekitar 65,60 persen; 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar; 3) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum memadai; 4) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai. 4.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumber daya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun kesenjangan tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas. Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang; 2) Masih terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah, hal ini ditandai dengan masih adanya pekerja anak dibawah umur; 4) Indeks pembangunan gender (IPG) masih di bawah provinsi dan nasional; 5) Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada; 6) Masih kurangnya perlindungan anak terhadap pengaruh media yang bersifat negatif. IV - 14 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.1.2.3. Urusan Pangan Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan suatu wilayah sampai dengan perseorangan, tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup ditingkat rumah tangga baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri dari tiga subsistem yaitu ketersediaan jumlah, keamanan dan keterjangkauan harga, untuk dapat meningkatkan kualitas SDM. Permasalahan urusan Pangan: 1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; 2) Pola konsumsi masyarakat masih belum menunjukkan kaedah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman, yang ditunjukkan dengan tingginya konsumsi padi-padian yang mendominasi karbohidrat dibanding pangan lainnya; 3) Pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan belum optimal; 4) Kesadaran masyarakat dalam mengembangkan tanaman pangan lokal masih rendah; 5) Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman sayur-sayuran; 6) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani di Bidang Ketahanan Pangan; 7) Pengelolaan lumbung pangan yang belum efisien; 8) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum tersedia. IV - 15 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.1.2.4. Urusan Pertanahan Penatagunaan tanah meliputi pengaturan penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penguasaan tanah. Kebijakan pemanfaatan tanah di Kabupaten Sukamara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui proses perizinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan pengadministrasian penggunaan tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pensertifikatan tanah pada masyarakat, telah dilaksanakan program PTSL. Permasalahan urusan Pertanahan: 1) Belum semua tanah bersertifikat dan belum semua tanah sertifikat sesuai dengan peruntukannya dan atau pengunaannya; 2) Sulitnya pengendalian penggunaan lahan, antara lain disebabkan karena persepsi masyarakat bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginannya sendiri; 3) Terbatasnya ketersediaan lahan yang akan dijadikan dan ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan; 4) Belum teridentifikasi tanah negara/tanah terlantar secara detail (data base) belum akurat. 4.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup Kondisi lingkungan di Kabupaten Sukamara secara umum masih cukup baik. Ini terbukti dari hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hampir semua parameter masih di bawah baku mutu, walaupun ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan IV - 16 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGMRI) dan stokeholder swasta lainnya dalam melaksanakan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Sukamara. Permasalahan urusan Lingkungan Hidup:
17. 1.Kekeringan, lahan kritis, erosi, abrasi dan sedimentasi pada daerah tangkapan pantai dan sungai;
18. 2.Kerusakan ekosistem Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Jelai;
19. 3.Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;
20. 4.Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan semakin terbatas;
21. 5.Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua daerah;
22. 6.Potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi;
23. 7.Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi penyelesaian masalah-masalah di atas, maka diperlukan Kebijakan PPLH yang terencana dan terstruktur dalam pencapaian kinerjanya. Seperti pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukamara yang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukamara masih tergolong rendah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara), IKAL (Indeks Kualitas Air Laut), IKTL/ITH (Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Indeks Tutupan Hutan), dan IKPS (Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah). IV - 17 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 4.1. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sukamara No Kecamatan Kritis (Ha) Sangat Kritis (Ha) Jumlah Total (Ha)

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Jelai 1.169,01228 6.119,52266 7.288,53494 2 Pantai Lunci 383,79597 42.919,27276 43.303,06873 3 Sukamara 4.758,55803 9.405,80960 14.164,51204 4 Balai Riam 9.128,53115 4.134,32704 13.262,85819 5 Permata Kecubung 13.713,19948 5.992,49578 19.705,69526 Total 29.153,09691 68.571,42784 97.724,66916 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sukamara, 2014. Luas lahan kritis di Kabupaten Sukamara seluas 97.724,67 Ha dengan rincian sangat kritis 68.571,42 Ha, kritis 29.153,09 Ha. Jumlah luasan lahan kritis tersebut merupakan 25,5 persen dari luas wilayah administrasi Kabupaten Sukamara. Untuk luas lahan kritis berbeda di tiap Kecamatan, luas lahan kritis terbesar adalah Kecamatan Pantai Lunci, sedangkan luas lahan kritis terkecil adalah Kecamatan Jelai. Luas lahan kritis pada Kecamatan Pantai Lunci terbesar karena kondisi geografis Kecamatan Pantai Lunci yang hampir sebagian besar wilayahnya berpasir, tandus dan bersemak. 4.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sukamara dipengaruhi oleh kelahiran/kematian dan migrasi dari daerah lain. Hal ini mengakibatkan pengelolaan administrasi kependudukan menjadi lebih rumit. Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 1) Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas; IV - 18 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2) Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan. 4.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar dapat memperkuat Pasar Desa, BUMDes dan Inovasi tentang peningkatan kapasitas aparatur desa dan antisipasi peredaran narkoba di desa. Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1) Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal; 2) Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal; 3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perdesaan cenderung rendah; 4) Belum optimalnya peran BUMDes dalam mendorong aktivitas ekonomi perdesaan; 5) Peran perempuan dalam pembangunan Desa belum optimal; 6) Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib. 4.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Sukamara cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan IV - 19 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata; 2) Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (KB) masih kurang; 3) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal; 4) Pasangan usia subur tidak ber-KB cukup tinggi; 5) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal. 4.1.2.9. Urusan Perhubungan Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Permasalahan urusan Perhubungan: 1) Sarana dan prasarana terminal belum ada; 2) Fasilitas rambu jalan masih terbatas; 3) Pelayanan angkutan umum belum memadai, armada angkutan didominasi oleh truk dan pick up; 4) Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal; 5) Pelabuhan penumpang dan barang belum memadai; 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengujian kendaraan. IV - 20 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informasi Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan urusan Komunikasi dan Informasi: 1) Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai; 2) Sistem informasi manajemen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal; 3) e-government belum diimplementasikan secara optimal; 4) Kualitas sumber daya manusia belum memadai. 4.1.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah: 1) Kualitas SDM pengelola koperasi/UMKM masih belum sesuai dengan yang dharapkan sehingga koperasi/UMKM berjalan stagnan; 2) Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah; 3) Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas; IV - 21 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4) Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UKM, padahal jumlah UMKM cukup banyak; 5) Akses modal bagi UMKM masih terbatas, karena terbatasnya akses informasi terkait permodalan bersubsidi. 4.1.2.12. Urusan Penanaman Modal Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor. Permasalahan urusan Penanaman Modal: 1) Promosi potensi investasi belum optimal; 2) Iklim investasi belum maksimal; 3) Ketersediaan lahan kawasan industri berskala besar/ menengah terbatas; 4) Belu ada pelabuhan untuk kapal yang dapat mengangkut hasil produksi skala besar. 4.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai oleh pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukamara. Permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga: 1) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah; IV - 22 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) masih cukup tinggi; 3) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah; 4) Pemuda belum sebagai “agent of change”; 5) Jumlah klub olahraga perkembangannya masih stagnan dari tahun ke tahun; 6) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal. 4.1.2.14. Urusan Statistik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah. Permasalahan urusan Statistik: 1) Belum konsistennya data-data statistik yang dipublikasikan dan masih adanya beberapa data statistik yang belum tersedia, data tahun yang lalu baru disusun tahun berjalan; 2) Belum tersedianya data statistik yang valid dan akurat sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, data masih berada di masing-masing perangkat daerah; 3) Penetapan data tunggal belum disepakati, perangkat daerah masih memiliki data sendiri-sendiri; 4) Data sektoral dari Perangkat Daerah kurang konsisten; 5) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah; 6) Kualitas SDM di bidang statistik belum memadai; 7) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan statistik belum memadai. IV - 23 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.1.2.15. Urusan Persandian Persandian adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian, perumusan kebijakan teknis di bidang persandian, dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang persandian. Permasalahan urusan Persandian: 1) Belum maksimalnya tata kelola pengamanan informasi serta manajemen keamanan komunikasi dan informasi lingkup Pemerintah Daerah; 2) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terlatuih dan tersertifikasi di bidang manajemen keamanan komunikasi serta informasi Pemerintah Daerah belum memadai; 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam hal mendukung manajemen Keamanan Komunikasi Dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 4) Belum terbentuknya Computer Security Incident Response Team (CSIRT) lingkup Pemerintah Daerah sebagai penunjang keamanan serta keandalan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). 4.1.2.16. Urusan Kebudayaan Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sukamara bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, inovasi dan IV - 24 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 kreativitas dalam mengelola museum, sebagai aset daerah yang bernilai tinggi. Permasalahan urusan Kebudayaan: 1) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari- hari masih rendah; 2) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal; 3) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang; 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak; 5) Kualitas sumber daya manusia pelaku budaya masih terbatas; 6) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial. 4.1.2.17. Urusan Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perpustakaan. Permasalahan urusan Perpustakaan: 1) Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai. Di Kabupaten Sukamara baru terdapat 1 (satu) unit perpustakaan daerah; 2) Pemberdayaan perpustakaan dalam rangka peningkatan IPM masih belum optimal; 3) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani perpustakaan belum memadai. IV - 25 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.1.2.18. Urusan Kearsipan Penyelengaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumentasi daerah. Permasalahan urusan Kearsipan: 1) Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai; 2) Kualitas dan kuantitas SDM (arsipparis) belum memadai; 3) Manajemen arsip belum dilaksanakan secara menyeluruh; 4) Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal. 4.1.3. Urusan Pilihan 4.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan Secara geografis Kabupaten Sukamara mempunyai wilayah perairan laut dan perairan sungai, tetapi perkembangan komoditas perikanan budidaya produksinya masih belum optimal. Permasalahan urusan Kelautan dan Perikanan: 1) Tata guna dan tata kelola perikanan belum optimal; 2) Fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan belum optimal; 3) Akses permodalan petani perikanan masih kurang; 4) Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum masih kurang; 5) Potensi budidaya perikanan yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan; 6) Perlu adanya sistem pengolahan perikanan yang berkelanjutan. 4.1.3.2. Urusan Pariwisata Pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Data statistik angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Sukamara IV - 26 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 menunjukkan peningkatan. Dengan segala potensi yang ada, baik potensi alam yang menjadi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), sehingga berpengaruh pada angka kunjungan. Permasalahan urusan Pariwisata: 1) Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang; 2) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang; 3) Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal; 4) Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal; 5) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah. 4.1.3.3. Urusan Pertanian Penduduk Kabupaten Sukamara mayoritas masih tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sukamara sebesar 32,06 persen pada tahun 2020, dan menyerap tenaga kerja masih cukup tinggi. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki. Data peternakan tahun 2020 di Kabupaten Sukamara potensi lahan penggembalaan 19,450 Ha dan potensi lahan hijauan makanan ternak13,5 Ha berpotensi untuk pengembangan hijauan pakan baik tumbuhan rumput (grass) dan kacangan (legume) yang bergizi tinggi untuk kebutuhan makanan ternak ruminansia. Permasalahan urusan Pertanian: IV - 27 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 1) Produksi tanaman pangan utama menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun dikarenakan:
1. a.Semakin menurunnya luasan panen dikarenakan larangan membakar hutan;
2. b.Belum menggunakan pemupukan secara berimbang;
3. c.Masih minimnya penggunaan bantuan alat mesin pertanian dalam pengolahan lahan maupun pasca panen;
4. d.Tata guna dan tata kelola air untuk pertanian belum optimal;
5. e.Alih fungsi lahan pertanian. 2) Harga hasil produksi pertanian belum stabil; 3) Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal; 4) Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal; 5) Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal; 6) Pengelolaan peternakan sapi masyarakat masih secara semi intensif; 7) Sudah banyaknya tanaman sawit yang tidak produktif; 8) Penggunaan bibit sawit yang tidak jelas (tidak bersertifikat); 9) Pendapatan petani pekebun menurun akibat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); 10) Kurangnya Hijauan Pakan Ternak (HMT) dan rendahnya kandungan protein rumput pada lokasi kawasan peternakan pendukung Food Estate. 4.1.3.4. Urusan Kehutanan Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sukamara sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi guna menyelamatkan sumber air dan mencegah erosi serta sedimentasi. Permasalahan urusan Kehutanan: 1) Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal; 2) Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang; IV - 28 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 3) Luas lahan kritis masih cukup banyak. 4.1.3.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Di bidang energi, belum semua desa di Kabupaten Sukamara tersedia jaringan listrik dari PLN, masih terdapat beberapa kelompok rumah yang belum teraliri listrik PLN. Kelompok rumah yang belum terjangkau aliran listrik terutama pada daerah terpencil dan permukiman baru. Di bidang sumber daya mineral yang terdapat di Kabupaten Sukamara semua masuk kategori bahan galian golongan C (BGGC). Potensi yang paling besar adalah pasir. Permasalahan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral: 1) Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN; 2) Potensi energi terbarukan seperti energi matahari belum dimanfaatkan secara optimal; 3) Perubahan pola penggunaan energi fosil dan kayu bakar ke gas LPG belum semua dilakukan oleh masyarakat; 4) Kerusakan lahan akibat penambangan yang tidak diikuti dengan reklamasi masih cukup banyak. 4.1.3.6. Urusan Perdagangan Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Permasalahan urusan Perdagangan: 1) Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai; 2) Daya saing produk Kabupaten Sukamara di pasar nasional maupun global tergolong rendah; 3) Kelancaran distribusi bahan pokok/barang strategis belum optimal; IV - 29 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4) Sistem informasi pasar belum optimal; 5) Perlindungan konsumen belum optimal; 4.1.3.7. Urusan Perindustrian Sebagai daerah penyangga bagi daerah lain, Pemerintah Kabupaten Sukamara mengeluarkan kebijakan untuk menarik industri besar yang secara ekonomis mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Industri di Kabupaten Sukamara diutamakan bagi industri yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja yang banyak (padat karya) tanpa mematikan industri kecil dan menengah. Permasalahan urusan Perindustrian: 1) Penguasaan dan penerapan teknologi bagi UMKM masih kurang; 2) Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM masih rendah; 3) Akses permodalan bagi UMKM masih rendah; 4) Ketersediaan sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja belum maksimal; 5) Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal. 4.1.3.8. Urusan Transmigrasi Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Sukamara selama ini berdasarkan pada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya. Sedangkan pola transmigrasi yang dilaksanakan adalah melalui Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM). Permasalahan urusan Transmigrasi: 1) Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat; IV - 30 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 2) Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana, dan status administrasi pertanahan; 4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan 4.1.4.1. Urusan Perencanaan Penyusunan perencanaan pembangunan hendaknya memenuhi 5 prinsip/pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Politik, (2) Pendekatan Teknokratik, (3) Pendekatan Partisipatif, (4) Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down), dan (5) Pendekatan Bawah- Atas (Bottom-Up). Permasalahan urusan Perencanaan Pembangunan: 1) Masih perlunya sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik; 2) Dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, dokumen perencanaan yang disusun cenderung masih berupa daftar keinginan (wish list) dan belum menunjukkan daftar kebutuhan (need list); 3) Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang disusun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan; 4) Adanya ego atau kepentingan sektoral yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi. Persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya; 5) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai IV - 31 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah; 6) Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya; 7) Proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. 4.1.4.2. Urusan Keuangan Pengelolaan keuangan terkait kinerja tingkat penerimaan daerah baik langsung maupun tidak langsung dengan menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah unggulan guna peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga diperlukan regulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memenuhi capaian yang ditargetkan. 4.1.4.3. Urusan Kepegawaian Permasalahan pada urusan kepegawaian; 1) Peningkatan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis/fungsional dan penyusunan formasi di daerah sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat, sistem informasi dan data kepegawaian belum dapat berjalan secara optimal; 2) Peningkatan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis/fungsional dan penyusunan formasi di daerah sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat terutama di masa pandemi Covid-19, sistem informasi dan data kepegawaian belum dapat berjalan secara optimal; IV - 32 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 3) Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisis beban kerja dan analisis jabatan yang merupakan kewenangan Perangkat Daerah; 4) Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa Perangkat Daerah; 4.1.4.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan pada urusan Pendidikan dan Pelatihan: 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 2) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 3) Mengoptimalisasikan kopetensi ASN Kabupaten Sukamara dibandingkan tuntutan kinerja yang semakin tinggi; 4) Belum tersusunnya pola diklat yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sukamara. 4.1.4.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan Permasalahan pada urusan Penelitian dan Pengembangan: 1) Belum optimalnya kerjasama antar daerah, daerah dengan swasta, dan daerah dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2) Perlunya optimalisasi inovasi daerah dalam rangka peningkatan SDM dan lingkungan berkelanjutan; 3) SDM Kelitbangan masih belum memadai. 4) Masih minimnya pengalokasian anggaran untuk penelitian dan pengembangan. IV - 33 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.2. ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018- 2023 Analisis isu-isu strategis Kabupaten Sukamara untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu 2018-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Permasalahan daerah tidak terlepas dari permasalahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya dilakukan pembobotan melalui konsultasi dengan perangkat daerah dan dihasilkan daftar isu strategis per urusan pemerintahan. Dari kompilasi ini diperoleh kesimpulan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sukamara dalam penyusunan program pembangunan daerah 2018-2023, yaitu: (1) Situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional berkaitan dengan COVID-19 yang berdampak pada semua sector; (2) Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan; (3) Untuk meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pasar tradisional (pasar rakyat);
(4)Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program pendidikan gratis yang berkualitas; (5) peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan. Dalam RPJMN 2020-2024 sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi IV - 34 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 pemerintah pada periode 2020-2024 sebagaimana dalam RPJM Nasional adalah sebagai berikut:

1.Ketahanan ekonomi yang perlu diperkuat untuk pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan, tata kelola sumber daya ekonomi, transformasi struktural, serta revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital
2.Pengembangan wilayah yang mampu untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan melalui peningkatan perlindungan sosial, peningkatan layanan dasar, pengembangan sumber daya manusia yang melibatkan (anak, perempuan, dan pemuda), pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing.
3.Pembangunan budaya dan karakter bangsa;
4.Peningkatan infrastruktur untuk mendukung kemajuan ekonomi dan pelayanan dasar. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk: (a) peningkatan investasi, (b) efisiensi biaya logistic, (c) pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, (d) serta hambatan peningkatan kualitas layanan dasar.
5.Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat, padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
6.Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, pusat dan daerah, telah menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan IV - 35 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Peraturan perundangan tersebut perlu direformasi.
7.Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Hal ini terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti subsidi BBM masih sangat besar. Menggali sumber-sumber penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan menjadi tantangan yang harus dihadapi.
8.Mempertahankan kualitas lingkungan hidup, ketahahan terhadap bencana dan perubahan iklim;
9.Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, serta percepatan transaformasi pelayanan publik.
10.Pengelolaan SPM mulai dari tim penerapan SPM hingga monitoring dan evaluasi SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.2.1. Isu Global Kondisi geo ekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah: Pertama, proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi domesti Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestic. Kedua, pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia IV - 36 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Pasifik. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Ketiga, trend perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Keempat, harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam trend meningkat. Kelima, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor. Hal ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu yang memicu kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa non tariff measures (NTMs) dan non tariff barriers (NTBs). Keenam, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang telah dimulai tanggal 31 Desember 2015. Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Ketujuh, pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok. Hal ini bermula dari kesadaran bahwa kerjasama plurilateral dapat mengurangi kerumitan yang terjadi (noodle bowl syndrome) akibat banyaknya kesepakatan bilateral. Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global tidak berhenti pada tingkat plurilateral, karena saat ini telah berkembang keinginan negara-negara untuk membangun konstelasi kerjasama ekonomi yang lebih luas. IV - 37 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kedelapan, isu resesi dunia akibat situasi dan kondisi pasca pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia, yang diperkirakan akan membawa dampak pada tata dunia baru. Perekonomian global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif dan resesi global akan mengancam. Isu ini memerlukan kebjakan dan strategis yang antisipatif melalui berbagai skenario kemungkinan yang bisa terjadi. Kondisi ini membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia yang pada akhirnya juga akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Sukamara. Konstelasi geo-politik global dan regional akan menjadi tantangan bagi negara Indonesia. Amerika Serikat menjadi kekuatan utama dunia. Dalam membentuk aliansi kekuatan ekonomi, Amerika Serikat juga berperan dalam menggalang keikutsertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Bagi Indonesia, stabilitas dan keamanan kawasan perlu dipelihara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Selain kawasan LTS, yang perlu mendapatkan perhatian dan respon yang serius adalah kawasan samudera Hindia. Kawasan ini merupakan penghubung antara Asia dan Afrika serta sebagai jembatan menuju Eropa. Kawasan samudera Hindia mengandung potensi besar dan peluang bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan investasi dan kerjasama perdagangan di bidang pertanian, produk makanan, sektor konstruksi, energi, pertambangan, perikanan dan sebagainya. Secara geografis Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan di laut dengan negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor IV - 38 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Leste dan Papua Nugini. Sekalipun upaya perundingan perbatasan telah dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, persoalan perbatasan ini masih menyisakan potensi konflik yang cukup besar. Kesembilan, isu SDG’s yang berkaitan dengan bidang kesehatan, utamanya penguatan peran Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu dalam rangka menuju Indonesia Sehat 2025. Aspek kesehatan mejadi sangat penting, sehingga penguatan peran Pusekemas dan Puskesmas Pembantu sangat vital bukan saja di masa pandemi namun juga pasca pandemi. Penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta unsur kemerataan pelayanan juga menjadi isu penting yang memerlukan perhatian. 4.2.2. Lingkungan Regional Permasalahan di Kalimantan Tengah berdasarkan kondisi lima tahun terakhir adalah: 1) kemiskinan; 2) pengangguran; 3) kesejahteraan pekerja; 4) pendidikan; 5) kesehatan; 6) penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); 7) keadilan gender dan perlindungan anak; 8) seni budaya; 9) ketimpangan pendapatan masyarakat dan antar wilayah; 10) energi; 11) pangan; 12) iklim investasi; 13) koperasi dan UMKM; 14) pariwisata; 15) aset daerah; 16) reformasi birokrasi; 17) politik; 18) keamanan dan ketertiban masyarakat; 19) infrastruktur dan perhubungan; 20) sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 21) penanggulangan bencana, 22) pandemi COVID-19 yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Isu terjadinya kelesuan ekonomi di Kalimantan Tengah pasca pandemi COVID-19 didorong oleh stagnannya pergerakan ekonomi baik secara internal maupun eksternal. Isu pengangguran dan defisit APBD akibat kelesuan ekonomi tersebut dapat memberikan dampak yang cukup panjang. IV - 39 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Di dalam RPJMN 2020-2024 secara eksplisit dinyatakan bahwa pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Strateginya adalah: (a) pengembangan komoditas unggulan, terutama tanaman perkebunan, industri manufaktur (antara lain: industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dll), pertambangan batu bara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan (b) Pembangunan pusat- pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Isu ini akan membawa dampak pada pembangunan di Kabupaten Sukamara baik melalui transmisi sosial, ekonomi, budaya, terkait lagi dalam hal food estate untuk pengolahan udang vaname dan perternakan. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukamara pada IV - 40 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan (berbasis keunggulan daerah/core competence). Dari kedua urusan tersebut kemudian di analisis berbagai permasalahan yang akan menjadi dasar dalam perumusuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam Perubahan RPJMD di Kabupaten Sukamara sampai dengan tahun
2023.Permasalahan tersebut antara lain:
1.Dampak pandemi COVID-19 yang akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi makroekonomi daerah. Hal ini akan mendorong Pemerintah Daerah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan pembangunan maupun penganggaran.
2.Masih banyaknya infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan yang rusak atau dalam kondisi tidak baik.
3.Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama di daerah perdesaan dan wilayah perbatasan.
4.Kurangnya pemerataan dan perluasan pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis.
5.Kurang memadainya sarana dan prasarana pasar tradisional sebagai penampung aktivitas ekonomi masyarakat dan penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6.Masih banyaknya sarana dan prasarana irigasi pertanian yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik. IV - 41 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
7.Kurangnya pemanfaatan bantuan alat-alat mesin pertanian oleh petani untuk mendukung produktivitas pertanian.
8.Kurangnya pengembangan kawasan sentra tanaman lokal.
9.Kurangnya pengembangan budidaya ikan lokal.
10.Belum optimalnya penanganan masalah kemiskinan penduduk.
11.Masih rendahnya kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
12.Belum optimalnya pengelolaan penanganan bidang kesehatan khususnya dalam aspek stunting, pandemi, dan pasca pandemi COVID-19 akibat keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan. Sedangkan isu-isu strategis menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
1.Tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya serta masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana dan tata ruang.
2.Terbatasnya sumber daya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, dan masih ada penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.
3.Belum optimalnya aksesibilitas, sarana prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4.Masih rendahnya daya saing produk Kabupaten Sukamara di pasar nasional maupun global, belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis, dan kurang memadainya kondisi sarana prasarana pasar tradisional.
5.Masih banyaknya penduduk miskin di wilayah perdesaan. IV - 42 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
6.Belum optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.Perlu adanya pengembangan kluster perekonomian baru dalam rangka menanggulangi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
8.Terbukanya akses Sukamara dari arah Manis Mata dan sekitarnya di Kabupaten Ketapang akibat fungsionalnya Jembatan Jelai. 4.2.3. Lingkungan Strategis Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan berkelanjutan, serta memperhatikan dinamika yang berkembang maka kondisi lingkungan strategis perlu mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan ke depan. 1) Internal Kekuatan (Strength) a) Secara geografis, Kabupaten Sukamara yang berada di perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan daerah di Kalimantan Tengah. Kondisi topografi yang terdiri dari hutan, laut, danau dan dataran yang terbentang luas, menjadikan Kabupaten Sukamara memiliki potensi sumber daya alam yang banyak. Karakter topografi inilah yang membentuk pola hidrologi dan iklim yang sangat baik, dan mendukung pengembangan industri dan pertanian sebagai sektor utama pembangunan di Kabupaten Sukamara. Potensi sumber daya alam yang beragam, menjadikan wilayah Kabupaten Sukamara cukup strategis sebagai wilayah penyangga di bagian barat Kalimantan Tengah. Sebagai daerah penyangga dengan karakteristik wilayah IV - 43 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 berupa dataran, menjadikan Kabupaten Sukamara sebagai daerah menarik sebagai lokasi investasi ataupun tempat tinggal. b) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki Kabupaten Sukamara dalam membangun adalah jumlah penduduk yang terus berkembang, yang tersebar merata di seluruh wilayah. Bukan hanya jumlah penduduk, juga didukung dengan kualitas dan kapasitas penduduk yang baik, yang ditunjukkan dengan besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Sukamara. Kekuatan lain yang dimiliki masyarakat Sukamara adalah karakter masyarakat yang kuat dan ulet dalam bekerja dan berbudaya, mengedepankan tenggang rasa, gotong royong, dan pekerja keras, serta tetap melestarikan kearifan lokal yang beragam warisan nenek moyang. Kekuatan ini dapat menjadi modal dasar pada pembentukan masyarakat Sukamara yang berbudaya. 2) Kelemahan (Weakness) a) Kependudukan, jumlah penduduk yang besar, selain menjadi kekuatan dapat pula menjadi kelemahan jika tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam menghasilkan barang/jasa. Besarnya penduduk akan menjadi beban berat dalam pembangunan jika pola konsumsi tumbuh lebih cepat dibanding dengan kemampuan berproduksi masyarakatnya pada masa-masa mendatang. Penyebaran penduduk yang lebih terfokus di daerah perkotaan, juga menjadi kendala dalam proses pembangunan di Kabupaten Sukamara. Situasi tersebut dapat menggambarkan tumbuhnya kantong-kantong IV - 44 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 ekonomi yang tidak seimbang antara perkotaan dan perdesaan. Hal inilah yang menjadi kelemahan Kabupaten Sukamara, yang harus segera dilakukan penyelesaian strategis agar percepatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud. b) Kesenjangan Antar Wilayah, kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Sukamara, ditunjukkan dengan ketidakmerataan penyebaran penduduk, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur jalan dan jembatan, serta sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan. c) Birokrasi, keterbukaan birokrasi, keakuan (ego) sektoral Perangkat Daerah dan tidak mudahnya koordinasi dan perhatian sumber daya aparatur pemerintah tidak seperti yang diharapkan, juga menjadi sebab penentuan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Selain itu juga, didukung dengan penetapan kebijakan anggaran yang tidak proporsional untuk masyarakat juga menjadi kendala besar dalam birokrasi saat ini, dimana anggaran untuk publik berbasis proyek bukan berbasis kebutuhan masyarakat. 3) Eksternal Peluang (Opportunity) a) Perkembangan daerah sekitar yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dapat memberi peluang/kesempatan meningkatkan pendapatan bagi daerah untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Kabupaten Sukamara mempunyai peran yang penting terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hasil pertanian dan lahan. Hal ini juga didukung oleh kondisi geografis dan aksesibilitas yang mudah. Peluang inilah yang harus bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh Kabupaten Sukamara IV - 45 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. b) Perkembangan Teknologi, teknologi yang semakin maju dan tak terbatas, terutama bidang teknologi informasi, menjadikan akses informasi ke seluruh belahan dunia dapat dengan mudah didapatkan. Sehingga hal ini menjadi peluang yang besar bagi Kabupaten Sukamara untuk mempromosikan produk barang dan jasa lokal ke luar daerah. Selain itu, dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, maka peluang untuk meningkatkan nilai tambah serta varian produk-produk Indonesia juga semakin terbuka. Tuntutan akan kreativitas, inovasi dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal penting dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia yang semakin pesat. Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, maka Kabupaten Sukamara harus mengambil peran dengan cara menyediakan akses informasi yang mudah, murah dan cepat, khususnya sebagai sarana dalam memasarkan produk unggulan daerah yang dapat dipromosikan melalui media internet. c) Arah pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2020-2024 akan mampu menjadi stimulant kegiatan ekonomi di Kabupaten Sukamara yang dinamis. 4) Ancaman (Threat) a) Globalisasi, pengaruh arus globalisasi berdampak pula pada kondisi di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Globalisasi sebagai sebuah bentuk proses interaksi antar individu dan negara tanpa dibatasi wilayah teritorial administratif, tidak hanya membuka peluang positif bagi relasi Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia, IV - 46 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 tetapi juga memberikan dampak negatif bagi perkembangan karakter dan budaya bangsa. Selain itu, globalisasi kerap menjadi sumber kemiskinan ekonomi suatu negara, yang berdampak bagi daerah-daerah, apabila tidak dibarengi dengan proteksi yang kuat dari negara tersebut. Terbukanya Pasar Bebas Asean, juga akan memberikan dampak negatif berupa kemudahan produk-produk negara ASEAN yang masuk ke Indonesia, karena Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar merupakan pasar terbesar di ASEAN. Jika hal ini tidak disikapi dengan cara proteksi yang cukup, serta upaya peningkatan nilai tambah produk lokal Indonesia, maka Pasar Bebas Asean dapat mengancam perekonomian Indonesia terutama di daerah. b) Perubahan Iklim, posisi geografis Kabupaten Sukamara yang memiliki banyak kawasan hutan, laut dan perbukitan berkaitan dengan fenomena perubahan iklim mempunyai peran sangat penting. Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian, dan lain-lain. Ancaman paling serius akibat perubahan iklim terjadi di sektor pertanian. Dengan anomali cuaca yang tidak menentu, maka produksi dan produktivitas pertanian dapat terpengaruh, yang berdampak pada ketersediaan pangan yang tidak pasti. c) Kondisi perekonomian nasional yang mengalami goncangan akibat pandemi COVID-19 akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan kinerja pembangunan di Kabupaten Sukamara. IV - 47 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Sedangkan isu-isu strategis sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut: 4.2.4. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 4.2.4.1. Urusan Pendidikan Isu strategis pada Urusan Pendidikan adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan distribusi jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata sehingga mempengaruhi nilai IPM Kabupaten, maka dengan itu Pemerintah Kabupaten Sukamara bekerjasama dengan Politeknik Negeri Pontianak mendirikan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). 4.2.4.2. Urusan Kesehatan Isu strategis pada Urusan Kesehatan adalah terbatasnya sumber daya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta stunting yang masih cukup tinggi akibat gizi buruk. Selain itu sebagai substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintah, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM) menjadi isu strategis Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepala daerah serta akan berfungsi sebagai instrument untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgetting. Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif -preventif sehingga berdampak pada penurunan kasus kuratif yang harus ditanggung JKN. IV - 48 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Adapun Target capaian kinerja Pemerintah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM harus mencapai 100% sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adanya perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular selama periode tiga dekade terakhir menyebabkan peningkatan Disability Adjusted Life Years (DALYs) terutama di negara Indonesia. Hal ini terjadi akibat perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Ancaman penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, Corona Virus – 19 juga masih menjadi masalah nasional yang berdampak pada peningkatan terhadap pembiayan penanganan dan pencegahan penyakit tersebut. 4.2.4.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Isu Strategis pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya serta masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana dan tata ruang. 4.2.4.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Isu Strategis pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. 4.2.4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat kesatuan bangsa dan politik dalam negeri IV - 49 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Isu Strategis pada urusan ini adalah masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan. 4.2.4.6. Urusan Sosial Isu Strategis pada urusan sosial adalah masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 4.2.5. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 4.2.5.1. Urusan Tenaga Kerja Isu Strategis pada urusan ketenagakerjaan adalah terbatasnya lapangan kerja dan kualitas calon tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan pasar. 4.2.5.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. 4.2.5.3. Urusan Pangan Isu Strategis pada urusan pangan adalah konsumsi pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman), belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, masih adanya penggunaan bahan aditif yang berpengaruh pada keamanan pangan serta kesadaran masyarakat dalam mengembangkan tanaman lokal masih rendah, serta IV - 50 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 rendahnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan lumbung pangan. 4.2.5.4. Urusan Pertanahan Isu Strategis pada urusan pertanahan adalah belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah. 4.2.5.5. Urusan Lingkungan Hidup Isu strategis pada urusan Lingkungan Hidup antara lain :
1.Bencana (Karhutla, Banjir, Kekeringan, Erosi, dan Abrasi);
2.Alih Fungsi Lahan;
3.Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
4.Keterbatasan Akses terhadap Air Bersih;
5.Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah belum optimal;
6.Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang masih terbatas;
7.Kemiskinan dan Pengangguran yang diperparah Pandemi Covid-19. 4.2.5.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Isu Strategis pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. 4.2.5.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Isu Strategis pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan perlu dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa yang masih perlu perbaikan. IV - 51 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.2.5.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Isu Strategis pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta cukup tingginya kepesertaan pasangan usia subur tidak ber-KB. 4.2.5.9. Urusan Perhubungan Isu Strategis pada urusan perhubungan adalah kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. 4.2.5.10. Komunikasi dan Informatika Isu Strategis pada urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya implementasi e-government menuju smart city dan pelayanan perijinan telekomunikasi. 4.2.5.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Isu Strategis pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah terbatasnya akses modal, pasar dan adopsi teknologi. 4.2.5.12. Urusan Penanaman Modal Isu Strategis pada urusan penanaman modal adalah belum optimalnya pengelolaan potensi investasi. 4.2.5.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga; Isu Strategis pada urusan kepemudaan dan olahraga adalah banyaknya masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya IV - 52 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olahraga. 4.2.5.14. Statistik Isu Strategis pada urusan statistic adalah belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik. 4.2.5.15. Urusan Persandian Isu Strategis pada urusan persandian adalah belum maksimalnya tata kelola pengamanan informasi serta manajemen keamanan komunikasi dan informasi lingkup pemerintah daerah, SDM bidfang persandian yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas serta belum ditetapkannya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. 4.2.5.16. Urusan Kebudayaan Isu Strategis pada urusan kebudayaan adalah masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku budaya. 4.2.5.17. Urusan Perpustakaan Isu Strategis pada urusan perpustakaan adalah belum memadainya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan dan bagaimana meningkatkan peran perpustakaan dalam peningkatan IPM Kabupaten Sukamara. 4.2.5.18. Urusan Kearsipan Isu Strategis pada urusan kearsipan adalah belum memadainya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan. IV - 53 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.2.6. Urusan Pemerintahan Pilihan 4.2.6.1. Urusan Kelautan dan Perikanan Isu Strategis pada urusan kelautan dan perikanan adalah belum optimalnya tataguna dan tata kelola air serta fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan. Selain itu konsep pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan belum di lakukan dengan benar. 4.2.6.2. Urusan Pariwisata Isu Strategis pada urusan pariwisata adalah masih kurangnya partisipasi mayarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW, dan belum optimalnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata. 4.2.6.3. Urusan Pertanian Isu Strategis pada urusan pertanian adalah masih rendahnya produktivitas tanaman pangan, pemupukan belum berimbang, masih kecilnya prosentase penggunaan alat mesin pertanian dalam pengolahan lahan maupun pasca panen, tata guna dan tata kelola air untuk pertanian belum optimal, alih fungsi lahan pertanian, harga hasil produksi pertanian belum stabil, jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal, kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal, pengelolaan peternakan sapi masyarakat masih semi intensif, sudah banyaknya tanaman sawit yang tidak produktif dan penggunaan bibit sawit yang tidak jelas (tidak bersertifikat) serta pendapatan petani pekebun yang dilakukan Peremajaan Sawit Rakyat menurun pada saat tanaman belum menghasilkan, serta kurangnya Hijauan Pakan Ternak (HMT) IV - 54 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 dan rendahnya kandungan protein rumput pada lokasi kawasan peternakan pendukung Food Estate. 4.2.6.4. Urusan Kehutanan Isu Strategis pada urusan kehutanan adalah semakin berkurangnya secara drastis luas hutan rakyat dan masih cukup luasnya lahan kritis. 4.2.6.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Isu Strategis pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum teraliri listrik, dan masih banyak penambangan yang tidak ramah lingkungan. 4.2.6.6. Urusan Perdagangan Isu Strategis pada urusan perdagangan adalah belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis, kurang memadainya kondisi sarana prasarana pasar tradisional, dan belum optimalnya kerjasama perdagangan antar daerah dengan daerah produsen. 4.2.6.7. Urusan Perindustrian Isu Strategis pada urusan industri adalah masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM, inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha, kualitas kapasitas SDM-IKM masih kurang dan minat usaha di bidang industri masih kurang dan perlunya penetapan kawasan industri di sukamara sebagai daya tarik investor agar masuk ke Kabupaten Sukamara. IV - 55 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.2.6.8. Urusan Transmigrasi Isu Strategis pada urusan transmigrasi adalah karena belum siap untuk lokasi, sarana dan prasarana dan administrasi pertanahan di lokasi lahan transmigrasi. 4.2.7. Penunjang Urusan Pemerintahan 4.2.7.1. Urusan Perencanaan Pembangunan Isu Strategis pada urusan perencanaan pembangunan adalah perlunya sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran berdasarkan dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD dan KUA PPAS. 4.2.7.2. Urusan Keuangan Isu Strategis urusan Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel, kompetitif, serta meningkatkan kontribusi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga arah kebijakan yang tepat dan selaras dengan perkembangan keuangan daerah. 4.2.7.3. Urusan Kepegawaian Isu strategis urusan Kepegawaian dalam mewujudkan birokrasi kaya fungsi secara optimal dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). 4.2.7.4 Urusan Pendidikan dan Pelatihan Isu strategis urusan Pendidikan dan Pelatihan dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional maupun teknis dalam perwujudan untuk peningkatan SDM untuk perbaikan kinerja dan profesionalme pegawai. IV - 56 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 4.2.7.5 Urusan Penelitian dan Pengembangan Isu Strategis urusan penelitian dan pengembangan adalah rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai data dan bahan untuk perencanaan pembangunan daerah. 4.3. TELAAH/KETERKAITAN ISU STRATEGIS NASIONAL, PROVINSI DENGAN KABUPATEN Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membutuhkan kerangka analisis isu- isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas- batas administrasi negara, situasi nasional, dan situasi regional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritisasi dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan fakta-fakta. Karena itu, penyusunan rencana jangka menengah daerah yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang diharapkan lebih dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan yang menggambarkan penciptaan realitas dasar diantara arus eksternalisasi isu global mampu mempengaruhi dan merembesi isu regional dan isu daerah. Keterkaitan isu-isu strategis nasional dengan isu strategis Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada gambar 4.2 sebagai berikut: IV - 57 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 4.2. Keterkaitan Isu-Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020- 2024 dengan Isu-Isu Kabupaten Sukamara dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 IV - 58 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi dengan isu strategis Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada gambar 4.3 sebagai berikut: Gambar 4.3. Keterkaitan Isu-Isu Strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dengan Isu-Isu Strategis Kabupaten Sukamara dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 IV - 59 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 4.2. Telaah Kebijakan Pembangunan dengan Kabupaten Sekitarnya No Daerah Lain Periode RPJMD Misi Sasaran Keterangan Keterkaitan 1 Kabuapten Ketapang 2016-2021 Melaksanakan pemerintahan yang baik Terciptanya sinergitas kerjasama antar pemerintah daerah lainnya Bersama dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat saling bekerjasama untuk menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan berkoordinasi dalam perencanaan pembangunan. Meningkatkan infrastruktur daerah Terciptanya infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Ketapang Permasalahan infrastruktur membutuhkan integrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya karena kabupaten tidak dapat berdiri sendiri dalam perencanaan pembangunan karena dalam berbagai hal, terutama infrastruktur, permasalahan yang terjadi di wilayah sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah yang satu dengan yang lain, kerjasama untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Jelai. Menigkatkan kualitas Sumber daya Manusia Tersedianya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah Salah satu Unsur IPM adalah pendidikan. Untuk meningkatkan IPM, Kabupaten Sukamara harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan daerah lain, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk bersekolah di sekolah- sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sukamara Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar PUSKESMAS dan RSUD Usia Harapan Hidup Sebagai salah satu unsur IPM. UHH ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu kebijakan dalam IV - 60 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Daerah Lain Periode RPJMD Misi Sasaran Keterangan Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan Masalah lingkungan yang paling rawan di Kabupaten Sukamara adalah kebakaran hutan dan lahan, demikian juga dengan tiga kabupaten tetangga (Kabupaten Lamandau, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kotawaringin Barat), sehingga diperlukan kerjasama dan sinergitas antar wilayah tersebut dalam hal pencegahan dan penanganan kebakaran hutan secara tepat. 2 Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 Medorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup Meningkatnya pemerataan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi Dari segi infrastruktur untuk membantu percepatan pembangunan dan konektifitas antar daerah dapat dilakukan kerjasama dalam membangun konektifitas antar kabupaten sekitar. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tanggap bencana Menjaga dan memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan serta melakukan antisipasi terhadap bencana alam, banjir dan kebakaran hutan/lahan Meningkatnya pengembangan potensi daerah Menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang mandiri melalui peningkatan ekstensifikasi pertanian terpadu dan potensi unggulan lainnya dengan memperhatikan kearifan lokal Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata Meningkatnya nilai kearifan lokal produk dan destinasi wisata Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang sama salah satunya wisata pesisir/pantai sehingga hal tersebut dapat menjadi potensi yang baik untuk melaksanakan pengembangan potensi IV - 61 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Daerah Lain Periode RPJMD Misi Sasaran Keterangan Keterkaitan wisata yang mampu berdaya saing sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3 Kabupaten Lamandau 2018-2023 Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup Menurunnya kemiskinan dan meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan Meningkatkan kerjasama perekonomian dalam rangka meningkatkan perekonomian antar daerah (Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Ketapang) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius dan aman berdasarkan nilai- nilai dan kearifan budaya lokal Meningkatnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana Diperlukan koordinasi, kerjasama dan sinergitas dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur daerah Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau masih ada permasalahan perbatasan diharapkan dengan penataan ruang perbatasan dapat diselesaikan. Dari segi infrastruktur untuk membantu percepatan pembangunan dan konektifitas antar daerah, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perbatasan 4.3.1. Isu Strategis Kewilayahan Isu strategis kewilayahan berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024:
1.Penurunan Ketimpangan Antar Wilayah  Kemiskinan di KTI (18,01%)*, KBI (10,33%)*, perdesaan (13.47%)* dan perkotaan (7,20%)* yang tinggi.  Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (0,324), dan Perkotaan (0,4).  Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa. IV - 62 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
2.Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah  Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (1 dari 12 KEK, 4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata).  Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang lemah.  Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.
3.Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah  Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak baru 37,8%*, air minum 72%*, sanitasi layak 67,5%*, dsb).  Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kabupaten/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal.  Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang.  Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi.
4.Pengelolaan Urbanisasi  Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030.  Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13% PDB).
5.Pemanfaatan Ruang  Konflik ruang yang semakin meningkat (15.525 kasus periode 2015-2018).  Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (20.000 desa). IV - 63 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3  Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya). 4.3.2. Isu Lingkungan Hidup Nasional:
1.Persampahan Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini akan menimbulkan sejumlah persoalan lanjutan, diantaranya adalah produksi sampah dan pembuangannya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada tahun 2016. Jumlah ini naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya.
2.Banjir Persoalan lingkungan lainnya yang menjadi PR masyarakat Indonesia adalah banjir. Selain tingginya curah hujan, banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari berbagai permasalahan lingkungan lain seperti gunungan sampah, rusaknya hutan dan berubahnya fungsi Sungai.
3.Pencemaran Sungai Indonesia masih menghadapi masalah pencemaran sungai yang sangat serius. Pencemaran air sungai terjadi akibat ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai.
4.Pemanasan Global Permasalahan lain yang juga menjadi persoalan lingkungan adalah pemanasan global, yakni proses meningkatnya suhu rata- rata atmosfer, laut dan permukaan bumi. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti rusaknya ekosistem makhluk hidup serta tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di Kutub. IV - 64 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
5.Pencemaran Udara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Kondisi ini menimbulkan munculnya masalah pencemaran udara.
6.Rusaknya Ekosistem Laut Selain sebagai negara Agraris, Indonesia dikenal dengan julukan negara Maritim. Sebagai negara Maritim upaya untuk menjaga ekosistem laut menjadi sebuah keharusan.
7.Sulitnya Air Bersih Kesulitan air bersih banyak dialami sebagian besar masyarakat di Indonesia. Salah satu daerah yang cukup lama mengalami masalah ini adalah Papua. Distribusi Sumber Daya Air (SDA) yang tidak merata menjadi salah satu penyebab masyarakat sulit mendapatkan air bersih.
8.Kerusakan Hutan Pembekalakan liar atau Illegal Logging menjadi penyebab utama dari berkurangnya lahan hutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas hutan di Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektar. Namun sejak tahun 2010 – 2015, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga 684.000 hektar per tahunnya.
9.Abrasi Abrasi atau biasa juga disebut dengan erosi pantai dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Kerusakan garis pantai ini bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering kali disebut sebagai penyebab utama terjadinya masalah ini.
10.Pencemaran Tanah Pencemaran tanah adalah kondisi dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Akibatnya tanah menjadi tidak lagi murni seperti sebelumnya. IV - 65 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini diantaranya mengurangi kesuburan tanah, rusaknya ekosistem makhluk hidup serta timbulnya wabah penyakit. Dengan demikian, strategi yang akan dirumuskan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 harus selaras dan mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 khususnya terkait langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan/atau isu strategis nasional yang relevan dengan kondisi Kabupaten Sukamara, antara lain: meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. 4.3.3. Isu Strategis RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 1) Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun. Sumber daya hutan yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan Kalimantan Tengah perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dampak bencana asap akibat kebakaran lahan, hutan dan kebun yang terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya tahun 2015 yang lalu sangat menganggu aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial IV - 66 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan perlu dilanjutkan. 2) Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi. Realisasi potensi sumber daya manusia yang telah menjadi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh dari harapan pemerintah daerah. Sebanyak 46,92 % penduduk di Kalimantan Tengah yang bekerja adalah penduduk dengan pendidikan SD kebawah sementara penduduk yang bekerja hingga perguruan tinggi sebanyak 11,42 %. Peningkatan tenaga kerja dari segi pendidikan dapat menjadi awal jawaban bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga secara otomatis akan meningkatkan daya saing tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah. 3) Pengembangan Green Economy dan Green Government dalam realisasi pembangunan daerah. Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan merupakan pelaksanaan pembangunan dan upaya mempertahankan kelestarian kualitas lingkungan hidup dengan tetap menggerakkan roda pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa mengurangi prinsip etika lingkungan. Provinsi Kalimantan Tengah telah berinisiatif menjadi anggota dan terlibat secara aktif dalam forum pertemuan tahunan Governors Climate and Forest IV - 67 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 (GCF) Taskforce sejak tahun 2009. Melalui GCF ini telah lahir berbagai kerjasama terkait penyelamatan lingkungan hidup, terutama wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki fungsi sebagai salah satu paru-paru dunia terdongkrak dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif pembangunan. 4) Pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Namun adanya keterbatasan aksesibilitas di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan aksesibilitas fisik wilayah baik di internal maupun eksternal Provinsi Kalimantan Tengah. 5) Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan. Ketahanan pangan merupakan salah satu ancaman Provinsi Kalimantan Tengah yang dikarenakan berkurangnya lahan pertanian akibat pengalihan fungsi lahan, keterjangkauan dan kesinambungan penyediaan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian merupakan salah satu prioritas bagi pemerintah daerah Kalimantan Tengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penggunaan teknologi tepat guna bagi pengembangan sektor pertanian menjadi basis peningkatan produktivitas sektor saat ini. Peran aktif pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui IV - 68 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara sinergi. 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait aksesibilitas wilayah sangat diperlukan guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya. Belum terpenuhinya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang harus diutamakan pencapaiannya sebagai penyokong pembangunan di bidang lain. 7) Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi. Eksploitasi setiap sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan masyarakat serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Optimalisasi investasi memiliki tujuan utama yakni mengembangkan IV - 69 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 perekonomian daerah dengan berimbas positif pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas wilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur melalui CSR serta tetap memperhatikan lingkungan hidup untuk menghindari degradasi lingkungan. 8) Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh. Sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diperlukan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan berlandaskan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata dan berkesinambungan. 4.3.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan, makna pendekatan tersebut bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau sekedar mengkritisi kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah strategi yang cenderung bersifat persuasif dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan/stakeholder yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup pada Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup IV - 70 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Strategis, memiliki 6 prinsip KLHS yang seyogyanya dianut sebagai berikut: Prinsip 1: Penilaian Diri (Self Assessment) Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang diharapkan muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip- prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan secara apriori mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip 2: Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (Improvement of the Policy, Plan, and/or Program) Prinsip ini menekankan pada upaya untuk penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS tidak menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan menjadi media atau katalisator untuk memperbaiki proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program di Indonesia selama ini belum mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal dan KLHS dapat memicu perbaikan atau penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program bersangkutan. IV - 71 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Prinsip 3: Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial (Social Learning and Capacity Building) Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program harus menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum dan khususnya bagi para birokrat dan pengambil keputusan. KLHS harus memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS, dapat dicapai masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan yang lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan. Prinsip 4: Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan (Influencing Decision Making) Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus memberikan pengaruh yang positif pada pengambilan keputusan. KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip 5: Akuntabel (Accountable) Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan pada publik secara luas. Azas akuntabilitas KLHS sejalan dengan semangat akuntabilitas dari kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri, sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). IV - 72 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana dan/atau program bagi seluruh pihak. KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak, karena lingkup KLHS terbatas, sedangkan tuntutan dapat berdimensi luas. Prinsip 6: Partisipatif Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini telah menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan harus diwadahi dalam penyelenggaraan KLHS. Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program serta penyusunan rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. IV - 73 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018- 2023 telah dilaksanakan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya isu utama, indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan kondisi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) jasa ekosistem di Kabupaten Sukamara. Dari hasil uji publik yang telah dilaksanakan telah disepakati 7 (tujuh) isu utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukamara, adapun isu utama pembangunan berkelanjutan tersebut adalah:
1.Bencana (kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, erosi, dan abrasi).
2.Alih fungsi lahan.
3.Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4.Keterbatasan akses terhadap air bersih.
5.Sarana-prasarana pembangunan daerah belum optimal.
6.Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terbatas
7.Kemiskinan dan pengangguran yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Berdasarkan indikator pencapaian TPB, dapat diketahui indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (RPJMN 2019). Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional berjumlah 54 (lima puluh empat) indikator, artinya indikator-indikator tersebut sudah dilaksanakan dengan baik selama lima tahun terakhir. Namun demikian berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukamara, dengan semakin minimnya IV - 74 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 dampak tersebut, maka diharapkan integrasi hasil KLHS ini kedalam RPJMD mampu menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023. 4.3.5. Penelaahan Isu Global/Agenda Pembangunan Internasional Dalam penelaahan isu global/agenda pembangunan internasional akan diuraikan beberapa isu-isu strategis berskala internasional yang erat kaitannya dengan pembangunan Kabupaten Sukamara di masa mendatang yakni menyangkut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Sustainable Development Goals (SDGs). 4.3.5.1. Masyarakat Ekonomi ASEAN KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan Concord yang menyepakati pembentukan ASEAN community untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk 3 (tiga) komunitas dalam ASEAN community yang disesuaikan ke dalam 3 (tiga) pilar di dalam ASEAN vision 2021, yakni bidang keamanan politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic-Security Community), dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021. Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun blue print MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;

(2)ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, IV - 75 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan ecommerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup. Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni: Strategi 1: Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui: (1) menjalin kerjasama riset dengan perguruan tinggi; (2) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (3) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor. IV - 76 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kemudian dapat pula dilakukan dengan upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui: (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan negara ASEAN. Strategi 2: Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui: (1) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (2) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan perijinan; (3) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) meningkatkan promosi sektor unggulan yang menjadi target investasi. Strategi 3: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan utilisasi pelatihan tenaga kerja daerah; (2) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional. Strategi 4: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar daerah di Indonesia; (2) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme Public-Private Partnership (PPP). Strategi 5: Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka IV - 77 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA. 4.3.5.2. Sustainable Development Goals (SDGs) Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio+20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional. Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda mengeluarkan “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (new global partnership) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, high level panel mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu: 1) Leave No One Behind - Tidak meninggalkan siapapun di belakang. Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, IV - 78 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi. 2) Put Sustainable Development at the Core - Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti. Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia. 3) Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth - Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif. Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan iklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 4) Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All - Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua. Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra. IV - 79 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 5) Forge a New Global Partnership - Membina kemitraan global baru. Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca

2015.Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah- tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi. Kelima pergeseran transformasi utama tersebut kemudian di elaborasikan ke dalam 17 tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 25 Septermber 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. IV - 80 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Gambar 4.4 Tujuh Belas tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) Adapun 17 Tujuan dari SDGs terdiri dari:
1.No Poverty - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2.Zero Hunger - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi salah satunya melalui percepatan penurunan angka stunting, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3.Good Health and Well-being - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4.Quality Education - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; IV - 81 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
5.Gender Equality - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan;
6.Clean Water and Sanitation - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7.Affordable and Clean Energy - Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;
8.Decent Work and Economic Growth - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9.Industry, Innovation and Infrastructure - Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10.Reduced Inequalities - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara;
11.Sustainable Cities and Communities - Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
12.Responsible Consumption and Production - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13.Climate Action - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya;
14.Life Below Water - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
15.Life on Land - Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan IV - 82 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16.Peace, Justice and Strong Institutions - Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggunjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan
17.Partnerships for the Goals - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 1 Ahmadi, S.H. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. 5.1. VISI Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 yaitu H. Windu Subagio dan H. Ahmadi, S.H. adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: SUKAMARA : Meliputi wilayah dan isinya. Artinya Kabupaten Sukamara dengan 5 (lima) kecamatan dan 32 desa/kelurahan. P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 2 SEJAHTERA: Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. MAJU: Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung Sumber Daya Manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan. BERMARTABAT: Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat. PROFESIONAL: Mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 3 Gambar 5.1. Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Kabupaten Sukamara  Visi Kabupaten Sukamara dalam point “Sejahtera” telah selaras dengan Visi Nasional point “berdaulat” dan Visi Provinsi Kalimantan Tengah untuk point “Kuat”, hal ini pada dasarnya bertujuan mewujudkan kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya baik materiil maupun imateriil.  Visi “Maju” telah selaras dengan Visi Nasional “Mandiri” dan Visi Kalimantan Tengah dalam point “Kuat”, hal ini pada dasarnya hendak menciptakan kondisi yang mencerminkan kemakmuran dan kemajuan semua bidang.  Visi “bermartabat” telah selaras dengan Visi Nasional “Berkepribadian” dan Visi Kalimantan Tengah “Bermartabat”, hal ini menunjukkan kondisi yang ingin dicapai Kabupaten Sukamara yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang. P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 4  Visi “Pemerintah yang profesional” telah selaras dengan Visi Nasional “Mandiri dan Berkepribadian” dan Visi Kalimantan Tengah “Amanah”, hal ini menunjukkan keinginan Kabupaten Sukamara berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. 5.2. MISI Misi disusun dalam rangka mengimplentasikan langkah- langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukamara 2018-2023 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Sukamara sebagai berikut:
1.Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis yang berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Kabupaten Sukamara sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuhkembangkan kemampuannya. Birokrasi di Kabupaten Sukamara harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga mampu mewujudkan tata pemerintah yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 5 namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.
2.Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Terdidik dan Sehat Sumber daya manusia Kabupaten Sukamara yang terdidik diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas. Penjangkauan anak-anak luar sekolah menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Selain itu peningkatan relevansi keahlian masyarakat dengan kebutuhan dan dinamika dunia industri salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perubahan pembangunan yang terus relevan. Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang sehat merupakan salah satu indikator pembangunan yang paling penting. Pentingnya cakupan program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas. Selain itu Sukamara yang sehat juga akan didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
3.Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan Misi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dijelaskan secara lebih rinci adalah meningkatkan pembangunan daerah dan desa; mengurangi kesenjangan sosial, keberpihakan kepada masyarakat dan kaum lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana prasarana ekonomi, mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, bendungan, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 6 sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah dan partisipatif.
4.Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Sukamara. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.
5.Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Sukamara yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Sukamara yang religius, tenteram dan dinamis. Sukamara sebagai daerah yang aman bagi setiap penghuninya. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Menjadikan gotong royong sebagai gerakan dalam membangun Sukamara. P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 7 Semua golongan masyarakat hadir membentuk wajah Kabupaten Sukamara yang dinamis dan majemuk serta memperkaya khazanah kehidupan sehari-hari di Sukamara. Keberagaman tersebut merupakan sebuah keniscayaan sehingga sudah selaiknya menjadi modal utama pembangunan Sukamara. Keberagaman tersebut dirayakan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya untuk selalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Sukamara. Gambar 5.2. Keterkaitan Misi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 8 Misi RPJMD Kabupaten Sukarama sudah selaras dengan Misi Pembangunan Nasional 2020-2024 yang ada pada dokumen RPJMN 2020-2024.  Misi ke-1 (Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis yang berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat) pada RPJMD Kabupaten Sukarama selaras dengan Misi ke-6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), Misi ke-8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya) dan misi ke-9 (Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan) pada RPJMN 2020-2024.  Misi ke-2 (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat) selaras dengan misi ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia) RPJMN 2020-2024.  Misi ke-3 (Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan) selaras dengan misi ke- 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan) RPJMN 2020-2024.  Misi ke-4 (Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup) selaras dengan misi ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan misi ke-4 (Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan) RPJMN 2020-2024.  Dan misi ke-5 (Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis) selaras dengan misi ke-5 (Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa) dan misi ke-7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga). P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 9 Sedangkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Misi Kabupaten Sukarama juga sudah selaras dengan Misi Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Gambar 5.3. Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021- 2026 dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023  Misi ke-1 (Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis yang berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat) pada RPJMD Kabupaten Sukarama selaras dengan Misi ke-3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi) pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.  Misi ke-2 (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat) selaras dengan misi ke-4 (Mempercapat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 10 Sehat dan Berdaya Saing) pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.  Misi ke-3 (Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan) selaras dengan misi ke- 2 (Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global) pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021- 2026.  Misi ke-4 (Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup) selaras dengan misi ke-1 (Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan) dan misi ke-2 (Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global) pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021- 2026.  Dan misi ke-5 (Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis) selaras dengan misi ke-5 (Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender). 5.3. TUJUAN DAN SASARAN Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 11 adalah sebagai berikut: Misi Pertama : Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Tujuan : Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Misi Kedua : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat Tujuan : Mewujudkan masyarakat Sukamara yang berdaya saing. Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Misi Ketiga : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan Tujuan : Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar. Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh. P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 12 Misi Keempat : Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan Pertama : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing. Sasaran 1 : Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Sasaran 2 : Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah. Tujuan Kedua : Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup yang lestari. Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis. Tujuan : Mewujudkan masyarakat Sukamara yang aman, tertib dan dinamis. Sasaran : Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan. Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi tolok ukur dalam pengawasan dan P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 13 pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukamara selama periode 2019-2023. Sebagai standar pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Infrastruktur, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Angka Kriminalitas. Indikator makro ini merupakan penunjuk atas dampak (impact) pembangunan lokal, regional, dan nasional. Dengan hubungan, bahwa tercapainya target dari indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator makro pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara bisa dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini: V - 14 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 5.1. Indikator Makro Pemerintah Kab. Sukamara 2018-2023 No Indikator Pembangunan RPJMN TAHUN 2020-2024 Indikator Pembangunan Realisasi RPJMD KALTENG 2021-2026 Indikator Pembangunan Realisasi Realisasi Realisasi RPJMD PERUBAHAN KAB. SUKAMARA 2018-2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Laju Pertumbuhan ekonomi 5,8 6,1 6,4 6,7 6,9 Pertumbuhan ekonomi -1,40 - 3.12 % 5.60 % 5.7% 5.8% 5.9% 6.0% Pertumbuhan ekonomi 6,17 6,05 1,98 2,4 4,13 4,8 2 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 4,75 4,44 4,19 3,85 3,55 Prosentase Penduduk Miskin 4.82 4.58 4.4 4.21 4.01 3.81 3.62 Angka Kemiskinan 3,19 3,36 3,36 3,36 3,2 3,2 3 Tingkat Pengangguran terbuka 3,70 3,70 3,60 3,30 3,20 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.10

(2019)4.24 3.65 3.56 3.47 3.38 3.29 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,83 3,57 3,13 2,72 2,33 1,98 4 Indek Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia 71.05 71.83 72.36 72.89 73.42 73.95 74.48 Indeks Pembangunan Manusia 67,52 67,95 68,03 68,62 69,21 69,81 5 PDRB Per Kapita (Juta Rp) PDRB Per Kapita 62,47 65,18 66,27 70,27 74,52 79,02 6 Indeks Reformasi Birokrasi Predikat Indeks Reformasi Birokrasi 59,59 (CC) CC B B BB A A Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 45,00 45 45 50 55 60 7 Indek Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kulitas Lingkungan Hidup 72.74 74.07 74.3 74.53 74.75 74.97 75.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 53,00 53,00 54,00 54,5 55 55,5 10 Indeks Gini Indeks Gini 0.16 0.155 0.149 0.143 0.138 0.132 0.127 Indeks Gini 0,357 0,33 0,3 0,298 25 0,296 5 0,294 75 11 Indeks Resiko Bencana Indeks Resiko Bencana 130 129 127 125 123 121 120 Indeks Resiko Bencana 12 Indeks Demokrasi Indonesia (ID) Indeks Demokrasi Indonesia (ID) 81,16
(2019)81.25 81.50 82.00 82.25 82.50 83.00 Indeks Demokrasi Indonesia (ID) V - 15 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No Indikator Pembangunan RPJMN TAHUN 2020-2024 Indikator Pembangunan Realisasi RPJMD KALTENG 2021-2026 Indikator Pembangunan Realisasi Realisasi Realisasi RPJMD PERUBAHAN KAB. SUKAMARA 2018-2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2018 2019 2020 2021 2022 2023 13 Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama 77,82
(2019)77.92 77.97 78.02 78.07 78.12 78.17 Indeks Kerukunan Umat Beragama 14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89.03 89.05 89.07 89.09 89.11 89.13 89.15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) V - 16 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Selain indikator makro daerah tersebut, ada bererapa daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan untuk periode 2018-2023 mendatang. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Sukamara 2018-2023 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut: R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 17 Tabel 5.2. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Target Kondisi Akhir2021 2022 2023 1 Misi 1. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menyelenggaraka n pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkat dari 45 Menjadi 60 Diakhir Periode Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggara an pelayanan publik Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Nilai LKjIP 54,72 / CC 55,60 / CC 58,60 / CC B (>60) B (>60) BB (>70) BB (>70) Indek Kepuasan Masyarakat 82,00% 89,3 90 90 95 95 95 Tingkat Maturiti SPIP Rintisan Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Nilai EKPPD 2,8073 / Tinggi 2,8073 / Tinggi 2,85 / Tinggi Tinggi (minimal 3,41) Tinggi (minimal 3,41) Sangat Tinggi (minimal 4,21) Sangat Tinggi (minimal 4,21) 2 Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat Mewujudkan Masyarakat Sukamara yang berdaya saing Nilai IPM Meningkat dari 67,52 menjadi 69,81 diakhir periode RPJM Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggara an pelayanan pendidikan dan kesehatan Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,10 12,11 12,12 12,29 12,75 12,95 12,77 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,84 7,91 8,01 8,15 8,49 8,64 8,48 Angka Harapan Hidup (Tahun) 71,45 71,49 71,53 71,55 71,58 71,6 71,6 Persentase balita gizi buruk ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % Konsumsi per kapita (ribuan/kapita/tahun) 8482 8738 8674 8826 8980 9137 8826 3 Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat Gini Ratio Menurun dari 0,357 menjadi 0,2947 di akhir periode Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 17,77 % 30,17 % 36,37 42,57 % 48,77 % 55 % 55 % Persentase penduduk berakses air minum 33,2 % 33,2 % - - 35 % 35 % 35 % Rasio Jaringan Irigasi - 64,91 % 72,05 79,57 % 87,29 95 % 95 % Cakupan Layanan Telekomunikasi 88% 88% 91% 94% 97% 100% 100% Persentase rumah tinggal bersanitasi na na na 75,90% 76,70% 77,80% 77,80% Persentase rumah tangga pengguna listrik 98,75 97,45 98,34 98,50 99,00 99,50 99,50 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 18 No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Target Kondisi Akhir2021 2022 2023 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasasn kumuh Rasio rumah layak huni (Jumlah Rumah) 207 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 4 Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing Pertumbuhan ekonomi bertahan di 4,18 pada akhir periode Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran terbuka (%) 3,13 3,57 3,13 2,72 2,33 1,98 1,98 Tingkat partisipasi angkatan kerja 74,18 73,37 65,60 65,71 65,83 65,94 65,94 Angka Kemiskinan 3,19 3,16 3,23 3,07 2,93 2,79 2,79 Tingkat Inflasi 6,02 % 2,02% 1,62% 4% 4% 4% 4% PDRB Per Kapita ADHB (Juta rupiah/tahun) 62,47 65,18 66,27 70,27 74,52 79,02 79,02 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun) 1.189.064,7 1.274.424,1 1.417.944,9 1.436.270,6 1.513.308,7 1.590.346,7 1.590.346,7 Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun) 112.286 125.534 132.225 137.014 144.363 151.712 151.712 Kontribusi sektor Pariwisata dalam PDRB 47 52 52 55 59 62 62 Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB) 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 2.879.273.37 8.498 Rp. 849.382.600. 658 Rp. 201.465.345. 151 Rp. 647.917.255. 507 Rp. 680.313.118. 283 Rp. 714.328.774. 198 Rp. 5.972.680.4 72.295 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 84,2 86,8 89,5 92,1 94,7 100 100 Meningkatnya kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Nilai Indek Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 53,00 menjadi 55,00. di akhir periode Meningkatnya kualitas hidup yang lestari Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air < 5 < 10 < 5 < 10 < 10 < 10 < 10 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan 100 100 100 100 100 100 100 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 V - 19 No Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Realisasi 2018 Realisasi 2019 Realisasi 2020 Target Kondisi Akhir2021 2022 2023 5 Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis. Mewujudkan masyarakat Sukamara yang aman, tertib dan dinamis Kasus tindakan konflik sosial dan radikalisme berkurang dari 33 kasus menjadi 3 kasus diakhir periode Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan Persentase Laporan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti TAD 0 0 55 70 85 85 Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti TAD 0 0 55 70 85 85 Indeks Pembangunan Gender 91,45 90,84 91,40 91,96 92,53 93,10 93,10 5 6 6 8 33 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VI - 1 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Sukamara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Sukamara menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan. Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategic” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VI - 2 sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu:

1.Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2.Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. 6.1. FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun perlu diatur pentahapan dan prioritasnya. Prioritas pembangunan merupakan urutan atau tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VI - 3 kedalam bentuk program-program pembangunan. Prioritas pembangunan merupakan penjabaran atas Misi RPJMD Kabupaten Sukamara yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2018-
2023.Pada bagian ini akan diuraikan prioritas dan fokus tahapan pencapaiannya dari segi substansi isi kebijakan, supaya pencapaian Visi lebih mudah untuk diterjemahkan dalam perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Prioritas ini akan dicapai dalam 5 tahun, sehingga diperlukan pentahapan tahunan. Fokus prioritas dalam pentahapan tahunan dinyatakan sebagai tema pembangunan tahunan. Tema pembangunan merupakan payung utama pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukamara selama 5 (lima) tahun pelaksanaannya, yaitu dari tahun 2018-2023. Tema pembangunan yang akan diangkat untuk masing-masing tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:
1.Tahun Pertama: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat.
2.Tahun Kedua: Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal.
3.Tahun Ketiga: Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional.
4.Tahun Keempat: Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VI - 4 dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang.
5.Tahun Kelima: Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat. Berdasarkan tema pembangunan daerah Kabupaten Sukamara 2018-2023, maka prioritas selama 5 tahun adalah:
1.Penataan pemerintahan yang baik untuk mendukung hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan masyarakat berlandaskan prinsip transparan, akuntabel, responsibel dan adil melalui peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, peningkatan sumber daya dan peningkatan pelayanan dasar wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukamara.
2.Pengelolaan potensi ekonomi daerah, melalui peningkatan industri pengolahan dengan peningkatan sumber daya manusia dan penyedian alat-alat sarana produksi pertanian, perluasan pemasaran hasil melalui sektor perdagangan, dan jasa dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana ekonomi dengan pembangunan pasar, meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan untuk menggerakkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sukamara.
3.Peningkatan kerjasama secara regional dan nasional berdasarkan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui kerjasama investasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VI - 5 kesehatan, pendidikan, papan, dan pangan didukung pengembangan sarana prasarana daerah yang mantap, dan pembangunan sosial budaya kemasyarakatan yang lestari dan tata pemerintahan yang profesional menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat. 6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan- pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan antara lain:
1.Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional, dan faktor;
2.Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan facktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3.Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Pengembangan potensi di Kabupaten Sukamara dilakukan melalui pembagian kawasan. Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Kabupaten Sukamara, yang dibagi menjadi 3 Kawasan. Antara lain Kawasan 1 (Kawasan Bagian Utara - BALAIPERMATA), Kawasan 2 (Kawasan Bagian P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VI - 6 Tengah - SUKMA), dan Kawasan 3 (Kawasan Bagian Selatan - JELUNCI), dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut: Gambar 6.1. Kawasan Pengembangan Potensi di Kabupaten Sukamara Sumber: Data diolah, 2018.
1.Kawasan Bagian Utara - Kawasan BALAIPERMATA : Kawasan ini meliputi Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung, BALAIPERMATA Primer: Pertanian dan Perkebunan Sekunder: Peternakan Tersier: Jasa dan Perdagangan SUKMA Primer: Pertanian, perkebunan, Jasa dan Perdagangan Sekunder: Home Industri/UKM Tersier: Peternakan dan Perikanan JELUNCI Primer: Perikanan, Pertanian, peternakan, dan Tambang Sekunder: Pengolahan Ikan Tersier: Perdagangan dan Jasa P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VI - 7 perkembangan dipengaruhi oleh migran karyawan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Karakteristik merupakan permukiman pedesaan, dan perkebunan Kelapa Sawit. Arah pengembangan kawasan Primer (Pertanian dan Perkebunan), Sekunder (Peternakan), dan Tersier (Jasa dan Perdagangan).
2.Kawasan Bagian Tengah - Kawasan SUKMA : Kawasan ini meliputi Kecamatan Sukamara, perkembangan kawasan dipengaruhi oleh perkembangan Kecamatan Sukamara sebagai pusat pelayanan kabupaten. Kepadatan bangunan berkembang dari sedang menjadi padat. Ciri perkotaan terlihat terutama pada permukiman-permukiman baru, sedangkan perkampungan umumnya masih bercampur antara ciri perkotaan dan pedesaan. Muncul aktivitas perdagangan pada koridor jalan utama. Arah pengembangan kawasan Primer (Pertanian, perkebunan, Jasa dan Perdagangan), Sekunder (Home Industri/UKM), dan Tersier (Peternakan dan Perikanan).
3.Kawasan Bagian Selatan - Kawasan JELUNCI : Kawasan ini meliputi Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci, merupakan kawasan pantai, dengan perkembangan kepadatan yang masih rendah. Perkembangan kawasan sebagian besar masih bercirikan pedesaan, kawasan perkampungan berkembang sporadis dan mengelompok. Kegiatan perdagangan dan jasa pariwisata serta industri perikanan berkembang linier terhadap jaringan pantai. Arah pengembangan kawasan Primer (Perikanan, Pertanian, peternakan, dan Tambang), Sekunder (Pengolahan Ikan), dan Tersier (Perdagangan dan Jasa). P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VI - 8 Gambar 6.2. Arah Pembangunan Kabupaten Sukamara Sumber: Data diolah, 2018. Sedangkan arah kebijakan untuk pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada gambar dibawah ini: KONVERSI Pertanian & Peternakan DIPERCEPAT DIPERCEPAT SUKMA BALAI PERMATA JELUNCI P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VI - 9 Gambar 6.3. Arah Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukamara Sumber: Data diolah, 2018. Dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2018-2023, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, sebagaimana tabel berikut: JALAN POROS SUKAMARA – JELAI & PULAU NIBUNG INSFRASTRUKTUR PARIWISATA REVITALISASI PASAR SAIK JEMBATAN SUNGAI JELAI WAJAH KOTA ALUN-ALUN MASJID AGUNG SUKAMARA LISTRIK REPLANTING SAWIT DANAU TEMPENEK/ AIR BERSIH TERNAK SAPI DAN TAMBAK UDANG VI - 10 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat Tujuan Sasaran Strategi
2.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat 2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan 2.1 Upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan dilakukan melalui: 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta Penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang lebih kondusif. Misi 1. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Tujuan Sasaran Strategi
1.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
1.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik 1.1 Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah akan dilakukan melalui: 1) Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; 2) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat; 3) Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum. 4) Penguatan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan PAD 1.2 Upaya meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum; dan 2) Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi. VI - 11 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat Tujuan Sasaran Strategi 2) Meningkatkan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, maupun Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. 3) Mengembangkan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dalam upaya membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 4) Mendirikan Program Studi di Luar Kampus (PSDKU) Politeknik Negeri Pontianak dengan menyesuaikan potensi keadaan kebutuhan Program Studi di Kabupaten Sukamara. 2.2 Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan; 3) Penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman; dan 4) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan Tujuan Sasaran Strategi
3.Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat 3.1 Meningkatnya cakupan penyediaan infastruktur dasar publik 3.1 Upaya peningatan kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar akan dilakukan melalui: 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas jasa kontruksi sesuai standar kualifikasi; 3) Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah; 4) Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif; 5) Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke VI - 12 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan Tujuan Sasaran Strategi seluruh wilayah; 6) Peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; 7) Peningkatan pelayanan jaringan air minum; 8) Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu; 9) Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan 10) Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana. 3.2 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh 3.2 Upaya untuk meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh dilakukan melalui: 1) Pengadaan perumahan layah huni bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat terkena bencana; 2) Penataan kawasan pemukinan dan pemukiman kumuh; 3) Peningkatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan pemukiman; 4) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan Sasaran Strategi
4.Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing 4.1 Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran 4.1 Upaya menurunkan angka pengangguran akan dilakukan melalui: 1) Meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; 2) Meningkatkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha; 3) Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif; 4) Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja 4.2 Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya: 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena VI - 13 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan Sasaran Strategi dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak Covid-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (sapronak, saprodi, alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak covid 19; 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMDesa, dan pengembangan wirausahaan; 4) Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan. 4.2 Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah 4.3 Upaya peningkatan peran sektor pertanian akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak; 2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas; 3) Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup; 4) Meningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian; 5) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna; 6) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas, terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. VI - 14 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan Sasaran Strategi 4.4 Upaya peningkatan peran sektor perikanan akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 2) Pemberdayaan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 4) Penerbitan tanda daftar dan penerbiatan ijin pengadaan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya; 5) Mempermudah perijinan usaha perikanan; 6) Peningkatan kapasitas usaha pembudidaya ikan; 7) Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan; 8) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 9) Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia Perikanan 4.5 Upaya peningkatan peran sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi Covid 19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha IKM; 2) Melakukan percepatan/akselerasi upaya pemulihan aktivitas usaha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM; 3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM. 4.6 Upaya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism akan dilakukan melalui: VI - 15 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan Sasaran Strategi 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya; 2) Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha priwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata; 3) Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata. 4.7 Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pembeian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif; 2) Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif; 3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan VI - 16 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup Tujuan Sasaran Strategi SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola ekonomi kreatif.
5.Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan 5.1 Meningkatnya kualitas hidup yang lestari 5.1 Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari dilakukan melalui: 1) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; 2) Mengembalikan fungsi hutan lindung kawasan yang mengalami kerusakan; 3) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul; 4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung. Misi 5: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis Tujuan Sasaran Strategi
6.Mewujudkan Sukamara yang aman, tertib dan dinamis 6.1 Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan 6.1 Upaya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan dilakukan melalui: 1) Upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten; 2) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 3) Peningkatan kualitas ASN yang menangani keamanan dan ketertiban lingkup kabupaten; 4) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) 5) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); 6) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 7) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; 8) Penataan sistem informasi dan sistem dasar penanggulangan bencana 9) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah 10) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. VI - 17 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukamara 2018-2023 sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut: Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 Arah Kebijakan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat VI - 18 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 6.3. TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023 Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus pembangunan pada masing-masing tahun fiskal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah yang kemudian akan terorganisir melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan implementasi strategi dan arah kebijakan tahun 2018-2023 dalam rangka pencapaian visi dan misi disusun secara berkesinambungan selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diuraikan sebagai berikut: Adapun arah kebijakan dalam tiap tahapan adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.3 berikut: VI - 19 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 6.3. Pemetaan Waktu Arah Kebijakan SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat Misi 1: Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah akan dilakukan melalui:
1.Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
2.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat;
3.Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum. √ √ √ √ √ VI - 20 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
4.Penguatan dan optimalisasi (BUMD) dalam rangka peningkatan PAD Upaya meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum; dan 2) Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi. √ √ √ √ √ Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Terdidik dan Sehat VI - 21 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan Upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan dilakukan melalui: 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta Penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang lebih kondusif. 2) Meningkatkan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, √ √ √ √ VI - 22 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat maupun Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. 3) Mengembangkan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dalam upaya membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 4) Mendirikan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) bersama POLNEP dengan menyesuaikan potensi keadaan VI - 23 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat kebutuhan Program Studi di Kabupaten Sukamara. 4) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap √ √ √ √ √ Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan; 3) Penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman; dan 4) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. √ √ √ √ √ Meningkatnya cakupan penyediaan infastruktur dasar publik Upaya peningatan kualitas pembangunan infrastruktur √ √ √ VI - 24 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat layanan dasar akan dilakukan melalui: 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 2) Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah; 3) Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif; 4) Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah; 5) Peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; 6) Peningkatan pelayanan jaringan air minum 7) Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu; 8) Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan VI - 25 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat 9) Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh Upaya untuk meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh dilakukan melalui: 1) Pengadaan perumahan layah huni bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat terkena bencana; 2) Penataan kawasan pemukinan dan pemukiman kumuh; 3) Peningkatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan pemukiman; 4) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman √ √ √ √ √ VI - 26 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran Upaya menurunkan angka pengangguran akan dilakukan melalui: 1) Meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; 2) Meningkatkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha; 3) Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif; √ √ VI - 27 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat 4) Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya: 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak Covid-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (sapronak, saprodi, alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan √ √ √ VI - 28 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak covid 19; 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMDesa, dan pengembangan wirausahaan; 4) Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan. Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah Upaya peningkatan peran sektor pertanian akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian VI - 29 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak; 2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas; 3) Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup; 4) Meningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian; 5) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna; 6) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas, VI - 30 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Upaya peningkatan peran sektor perikanan akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 2) Pemberdayaan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 4) Penerbitan tanda daftar dan penerbiatan ijin pengadaan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di VI - 31 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya; 5) Mempermudah perijinan usaha perikanan; 6) Peningkatan kapasitas usaha pembudidaya ikan; 7) Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan; 8) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Upaya peningkatan peran sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi Covid 19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha IKM; VI - 32 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat 2) Melakukan percepatan/akselerasi upaya pemulihan aktivitas usaha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM; 3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan VI - 33 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM. Upaya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya; 2) Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya VI - 34 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat pendampingan bagi pelaku usaha priwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata; 3) Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong VI - 35 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata. Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pembeian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif; VI - 36 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat 2) Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif; 3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif, VI - 37 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola ekonomi kreatif. Meningkatnya kualitas hidup yang lestari Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari dilakukan melalui: 1) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; 2) Mengembalikan fungsi hutan lindung kawasan yang mengalami kerusakan; 3) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul; 4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung. Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan Upaya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam √ √ √ √ VI - 38 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat sinergitas pembangunan dilakukan melalui: 1) Upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten; 2) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 3) Peningkatan kualitas ASN yang menangani keamanan dan ketertiban lingkup kabupaten; 4) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) 5) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); 6) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 7) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; VI - 39 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat 8) Penataan sistem informasi dan sistem dasar penanggulangan bencana Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh Upaya untuk meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh dilakukan melalui: 1) Pengadaan perumahan layah huni bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat terkena bencana; 2) Penataan kawasan pemukinan dan pemukiman kumuh; 3) Peningkatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan pemukiman; 4) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman √ √ √ √ √ Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup VI - 40 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran Upaya menurunkan angka pengangguran akan dilakukan melalui: 1) Meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; 2) Meningkatkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha; 3) Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif; √ √ √ VI - 41 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat 4) Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya: 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak Covid-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (sapronak, saprodi, alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan √ √ √ √ √ VI - 42 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak covid 19; 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMDesa, dan pengembangan wirausahaan; 4) Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan. Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah Upaya peningkatan peran sektor pertanian akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian √ √ √ VI - 43 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak; 2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas; 3) Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup; 4) Meningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian; 5) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna; 6) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas, VI - 44 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Upaya peningkatan peran sektor perikanan akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 2) Pemberdayaan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 4) Penerbitan tanda daftar dan penerbiatan ijin pengadaan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di √ √ VI - 45 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya; 5) Mempermudah perijinan usaha perikanan; 6) Peningkatan kapasitas usaha pembudidaya ikan; 7) Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan; 8) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 9) Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia Perikanan Upaya peningkatan peran sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi Covid 19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, dan memberikan √ √ √ √ VI - 46 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat insentif kepada pelaku usaha IKM; 2) Melakukan percepatan/akselerasi upaya pemulihan aktivitas usaha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM; 3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, VI - 47 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM. Upaya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta √ √ √ √ VI - 48 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya; 2) Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha priwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata; 3) Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan VI - 49 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata. Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di √ √ √ √ √ VI - 50 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pembeian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif; 2) Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan VI - 51 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif; 3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola ekonomi kreatif. Meningkatnya kualitas hidup yang lestari Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari dilakukan melalui: 1) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; √ √ √ √ √ VI - 52 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat 2) Mengembalikan fungsi hutan lindung kawasan yang mengalami kerusakan; 3) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul; 4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan Upaya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan dilakukan melalui: 1) Upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten; 2) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; √ √ √ √ √ VI - 53 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 SASARAN STRATEGI TEMA PEMBANGUNAN 2019 2020 2021 2022 2023 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat 3) Peningkatan kualitas ASN yang menangani keamanan dan ketertiban lingkup kabupaten; 4) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) 5) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); 6) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 7) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; 8) Penataan sistem informasi dan sistem dasar penanggulangan bencana. 9) Meningkatkan peran perempuan dalam pembanguna daerah. 10) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. VI - 54 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara periode 2019-2023.
1.Arah Kebijakan Tahun Pertama (2019) Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukamara pada tahun 2019 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Tema pembangunan pada tahun pertama (2019) adalah "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat". Arah pembangunan berfokus pada Misi ke 1 yaitu Membangun manajemen Pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis yang berbasis pada pelayanan prima masyarakat. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada: 1) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik; 2) Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. VI - 55 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3
2.Arah Kebijakan Tahun Kedua (2020) Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukamara tahun 2020 berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2019. Pada tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sukamara yang Terdidik dan Sehat, dan Misi ke 3 yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur secara terarah, terukur dan berkeadilan. Berdasarkan strategi diatas, maka tema pembangunan Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah "Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal". Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada: 1) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster; 2) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; 3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan; 4) Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompentensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama; 6) Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; 7) Integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi dan sungai) dalam mendukung VI - 56 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan; 8) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang pengembangan kawasan/wilayah berbasis pada kemampuan potensi lokal; 9) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana.
3.Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2021) Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 diarahkan kepada "Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional". Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Misi ke 1 yaitu Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis yang berbasis kepada Pelayanan Prima Masyarakat, dan Misi ke 4 yaitu Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumberdaya alam lokal (pertanian, perikanan, industri dan pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada: 1) Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan sarana prasarana pendukung serta pemanfataan teknologi tepat guna; 2) Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka menuju ketahanan pangan; 3) Peningkatan keterampilan pengolahan hasil pertanian dan VI - 57 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 perikanan; 4) Mendorong investasi untuk industri pengolahan sumber daya alam, baik hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; 5) Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarana prasarana penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna; 6) Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif; 7) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; 8) Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan; 9) Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata; 10) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata, pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan yang berkualitas; 11) Menjadikan gotong royong sebagai gerakan dalam membangun Sukamara.
4.Arah Kebijakan Tahun Keempat (2022) Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 diarahkan kepada "Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang". Arah pembangunan tersebut fokus untuk mendukung pencapaian Misi ke 4 yaitu Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis VI - 58 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 sumberdaya alam lokal (pertanian, perikanan, industri dan pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada: 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; 2) Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif; 3) Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial di Kabupaten Sukamara dalam pemanfaatan teknologi, baik dalam proses produksi maupun pemasaran; 4) Meningkatkan kesempatan kerja; 5) Mewujudkan Kabupaten Sukamara yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Sukamara yang religius, tenteram dan dinamis; 6) Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; 7) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan; 8) Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
5.Arah Kebijakan Tahun Kelima (2023) Arah kebijakan tahun 2023 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati VI - 59 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 periode 2018-2023, pada tahun 2023 ini diharapkan semua prioritas dapat diselesaikan. Pada tahun 2023 ini pembangunan menitikberatkan pada seluruh aspek guna "Terwujudnya Masyarakat Sukamara yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional". Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan pada akhir periode adalah "Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat". Pada akhir periode ini dicapai kondisi ekonomi masyarakat Sukamara memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik. Selain itu, kemandirian ekonomi di Kabupaten Sukamara mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pada akhir periode pembangunan jangka menengah ini, daya saing Kabupaten Sukamara meningkat melalui penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten. Kondisi ini didukung oleh pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruh wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum; pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. VI - 60 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 6.4. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional. Selain itu, Program Pembangunan Daerah merupakan program- program yang diharapkan mampu untuk mewadahi kegiatan yang merupakan prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian pemenuhan janji politik. Beberapa kegiatan prioritas tersebut, antara lain: peningkatan kesejahteraan guru GTT/PTT dan guru madin, terselenggaranya pembinaan pelaksanaan SNP dan pendidikan budi pekerti (pendidikan budi pekerti dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal sekolah di Kabupaten Sukamara), beasiswa siswa kelas ukir, pelayanan gratis Kelas III di Puskesmas dan Jaringannya serta RS untuk Penduduk Sukamara yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan dan pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW)/Obyek Wisata Kabupaten. Program Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.4. Tabel 6.4. Pemetaan Program pendukung Misi Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 MISI OPD TERKAIT RENCANA PROGRAM TERKAIT Misi 1. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dinsos PMD Program Administrasi Pemerintahan Desa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kepegawaian Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah VI - 61 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 MISI OPD TERKAIT RENCANA PROGRAM TERKAIT Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Sekretariat DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Program Aplikasi Informatika DPMPTSP Program Pelayanan Penanaman Modal DisDukcapil Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan-Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Jumlah 11 19 Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Program Perijinan Penggunaan Arsip Jumlah 3 7 Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung VI - 62 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 MISI OPD TERKAIT RENCANA PROGRAM TERKAIT Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Program Informasi Dan Komunikasi Publik Jumlah 3 15 Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah b3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Program pengelolaan izin lokasi Program penyelesaian sengketa tanah garapan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Program Penetapan Tanah Ulayat Program Pengelolaan Tanah Kosong Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Program Penatagunaan Tanah Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial VI - 63 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 MISI OPD TERKAIT RENCANA PROGRAM TERKAIT Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri DINSONPMD Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Dinas Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kecamatan-Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan DinsosPMD Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial VI - 64 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 MISI OPD TERKAIT RENCANA PROGRAM TERKAIT Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Jumlah 11 43 Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Program Penanganan Bencana Kecamatan-kecamatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Jumlah 5 11 RENCANA PROGRAM PRIORITAS VISI MISI 94 Selengkapnya implimentasi misi Kepala Daerah ke dalam program pembangunan Daerah yang disertai dengan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.5. VI - 65 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 6.5. Implementasi Misi Kepala Daerah dalam Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Misi 1. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat 17.011.7 04.665 12.591.8 78.241 124.713. 823.148 132.179. 701.552 134.474. 788.653 420.971. 896.259 Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 45,00 45 17.011.7 04.665 45 12.591.8 78.241 50 124.713. 823.148 55 132.179. 701.552 60 134.474. 788.653 60 420.971. 896.259 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Opini BPK WTP WTP 17.011.7 04.665 WTP 12.591.8 78.241 WTP 124.713. 823.148 WTP 132.179. 701.552 WTP 134.474. 788.653 WTP 420.971. 896.259 Nilai LKjIP 54,72 / CC 55,60 / CC 58,60 / CC B (>60) B (>60) BB (>70) BB (>70) Indek Kepuasan Masyarakat 82,00% 89,3 90 90 95 95 95 Tingkat Maturiti SPIP Rintisan Terdefi nisi Terdefi nisi Terdefi nisi Terkel ola dan teruku r Optimu m Optimu m Nilai EKPPD 2,8073 / Tinggi 2,8073 / Tinggi 2,85 / Tinggi Tinggi (minim al 3,41) Tinggi (minim al 3,41) Sangat Tinggi (minim al 4,21) Sangat Tinggi (minim al 4,21) 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 90 100 3.100.000. 000 100 2.100.000. 000 90 96.390.93 7.892 90 96.805.48 7.742 90 96.805.48 7.742 90 295.201.9 13.376 BPKAD 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Capaian Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah 90 100 1.000.000. 000 100 1.288.850. 000 90 896.269.7 00 90 896.269.7 00 90 896.269.7 00 90 4.977.659. 100 BPKAD 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 90 100 3.100.000. 000 100 2.100.000. 000 90 1.684.655. 910 90 1.816.495. 910 90 1.816.495. 910 90 10.517.64 7.730 BPKAD 5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 1 0 1.085.479. 000 1 1.370.535. 000 0 1.291.489. 030 0 702.229.0 00 0 1.474.229. 000 1 5.923.961. 030 BAPPEDA Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah 1 1 1 1 0 1 2 VI - 66 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 1 2 2 2 2 2 10 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD TAD 100 100 100 100 100 100 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD TAD 100 100 100 100 100 100 6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Serta Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti 100% 100% 1.146.367. 665 100% 1.149.551. 241 100% 705.450.0 00 100% 873.450.0 00 100% 1.121.500. 000 100% 4.996.318. 906 INSPEKTORA T DAERAH 6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Jumlah Dokumen Standar Operasional Pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan KPK dan Satgas SABER PUNGLI 100% 100% 177.210.0 00 100% 200.312.0 00 100% 289.766.0 00 100% 357.466.0 00 100% 455.000.0 00 100% 1.479.754. 000 INSPEKTORA T DAERAH 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan TAD 0 - 0 - 0 - 100% 159.000.0 00 100% 169.000.0 00 100% 328.000.0 00 Kecamatan Balai Riam 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan 100 100 10.170.00 0 100 11.280.00 0 100 11.280.00 0,00 100 11.880.00 0 100 11.880.00 0 100 56.490.00 0 Kecamatan Pantai Lunci 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan 100 0 - 0 - 100 51.390.00 0 100 100.000.0 00 100 110.000.0 00 100 261.390.0 00 Kec. Jelai 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan TAD 0 - 0 - 0% - 100% 159.000.0 00 100% 169.000.0 00 100% 328.000.0 00 Kecamatan Permata Kecubung VI - 67 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan 100 100 - 0 - 100 2.491.773. 453 100 5.154.679. 350 100% 5.154.679. 350 100% 12.801.13 2.153 Kecamatan Sukamara 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 92,65 95,00 1.366.169. 258 95,00 2.209.470. 000 95,00 2.209.470. 000 95,00 5.785.109. 258 BKPSDM Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN 70,57 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase ASN yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 93,80 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase pengelolaan data kepegawaian 100,00 95,00 95,00 95,00 95,00 5 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pesentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi 80,23 95,00 1.244.951. 000 95,00 3.555.497. 000 95,00 4.124.595. 000 95,00 8.925.043. 000 BPSDM 4 2 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE TERLAKSANANYA TUGAS DAN FUNGSI DPRD 80% 0,8 3.519.706. 000 0,8 0,8 5.566.650. 000 0,8 5.903.325. 000 0,8 5.903.325. 000 80% 20.893.00 6.000 Sekretariat DPRD 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan 100 Persen 8.365.008. 400 100 Persen 7.876.468. 000 100 Persen 8.664.112. 000 100 Persen 24.905.58 8.400 Sekretariat Daerah 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Penyelesaian Masalahdi Sektor Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam 100 Persen 1.743.157. 515 100 Persen 2.587.495. 000 100 Persen 2.846.24 4.000 100 Persen 7.176.89 6.515 Sekretariat Daerah 2 1 3 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa 100 100 789.225.0 00 100 2.845.000. 000 100 1.914.877. 355 100 625.000.0 00 100 700.000.0 00 100 6.874.102. 355 Dinsos PMD VI - 68 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4 1 8 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 92,42% 80,00% 162.500.0 00 80,25% 116.350.0 00 92,00% 149.210.8 00 92% 257.340.0 00 92,50% 257.340.0 00 92,50% 942.740.8 00 DPMPTSP 2 1 6 3 Program Aplikasi Informatika Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi 0 0,1 430.000.0 00 0,4 1.350.000. 000 0,6 1.323.000. 000 80% 2.850.000. 000 100% 2.450.000. 000 100% 8.403.000. 000 Dsikominfosa ndi Jumlah Sarana Information Center 1 1 2 2 200% 200% 200% 2 1 2 2 Program Pendaftaran Penduduk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 90,50 95 830.349.0 00 90,50 20.000.00 0 94 37.772.50 0 96 536.088.7 50 98 576.228.3 90 98 2.000.438. 640 DisDukcapil 2 1 2 3 Program Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akta Pencatatan Sipil 43,09 41 830.349.0 00 43 20.000.00 0 45 39.030.00 0 46 740.780.4 50 47 783.513.7 18 47 2.413.673. 168 DisDukcapil 2 1 2 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ketersediaan database kependudukan ADA ADA 830.349.0 00 ADA 20.000.00 0 ADA 894.141.8 50 ADA 589.774.6 50 ADA 622.662.8 43 ADA 2.956.928. 343 DisDukcapil Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat 92.214.3 18.600 95.238.2 59.100 123.809. 883.312 137.372. 577.844 341.257. 922.058 789.892. 960.914 Mewujudkan Masyarakat Sukamara yang berdaya saing Indek Pembangunan Manusia 67,52 67,95 92.214.3 18.600 68,03 95.238.2 59.100 68,62 123.809. 883.312 69,21 137.372. 577.844 69,81 341.257. 922.058 69,81 789.892. 960.914 Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan Harapan Lama Sekolah 12,10 12,11 92.214.3 18.600 12,12 95.238.2 59.100 12,29 123.809. 883.312 12,75 137.372. 577.844 12,95 341.257. 922.058 12,77 789.892. 960.914 Rata-rata Lama Sekolah 7,84 7,91 8,01 8,15 8,49 8,64 8,48 Angka Harapan Hidup (Tahun) 71,45 71,49 71,53 71,55 71,58 71,6 71,6 Persentase balita gizi buruk ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % Konsumsi per kapita 8482 8738 8674 8826 8980 9137 8826 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA 84,47% 88,00% 41.043.56 8.600 88,25% 41.332.75 9.100 88,50% 40.858.18 3.312 88,75% 66.948.57 7.844 89,00% 254.262.4 72.058 89,00% 444.445.5 60.914 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) 45,07% 87,52% 88,00% 88,25% 88,50% 89,00% 89,00% Rasio lembaga PAUD : jumlah penduduk usia PAUD 1:73 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100 Persentase TK yang terakreditasi minimal B TAD TAD TAD 21,95% 30,49% 36,59% 36,59% VI - 69 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Angka melek huruf (penduduk usia >15 tahun) (Kesetara) 97,64% 97,62% 97,70% 97,80% 98,00% 98,15% 98,15% Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 -12 tahun 91,96% 92% 92,25% 92,5% 92,75% 93% 93% Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 93,88% 94% 94,25% 94,5% 94,75% 95% 95% Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 86,64% 90,00% 90,15% 90,25% 90,35% 90,45% 90,45% Rasio sekolah : jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) 03:19 1 : 134 1 : 130 1 : 127 1 : 125 1 : 122 1 : 122 Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI 0,58% 0,14% 0,13 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% Angka Kelulusan SD/MI 100,00% 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 89,13% 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B TAD TAD TAD 34,69% 51,02% 61,22% 61,22% Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13- 15 tahun 96% 96,5% 96,75% 97% 97,25% 97,5% 97,5% Angka Partipasi Kasar (APK) SMP/MTs 81,90% 85% 85,5% 85,75% 86% 86,5% 86,5% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 63,15% 70% 79,50% 80,00% 80,25% 80,50% 80,50% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs 0,97% 0,50% 0,48% 0,46% 0,44% 0,42% 0,42% Angka Kelulusan SMP/MTs 100,00% 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 86,50% 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Rasio sekolah per jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun) 1:141 1 : 125 1 : 125 1 : 122 1 : 122 1 : 120 1 : 120 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B TAD TAD TAD 57,14% 71,43% 85,71% 85,71% VI - 70 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Guru TK/RA berkualifikasi S1/D4 46,91% 58,00% 2.262.250. 000 60,00% 2.422.500. 000 61,00% 90.700.00 0 63,00% 250.000.0 00 64,00% 5.375.450. 000 64,00% 10.400.90 0.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) berkualifikasi S1/D4 5,40% 27,00% 28,00% 29,00% 29,50% 30,00% 30,00% Guru TK/RA bersertifikasi 54,27% 58,00% 58,50% 58,75% 59,00% 59,50% 59,50% Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) bersertifikasi 9,15% 28,00% 28,25% 28,50% 28,75% 29,00% 29,00% Rasio guru : murid (G/M) SD/MI 01:11 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 10 1 : 10 1 : 10 Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 91,73% 92,00% 93,00 94,00% 94,5% 94,75% 94,75% Guru SD/MI sertifikasi 20% 20% 22,5% 25,5% 27,5% 30% 30% Rasio guru : murid (G/M) SMP/MTs 1:8 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 93,21% 96,00% 96,5% 96,75% 96,8% 97% 97% Guru SMP/MTs sertifikasi 22,01% 23,5% 25% 27,5% 30% 33,5% 33,5% 2 1 9 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Organisasi Pemuda mendapatkan pelatihan Wirausaha 4,85 4,85 1.756.37 0.000 8,08 2.056.27 0.000 7,52 1.372.66 8.245 5,26 3.038.09 0.000 5,26 3.015.60 0.000 5,26 11.238.9 98.245 PORAPAR 2 1 9 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Cakupan pembinaan cabang olahraga 90,48 100 4.954.19 0.000 100 8.518.97 0.000 100 11.755.9 14.037 100 13.789.4 88.000 100 14.957.4 80.000 100 53.976.0 42.037 PORAPAR 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Puskesmas 100 100 28.920.00 0.000 100 34.309.00 0.000 100 46.556.00 0.000 100 40.858.00 0.000 100 52.506.00 0.000 100 203.149.0 00.000 Dinas Kesehatan 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio Dokter per satuan penduduk 0,2 >0,2 512.000.0 00 >0,2 507.000.0 00 >0,3 426.000.0 00 >0,3 545.000.0 00 >0,3 549.000.0 00 >0,3 2.539.000. 000 Dinas Kesehatan 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum TAD <6 314.000.0 00 <6 310.000.0 00 <5 280.000.0 00 <5 295.000.0 00 <5 328.000.0 00 <5 1.527.000. 000 Dinas Kesehatan VI - 71 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Rasio Posyandu per satuan balita 5 >6 - >6 100.000.0 00 >7 160.000.0 00 >7 170.000.0 00 >7 200.000.0 00 >7 630.000.0 00 Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase penanganan Covid-19 di rumah sakit TAD 0 19.162.50 0.000 0 16.257.00 0.000 25,00% 35.439.00 0.000 80,00% 28.306.00 0.000 90,00% 28.037.00 0.000 100 127.201.5 00.000 RSUD Standarisasi dan Akreditasi rumah sakit berkelanjutan 25,00% 100,00 % 100,00 % 100,00 % Persentase penanganan penyakit menular TB/HIV di rumah sakit TAD 15,00% 20,00% 20,00% Angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 Persentase pemanfaatan sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjut 75,00% 80,00% 80,00% 80,00% BOR 38,36% 60,00% 60,00% 60,00% Av-Los 2,4 2,4 2,4 2,4 TOI 5,47 5,47 5,47 5,47 BTO 41,72 40-50 40-50 40-50 NDR 3,74 25/100 0 25/100 0 25/100 0 GDR 14,66 45/100 0 45/100 0 45/100 0 Angka Kematian Ibu 1 <5 <5 <5 Angka Kematian Bayi TAD <5 <5 <5 IKM 75,00% 80,00% 80,00% 80,00% Cakupan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap 15000 15000 15000 20000 Cakupan SPM 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% VI - 72 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) maternal dan neonatal (PONEK) Persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standart 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 90,00% 90,00% Persentase fasilitas air bersih rumah sakit memenuhi syarat higiene sanitasi 80,00% 90,00% 90,00% 90,00% Standarisasi pengelolaan limbah medis dan non medis di rumah sakit 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai formularium di rumah sakit 75,00% 90,00% 90,00% 90,00% Presentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart 75,00% 75,00% 75,00% 70,00% Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart di rumah sakit 36,00% 50,00% 60,00% 70,00% Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi 75,00% 80,00% 80,00% 80,00% Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 75,00% 80,00% 80,00% 80,00% Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit 75,00% 80,00% 80,00% 80,00% Persentase ketersediaan tenaga medis dan paramedis sesuai standar di rumah sakit 65,00% 70,00% 75,00% 75,00% 80,00% 90,00% 90,00% VI - 73 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi 25,00% 60,00% 60,00% 70,00% 2 2 3 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 12000 11500 150.000. 000 12000 200.000. 000 8000 100.000. 000 8000 100.000. 000 8000 100.000. 000 8000 100.000. 000 DISPERPUSI N Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk 32 32 600.000.0 00 32 600.000.0 00 32 600.000.0 00 32 600.000.0 00 32 600.000.0 00 32 600.000.0 00 DISPERPUSI N Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan 5.000 5.000 800.000. 000 5.000 800.000. 000 5.000 800.000. 000 5.000 800.000. 000 5.000 800.000. 000 5.000 800.000. 000 DISPERPUSI N 2 2 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 13 % 3% 50.000.0 00 13% 50.000.0 00 23% 75.000.0 00 33% 75.000.0 00 38% 75.000.0 00 38% 325.000. 000 DISPERPUSI N 2 2 4 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip TAD 0% 0 0% 0 50% 10.000.0 00 50% 10.000.0 00 50% 10.000.0 00 50% 30.000.0 00 DISPERPUSI N 2 2 4 4 PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP Cakupan data dan informasi penggunaan arsip TAD 0% 0 0% 0 20% 50.000.0 00 20% 50.000.0 00 20% 50.000.0 00 20% 150.000. 000 DISPERPUSI N Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan 133.058. 926.000 135.820. 390.000 141.989. 162.900 149.401. 243.900 135.046. 540.000 712.683. 762.802 Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat Gini Ratio 0,357 0,33 133.058. 926.000 0,3 135.820. 390.000 0,2982 5 141.989. 162.900 0,2965 149.401. 243.900 0,2947 5 135.046. 540.000 0,2947 5 712.683. 762.802 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 17,77 % 30,17 % 130.611. 426.000 36,37 133.110. 390.000 42,57 % 139.421. 662.900 48,77 % 147.083. 743.900 55 % 132.879. 040.000 55 % 698.936. 762.802 Persentase penduduk berakses air minum 33,2 % 33,2 % - - 35 % 35 % 35 % Rasio Jaringan Irigasi - 64,91 % 72,05 79,57 % 87,29 95 % 95 % Cakupan Layanan Telekomunikasi 88% 88% 91% 94% 97% 100% 100% Persentase rumah tinggal bersanitasi na na na 75,90 % 76,70 % 77,80 % 77,80 % Persentase rumah tangga pengguna listrik 98,75 97,45 98,34 98,50 99,00 99,50 99,50 VI - 74 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 57,34 % 64,93 % 8.070.000. 000 72,07 % 7.590.000. 000 79,59 % 7.990.000. 000 87,29 % 8.190.000. 000 95 % 8.190.000. 000 95 % 40.030.00 0.000 DPUPRPRKP Rasio Jaringan Irigasi (RASIO) - 64,91 % 5.238.237. 000 72,05 5.468.595. 000 79,57 % 6.357.643. 000 87,29 7.149.051. 000 95 % 7.780.500. 000 95 % 31.994.02 6.000 DPUPRPRKP 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase penduduk berakses air minum 33,2 % 33,2 % 2.600.000. 000 2.600.000. 000 2.600.000. 000 35 % 35 % 35 % 2.600.000. 000 35 % 10.400.00 0.000 DPUPRPRKP Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 26 % 26 % 1.700.000. 000 - 55 % 55 % 55 % 55 % 1.500.000. 000 55 % 55 % 55 % 3.200.000. 002 DPUPRPRKP 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Presentase limbah yang ditangani dengan baik 35 % 35 % 850.000.0 00 40 % 850.000.0 00 40 % 850.000.0 00 40 % 850.000.0 00 40 % 850.000.0 00 40 % 4.250.000. 000 DPUPRPRKP 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 76,20 % 76,20 % 2.750.000. 000 79,90 % 2.750.000. 000 81 % 2.700.000. 000 84 % 2.700.000. 000 87,74 % 2.700.000. 000 87 % 13.600.00 0.000 DPUPRPRKP 1 3 7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 30 % 30 % 5.000.000. 000 30 % 5.000.000. 000 30 % 5.000.000. 000 30 % 5.000.000. 000 30 % 5.000.000. 000 30 % 25.000.00 0.000 DPUPRPRKP 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (RASIO = Jumlah Bangunan Unit) 985 Unit 818 Unit 3.500.000. 000 309 Unit 3.500.000. 000 309 Unit 8.993.049. 900 309 Unit 8.993.049. 900 309 Unit 3.500.000. 000 309 Unit 28.486.09 9.800 DPUPRPRKP 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Luasan=Ha) 17,41 Ha 1,89 ha 4.600.000. 000 3,7 Ha 4.600.000. 000 3,7 Ha 4.600.000. 000 4,16 Ha 7.413.817. 000 5,3 Ha 4.600.000. 000 5,3 Ha 25.813.81 7.000 DPUPRPRKP 1 3 1 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Panjang Jalan/Jarak = Meter/Kilometer) 72,075 Km 72,075 Km 9.957.200. 000 36,037 Km 5.592.400. 000 36,037 Km 5.592.400. 000 36,037 Km 5.592.400. 000 36,037 Km 5.592.400. 000 36,037 Km 32.326.80 0.000 DPUPRPRKP Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (Panjang 41 m 41 m 1.750.000. 000 45,36 m 1.750.000. 000 49,72 m 1.750.000. 000 54,08 m 1.750.000. 000 58,44 m 1.750.000. 000 58,44 m 8.750.000. 000 DPUPRPRKP VI - 75 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jalan/Jarak = Meter/Kilometer) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 17,77 % 30,17 % 80.300.00 0.000 36,37 90.200.00 0.000 42,57 % 90.200.00 0.000 48,77 % 90.200.00 0.000 55 % 90.200.00 0.000 55 % 441.100.0 00.000 DPUPRPRKP Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 25 % 30 % 3.200.000. 000 45 % 3.200.000. 000 50 % 3.200.000. 000 55 % 3.200.000. 000 60 % 3.200.000. 000 60 16.000.00 0.000 DPUPRPRKP 1 3 1 1 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi 70 % 78 % 425.500. 000 85 % 450.495. 000 85 % 647.589. 850 85 % 647.589. 850 85 % 647.589. 850 85 % 2.818.76 4.550 DPUPRPRKP 1 3 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan terhadap RTRW 52% 60% 175.500.0 00 63% 523.825.0 00 65% 408.400.0 00 67% 930.000.0 00 70% 930.000.0 00 70% 2.967.725. 000 DPUPRPRKP Ruang publik yang berubah peruntukannya 52% 52 % 650.000.0 00 63% 47.625.00 0 65% 117.150.0 00 67% 930.000.0 00 70% 930.000.0 00 70% 2.674.775. 000 DPUPRPRKP Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (Luasan=Ha) 30 Ha 34 Ha 1.528.615. 000 34 Ha 1.825.615. 000 34 Ha 930.000.0 00 34 Ha 930.000.0 00 34 Ha 930.000.0 00 34 Ha 6.144.230. 000 DPUPRPRKP Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%) 3,13 3,13 97.000.00 0 8,25 150.000.0 00 9,35 150.000.0 00 12,5 150.000.0 00 15,62 150.000.0 00 15,62 697.000.0 00 DPUPRPRKP 2 1 6 2 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 0% 0 25.000.00 0 0% 25.000.00 0 16% 105.000.0 00 31% 105.000.0 00 50% 105.000.0 00 50% 365.000.0 00 Dsikominfosa ndi Cakupan Layanan Telekomunikasi 88% 88% 91% 94% 97% 100% 100% 2 1 5 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat 0,21 0,23 319.874.0 00 0,25 187.330.0 00 0,27 578.020.0 00 0,29 1.500.426. 000 0,31 1.651.640. 000 1,50 4.237.290. 000 Dinas PerhubunganRasio ijin trayek 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah uji kir angkutan 4 4 4 2000 3000 7500 7500 VI - 76 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Pemasangan Rambu rambu 1 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % 100 % Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah arus penumpang angkutan umum 30,467 30,467 30,967 31,467 31,967 32,467 187,80 2 2 1 5 3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Tersedianya Dermaga Penyeberangan TAD 0 - 0 - 0 - 1 300.000.0 00 1 600.000.0 00 2 900.000.0 00 Dinas Perhubungan Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasasn kumuh Rasio rumah layak huni 37,97 % 43,03 % 2.447.50 0.000 48,09 % 2.710.00 0.000 53,15 % 2.567.50 0.000 58,21 % 2.317.50 0.000 63,28 % 2.167.50 0.000 63,28 13.747.0 00.000 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rasio rumah layak huni (Jumlah Rumah) 207 Unit 30 Unit 1.037.500. 000 30 Unit 2.117.500. 000 30 Unit 2.117.500. 000 30 Unit 2.117.500. 000 30 Unit 1.817.500. 000 30 Unit 9.207.500. 000 DPUPRPRKP 1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase lingkungan pemukiman kumuh 3 Lokasi 20% 960.000.0 00 10% 142.500.0 00 - - - - - - 30% 1.102.500. 000 DPUPRPRKP Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 25 Ha 25 Ha 450.000.0 00 25 Ha 450.000.0 00 25 Ha 450.000.0 00 30 Ha 200.000.0 00 40 Ha 350.000.0 00 62 Ha 1.900.000. 000 DPUPRPRKP 1 4 4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 15% 32% 577.000.0 00 38% 200.000.0 00 42% 160.000.0 00 48% 250.000.0 00 53% 350.000.0 00 65% 1.537.000. 000 DPUPRPRKP Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup 30.364.0 76.424 27.621.6 99.300 40.871.1 82.292 120.980. 524.093 109.993. 649.905 329.831. 132.014 Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing Pertumbuhan Ekonomi 6,17 5,9 19.562.9 15.550 5,9 23.138.8 68.500 5,9 30.112.4 09.541 6 108.157. 595.593 6,1 95.756.7 21.405 6,1 276.728. 510.589 Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran terbuka 3,13 3,57 5.804.49 8.900 3,13 3.052.91 3.500 2,72 8.219.24 0.772 2,33 10.834.0 63.366 1,98 11.693.7 53.152 1,98 39.604.4 69.690 Tingkat partisipasi angkatan kerja 74,18 73,37 65,60 65,71 65,83 65,94 65,94 Angka Kemiskinan 3,19 3,16 3,23 3,07 2,93 2,79 2,79 Tingkat Inflasi 6,02 % 2,02% 1,62% 4% 4% 4% 4% PDRB Per Kapita (Juta rupiah/tahun) 62,47 65,18 66,27 70,27 74,52 79,02 79,02 VI - 77 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 7 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagkerjaan 0 1 153.375.0 00 0 153.375.0 00 0 153.375.0 00 0 250.000.0 00 1 250.000.0 00 3 960.125.0 00 DINAS NAKERTRANS 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 14 10 330.000.0 00 14 330.000.0 00 12,8 330.000.0 00 15 1.450.000. 000 16 1.600.000. 000 67,8 4.040.000. 000 DINAS NAKERTRANS 2 7 4 Program Penempatan Tenaga Kerja Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 55 48 639.092.0 00 55 650.000.0 00 55 700.000.0 00 55 1.420.000. 000 55 1.670.000. 000 55 5.079.092. 000 DINAS NAKERTRANS 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Rasio kasus yang diselesaikan terhadap kasus yang dilaporkan/tercatat 80 70 222.224.0 00 80 290.500.0 00 80 290.500.0 00 90 540.000.0 00 100 540.000.0 00 100 1.883.224. 000 DINAS NAKERTRANS 3 2 8 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Tingkat Inflasi 6,02 % 2,02% 36.590.00 0 1,62% 18.200.00 0 4% 464.162.3 80 4% 121.285.0 00 4% 126.460.0 00 4% 766.697.3 80 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Persentase koefisien variasi harga antar waktu 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri TAD - 0 100% 104.500.0 00 100% 135.381.1 16 100% 140.381.1 16 100% 145.022.0 40 100% 525.284.2 72 Kecamatan Balai Riam 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri 97,45 97 62.726.00 0 97 63.981.00 0 98 65.260.00 0 98 66.566.00 0 99 67.897.00 0 99 326.430.0 00 Kecamatan Pantai Lunci 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri 100 - 0 - 0 100 50.000.00 0 100 191.840.0 00 100 199.840.0 00 100 441.680.0 00 Kecamatan Jelai 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri 100% 75.000.00 0 99,22% 116.427.5 00 100% 149.025.0 40 100% 200.000.0 00 100% 210.000.0 00 100% 750.452.5 40 Kecamatan Permata Kecubung 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri TAD 0 - - 0 0 - 100 200.000.0 00 100% 210.000.0 00 100% 410.000.0 00 Kecamatan Sukamara 2 1 7 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM Aktif 100 53 114.060.6 00 - 0 100 34.244.00 0 100 34.244.00 0 100 50.000.00 0 100 232.548.6 00 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 2 1 7 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil 5 4 170.061.3 00 - 0 4 793.884.8 21 4 945.000.0 00 4 450.000.0 00 16 2.358.946. 121 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan VI - 78 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 3 2 6 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan 20 20 145.530.0 00 20 189.180.0 00 20 231.968.4 15 40 312.150.0 00 40 630.000.0 00 140 1.508.828. 415 PORAPAR 2 1 3 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa 11,11 11,11 218.350.0 00 100 150.000.0 00 100 2.463.200. 000 100 2.168.200. 000 100 2.168.200. 000 100 7.167.950. 000 Dinsos PMD 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PMKS yang Diberdayakan 0 0 - 82% 240.000.0 00 100% 240.000.0 00 100% 201.287.2 50 100% 208.984.1 12 100% 890.271.3 62 Dinas Sos PMD 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang tertangani 100% 100% 530.070.0 00 100% 196.660.0 00 100% 442.660.0 00 100% 1.739.120. 000 100% 2.100.860. 000 100% 5.009.370. 000 Dinas Sos PMD 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 100% 3.107.420. 000 100% 550.090.0 00 100% 1.675.580. 000 100% 853.990.0 00 100% 1.066.490. 000 100% 7.253.570. 000 Dinas Sos PMD Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun) 1.189.064, 7 1.274.4 24,1 13.758.4 16.650 1.417.9 44,9 20.085.9 55.000 1.436.2 70,6 21.893.1 68.769 1.513.3 08,7 97.323.5 32.227 1.590.3 46,7 84.062.9 68.253 1.590.3 46,7 237.124. 040.899 Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun) 112.286 125.53 4 132.22 5 137.01 4 144.36 3 151.71 2 151.71 2 Kontribusi sektor Pariwisata dalam PDRB 47 52 52 55 59 62 62 Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB) 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 3.930.121. 324.307 1,0607 8E+11 108.19 9.197.0 51 647.91 7.255.5 07 680.31 3.188.2 83 714.32 8.774.1 98 5.972.6 80.542. 295 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 84,2 86,8 89,5 92,1 94,7 100 100 2 0 9 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Ketersediaan pangan utama (%) 29,87 61,73 214.650. 000,00 80,68 74.345.0 00,00 80,84 8.654.60 0,00 81,55 129.500. 000,00 82,27 135.975. 000,00 82,27 563.124. 600,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian VI - 79 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 0 9 0 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 84,20 86,80 211.675.0 00,00 89,50 506.750.0 00,00 92,1 715.804.0 70,00 94,70 985.050. 000,00 100,00 1.034.30 2.500,00 100,00 3.453.58 1.570,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penguatan cadangan pangan (Ton) 21,64 22,53 842.725.0 00,00 23,43 866.785.0 00,00 24,4 332.747.1 50,00 25,39 2.361.93 5.000,00 26,42 2.480.03 1.750,00 26,42 6.884.22 3.900,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 0 9 0 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Daerah Rawan Pangan 5,00 1,00 36.750.0 00,00 1,00 20.075.0 00,00 1,00 20.384.60 0,00 1 Dok 58.475.00 0,00 1 Dok 61.398.75 0,00 1 Dok 197.083.3 50,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 0 9 0 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 5,00 13,00 27.325.0 00,00 17,00 33.150.0 00,00 31,00 24.340.00 0,00 32,00 45.000.00 0,00 33,00 47.250.00 0,00 33,00 177.065.0 00,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%) 27,14 27,14 1.763.285. 650 27,14 1.672.550. 000 27,14 1.136.958. 980 27,14 27.948.10 9.193 27,14 29.345.51 4.653 27,14 61.866.41 8.476 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produksi sektor pertanian (Ton) 4.989,60 5.243.7 9 1.607.915. 000 6.818,0 3 1.784.535. 000 7.158,9 3 2.127.333. 099 7.516,8 8 22.488.03 0.000 7.892,7 2 23.612.43 1.500 22.568, 53 51.620.24 4.599 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah kasus kesehatan hewan (ekor) 230 663 117.170.0 00 1.110,0 0 64.970.00 0 1.150,0 0 111.714.0 60 1.250,0 0 377.470.0 00 1.300,0 0 396.343.5 00 3.700,0 0 1.067.667. 560 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 105 65 98.750.00 0 63,4 26.190.00 0 20 22.761.00 0 15 150.000.0 00 10 157.500.0 00 10 455.201.0 00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan bina kelompok petani (%) 5,53 5,95 220.380.0 00 6,38 205.980.0 00 6,80 357.308.0 30 7,66 594.212.0 00 8,51 623.922.6 00 35,32 2.001.802. 630 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 8 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif 100 100 0 100 0 100 931.030.5 35 100 20.587.02 0.000 100 550.000.0 00 100 22.068.05 0.535 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan VI - 80 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 3 2 8 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Presentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah TAD - 0 - 0 - 0 4 742.872.8 75 4 775.000.0 00 4 1.517.872. 875 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 2 8 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan bina kelompok pedagang informal 30 30 48.085.00 0 3000,0 0% 56.525.00 0 30 52.270.15 9 30 52.270.15 9 40 65.000.00 0 40 274.150.3 18 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 2 9 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri TAD - 0 - 0 Tidak 79.052.00 0 Ada 643.018.0 00 Ada 739.996.0 00 Ada 1.462.066. 000 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 2 5 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap (Ton) 4633,77 4259,9 3 2.205.890. 000 4336,6 1 6.998.890. 000 4414,6 7 6.563.890. 000 4494,1 2 5.163.890. 000 4547,0 2 3.603.890. 000 4547,0 2 24.536.45 0.000 perikanan 3 2 5 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan Budidaya 1520,19 1183,7 1 2.127.195. 000 1213,3 2 2.077.545. 000 1243,6 4 2.517.895. 000 1274,7 0 3.530.000. 000 1309,2 1 8.390.000. 000 1309,2 1 18.642.63 5.000 perikanan Peningkatan produksi benih 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 3 2 5 5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Cakupan pengawasan sumberdaya sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air TAD - 0 - 0 - 0 - 0 10% 30.000.00 0 10% 30.000.00 0 perikanan 3 2 5 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB 118890,5 125534 ,3 907.000.0 00 132224 ,6 1.627.000. 000 138968 ,5 5.462.000. 000 145773 4.802.000. 000 152645 ,6 4.307.000. 000 152645 ,6 17.105.00 0.000 perikanan 3 2 6 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PAD Sektor Pariwisata 15,39 15,39 3.154.440. 000 13,58 4.100.770. 000 17,42 1.009.623. 530 19,07 7.396.270. 000 18,6 8.560.000. 000 18,6 24.221.10 3.530 PORAPAR 3 2 6 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Lama kunjungan Wisata 1 Hari 1 Hari 1.256.000. 000 1 Hari 1.471.000. 000 1 Hari 1.169.527. 476 1 Hari 1.942.000. 000 1 Hari 2.000.000. 000 1 Hari 7.838.527. 476 PORAPAR 2 1 8 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 12 1 32.950.00 0 1 0 1 - 1 332.800.0 00 1 332.800.0 00 5 698.550.0 00 DPMPTSP 2 1 8 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana 1 1 155.006.0 00 1 0 1 16.635.00 0 1 318.180.0 00 1 318.180.0 00 5 808.001.0 00 DPMPTSP 2 1 8 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 2.879.273. 378.498 Rp. 849.38 2.600.6 58 64.350.00 0 Rp. 201.46 5.345.1 541 0 Rp. 647.91 7.255.5 07 335.169.9 00 Rp. 680.31 3.188.2 83 255.390.0 00 Rp. 714.32 8.774.1 98 255.390.0 00 Rp 5.972.6 80.542. 295 910.299.9 00 DPMPTSP Meningkatnya kualitas pendayagunaan dan pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 53,00 53,00 10.801.16 0.874 54,00 4.482.830 .800 54,5 10.758.77 2.751 55 12.822.92 8.500 55,5 14.236.92 8.500 55,5 53.102.62 1.425 VI - 81 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Meningkatnya kualitas hidup yang lestari Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air < 5 < 10 10.801.16 0.874 < 5 4.482.830 .800 < 10 10.758.77 2.751 < 10 12.822.92 8.500 < 10 14.236.92 8.500 < 10 53.102.62 1.425 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan 100 100 100 100 100 100 100 2 1 1 3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air < 5 < 10 185.780.0 00 < 5 < 10 60.151.85 0 < 10 87.500.00 0 < 10 87.500.00 0 < 10 420.931.8 50 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 20 - 45.000.00 0 20 107.680.0 00 20 119.859.8 76 20 160.000.0 00 20 180.000.0 00 20 612.539.8 76 Dinas Lingkungan Hidup Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan 100 100 100 100 100 100 100 Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (Masuk Kegiatan) 2 Dokumen - 2 2 2 2 2 1 1 5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah b3) Cakupan penangan limbah B3 yang ditangani 100 100 61.900.00 0 100 6.400.000 100 18.000.00 0 100 25.000.00 0 100 25.000.00 0 100 136.300.0 00 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah limbah B3 yang dikelola (Masuk Kegiatan) 6 Sumber Limbah B3 7 7 7 8 9 9 2 1 1 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasai ketaatanya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 100 100 94.020.00 0 100 100 7.650.000 100 100.000.0 00 100 100.000.0 00 100 301.670.0 00 Dinas Lingkungan Hidup jumlah kegiatan pengawasan usaha yang memiliki izin lingkungan 6 6 14 14 14 14 14 VI - 82 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) dan atau izin PPLH (Masuk Kegiatan) 2 1 1 7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA 4 4 49.875.00 0 4 0 4 14.950.00 0 4 50.000.00 0 4 50.000.00 0 4 164.825.0 00 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat 6 4 34.000.00 0 6 50.000.00 0 6 81.132.72 5 6 100.000.0 00 6 100.000.0 00 6 365.132.7 25 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 1 0 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usahadan dampaknya di Daerah Kabupaten 100 - 0 - 0 100 11.599.80 0 100 35.000.00 0 100 45.000.00 0 100 91.599.80 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 1 1 Program Pengelolaan Persampahan Persentase jumlah sampah yang tertangani 100 100 10.330.58 5.874 100 4.318.750. 800 100 9.695.428. 500 100 11.515.42 8.500 100 12.899.42 8.500 100 48.759.62 2.174 Dinas Lingkungan Hidup Persentase penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 80 80 80 80 81 82 85 Persentase peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan prasarana persampahan 80 80 80 80 81 82 85 1 3 4 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan TAD - 0 - 0 55% 750.000.0 00 55% 750.000.0 00 55% 750.000.0 00 55% 2.250.000. 000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 1 0 0 2 Program Pengelolaan Izin Lokasi Penyelesaian izin lokasi TAD 16% 150.000.0 00 32% 150.000.0 00 32% 150.000.0 00 67% 150.000.0 00 67% 150.000.0 00 67% 150.000.0 00 Pekerjaan Umum, Penataan VI - 83 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 1 0 0 4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Presentase Penyelesaian kasus tanah Negara TAD 5% 97.000.00 0 10% 975.900.0 00 15% 170.537.0 00 20% 200.000.0 00 25% 200.000.0 00 25% 200.000.0 00 Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 1 0 0 5 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Jumlah tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan TAD 2 Bidang 1.296.535. 000 3 Bidang 229.900.0 00 1 Bidang 298.150.0 00 2 Bidang 350.000.0 00 2 Bidang 350.000.0 00 10 Bidang 2.524.585. 000 Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 1 0 0 6 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Tingkat Cakupan Redistribusi tanah (IKD) TAD - 0 - 0 - 0 - 0 10% 200.000.0 00 10% 200.000.0 00 Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Presentase Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (IKD) TAD - 0 - 0 - 0 - 0 10% 200.000.0 00 10% 200.000.0 00 Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis.is. 2.080.24 9.401 3.335.96 6.653 4.926.86 2.604 12.094.4 58.900 12.854.7 94.100 35.292.3 31.658 Mewujudkan masyarakat Sukamara yang aman, tertib dan dinamis Kasus tindakan konflik sosial dan radikalisme 0,07 0,05 2.080.24 9.401 0,05 3.335.96 6.653 0,04 4.926.86 2.604 0,03 12.094.4 58.900 0,02 12.854.7 94.100 0,02 35.292.3 31.658 Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan Persentase Laporan Pelanggaran Ketentraman dan TAD - 2.080.24 9.401 - 3.335.96 6.653 55 4.926.86 2.604 70 12.094.4 58.900 85 12.854.7 94.100 85 35.292.3 31.658 VI - 84 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Ketertiban yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti TAD - - 55 70 85 85 Indeks Pembangunan Gender 91,45 90,84 91,40 91,96 92,53 93,10 93,10 1 5 2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase Laporan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti TAD 50 339.164.4 01 50 442.098.3 20 55 576.472.5 52 70 2.468.715. 000 85 3.004.690. 000 85 6.831.140. 273 SatpolPP, DAMKAR, BPBD Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti (Masuk Kegiatan) - 55 70 85 85 Persentase peningkatan kapasitas PPNS (Masuk Kegiatan) - - 100 100 100 1 5 3 Program Penanggulangan Bencana Persentase daerah rawan bencana yang dibina TAD - - 1.237.818. 333 - 2.055.548. 700 85 2.723.333. 700 85 3.101.719. 600 100 9.118.420. 333 SatpolPP, DAMKAR, BPBD Cakupan Penanggulangan Bencana Alam TAD - 100 100 100 100 100 Cakupan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana TAD - - 100 100 100 100 1 5 4 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran TAD 100 1.348.555. 000 100 1.354.550. 000 100 1.172.872. 002 100 3.372.872. 000 100 3.522.872. 000 100 10.771.72 1.002 SatpolPP, DAMKAR, BPBD Persentase Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia (Masuk Kegiatan) TAD - - - 90 95 95 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Masuk Kegiatan) TAD - - - 80 85 85 VI - 85 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase cakupan Korban Bencana Sosial dan Alam yang ditangani 100% 100% 212.680.0 00 100% 75.000.00 0 100% 513.990.0 00 100% 783.140.0 00 100% 122.500.0 00 100% 1.707.310. 000 Dinas Sos PMD 2 8 2 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Cakupan PUG dan PPRG yang aktif 13,33 16,6 129.900.0 00 29,4 132.500.0 00 44,1 256.320.0 00 58,8 262.620.0 00 73,5 285.762.5 00 1 1.067.102. 500 DP3APPKB Persentase jumlah OPD yang telah menerapkan sistem PUG dan PPRG 13,33 16,6 29,4 44,1 58,8 73,5 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 45 45 45 2 8 3 Program Perlindungan Perempuan Rasio KDRT TAD - 24.950.00 0 - 50.000.00 0 5% 74.850.00 0 4% 526.250.0 00 3% 971.250.0 00 3% 1.647.300. 000 DP3APPKB Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu TAD 0,5 0,6 70 % 80 % 90 % 100% 2 8 5 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak TAD - 0 - 0 0 0 29,4 103.625. 000 58,8 150.000. 000 100% 253.625. 000 DP3APPKB 2 8 6 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Capaian nilai evaluasi kota layak anak 500 134.000.0 00 600 134.000.0 00 700 134.000.0 00 700 402.000.0 00 DP3APPKB 2 8 7 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan secara Komprehensif. TAD - - 50% 24.950.00 0 75% 31.800.00 0 100% 75.000.00 0 100% 131.750.0 00 DP3APPKB 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD - 0 0 - 0 - 100% 115.000.0 00 100% 125.000.0 00 100% 240.000.0 00 Kecamatan Balai Riam 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas 100 100 25.000.00 0 100 44.000.00 0 100 48.000.00 0 100 48.000.00 0 100 52.000.00 0 100 217.000.0 00 Kecamatan Pantai Lunci 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD - 0 0 - 0 - 100 85.000.00 0 100 85.000.00 0 100 170.000.0 00 Kecamatan Jelai VI - 86 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Kode Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir Kinerja Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD - 0 0 - 0% - 100% 115.000.0 00 100% 125.000.0 00 100% 240.000.0 00 Kecamatan Permata Kecubung 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD - 0 0 - 0 - 100 115.000.0 00 100% 125.000.0 00 100% 240.000.0 00 Kecamatan Sukamara 8 1 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Terlaksananya Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakattan dan Ekonomi TAD - 0 0 - 100% 19.525.00 0 100% 625.000.0 00 100% 525.000.0 00 100% 1.169.525. 000 Badan Kesbangpol 8 1 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Terpeliharanya Stabilitas daerah serta deteksi dini terhadap Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan terhadap jalannya roda pemerintahan TAD - 0 - 0 100% 50.334.35 0 100% 688.728.2 00 100% 600.000.0 00 100% 1.339.062. 550 Badan Kesbangpol Total Anggaran Belanja Pemenuhan Misi 274.729. 275.090 274.608. 193.294 436.310. 914.256 552.028. 506.289 733.627. 694.716 2.288.67 2.083.64 7 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 1 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 2 Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara, Tahun 2019-2023 Kode Kapasitas Riil/Belanja Realisasi Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH 5 BELANJA DAERAH 596.675.343.645 524.941.665.621 646.554.605.366,00 662.809.447.104,00 715.999.788.208,67 5 1 Belanja Operasi 412.909.665.369 381.701.598.449 435.089.053.091,00 411.685.750.828,87 464.492.480.709,38 5 1 1 - Belanja Pegawai 234.363.157.312 248.976.001.683 216.830.077.451,00 275.226.365.535,62 295.893.657.205,06 5 1 2 - Belanja Barang dan Jasa 146.114.917.603 117.767.321.767 191.075.212.273,00 129.576.872.144,65 146.417.132.107,94 5 1 4 - Belanja Subsidi 700.000.000 800.000.000 800.000.000,00 954.212.359,53 1.042.131.594,68 5 1 4 - Belanja Hibah 31.167.090.454 13.879.675.000 23.324.763.367,00 16.555.196.789,12 18.080.559.801,70 5 1 6 - Belanja Bantuan Sosial 564.500.000 278.600.000 304.269.651,69 332.304.454,21 3.059.000.000,00 5 2 Belanja Modal 183.638.763.276 130.315.452.884 118.532.381.533,00 126.903.089.098,29 127.810.219.294,42 5 3 Belanja Tidak Terduga 126.915.000 12.924.614.288 9.547.050.000,00 15.285.736.268,44 16.694.133.705,27 5 4 Belanja Transfer 85.290.763.637 82.141.606.719 83.386.120.742,00 97.975.670.454,14 107.002.954.499,60 5 4 1 - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa 1.001.433.100 911.376.826 810.595.121,00 1.087.058.789,69 1.187.218.231,55 5 4 2 - Belanja Bantuan Keuangan 84.289.330.537 81.230.229.893 82.575.525.621,00 96.888.611.664,45 105.815.736.268,05 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 3 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukamara, Tahun 2019-2023 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik 100% 100% 177.49 4.954. 478 100% 194.406. 168.351 100% 286.260. 462.142 100% 342.559. 279.301 100% 353.326. 809.389 100% 1.358.38 0.228.59 2 Semua Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR 232.22 7.900. 001 236.345. 753.253 273.393. 461.816 298.798. 939.544 489.208. 448.814 1.546.44 2.003.43 0 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 43.755 .259.1 00 43.755.2 59.100 40.948.8 83.312 67.0676 25.456 259.637. 922.058 454.846. 460.914 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA 84,47% 88,00% 1.954.4 55.648 88,25% 1.954.45 5.648 88,50% 1.945.62 7.777 88,75% 3.188.02 7.516 89,00% 12.107.7 36.765 89,00% 12.107.7 36.765 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) 45,07% 87,52% 1.954.4 55.648 88,00% 1.954.45 5.648 88,25% 1.945.62 7.777 88,50% 3.188.02 7.516 89,00% 12.107.7 36.765 89,00% 12.107.7 36.765 Rasio lembaga PAUD : jumlah penduduk usia PAUD 1:73 1 : 100 1.954.4 55.648 1 1 : 100 1.954.45 5.648 1 : 100 1.945.62 7.777 1 : 100 3.188.02 7.516 1 : 100 12.107.7 36.765 1 : 100 12.107.7 36.765 Persentase TK yang terakreditasi minimal B TAD TAD 1.954.4 55.648 TAD 1.954.45 5.648 21,95% 1.945.62 7.777 30,49% 3.188.02 7.516 36,59% 12.107.7 36.765 36,59% 12.107.7 36.765 Angka melek huruf (penduduk usia >15 tahun) (Kesetara) 97,64% 97,62% 1.954.4 55.648 97,70% 1.954.45 5.648 97,80% 1.945.62 7.777 98,00% 3.188.02 7.516 98,15% 12.107.7 36.765 98,15% 12.107.7 36.765 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 -12 tahun 91,96% 92% 1.954.4 55.648 92,25% 1.954.45 5.648 92,5% 1.945.62 7.777 92,75% 3.188.02 7.516 93% 12.107.7 36.765 93% 12.107.7 36.765 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 93,88% 94% 1.954.4 55.648 94,25% 1.954.45 5.648 94,5% 1.945.62 7.777 94,75% 3.188.02 7.516 95% 12.107.7 36.765 95% 12.107.7 36.765 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 86,64% 90,00% 1.954.4 55.648 90,15% 1.954.45 5.648 90,25% 1.945.62 7.777 90,35% 3.188.02 7.516 90,45% 12.107.7 36.765 90,45% 12.107.7 36.765 Rasio sekolah : jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) 03:19 1 : 134 1.954.4 55.648 1 : 130 1.954.45 5.648 1 : 127 1.945.62 7.777 1 : 125 3.188.02 7.516 1 : 122 12.107.7 36.765 1 : 122 12.107.7 36.765 Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI 0,58% 0,14% 1.954.4 55.648 0,13 1.954.45 5.648 0,12% 1.945.62 7.777 0,11% 3.188.02 7.516 0,10% 12.107.7 36.765 0,10% 12.107.7 36.765 Angka Kelulusan SD/MI 100,00% 100,00 % 1.954.4 55.648 100,00 1.954.45 5.648 100,00 % 1.945.62 7.777 100,00 % 3.188.02 7.516 100,00 % 12.107.7 36.765 100,00 % 12.107.7 36.765 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 4 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 89,13% 100,00 % 1.954.4 55.648 100,00 1.954.45 5.648 100,00 % 1.945.62 7.777 100,00 % 3.188.02 7.516 100,00 % 12.107.7 36.765 100,00 % 12.107.7 36.765 Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B TAD TAD 1.954.4 55.648 TAD 1.954.45 5.648 34,69% 1.945.62 7.777 51,02% 3.188.02 7.516 61,22% 12.107.7 36.765 61,22% 12.107.7 36.765 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun 96% 96,5% 1.954.4 55.648 96,75% 1.954.45 5.648 97% 1.945.62 7.777 97,25% 3.188.02 7.516 97,5% 12.107.7 36.765 97,5% 12.107.7 36.765 Angka Partipasi Kasar (APK) SMP/MTs 81,90% 85% 1.954.4 55.648 85,5% 1.954.45 5.648 85,75% 1.945.62 7.777 86% 3.188.02 7.516 86,5% 12.107.7 36.765 86,5% 12.107.7 36.765 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 63,15% 70% 1.954.4 55.648 79,50% 1.954.45 5.648 80,00% 1.945.62 7.777 80,25% 3.188.02 7.516 80,50% 12.107.7 36.765 80,50% 12.107.7 36.765 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs 0,97% 0,50% 1.954.4 55.648 0,48% 1.954.45 5.648 0,46% 1.945.62 7.777 0,44% 3.188.02 7.516 0,42% 12.107.7 36.765 0,42% 12.107.7 36.765 Angka Kelulusan SMP/MTs 100,00% 100,00 % 1.954.4 55.648 100,00% 1.954.45 5.648 100,00 % 1.945.62 7.777 100,00 % 3.188.02 7.516 100,00 % 12.107.7 36.765 100,00 % 12.107.7 36.765 Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 86,50% 100,00 % 1.954.4 55.648 100,00% 1.954.45 5.648 100,00 % 1.945.62 7.777 100,00 % 3.188.02 7.516 100,00 % 12.107.7 36.765 100,00 % 12.107.7 36.765 Rasio sekolah per jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun) 1:141 1 : 125 1.954.4 55.648 1 : 125 1.954.45 5.648 1 : 122 1.945.62 7.777 1 : 122 3.188.02 7.516 1 : 120 12.107.7 36.765 1 : 120 12.107.7 36.765 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B TAD TAD 1.954.4 55.648 TAD 1.954.45 5.648 57,14% 1.945.62 7.777 71,43% 3.188.02 7.516 85,71% 12.107.7 36.765 85,71% 12.107.7 36.765 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Guru TK/RA berkualifikasi S1/D4 46,91% 58,00% 226.22 5.000 60,00% 242.250. 000 61,00% 9.070.00 0 63,00% 11.904.7 62 64,00% 255.973. 810 64,00% 255.973. 810 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) berkualifikasi S1/D4 5,40% 27,00% 226.22 5.000 28,00% 242.250. 000 29,00% 9.070.00 0 29,50% 11.904.7 62 30,00% 255.973. 810 30,00% 255.973. 810 Guru TK/RA bersertifikasi 54,27% 58,00% 226.22 5.000 58,50% 242.250. 000 58,75% 9.070.00 0 59,00% 11.904.7 62 59,50% 255.973. 810 59,50% 255.973. 810 Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) bersertifikasi 9,15% 28,00% 226.22 5.000 28,25% 242.250. 000 28,50% 9.070.00 0 28,75% 11.904.7 62 29,00% 255.973. 810 29,00% 255.973. 810 Rasio guru : murid (G/M) SD/MI 01:11 1 : 11 226.22 5.000 1 : 11 242.250. 000 1 : 11 9.070.00 0 1 : 10 11.904.7 62 1 : 10 255.973. 810 1 : 10 255.973. 810 Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 91,73% 92,00% 226.22 5.000 93,00 242.250. 000 94,00% 9.070.00 0 94,5% 11.904.7 62 94,75% 255.973. 810 94,75% 255.973. 810 Guru SD/MI sertifikasi 20% 20% 226.22 5.000 22,5% 242.250. 000 25,5% 9.070.00 0 27,5% 11.904.7 62 30% 255.973. 810 30% 255.973. 810 Rasio guru : murid (G/M) SMP/MTs 1:8 1 : 9 226.22 5.000 1 : 9 242.250. 000 1 : 9 9.070.00 0 1 : 9 11.904.7 62 1 : 9 255.973. 810 1 : 9 255.973. 810 Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 93,21% 96,00% 226.22 5.000 96,5% 242.250. 000 96,75% 9.070.00 0 96,8% 11.904.7 62 97% 255.973. 810 97% 255.973. 810 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 5 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) Guru SMP/MTs sertifikasi 22,01% 23,5% 226.22 5.000 25% 242.250. 000 27,5% 9.070.00 0 30% 11.904.7 62 33,5% 255.973. 810 33,5% 255.973. 810 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 29.746 .000.0 00 35.226.0 00.000 47.422.0 00.000 41.868.0 00.000 53.583.0 00.000 207.845. 000.000 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Puskesmas 100 100 28.920. 000.00 0 100 34.309.0 00.000 100 46.556.0 00.000 100 40.858.0 00.000 100 52.506.0 00.000 100 203.149. 000.000 Dinas Kesehatan 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio Dokter per satuan penduduk 0,2 >0,2 512.00 0.000 >0,2 507.000. 000 >0,3 426.000. 000 >0,3 545.000. 000 >0,3 549.000. 000 >0,3 2.539.00 0.000 Dinas Kesehatan 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum TAD <6 314.00 0.000 <6 310.000. 000 <5 280.000. 000 <5 295.000. 000 <5 328.000. 000 <5 1.527.00 0.000 Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Rasio Posyandu per satuan balita 5 >6 - >6 100.000. 000 >7 160.000. 000 >7 170.000. 000 >7 200.000. 000 >7 630.000. 000 Dinas Kesehatan RSUD 19.162 .500.0 00 16.257.0 00.000 35.439.0 00.000 28.306.0 00.000 28.037.0 00.000 127.201. 500.000 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase penanganan Covid-19 di rumah sakit TAD 0 0 0 0 25,00% 18.362.0 00.000 80,00% 19.145.0 00.000 90,00% 18.570.0 00.000 100 62.522.0 00.000 RSUD Standarisasi dan Akreditasi rumah sakit berkelanjutan 25,00% 100,00 % 1.155.0 00.000 100,00% 1.075.00 0.000 100,00 % 425.000. 000 100,00 % 425.000. 000 100,00 % 425.000. 000 100,00 % 425.000. 000 Persentase penanganan penyakit menular TB/HIV di rumah sakit TAD 15,00% 20.000. 000 20,00% 25.000.0 00 20,00% 25.000.0 00 20,00% 25.000.0 00 20,00% 25.000.0 00 20,00% 25.000.0 00 Angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit <1,5 <1,5 10.000. 000.00 0 <1,5 20.000.0 00 <1,5 20.000.0 00 <1,5 20.000.0 00 <1,5 20.000.0 00 <1,5 20.000.0 00 Persentase pemanfaatan sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjut 75,00% 80,00% 30.000. 000 80,00% 30.000.0 00 80,00% 30.000.0 00 80,00% 30.000.0 00 80,00% 30.000.0 00 80,00% 30.000.0 00 BOR 38,36% 60,00% 30.000. 000 60,00% 30.000.0 00 60,00% 30.000.0 00 60,00% 30.000.0 00 60,00% 30.000.0 00 60,00% 30.000.0 00 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 6 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) Av-Los 2,4 2,4 30.000. 000 2,4 30.000.0 00 2,4 30.000.0 00 2,4 30.000.0 00 2,4 30.000.0 00 2,4 30.000.0 00 TOI 5,47 5,47 30.000. 000 5,47 30.000.0 00 5,47 30.000.0 00 5,47 30.000.0 00 5,47 30.000.0 00 5,47 30.000.0 00 BTO 41,72 40-50 30.000. 000 40-50 30.000.0 00 40-50 30.000.0 00 40-50 30.000.0 00 40-50 30.000.0 00 40-50 30.000.0 00 NDR 3,74 25/100 0 30.000. 000 25/1000 30.000.0 00 25/100 0 30.000.0 00 25/100 0 30.000.0 00 25/100 0 30.000.0 00 25/100 0 30.000.0 00 GDR 14,66 45/100 0 30.000. 000 45/1000 30.000.0 00 45/100 0 30.000.0 00 45/100 0 30.000.0 00 45/100 0 30.000.0 00 45/100 0 30.000.0 00 Angka Kematian Ibu 1 <5 30.000. 000 <5 30.000.0 00 <5 30.000.0 00 <5 30.000.0 00 <5 30.000.0 00 <5 30.000.0 00 Angka Kematian Bayi TAD <5 30.000. 000 <5 30.000.0 00 <5 30.000.0 00 <5 30.000.0 00 <5 30.000.0 00 <5 30.000.0 00 IKM 75,00% 80,00% 30.000. 000 80,00% 30.000.0 00 80,00% 30.000.0 00 80,00% 30.000.0 00 80,00% 30.000.0 00 80,00% 30.000.0 00 Cakupan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap 15000 15000 30.000. 000 15000 30.000.0 00 20000 30.000.0 00 20000 30.000.0 00 20000 30.000.0 00 20000 30.000.0 00 Cakupan SPM 80,00% 80,00% 585.00 0.000 80,00% 725.000. 000 80,00% 810.000. 000 80,00% 810.000. 000 80,00% 810.000. 000 80,00% 810.000. 000 Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONEK) 80,00% 80,00% 250.00 0.000 80,00% 250.000. 000 80,00% 250.000. 000 80,00% 300.000. 000 80,00% 300.000. 000 80,00% 1.500.00 0.000 Persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standart 75,00% 80,00% 200.00 0.000 85,00% 200.000. 000 90,00% 200.000. 000 90,00% 6.081.00 0.000 90,00% 6.287.00 0.000 90,00% 57.289.5 000.000 Persentase fasilitas air bersih rumah sakit memenuhi syarat higiene sanitasi 80,00% 90,00% 10.000. 000 90,00% 10.000.0 00 90,00% 10.000.0 00 90,00% 10.000.0 00 90,00% 10.000.0 00 90,00% 10.000.0 00 Standarisasi pengelolaan limbah medis dan non medis di rumah sakit 75,00% 75,00% 250.00 0.000 75,00% 50.000.0 00 75,00% 50.000.0 00 75,00% 50.000.0 00 75,00% 50.000.0 00 75,00% 50.000.0 00 Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai formularium di rumah sakit 75,00% 90,00% 6.300.0 00.000 90,00% 6.500.00 0.000 90,00% 7.500.00 0.000 90,00% 675.666. 666,67 90,00% 689.555. 555,65 90,00% 6.365.50 0.000 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 7 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) Presentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart 75,00% 75,00% 7.080.5 00.000 75,00% 5.500.00 0.000 70,00% 4.500.00 0.000 70% 675.666. 666,67 70% 689.555. 555,65 70% 6.365.50 0.000 Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart di rumah sakit 36,00% 50,00% 1.500.0 00.000 60,00% 1.500.00 0.000 70,00% 1.500.00 0.000 70,00% 675.666. 666,67 70,00% 689.555. 555,65 70,00% 6.365.50 0.000 Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi 75,00% 80,00% 90.000. 000 80,00% 90.000.0 00 80,00% 90.000.0 00 80,00% 675.666. 666,67 80,00% 689.555. 555,65 80,00% 6.365.50 0.000 Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 75,00% 80,00% 325.00 0.000 80,00% 325.000. 000 80,00% 325.000. 000 80,00% 675.666. 666,67 80,00% 689.555. 555,65 80,00% 6.365.50 0.000 Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit 75,00% 80,00% 272.00 0.000 80,00% 272.000. 000 80,00% 272.000. 000 80,00% 675.666. 666,67 80,00% 689.555. 555,65 80% 6.365.50 0.000 Persentase ketersediaan tenaga medis dan paramedis sesuai standar di rumah sakit 65,00% 70,00% 935.00 0.000 75,00% 935.000. 000 75,00% 720.000. 000 90% 1.170.00 0.000 90% 689.555. 555,65 80% 6.365.50 0.000 Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi 25,00% 60,00% 150.00 0.000 60,00% 250.000. 000 70,00% 350.000. 000 80% 450.000. 000 80% 689.555. 555,65 80% 6.365.50 0.000 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 131.44 2.052. 000 134.098. 555.000 140.136. 232.750 155.068. 306.750 132.519. 989.850 700.003. 237.352 1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 57,34 % 64,93 % 8.070.0 00.000 72,07 % 7.590.00 0.000 79,59 % 7.990.00 0.000 87,29 % 8.190.00 0.000 95 % 8.190.00 0.000 95 % 40.030.0 00.000 DPUPRPRKP Rasio Jaringan Irigasi (RASIO) 0 64,91 % 5.238.2 37.000 72,05 5.468.59 5.000 79,57 % 6.357.64 3.000 87,29 7.149.05 1.000 95 % 7.780.50 0.000 95 % 31.994.0 26.000 DPUPRPRKP 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase penduduk berakses air minum 33,2 % 33,2 % 2.600.0 00.000 0 2.600.00 0.000 35 % 2.600.00 0.000 35 % 2.600.00 0.000 35 % 2.600.00 0.000 35 % 10.400.0 00.000 DPUPRPRKP Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 26 % 26 % 1.700.0 00.000 0 1.500.00 0.000 55 % 1.500.00 0.000 55 % 1.500.00 0.000 55 % 1.500.00 0.000 55 % 3.200.00 0.002 DPUPRPRKP P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 8 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 45 % 45 % 750.00 0.000 50 % 750.000. 000 55 % 750.000. 000 55 % 750.000. 000 55 % 750.000. 000 55 % 3.750.00 0.000 DPUPRPRKP 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Presentase limbah yang ditangani dengan baik 35 % 35 % 850.00 0.000 40 % 850.000. 000 40 % 850.000. 000 40 % 850.000. 000 40 % 850.000. 000 40 % 4.250.00 0.000 DPUPRPRKP 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 76,20 % 76,20 % 2.750.0 00.000 79,90 % 2.750.00 0.000 81 % 2.700.00 0.000 84 % 2.700.00 0.000 87,74 % 2.700.00 0.000 87,74 % 13.600.0 00.000 DPUPRPRKP 1 3 7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 30 % 30 % 5.000.0 00.000 30 % 5.000.00 0.000 30 % 5.000.00 0.000 30 % 5.000.00 0.000 30 % 5.000.00 0.000 30 % 25.000.0 00.000 DPUPRPRKP 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 985 Unit 818 Unit 3.500.0 00.000 309 Unit 3.500.00 0.000 309 Unit 8.993.04 9.900 309 Unit 8.993.04 9.900 309 Unit 3.500.00 0.000 309 Unit 28.486.0 99.800 DPUPRPRKP 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 17,41 Ha 1,89 ha 4.600.0 00.000 3,7 Ha 4.600.00 0.000 3,7 Ha 4.600.00 0.000 4,16 Ha 7.413.81 7.000 5,3 Ha 4.600.00 0.000 5,3 Ha 25.813.8 17.000 DPUPRPRKP 1 3 1 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 72,075 Km 72,075 Km 9.957.2 00.000 36,037 Km 5.592.40 0.000 36,037 Km 5.592.40 0.000 36,037 Km 5.592.40 0.000 36,037 Km 5.592.40 0.000 36,037 Km 32.326.8 00.000 DPUPRPRKP Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 41 m 41 m 1.750.0 00.000 45,36 m 1.750.00 0.000 49,72 m 1.750.00 0.000 54,08 m 1.750.00 0.000 58,44 m 1.750.00 0.000 58,44 m 8.750.00 0.000 DPUPRPRKP Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 17,77 % 30,17 % 80.300. 000.00 0 36,37 90.200.0 00.000 42,57 % 90.200.0 00.000 48,77 % 90.200.0 00.000 55 % 90.200.0 00.000 55 % 441.100. 000.000 DPUPRPRKP Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 25 % 30 % 3.200.0 00.000 45 % 3.200.00 0.000 50 % 3.200.00 0.000 55 % 3.200.00 0.000 60 % 3.200.00 0.000 60 16.000.0 00.000 DPUPRPRKP 1 3 1 1 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi 70 % 78 % 425.50 0.000 85 % 450.495. 000 85 % 647.589. 850 85 % 647.589. 850 85 % 647.589. 850 85 % 2.818.76 4.550 DPUPRPRKP 1 3 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan terhadap RTRW 52% 60% 175.50 0.000 63% 523.825. 000 65% 408.400. 000 67% 930.000. 000 70% 930.000. 000 70% 2.967.72 5.000 DPUPRPRKP Ruang publik yang berubah peruntukannya 52% 52 % 650.00 0.000 63% 47.625.0 00 65% 117.150. 000 67% 930.000. 000 70% 930.000. 000 70% 2.674.77 5.000 DPUPRPRKP P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 9 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 30 Ha 34 Ha 1.528.6 15.000 34 Ha 1.825.61 5.000 34 Ha 930.000. 000 34 Ha 930.000. 000 34 Ha 930.000. 000 34 Ha 6.144.23 0.000 DPUPRPRKP Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%) 3,13% 3,13% 97.000. 000 8,25% 150.000. 000 9,35% 150.000. 000 12,5% 150.000. 000 15,62% 150.000. 000 15,62% 697.000. 000 DPUPRPRKP 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.447. 500.00 0 2.710.00 0.000 2.567.50 0.000 2.517.50 0.000 2.167.50 0.000 13.747.0 00.000 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rasio rumah layak huni 20,7% 14,49% 1.037.5 00.000 32% 2.117.50 0.000 32% 2.117.50 0.000 30 % 2.117.50 0.000 32% 1.817.50 0.000 32% 9.207.50 0.000 DPUPRPRKP 1 4 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase lingkungan pemukiman kumuh 25% 20% 960.00 0.000 10% 142.500. 000 0 0 0 0 0 0 30% 1.102.50 0.000 DPUPRPRKP Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 25% 25% 450.00 0.000 25% 450.000. 000 25% 450.000. 000 30 % 200.000. 000 30% 350.000. 000 40% 1.900.00 0.000 DPUPRPRKP 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 15% 32% 577.00 0.000 38% 200.000. 000 42% 160.000. 000 48% 250.000. 000 53% 350.000. 000 65% 1.537.00 0.000 DPUPRPRKP 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.687. 719.40 1 3.034.46 6.653 3.804.89 3.254 8.564.92 0.700 9.629.28 1.600 26.721.2 81.608 1 5 2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Persentase Laporan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti TAD 50 339.16 4.401 50 442.098. 320 55 576.472. 552 70 1.854.69 0.000 85 2.104.69 0.000 85 4.535.85 2.552 SatpolPP, DAMKARPersentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti TAD 0 0 0 0 55 0 70 514.025. 000 85 800.000. 000 85 1.314.02 5.000 Persentase peningkatan kapasitas PPNS (IKD) TAD 0 0 0 0 0 0 100 100.000. 000 100 100.000. 000 100 200.000. 000 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 1 5 3 Program Penanggulangan Bencana Persentase daerah rawan bencana yang dibina TAD 0 0 0 0 0 0 85 300.000. 000 85 350.000. 000 100 650.000. 000 BPBD Cakupan Penanggulangan Bencana Alam TAD 0 0 100 1.237.81 8.333 100 1.641.92 9.500 100 1.641.92 9.500 100 1.970.31 5.400 100 5.254.17 4.400 Cakupan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana TAD 0 0 0 0 100 413.619. 200 100 781.404. 200 100 781.404. 200 100 1.976.42 7.600 1 5 4 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran TAD 100 1.348.5 55.000 100 1.354.55 0.000 100 1.172.87 2.002 100 2.372.87 2.000 100 2.372.87 2.000 100 5.918.61 6.002 SatpolPP, DAMKAR Persentase Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia TAD 0 0 0 0 0 0 90 500.000. 000 95 650.000. 000 95 1.150.00 0.000 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (IKD) TAD 0 0 0 0 0 0 80 500.000. 000 85 500.000. 000 85 1.000.00 0.000 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.436. 310.00 0 1.264.47 2.500 3.074.95 2.500 3.668.03 3.250 3.633.75 5.306 16.077.5 23.556 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PMKS yang Diberdayakan 0 0 0 82% 240.000. 000 100% 240.000. 000 100% 201.287. 250 100% 208.984. 112 100% 890.271. 362 Dinas Sos PMD 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang tertangani 100% 100% 530.07 0.000 100% 196.660. 000 100% 442.660. 000 100% 1.739.12 0.000 100% 2.100.86 0.000 100% 5.009.37 0.000 Dinas Sos PMD 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 100% 3.107.4 20.000 100% 550.090. 000 100% 1.675.58 0.000 100% 853.990. 000 100% 1.066.49 0.000 100% 7.253.57 0.000 Dinas Sos PMD 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase cakupan Korban Bencana Sosial dan Alam yang ditangani 100% 100% 212.68 0.000 100% 75.000.0 00 100% 513.990. 000 100% 783.140. 000 100% 122.500. 000 100% 1.707.31 0.000 Dinas Sos PMD 1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan TMP dalam Kondisi baik 100% 100% 586.14 0.000 100% 202.722. 500 100% 202.722. 500 100% 90.496.0 00 100% 134.921. 194 100% 1.217.00 2.194 Dinas Sos PMD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 37.957 .030.6 30 32.146.4 77.086 41.357.6 95.209 66.004.0 74.641 68.671.1 94.083 245.608. 116.649 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.344. 691.00 0 1.423.87 5.000 1.473.87 5.000 3.660.00 0.000 4.060.00 0.000 11.962.4 41.000 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 11 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 2 7 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagkerjaan 0 1 153.37 5.000 0 153.375. 000 0 153.375. 000 0 250.000. 000 1 250.000. 000 3 960.125. 000 DINAS NAKERTRANS 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 14 10 330.00 0.000 14 330.000. 000 12,8 330.000. 000 15 1.450.00 0.000 16 1.600.00 0.000 67,8 4.040.00 0.000 DINAS NAKERTRANS 2 7 4 Program Penempatan Tenaga Kerja Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 55 48 639.09 2.000 55 650.000. 000 55 700.000. 000 55 1.420.00 0.000 55 1.670.00 0.000 55 5.079.09 2.000 DINAS NAKERTRANS 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Rasio kasus yang diselesaikan terhadap kasus yang dilaporkan/tercatat 80 70 222.22 4.000 80 290.500. 000 80 290.500. 000 90 540.000. 000 100 540.000. 000 100 1.883.22 4.000 DINAS NAKERTRANS 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 154.85 0.000 182.500. 000 490.120. 000 1.127.04 5.000 1.616.01 2.500 3.501.77 7.500 2 8 2 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Cakupan PUG dan PPRG yang aktif 13,33 13,33 25.000. 000 16,67 27.000.0 000 25 76.995.0 00 25 76.995.0 00 25 84.700.0 00 25 238.690. 00 DP3APPKB Persentase jumlah OPD yang telah menerapkan sistem PUG dan PPRG 13,33 16,6 104.90 0.000 29,4 105.500. 000 44,1 154.375. 000 58,8 154.375. 000 73,5 169.812. 500 100 478.562. 500 Persentase ARG pada belanja langsung APBD TAD 0 0 0 0 0 0 45 100.000. 000 45 100.000. 000 45 200.000. 000 2 8 3 Program Perlindungan Perempuan Rasio KDRT TAD 0 0 0 0 0,048 24.950.0 00 0,036 31.250.0 00 0,03 31.250.0 00 31.250. 000 31.250.0 00 DP3APPKB Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu TAD 50% 24.950. 000 60% 50.000.0 000 70% 49.900.0 00 80 % 495.000. 000 90 % 940.000. 000 100% 940.000. 000 2 8 5 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak, 0 0 0 0 0 0 0 250 103.625. 000 300 150.000. 000 300 253.625. 000 DP3APPKB 2 8 6 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Capaian nilai evaluasi kota layak anak 0 0 0 0 0 50% 134.000. 000 75% 134.000. 000 100% 134.000. 000 100% 402.000. 000 DP3APPKB P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 12 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 2 8 7 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan secara Komprehensif. TAD 0 0 0 0 50% 24.950.0 00 75% 31.800.0 00 100% 75.000.0 00 100% 131.750. 000 DP3APPKB 2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.333. 125.00 0 1.501.10 5.000 1.101.93 0.420 3.579.96 0.000 3.758.95 8.000 11.275.0 78.420 2 9 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Ketersediaan pangan utama (%) 29,87 61,73 214.65 0.000 80,68 74.345.0 00 80,84 8.654.60 0 81,55 129.500. 000 82,27 135.975. 000 82,27 563.124. 600 Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian 2 9 3 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 84,2 86,8 211.67 5.000 89,5 506.750. 000 92,1 715.804. 070 94,7 985.050. 000 100 1.034.30 2.500 100 3.453.58. 570 Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian Penguatan cadangan pangan (Ton) 21,64 22,53 845.72 5.000 23,43 866.785. 000 24,4 332.747. 150 25,39 2.361.93 5.000 26,42 2.480.03 1.750 26,42 6.884.22 3.900 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Daerah Rawan Pangan 5,00 1 Dok 36.750. 000 1 Dok 20.075.0 00 1 Dok 20.384.6 00 1 Dok 58.475.0 00 1 Dok 61.398.7 50 1 Dok 197.083. 350 Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 5 13 27.325. 000 17 33.150.0 00 31 24.340.0 00 32 45.000.0 00 33 47.250.0 00 33,00 177.065. 000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian 2 1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 6.293. 535.00 0 2.955.80 0.000 2.218.68 7.000 700.000. 000 2.350.00 0.000 16.168.0 22.000 2 1 0 2 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI Penyelesaian izin lokasi TAD 16% 150.00 0.000 32% 150.000. 000 32 % 150.000. 000 67% 150.000. 000 67 % 150.000. 000 67 % 750.000. 000 DPUPRPRKP 2 1 0 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Presentase Penyelesaian kasus tanah Negara TAD 5% 97.000. 000 10% 975.900. 000 15% 170.537. 000 20% 200.000. 000 25% 200.000. 000 25% 1.643.43 7.000 DPUPRPRKP 2 1 0 5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Jumlah tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan TAD 2 Bidang 1.296.5 35.000 3 Bidang 229.900. 000 1 Bidang 298.150. 000 2 Bidang 350.000. 000 2 Bidang 350.000. 000 10 Bidang 2.524.58 5.000 DPUPRPRKP P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 13 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 2 1 0 6 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Tingkat Cakupan Redistribusi tanah (IKD) TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 200.000. 000 10% 1.000.00 0.000 DPUPRPRKP Presentase Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (IKD) TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 10 % 200.000. 000 10 % 2.500.00 0.000 DPUPRPRKP 2 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 10.986 .810.8 74 4.526.23 0.800 10.038.2 04.751 13.892.9 28.500 14.836.9 28.500 54.311.1 03.425 2 1 1 2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tersusunya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup TAD 0 0 0 0 0 0 2 800.000. 000 1 100.000. 000 3 900.000. 000 Dinas Lingkungan Hidup Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 ADA 500.000. 000 ADA 500.000. 000 Tersusunnya KLHS Kabupaten/Kota TAD 0 0 0 0 0 0 2 800.000. 000 1 500.000. 000 3 1.300.00 0 2 1 1 3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air < 5 < 10 185.78 0.000 < 5 0 < 10 60.151.8 50 < 10 87.500.0 00 < 10 87.500.0 00 < 10 420.931. 850 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) Dinas Lingkungan Hidup Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan 100 100 45.000. 000 100 60.000.0 00 100 86.355.4 76 100 80.000.0 00 100 100.000. 000 100 100.000. 000 Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (Masuk Kegiatan) 2 Dokumen 0 0 0 0 2 13.024.7 00 2 50.000.0 00 2 50.000.0 00 2 50.000.0 00 2 1 1 5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah b3) Cakupan penangan limbah B3 yang ditangani 100 100 61.900. 000 100 6.400.00 0 100 18.000.0 00 100 25.000.0 00 100 25.000.0 00 100 136.300. 000 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah limbah B3 yang dikelola (Masuk Kegiatan) 6 Sumber Limbah B3 7 7 7 8 9 9 2 1 1 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasai 100 100 94.020. 000 100 0 100 7.650.00 0 100 100.000. 000 100 100.000. 000 100 301.670. 000 Dinas Lingkungan Hidup P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 14 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ketaatanya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten jumlah kegiatan pengawasan usaha yang memiliki izin lingkungan dan atau izin PPLH (Masuk Kegiatan) 6 6 14 14 14 14 14 2 1 1 7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA 4 4 49.875. 000 4 0 4 14.950.0 00 4 50.000.0 00 4 50.000.0 00 4 50.000.0 000 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat 6 4 34.000. 000 6 50.000.0 00 6 81.132.7 25 6 100.000. 000 6 100.000. 000 6 100.000. 000 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Ada Ada 185.65 0.000 Ada 43.400.0 00 Ada 29.432.0 00 Ada 250.000. 000 Ada 250.000. 000 Ada 758.482. 000 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 1 0 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usahadan dampaknya di Daerah Kabupaten 100 0 0 0 0 100 11.599.8 00 100 35.000.0 00 100 45.000.0 00 100 91.599.8 00 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 1 1 1 Program Pengelolaan Persampahan Persentase jumlah sampah yang tertangani 100 100 10.330. 585.87 4 100 4.318.75 0.800 100 9.695.42 8.500 100 11.515.4 28.500 100 12.899.4 28.500 100 48.759.6 22.174 Dinas Lingkungan Hidup 2 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.321. 396.00 0 80.000.0 00 1.070.94 4.350 1.966.64 3.850 2.082.40 4.951 8.521.38 9.151 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 15 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 2 1 2 2 Program Pendaftaran Penduduk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 90,50 95 830.34 9.000 90,50 20.000.0 00 94 37.772.5 00 96 536.088. 750 98 576.228. 390 98 2.000.43 8.640 DisDukcapil 2 1 2 3 Program Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akta Pencatatan Sipil 43,09 41 830.34 9.000 43 20.000.0 00 45 39.030.0 00 46 740.780. 450 47 783.513. 718 47 2.413.67 3.168 DisDukcapil 2 1 2 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ketersediaan database kependudukan ADA ADA 830.34 9.000 ADA 20.000.0 00 ADA 894.141. 850 ADA 589.774. 650 ADA 622.662. 843 ADA 2.956.92 8.343 DisDukcapil 2 1 2 5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Ketersediaan Buku Profil kependudukan ADA ADA 830.34 9.000 ADA 20.000.0 00 ADA 100.000. 000 ADA 100.000. 000 ADA 100.000. 000 ADA 1.150.34 9.000 DisDukcapil 2 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.007. 575.00 0 2.995.00 0.000 4.378.07 7.355 2.793.20 0.000 2.868.20 0.000 14.042.0 52.355 2 1 3 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa 100 100 789.22 5.000 100 2.845.00 0.000 100 1.914.87 7.355 100 625.000. 000 100 700.000. 000 100 6.874.10 2.355 Dinsos PMD 2 1 3 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKU M ADAT Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa 11,11 11,11 218.35 0.000 100 150.000. 000 100 2.463.20 0.000 100 2.168.20 0.000 100 2.168.20 0.000 100 7.167.95 0.000 Dinsos PMD 2 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 966.454. 000 1.786.09 0.610 2.155.59 3.371 2.344.41 3.132 7.252.55 1.113 2 1 4 2 Program Pengendalian Penduduk Total Fertility Rate 2,62 2,62 0 2,60 127.210. 000 2,58 493.794. 000 2,57 543.173. 400 2,56 592.570. 800 2,56 1.756.74 8.200 DP3APPKB 2 1 4 3 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Ratio Akseptor KB 79,58 79,58 0 8,379 741.314. 000 8,59 1.184.57 3.610 8,804 1.303.03 9.971 9,024 1.421.52 4.332 9,024 4.650.45 1.913 DP3APPKB 2 1 4 4 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 4,07 4,07 0 3,86 97.930.0 00 3,67 107.723. 000 3,49 209.380. 000 3,30 230.318. 000 3,30 230.318. 000 DP3APPKB Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) TAD 0 0 0 0 0 0 0,2 100.000. 000 0,3 100.000. 000 0,3 200.000. 000 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 16 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 2 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 319.87 4.000 187.330. 000 578.020. 000 1.500.42 6.000 1.651.64 0.000 4.237.29 0.000 2 1 5 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase layanan angkutan darat 0,21 0,23 143.90 0.000 0,25 131.160. 000 0,27 200.000. 000 0,29 742.440. 000 0,31 742.440. 000 1,50 1.960.14 0.000 Dinas Perhubungan Jumlah uji kir angkutan 4 4 1.200.0 00 4 1.200.00 0 2000 50.000.0 0 3000 75.000.0 00 7500 75.000.0 00 7500 75.000.0 00 Pemasangan Rambu rambu 1 100 % 40.000. 000 50 % 50.000.0 00 50 % 215.820. 000 50 % 248.786. 000 50 % 400.000. 000 100 % 954.606. 000 Jumlah arus penumpang angkutan umum 30,467 30,467 134.77 4.000 30,967 4.970.00 0 31,467 112.000. 000 31,967 434.200. 000 32,467 434.200. 000 187,80 2 1.120.14 4.000 2 1 5 3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Tersedianya Dermaga Penyeberangan TAD 0 0 0 0 0 0 1 300.000. 000 1 600.000. 000 2 900.000. 000 Dinas Perhubungan 2 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 455.00 0.000 1.375.00 0.000 1.428.00 0.000 2.955.00 0.000 2.555.00 0.000 8.768.00 0.000 2 1 6 2 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 0 0 0 0 0 16% 80.000.0 00 31% 80.000.0 00 50% 80.000.0 00 50% 240.000. 000 Dinas KOMINFO & PERSANDIAN Cakupan Layanan Telekomunikasi 88% 88% 25.000. 000 91% 25.000.0 00 94% 25.000.0 00 97% 25.000.0 00 100% 25.000.0 00 100% 125.000. 000 2 1 6 3 Program Aplikasi Informatika Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi 0 10% 30.000. 000 40% 1.150.00 0.000 60% 1.150.00 0.000 80% 1.150.00 0.000 100% 1.150.00 0.000 100% 4.630.00 0.000 Dinas KOMINFO & PERSANDIAN Jumlah Sarana Information Center 400.00 0.000 2 200.000. 000 2 173.000. 000 2 1.700.00 0.000 2 1.300.00 0.000 2 3.773.00 0.000 2 1 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 420.92 1.900 943.422. 741 1.094.53 7.920 845.000. 000 3.303.88 2.561 2 1 7 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Cakupan Palayanan izin usaha simpan pinjam yang disetujui TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 100 55.000.0 00 100 55.000.0 00 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 2 1 7 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi aktif 94 40 29.820. 000 94 0 95 47.006.9 20 97 47.006.9 20 98 60.000.0 00 98 183.833. 840 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 17 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 2 1 7 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Presentase KSP/USP Koperasi sehat TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 50 150.000. 000 50 150.000. 000 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 2 1 7 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Presentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan 43 53 106.98 0.000 0 0 53 68.287.0 00 53 68.287.0 00 67 80.000.0 00 67 80.000.0 00 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 2 1 7 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM Aktif 100 53 114.06 0.600 0 0 100 34.244.0 00 100 34.244.0 00 100 50.000.0 00 100 50.000.0 00 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 2 1 7 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil 5 4 170.06 1.300 0 0 4 793.884. 821 4 945.000. 000 4 450.000. 000 16 2.188.88 4.821 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 2 1 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 445.90 1.000 132.815. 000 520.540. 700 1.198.51 0.000 1.181.11 0.000 3.461.47 6.700 2 1 8 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 12 1 32.950. 000 1 0 1 0 1 332.800. 000 1 332.800. 000 5 698.550. 000 DPMPTSP 2 1 8 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana 1 1 155.00 6.000 1 0 1 16.635.0 00 1 318.180. 000 1 318.180. 000 5 808.001. 000 DPMPTSP 4 1 8 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 92,42% 80,00% 162.50 0.000 80,25% 116.350. 000 92,00% 149.210. 800 92% 257.340. 000 92,50% 257.340. 000 92,50% 942.740. 800 DPMPTSP 2 1 8 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 3.930.12 1.324.30 7 106.07 7.644.3 67 64.350. 000 108.199. 197.051 0 647.91 7.255.5 07 335.169. 900 680.31 3.188.2 83 255.390. 000 714.32 8.774.1 98 255.390. 000 5.972.6 80.542. 295 910.299. 900 DPMPTSP 2 1 8 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah data penanaman modal 1 1 31.095. 000 1 16.465.0 00 1 19.525.0 00 1 17.400.0 00 1 17.400.0 00 1 101.885. 000 DPMPTSP Jumlah sistem yang dikembangkan 2 2 31.095. 000 2 16.465.0 00 2 19.525.0 00 1 17.400.0 00 1 17.400.0 00 2 101.885. 000 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 18 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 2 1 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.710. 560.00 0 10.575.2 40.000 13.128.5 82.282 16.827.5 78.000 17.973.0 80.000 65.215.0 40.282 2 1 9 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Organisasi Pemuda mendapatkan pelatihan Wirausaha 4,85 4,85 1.756.3 70.000 8,08 2.056.27 0.000 7,52 1.372.66 8.245 5,26 3.038.09 0.000 5,26 3.015.60 0.000 5,26 11.238.9 98.245 PORAPAR 2 1 9 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Cakupan pembinaan cabang olahraga 90,48 100 4.954.1 90.000 100 8.518.97 0.000 100 11.755.9 14.037 100 13.789.4 88.000 100 14.957.4 80.000 100 53.976.0 42.037 PORAPAR 2 2 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 60.000 .000 65.000.0 00 86.000.0 00 80.000.0 00 80.000.0 00 371.000. 000 2 2 0 2 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Tersedia Tersedi a 25.000. 000 Tersedia 25.000.0 00 Tersedi a 40.000.0 00 Tersedi a 45.000.0 00 Tersedi a 45.000.0 00 Tersedi a 371.000. 000 Diskominfosa ndi Buku ”kabupaten dalam angka” Tersedia Tersedi a 35.000. 000 Tersedia 35.000.0 00 Tersedi a 46.000.0 00 Tersedi a 35.000.0 00 Tersedi a 35.000.0 00 Tersedi a 371.000. 000 Diskominfosa ndi 2 2 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 45.000 .000 36.000.0 00 150.000. 000 200.000. 000 250.000. 000 681.000. 000 2 2 1 2 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah TAD 100% 45.000. 000 100% 36.000.0 00 100% 150.000. 000 100% 200.000. 000 100% 250.000. 000 100% 681.000. 000 Diskominfosa ndi 2 2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.457. 790.85 6 3.494.12 7.286 330.200. 000 8.583.44 7.000 8.583.44 7.000 24.381.0 12.142 2 2 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah sanggar seni budaya 20 5 group 2275.3 22.171 8 group 139.467. 229 10 group 38.840.0 00 13 group 1.616.68 9.400 15 group 1.616.68 9.400 15p 1.616.68 9.428 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah sanggar seni budaya yang terdaftar dan aktif 20 5 group 2275.3 22.171 8 group 139.467. 229 10 group 38.840.0 00 13 group 1.616.68 9.400 15 group 1.616.68 9.400 15 group 1.616.68 9.428 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah sanggar seni budaya yang difasilitasi 14 3 group 2275.3 22.171 5 group 139.467. 229 7 group 38.840.0 00 10 group 1.616.68 9.400 14 group 1.616.68 9.400 14 group 1.616.68 9.428 Dinas Pendidikan P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 19 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) dan Kebudayaan Jumlah gedung seni budaya TAD 1 Unit 2275.3 22.171 1 Unit 139.467. 229 1 unit 38.840.0 00 1 unit 1.616.68 9.400 1 unit 1.616.68 9.400 1 unit 1.616.68 9.428 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan festival/pegelaran seni budaya TAD 3 Even 2275.3 22.171 4 Even 139.467. 229 5 even 38.840.0 00 6 even 1.616.68 9.400 7 even 1.616.68 9.400 7 even 1.616.68 9.428 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 2 2 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jumlah yang diduga cagar budaya yang dilestarikan (didaftar/registrasi) TAD 25 cagar budaya 1.040.5 90.000 20 cagar budaya 699.818. 333 15 cagar budaya 17.000.0 00 10 cagar budaya 100.000. 000 10 cagar budaya 100.000. 000 80 cagar budaya 1.049.72 7.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (ditetapkan) TAD 20 cagar budaya 1.040.5 90.000 17 cagar budaya 699.818. 333 13 cagar budaya 17.000.0 00 10 cagar budaya 100.000. 000 10 cagar budaya 100.000. 000 70 cagar budaya 1.049.72 7.000 Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi TAD 0 0 1 cagar budaya 699.818. 333 1 cagar budaya 17.000.0 00 1 cagar budaya 100.000. 000 1 cagar budaya 100.000. 000 4 cagar budaya 1.049.72 7.000 Pembebasan lahan situs cagar budaya milik masyarakat TAD 0 0 0 0 1 lokasi 17.000.0 00 1 lokasi 100.000. 000 1 lokasi 100.000. 000 3 lokasi 1.049.72 7.000 Jumlah museum yang didirikan 0 0 0 0 0 0 0 1 unit 100.000. 000 0 0 1 unit 1.049.72 7.000 Penyelenggaraan pameran cagar budaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 even 100.000. 000 1 even 1.049.72 7.000 2 2 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.550. 000.00 0 1.600.00 0.000 1.500.00 0.000 1.500.00 0.000 1.500.00 0.000 1.500.00 0.000 2 2 3 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 12000 11500 150.00 0.000 12000 200.000. 000 8000 100.000. 000 8000 100.000. 000 8000 100.000. 000 8000 100.000. 000 DISPERPUSIN Rasio perpustakaan persatuan penduduk 32 32 600.00 0.000 32 600.000. 000 32 600.000. 000 32 600.000. 000 32 600.000. 000 32 600.000. 000 DISPERPUSIN Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 5000 5000 800.00 0.000 5000 800.000. 000 5000 800.000. 000 5000 800.000. 000 5000 800.000. 000 25000 800.000. 000 DISPERPUSIN 2 2 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 50.000 .000 135.000. 000 135.000. 000 135.000. 000 505.000. 000 2 2 4 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 13 % 3% 50.000. 000 13% 50.000.0 00 23% 75.000.0 00 33% 75.000.0 00 38% 75.000.0 00 38% 325.000. 000 DISPERPUSIN 2 2 4 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip TAD 0% 0 0% 0 50% 10.000.0 00 50% 10.000.0 00 50% 10.000.0 00 50% 30.000.0 00 DISPERPUSIN P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 20 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) PENYELAMATAN ARSIP 2 2 4 4 PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP Cakupan data dan informasi penggunaan arsip TAD 0% 0 0% 0 20% 50.000.0 00 20% 50.000.0 00 20% 50.000.0 00 20% 150.000. 000 DISPERPUSIN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.088 .230.6 50 22.353.3 35.000 23.776.7 39.206 104.043. 347.227 90.418.0 58.253 254.679. 710.336 3 2 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.240. 085.00 0 10.703.4 35.000 14.543.7 85.000 13.495.8 90.000 16.330.8 90.000 60.314.0 85.000 3 2 5 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan Tangkap (Ton) 4633,77 4.259,9 3 2.205.8 90.000 4336,61 6.998.89 0.000 4.414,6 7 6.563.89 0.000 4.494,1 2 5.163.89 0.000 4.547,0 2 3.603.89 0.000 4.547,0 2 24.536.4 50.000 PERIKANAN 3 2 5 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan Budidaya 1.520,19 1.183,7 1 1.500.0 00.000 1.213,32 1.500.00 0.000 1.243,6 4 1.732.50 00.000 1.274,7 0 3.130.00 0.000 1.309,2 1 7.890.00 0.000 1.309,2 1 7.890.00 0.000 PERIKANAN Peningkatan produksi benih 70000 70000 100.00 0.000 70000 645.045. 000 70000 785.395. 00 70000 400.000. 000 70000 500.000. 000 70000 500.000. 000 PERIKANAN 3 2 5 4 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Cakupan pengawasan sumberdaya sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 30.000.0 00 10% 30.000.0 00 PERIKANAN 3 2 5 5 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB 118.890, 5 125.53 4,3 907.00 0.000 132.224, 6 1.627.00 0.000 138.96 8,5 5.462.00 0.000 145.77 3 4.802.00 0.000 152.64 5,6 4.307.00 0.000 152.64 5,6 4.307.00 0.000 PERIKANAN 3 2 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.555. 970.00 0 5.760.95 0.000 2.411.11 9.421 9.650.42 0.000 11.190.0 00.000 33.568.4 59.421 3 2 6 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PAD Sektor Pariwisata 15,39 15,39 3.154.4 40.000 13,58 4.100.77 0.000 17,42 1.009.62 3.530 19,07 7.396.27 0.000 18,6 8.560.00 0.000 18,6 24.221.1 03.530 PORAPAR 3 2 6 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Lama kunjungan Wisata 1 Hari 1 Hari 1.256.0 00.000 1 Hari 1.471.00 0.000 1 Hari 1.169.52 7.476 1 Hari 1.942.00 0.000 1 Hari 2.000.00 0.000 1 Hari 7.838.52 7.476 PORAPAR 3 2 6 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan 20 20 145.53 0.000 20 189.180. 000 20 231.968. 415 40 312.150. 000 40 630.000. 000 140 1.508.82 8.415 PORAPAR P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 21 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 3 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.807. 500.65 0 3.754.22 5.000 3.756.07 5.169 51.557.8 21.193 54.135.7 12.253 117.011. 334.265 3 2 7 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%) 27,14 27,14 1.763.2 85.650 27,14 1.672.55 0.000 27,14 1.136.95 8.980 27,14 27.948.1 09.193 27,14 29.345.5 14.653 27,14 61.866.4 18.476 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produksi sektor pertanian (Ton) 4.989,60 5.243.7 9 1.607.9 15.000 6.818,03 1.784.53 5.000 7.158,9 3 2.127.33 3.099 7.516,8 8 22.488.0 30.000 7.892,7 2 23.612.4 31.500 22.568, 53 51.620.2 44.599 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah kasus kesehatan hewan (ekor) 230 663 117.17 0.000 1.110,00 64.970.0 00 1.150,0 0 111.714. 060 1.250,0 0 377.470. 000 1.300,0 0 396.343. 500 3.700,0 0 1.067.66 7.560 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 105 65 98.750. 000 63,4 26.190.0 00 20 22.761.0 00 15 150.000. 000 10 157.500. 000 10 455.201. 000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 7 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan bina kelompok petani (%) 5,53 5,95 220.38 0.000 6,38 205.980. 000 6,80 357.308. 030 7,66 594.212. 000 8,51 623.922. 600 35,32 2.001.80 2.630 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 84.675 .000 74.725.0 00 1.447.46 3.074 22.892.9 48.034 1.566.46 0.000 26.066.2 71.108 3 2 8 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif 100% 100% 0 100% 0 100 931.030. 535 100 20.587.0 20.000 100 550.000. 000 100 22.068.0 50.535 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 2 8 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Tingkat Inflasi 6,02 % 2,02% 21.090. 000 1,62% 9.850.00 0 4% 15.459.3 80 4% 71.460.0 00 4% 71.460.0 00 4% 766.697. 380 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Persentase koefisien variasi harga antar waktu 5,9 5,9 15.500. 000 5,9 8.350.00 0 5,9 37.775.0 00 5,9 49.825.0 00 5,9 55.000.0 00 5,9 766.697. 380 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 2 8 5 Presentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah TAD 0 0 0 0 0 0 4 742.872. 875 4 775.000. 000 4 1.517.87 2.875 Dinas Koperasi P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 22 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR UMKM dan Perdagangan 2 2 8 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah TAD 0 0 0 0 0 0 0,10% 1.389.50 0.000 0,20% 50.000.0 00 0,20% 1.439.50 0.000 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 2 8 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Cakupan bina kelompok pedagang informal 30 30 48.085. 000 30 56.525.0 00 30 52.270.1 59 30 52.270.1 59 40 265.000. 000 40 265.000. 000 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 0 79.052.0 00 643.018. 000 839.996. 000 1.562.06 6.000 3 2 9 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri TAD 0 0 0 0 Tidak 79.052.0 00 Ada 643.018. 000 Ada 739.996. 000 Ada 1.462.06 6.000 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 2 9 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50.000.0 00 100 50.000.0 00 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 2 9 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini TAD 0 0 0 0 0 0 0 0 Ada/ Tidak 50.000.0 00 Ada/ Tidak 50.000.0 00 Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 3 3 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 400.00 0.000 2.060.00 0.000 1.539.24 4.542 5.803.25 0.000 6.355.00 0.000 16.157.4 94.542 3 3 0 2 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi 50 50 100.00 0.000 50 200.000. 000 50 200.000. 000 75 2.775.00 0.000 75 2.870.00 0.000 75 6.145.00 0.000 DINAS NAKERTRANS 3 3 0 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang ditempatkan 0 0 100.00 0.000 0 1.455.00 0.000 0 909.244. 542 90 2.453.25 0.000 50 2.800.00 0.000 140 7.717.49 4.542 DINAS NAKERTRANS Jumlah Transmigran yang menetap 55 55 100.00 0.000 55 255.000. 000 55 275.000. 000 145 325.000. 000 195 375.000. 000 195 1.330.00 0.000 DINAS NAKERTRANS P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 23 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 3 3 0 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Presentase kawasan pemukiman yang di kembangkan 50 50 100.00 0.000 50 150.000. 000 50 155.000. 000 75 250.000. 000 75 310.000. 000 75 965.000. 000 DINAS NAKERTRANS UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 18.817 .881.6 00 0 24.317.2 99.783 25.009.7 71.868 26.056.1 64.868 94.201.1 18.119 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 10.108.1 65.915 10.463.9 63.000 11.510.3 56.000 32.082.4 84.915 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan 0 0 0 0 0 100 Persen 8.365.00 8.400 100 Persen 7.876.46 8.000 100 Persen 8.664.11 2.000 100 Persen 24.905.5 88.400 Sekretariat Daerah 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Penyelesaian Masalah di Sektor Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam 0 0 0 0 0 100 Persen 1.743.15 7.515 100 Persen 2.587.49 5.000 100 Persen 2.846.24 4.000 100 Persen 7.176.89 6.515 Sekretariat Daerah 4 2 SEKRETARIAT DPRD 18.817 .881.6 00 0 14.209.1 33.868 14.545.8 08.868 14.545.8 08.868 62.118.6 33.204 4 2 1 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD 100% 100% 7.649.0 87.800 0 0 100% 8.642.48 3.868 100% 8.642.48 3.868 100% 8.642.48 3.868 100% 25.927.4 57.604 Sekretariat DPRD 4 2 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Tersusunya dan terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakann Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada/Tida k Ada/Ti dak 3.519.7 06.000 Ada/Tida k 0 Ada/Ti dak 5.566.65 0.000 Ada/Ti dak 5.903.32 5.000 Ada/Ti dak 5.903.32 5.000 Ada/Ti dak 17.373.3 00.000 Sekretariat DPRD P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 24 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.321. 609.00 0 7.120.99 4.000 104.265. 611.090 106.902. 477.532 108.287. 362.070 334.898. 053.692 5 1 PERENCANAAN 1.121. 609.00 0 1.444.19 5.000 1.608.86 7.010 1.070.09 1.380 1.878.88 0.918 7.123.64 6.308 5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/ Tidak 0 0 Ada/ Tidak 27.400.0 00 0 0 0 0 0 0 Ada/ Tidak 270.400. 0000 BAPPEDA Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/ Tidak Ada/ Tidak 305.96 9.00 Ada/ Tidak 524750.0 00 Ada/ Tidak 533.959. 000 0 0 Ada/ Tidak 750.000. 000 Ada/ Tidak 2.114678 .000 BAPPEDA Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/ Tidak Ada/ Tidak 381.92 5.000 Ada/ Tidak 404.880. 000 Ada/ Tidak 550.109. 030 Ada/ Tidak 491.811. 000 Ada/ Tidak 506.811. 000 Ada/ Tidak 1.548.73 1.030 BAPPEDA Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD TAD 100 70.980. 00 100 73.780.0 00 100 67.418.0 00 100 67.418.0 00 100 67.418.0 00 100 202.245. 000 BAPPEDA Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD TAD 100 326.60 5.000 100 339.725. 000 100 140.003. 000 100 143.000. 000 100 150.000. 000 100 433.000. 000 BAPPEDA 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Cakupan konsistensi perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya 100 100 36.130. 000 100 73.660.0 00 100 317.377. 980 100 367.865. 380 100 404.651. 918 100 1.199.68 5.278 BAPPEDA 5 2 KEUANGAN 7.200. 000.00 0 5.488.85 0.000 98.971.8 63.502 99.518.2 53.352 99.518.2 53.352 310.697. 220.206 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 90 100 3.100.0 00.000 100 2.100.00 0.000 90 96.390.9 37.892 90 96.805.4 87.742 90 96.805.4 87.742 90 295.201. 913.376 BPKAD 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Capaian Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah 90 100 1.000.0 00.000 100 1.288.85 0.000 90 896.269. 700 90 896.269. 700 90 896.269. 700 90 4.977.65 9.100 BPKAD 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 90 100 3.100.0 00.000 100 2.100.00 0.000 90 1.684.65 5.910 90 1.816.49 5.910 90 1.816.49 5.910 90 10.517.6 47.730 BPKAD P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 25 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 5 3 KEPEGAWAIAN 0 - 1.366.16 9.258 2.209.47 0.000 2.209.47 0.000 5.785.10 9.258 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 92,65 0 0 0 0 95,00 1.059.85 9.000 95,00 1.497.17 0.000 95,00 1.497.17 0.000 95,00 4.054.19 9.000 BKPSDM Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi 100,00 0 0 0 0 100,00 33.382.7 58 100,00 95.000.0 00 100,00 95.000.0 00 100,00 223.382. 758 BKPSDM Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN 70,57 0 0 0 0 95,00 77.580.0 00 95,00 185.000. 000 95,00 185.000. 000 95,00 447.580. 000 BKPSDM Persentase ASN yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 93,80 0 0 0 0 95,00 174.072. 500 95,00 326.300. 000 95,00 326.300. 000 95,00 826.672. 500 BKPSDM Persentase pengelolaan data kepegawaian 100,00 0 0 0 0 95,00 21.75.00 0 95,00 106.000. 000 95,00 106.000. 000 95,00 233.275. 000 BKPSDM 5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 0 1.244.95 1.000 - 3.555.49 7.000 4.124.59 5.000 8.925.04 3.000 5 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pesentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi 80,23 0 0 0 0 95,00 1.244.95 1.000 95,00 3.555.49 7.000 95,00 4.124.59 5.000 95,00 8.925.04 3.000 BKPSDM 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 0 187.949. 000 1.073.76 0.320 549.162. 800 556.162. 800 2.367.03 4.920 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase implementasi rencana kelitbangan TAD 0 0 100 187.949. 000 100 1.030.30 3.520 100 505.706. 000 100 512.706. 000 100 2.236.66 4.520 BAPPEDA Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah TAD 0 0 100 0 100 21.728.4 00 100 21.728.4 00 100 21.728.4 00 100 65.185.2 00 BAPPEDA Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. TAD 0 0 3,23 0 6,45 21.728.4 00 9,68 21.728.4 00 12,9 21.728.4 00 32,26 65.185.2 00 BAPPEDA P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 26 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.323. 577.66 5 1.349.86 3.241 995.216. 000 1.230.91 6.000 1.576.50 0.000 6.476.07 2.906 6 1 INSPEKTORAT DAERAH 1.323. 577.66 5 1.349.86 3.241 995.216. 000 1.230.91 6.000 1.576.50 0.000 6.476.07 2.906 6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Serta Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti 100% 100% 1.146.3 67.665 100% 1.149.55 1.241 100% 705.450. 000 100% 873.450. 000 100% 1.121.50 0.000 100% 4.996.31 8.906 INSPEKTORA T DAERAH 6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Jumlah Dokumen Standar Operasional Pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan KPK dan Satgas SABER PUNGLI 100% 100% 177.21 0.000 100% 200.312. 000 100% 289.766. 000 100% 357.466. 000 100% 455.000. 000 100% 145.022. 040 INSPEKTORA T DAERAH UNSUR KEWILAYAHAN 541.60 6.000 550.188. 500 3.365.95 9.609 8.132.38 6.466 8.454.08 8.390 21.289.2 28.965 7 1 KECAMATAN BALAI RIAM 91.590 .000 104.500. 000 269.151. 116 774.151. 116 808.792. 040 2.048.18 4.272 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan TAD 0 0 0 0 0 - 100% 159.000. 000 100% 169.000. 000 100% 328.000. 000 Kecamatan Balai Riam 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri TAD 0 0 100% 104.500. 000 100% 135.381. 116 100% 140.381. 116 100% 145.022. 040 100% 525.284. 272 Kecamatan Balai Riam 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD 0 0 0 0 0 0 100% 115.000. 000 100% 125.000. 000 100% 240.000. 000 Kecamatan Balai Riam 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100% 100% 91.590. 000 0 0 100% 133.770. 000 100% 133.770. 000 100% 133.770. 000 100% 492.900. 000 Kecamatan Balai Riam 7 1 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa TAD 0 0 0 0 0 0 100% 226.000. 000 100% 236.000. 000 100% 462.000. 000 Kecamatan Balai Riam P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 27 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 7 1 KECAMATAN JELAI - - 101.390. 000 596.840. 000 614.840. 000 1.313.07 0.000 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan 100 0 0 0 0 100 51.390.0 00 100 100.000. 000 100 110.000. 000 100 261.390. 000 Kecamatan Jelai 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri 100 0 0 0 0 100 50.000.0 00 100 191.840. 000 100 199.840. 000 100 441.680. 000 Kecamatan Jelai 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD 0 0 0 0 0 0 100 85.000.0 00 100 85.000.0 00 100 170.000. 000 Kecamatan Jelai 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum TAD 0 0 0 0 0 0 100 120.000. 000 100 120.000. 000 100 240.000. 000 Kecamatan Jelai 7 1 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa TAD 0 0 0 0 0 0 100 100.000. 000 100 100.000. 000 100 200.000. 000 Kecamatan Jelai 7 1 KECAMATAN PANTAI LUNCI 297.25 6.000 329.261. 000 279.540. 000 306.446. 000 145.777. 000 1.480.78 0.000 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan 100 100 10.170. 000 100 11.280.0 00 100 11.280.0 00,00 100 11.880.0 00 100 11.880.0 00 100 56.490.0 00 Kecamatan Pantai Lunci 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri 97,45 97 62.726. 000 97 63.981.0 00 98 65.260.0 00 98 66.566.0 00 99 67.897.0 00 99 326.430. 000 Kecamatan Pantai Lunci 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas 100 100 25.000. 000 100 44.000.0 00 100 48.000.0 00 100 48.000.0 00 100 52.000.0 00 100 217.000. 000 Kecamatan Pantai Lunci 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 100 100.00 0.000 100 100.000. 000 100 100.000. 000 100 122.500. 000 100 122.500. 000 100 545.000. 000 Kecamatan Pantai Lunci 7 1 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa 100,0 100 99.360. 000 100 110.000. 000 100 55.000.0 00 100 57.500.0 00 100 14.000.0 00 100 335.860. 000 Kecamatan Pantai Lunci P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 28 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) 7 1 KECAMATAN PERMATA KECUBUNG 152.76 0.000 116.427. 500 224.105. 040 897.770. 000 945.000. 000 2.336.06 2.540 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan TAD 0 0 0 0 0% 0 100% 159.000. 000 100% 169.000. 000 100% 328.000. 000 Kecamatan Permata Kecubung 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri TAD 100% 75.000. 000 99,22% 116.427. 500 100% 149.025. 040 100% 200.000. 000 100% 210.000. 000 100% 750.452. 540 Kecamatan Permata Kecubung 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD 0 0 0 0 0% 0 100% 115.000. 000 100% 125.000. 000 100% 240.000. 000 Kecamatan Permata Kecubung 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum TAD 99% 77.760. 000 0 0 100% 75.080.0 00 100% 197.770. 000 100% 205.000. 000 100% 555.610. 000 Kecamatan Permata Kecubung 7 1 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa TAD 0 0 0 0 0% 0 100% 226.000. 000 100% 236.000. 000 100% 462.000. 000 Kecamatan Permata Kecubung 7 1 KECAMATAN SUKAMARA - - 2.491.77 3.453 5.679.67 9.350 5.939.67 9.350 14.111.1 32.153 7 1 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan 100 100 0 0 0 100 2.491.77 3.453 100 5.154.67 9.350 100% 5.154.67 9.350 100% 12.801.1 32.153 Kecamatan Sukamara 7 1 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri TAD 0 0 0 0 0 0 100 200.000. 000 100% 210.000. 000 100% 410.000. 000 Kecamatan Sukamara 7 1 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD 0 0 0 0 0 0 100 115.000. 000 100% 125.000. 000 100% 240.000. 000 Kecamatan Sukamara 7 1 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum TAD 0 0 0 0 0 0 100 10.000.0 00 100% 200.000. 000 100% 210.000. 000 Kecamatan Sukamara 7 1 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa TAD 0 0 0 0 0 0 100 200.000. 000 100% 250.000. 000 100% 450.000. 000 Kecamatan Sukamara P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 29 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2018)Realisasi APBD Proyeksi Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18) (19) UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 1.049. 647.22 6 4.191.58 7.800 4.292.85 9.600 9.534.09 4.626 8 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.049.64 7.226 4.191.58 7.800 4.292.85 9.600 9.534.09 4.626 8 1 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Prosentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan TAD 0 0 0 0 100% 349.684. 600 100% 1.767.85 9.600 100% 1.842.85 9.600 100% 3.960.40 3.800 KESBANGPO L 8 1 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Prosentase Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik TAD 0 0 0 0 100% 630.103. 276 100% 960.000. 000 100% 1.125.00 0.000 100% 2.715.10 3.276 KESBANGPO L 8 1 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Prosentase Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan TAD 0 0 0 0 0 0 100% 150.000. 000 100% 200.000. 000 100% 350.000. 000 KESBANGPO L 8 1 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Terlaksananya Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakattan dan Ekonomi TAD 0 0 0 0 100% 19.525.0 00 100% 625.000. 000 100% 525.000. 000 100% 1.169.52 5.000 KESBANGPO L 8 1 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Terpeliharanya Stabilitas daerah serta deteksi dini terhadap Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan terhadap jalannya roda pemerintahan TAD 0 KESBA NGL 0 0 100% 50.334.3 50 100% 688.728. 200 100% 600.000. 000 100% 1.339.06 2.550 KESBANGPO L TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN 490.77 2.790. 024 494.272. 779.431 758.782. 092.081 956.412. 425.379 1.150.29 1.485.46 7 3.871.50 8.627.31 5 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VII - 30 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VIII - 1 Pencapaian IKU dihitung dari indikator tujuan dan sasaran, sedangkan untuk IKK dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. IKU dan IKK Pemerintah Kabupaten Sukamara secara rinci dapat di lihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2. Tabel 8.1. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 No Indikator Realisasi Target Tahun Penanggu ng Jawab 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia 67,95 68,03 68,62 69,21 69,81 BPS, DIKPORA, KESEHAT AN, 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 53,00 54,00 54,5 55 55,5 DLH 3 Pertumbuhan ekonomi 6,05 1,98 2,4 4,13 4,8 BPS 4 Angka Kemiskinan 3,36 3,36 3,36 3,2 3,2 BPS 5 PDRB Per Kapita 65,18 66,27 70,27 74,52 79,02 BPS 6 Tingkat Pengangguran Terbuka 3,57 3,13 2,72 2,33 1,98 BPS 7 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 45 45 50 55 60 Organisasi 8 Indeks Gini 0,33 0,3 0,29825 0,2965 0,29475 BPS R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VIII - 2 No Indikator Rumus Indikator 1 Indeks Pembangunan Manusia 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). A. Indeks Kualitas Air (IKA) : B. Indeks Kualitas Udara (IKU) C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 3 Pertumbuhan ekonomi 4 Angka Kemiskinan 5 PDRB Per Kapita R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 VIII - 3 No Indikator Rumus Indikator 6 Tingkat Pengangguran Terbuka 7 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 Indeks Gini VIII - 4 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Tabel 8.2. Penentapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 Laju Pertumbuhan ekonomi 6,17 5,9 5,9 5,9 6 6,1 5,28 2 Tingkat Inflasi 6,02 % 2,02% 1,62% 4% 4% 4% 4% 3 Indeks Pembangunan Manusia 67,52 67,95 68,03 68,62 69,21 69,81 69,81 4 Angka melek huruf (penduduk usia >15 tahun) 97,64% 97,62% 97,70% 97,80% 98,00% 98,15% 98,15% 5 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,10 12,11 12,12 12,29 12,75 12,95 12,77 6 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,84 7,91 8,01 8,15 8,49 8,64 8,48 7 Angka Harapan Hidup (Tahun) 71,45 71,49 71,53 71,55 71,58 71,6 71,6 8 Tingkat Pengangguran terbuka (%) 4,83 3,57 3,13 2,72 2,33 1,98 1,98 9 Tingkat partisipasi angkatan kerja 74,18 73,37 65,60 65,71 65,83 65,94 65,94 10 Angka Kemiskinan 3,19 3,36 3,36 3,36 3,2 3,2 2,79 11 PDRB Per Kapita ADHB (Juta rupiah/tahun) 62,47 65,18 66,27 70,27 74,52 79,02 79,02 12 Indek Kepuasan Masyarakat 82,00% 89,3 90 90 95 95 95 13 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 14 Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun) 1.189.064,7 1.274.424,1 1.417.944,9 1.436.270,6 1.513.308,7 1.590.346,7 1.590.346,7 15 Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun) 112 126 132 137 144 152 152 16 Kontribusi sektor Pariwisata dalam PDRB 47 52 52 55 59 62 62 17 Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB) 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 18 Nilai Realilsasi Investasi Rp3.930.121.3 24.307,00 1,06078E+11 1,08199E+1 1 Rp647.917. 255.507 Rp680.313. 188.283 Rp714.328. 774.198 Rp5.972.680.5 42.295,00 19 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 84,2 86,8 89,5 92,1 94,7 100 100 ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.1 Angka Melek Huruf 97,64% 97,62% 97,70% 97,80% 98,00% 98,15% 98,15% VIII - 5 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 1.2 Harapan Lama Sekolah 12,10 Tahun 12, 11 Tahun 12,12 Tahun 12,29 Tahun 12,75 Tahun 12,95 Tahun 12,95 Tahun 1.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah 7,84 tahun 7,91 tahun 8,01 tahun 8,15 tahun 8,49 tahun 8,64 tahun 8,48 tahun 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA 84,47% 88,00% 88,25% 88,50% 88,75% 89,00% 89,00% 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) 45,07% 87,52% 88,00% 88,25% 88,50% 89,00% 89,00% 1.6 Rasio lembaga PAUD : jumlah penduduk usia PAUD 1:73 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1 : 100 1.7 Persentase TK yang terakreditasi minimal B TAD TAD TAD 0,2195 0,3049 0,3659 0,3659 1.8 Angka melek huruf (penduduk usia >15 tahun) (Kesetara) 97,64% 97,62% 97,70% 97,80% 98,00% 98,15% 98,15% 1.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 -12 tahun 91,96% 0,92 92,25% 92,5% 92,75% 93,00% 93,00% 1.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 93,88% 94% 94,25% 94,5% 94,75% 95% 95% 1.11 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 86,64% 90,00% 90,15% 90,25% 90,35% 90,45% 90,45% 1.12 Rasio sekolah : jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) 13,82% 1 : 134 1 : 130 1 : 127 1 : 125 1 : 122 1 : 122 1.13 Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI 0,58% 0,14% 0,13 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% 1.14 Angka Kelulusan SD/MI 100,00% 100,00% 100,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1.15 Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 89,13% 100,00% 100,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1.16 Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B TAD TAD TAD 34,69% 51,02% 61,22% 61,22% 1.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun 96,00% 96,5% 96,75% 97,00% 97,25% 97,5% 97,5% 1.18 Angka Partipasi Kasar (APK) SMP/MTs 81,90% 85,00% 85,5% 85,75% 86,00% 86,5% 86,5% 1.19 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 63,15% 70% 79,50% 80,00% 80,25% 80,50% 80,50% 1.20 Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs 0,97% 0,50% 0,48% 0,46% 0,44% 0,42% 0,42% 1.21 Angka Kelulusan SMP/MTs 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1.22 Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 86,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1.23 Rasio sekolah per jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun) 1:141 1 : 125 1 : 125 1 : 122 1 : 122 1 : 120 1 : 120 1.24 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B TAD TAD TAD 57,14% 71,43% 85,71% 85,71% 1.25 Guru TK/RA berkualifikasi S1/D4 46,91% 58,00% 60,00% 61,00% 63,00% 64,00% 64,00% 1.26 Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) berkualifikasi S1/D4 5,40% 27,00% 28,00% 29,00% 29,50% 30,00% 30,00% 1.27 Guru TK/RA bersertifikasi 54,27% 58,00% 58,50% 58,75% 59,00% 59,50% 59,50% 1.28 Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) bersertifikasi 9,15% 28,00% 28,25% 28,50% 28,75% 29,00% 29,00% 1.29 Rasio guru : murid (G/M) SD/MI 0,049305556 1 : 11 1 : 11 1 : 11 1 : 10 1 : 10 1 : 10 VIII - 6 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 1.30 Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 91,73% 92,00% 93,00 94,00% 94,5% 94,75% 94,75% 1.31 Guru SD/MI sertifikasi 0,2 0,2 22,5% 25,5% 27,5% 0,3 0,3 1.32 Rasio guru : murid (G/M) SMP/MTs 1:8 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1 : 9 1.33 Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 93,21% 96,00% 96,5% 96,75% 96,8% 0,97 0,97 1.34 Guru SMP/MTs sertifikasi 22,01% 23,5% 0,25 27,5% 0,3 33,5% 33,5% 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.1 Persentase penanganan Covid-19 di rumah sakit TAD 0,00% 0,00% 25,00% 25% 25% 25% 2.2 Standarisasi dan Akreditasi rumah sakit berkelanjutan 0,25 1 1 1 100,00% 100,00% 100,00% 2.3 Persentase penanganan penyakit menular TB/HIV di rumah sakit TAD 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 2.4 Angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 2.5 Persentase pemanfaatan sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjut 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2.6 BOR 38,36% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 2.7 Av-Los 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2.8 TOI 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 2.9 BTO 41,72 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 2.10 NDR 3,74 25/1000 25/1000 25/1000 25/1000 25/1000 25/1000 2.11 GDR 14,66 45/1000 45/1000 45/1000 45/1000 45/1000 45/1000 2.12 Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONEK) 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 2.13 Persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standart 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 2.14 Persentase Bahan Persediaan yang Kadaluarsa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2.15 Persentase fasilitas air bersih rumah sakit memenuhi syarat higiene sanitasi 80,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 2.16 Standarisasi pengelolaan limbah medis dan non medis di rumah sakit 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 2.17 Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai formularium di rumah sakit 75,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 2.18 Presentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart 75,0% 75,0% 75,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% VIII - 7 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 2.19 Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart di rumah sakit 36,00% 50,00% 60,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 2.20 Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2.21 Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 75,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 2.22 Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit 75,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 2.23 Persentase ketersediaan tenaga medis dan paramedis sesuai standar di rumah sakit 65,00% 70,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 2.24 Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi 25,00% 60,00% 60,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 2.25 Cakupan Puskesmas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.26 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH) 8900,00% <89 <88 <88 <87 <87 <87 2.27 Cakupan Pelayanan Nifas 78,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.28 Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH) 1000,00% <10 <10 <9 <9 <8 <8 2.29 Cakupan Pelayanan Anak Balita 72,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.30 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 45,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.31 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) 9,50% >10% >12% >15% >20% >25% >25% 2.32 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi 0,00% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 2.33 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.34 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.35 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.36 Rasio Dokter per satuan penduduk (per 1.000 penduduk) 20,00% >0,2 >0,2 >0,3 > 0,3 >0,3 >0,3 2.37 Rasio puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk (per 1.000 penduduk) 40,00% >0,40 >0,40 >0,50 >0,50 >0,50 >0,50 2.38 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum TAD <6 <6 <5 <5 <5 <5 2.39 Rasio Posyandu per satuan balita 500,00% >6 >6 >7 >7 >7 >7 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.1 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 57,34 % 64,93 % 72,07 % 79,59 % 87,29 % 95 % 95 % 3.2 Rasio Jaringan Irigasi (RASIO) - 64,91 % 72,05 79,57 % 87,29 95 % 95 % VIII - 8 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 3.3 Persentase penduduk berakses air minum 33,2 % 33,2 % 35 % 35 % 35 % 3.4 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 26 % 26 % - 55 % 55 % 55 % 55 % 3.5 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 45 % 45 % 50 % 55 % 55 % 55 % 55 % 3.6 Presentase limbah yang ditangani dengan baik 35 % 35 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 3.7 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 76,20 % 76,20 % 79,90 % 81 % 84 % 87,74 % 87 % 3.8 Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 3.9 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 985 Unit 818 Unit 309 Unit 309 Unit 309 Unit 309 Unit 309 Unit 3.10 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 17,41 Ha 1,89 Ha 3,7 Ha 3,7 Ha 4,16 Ha 5,3 Ha 5,3 Ha 3.11 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Panjang Jalan/Jarak = Meter/Kilometer) 72,075 Km 72,075 Km 36,037 Km 36,037 Km 36,037 Km 36,037 Km 36,037 Km 3.12 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 41 m 41 m 45,36 m 49,72 m 54,08 m 58,44 m 58,44 m 3.13 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 17,77 % 30,17 % 36,37 42,57 % 48,77 % 55 % 55 % 3.14 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 25 % 30 % 45 % 50 % 55 % 60 % 60 3.15 Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi 70 % 78 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 3.16 Ketaatan terhadap RTRW 52% 60% 63% 65% 67% 70% 70% 3.17 Ruang publik yang berubah peruntukannya 52% 52 % 63% 65% 67% 70% 70% 3.18 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (Luasan=Ha) 30 Ha 34 Ha 34 Ha 34 Ha 34 Ha 34 Ha 34 Ha 3.19 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%) 3,13 3,13 8,25 9,35 12,5 15,62 15,62 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.1 Rasio rumah layak huni (Jumlah Rumah) 20,7% 14,49% 32% 32% 30% 32% 32% 4.2 Persentase lingkungan pemukiman kumuh 25% 20% 10% 0 0 0 30% 4.3 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 25% 25% 25% 25% 30% 30% 40% VIII - 9 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 4.4 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 15% 32% 38% 42% 48% 53% 65% 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.1 Persentase Laporan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti TAD 0 0 55 70 85 85 5.2 Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti TAD 0 0 55 70 85 85 5.3 Persentase peningkatan kapasitas PPNS TAD 0 0 0 100 100 100 5.4 Persentase daerah rawan bencana yang dibina TAD 0 0 0 85 85 100 5.5 Cakupan Penanggulangan Bencana Alam TAD 0 100 100 100 100 100 5.6 Cakupan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana TAD 0 0 100 100 100 100 5.7 Persentase Pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran TAD 100 100 100 100 100 100 5.8 Persentase Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia TAD 0 0 0 90 95 95 5.9 Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (IKD) TAD 0 0 0 80 85 85 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.1 Persentase PMKS yang Diberdayakan 0 0 82 100 100 100 100 6.2 Persentase PMKS yang tertangani 100 100 100 100 100 100 100 6.3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial TAD 100 100 100 100 100 100 6.4 Persentase cakupan Korban Bencana Sosial dan Alam yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 6.5 Cakupan TMP dalam Kondisi baik 1 1 1 1 1 1 1 6.6 Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa 100 100 100 100 100 100 100 6.7 Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa 96 100 100 100 100 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.1 Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagkerjaan 0 1 0 0 1 1 3 7.2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 14 10 14 12,8 15 16 67,8 7.3 Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 55 48 55 55 55 55 55 VIII - 10 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 7.4 Rasio kasus yang diselesaikan terhadap kasus yang dilaporkan/tercatat 80 70 80 80 90 100 100 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.1 Cakupan PUG dan PPRG yang aktif 13,33 16,6 29,4 44,1 58,8 73,5 100% 8.2 Persentase jumlah OPD yang telah menerapkan sistem PUG dan PPRG 13,33 16,6 29,4 44,1 58,8 73,5 100% 8.3 Rasio KDRT (%) TAD 0 0 0,048 0,036 0,03 0,03 8.4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu TAD 50% 60% 70 % 80 % 90 % 100% 8.5 Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak 0 0 0 0 250 300 300 8.6 Capaian nilai evaluasi kota layak anak 0 0 0 500 600 700 700 8.7 Persentase Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan secara Komprehensif. TAD 0 0 50% 75% 100% 100% 8.8 Total Fertility Rate 2,62 2,62 2,60 2,58 2,57 2,56 2,56 8.9 Ratio Akseptor KB (%) 79,58 79,58 8,379 8,59 8,804 9,024 9,024 8.10 Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 4,07 4,07 3,86 3,67 3,49 3,30 3,30 8.11 Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) TAD 0 0 0 20% 30% 30% 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9.1 Ketersediaan pangan utama (%) 29,87 61,73 80,68 80,84 81,55 82,27 82,27 9.2 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 84,20 86,80 89,50 92,10 94,70 100,00 100,00 9.3 Penguatan cadangan pangan (Ton) 21,64 22,53 23,43 24,40 25,39 26,42 26,42 9.4 Penanganan Daerah Rawan Pangan 5 Dok 2 Dok 1 Dok 0 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 9.5 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 5,00 13,00 17,00 31,00 32,00 33,00 33,00 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 10.1 Penyelesaian izin lokasi TAD 16% 32% 32 % 67% 67 % 67 % 10.2 Presentase Penyelesaian kasus tanah Negara TAD 5% 10% 15% 20% 25% 25% 10.3 Jumlah tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan TAD 2 Bidang 3 Bidang 1 Bidang 2 Bidang 2 Bidang 10 Bidang 10.5 Tingkat Cakupan Redistribusi tanah (IKD) TAD 0 0 0 0 0 10% 10.6 Presentase Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (IKD) TAD 0 0 0 0 0 10 % VIII - 11 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 11.1 Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik 100 100 100 100 100 100 100 11.2 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota 0 0 0 0 2 1 3 11.3 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota 0 0 0 0 0 Ada Ada 11.4 Tersusunnya KLHS Kabupaten/Kota 0 0 0 0 2 1 3 11.5 Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air < 5 < 10 < 5 < 10 < 10 < 10 < 10 11.6 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan 100 100 100 100 100 100 100 11.7 Cakupan penangan limbah B3 yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 11.8 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasai ketaatanya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 11.9 Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA 4 4 4 4 4 4 4 11.10 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat 6 4 6 6 6 6 6 11.11 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 11.12 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usahadan dampaknya di Daerah Kabupaten 100 0 0 100 100 100 100 11.13 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup 4 6 2 6 6 6 10 11.14 Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik 100 0 0 100 100 100 100 11.15 Persentase jumlah sampah yang tertangani 73 80 75 74 73 72 71 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.1 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 90,50 95 90,50 94 96 98 98 12.2 Cakupan penerbitan akta kelahiran 0,89 0,90 0,89 0,91 0,92 0,93 0,94 12.3 Cakupan penerbitan akta Pencatatan sipil 43,09 41 43 45 46 47 47 12.4 Keteresediaan Database Kependudukan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA VIII - 12 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 13.1 Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa 100 100 100 100 100 100 100 13.2 Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa 96 100 100 100 100 100 100 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14.1 Laju pertumbuhan penduduk 0 0 0 0 0 0 0 14.2 Total Fertility Rate 2,62 2,62 2,60 2,58 2,57 2,56 2,56 14.3 Ratio Akseptor KB 7,958 7,958 8,379 8,59 8.804 9.024 9.024 14.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 4,07 4,07 3,86 3,67 3,49 3,30 3,30 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 15.1 Persentase layanan angkutan darat 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 1,50 15.2 Jumlah uji kir angkutan 4 4 4 2.000 3.000 7.500 7.500 15.3 Pemasangan Rambu rambu 100% 100 % 50 % 50 % 50 % 50% 100% 15.4 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum 30.467 30.467 30.967 31.467 31.967 32.467 187.802 15.5 Tersedianya Dermaga Penyeberangan TAD 0 0 0 1 1 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 0 0 0 16% 31% 50% 50% 16.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi 88% 88% 91% 94% 97% 100% 100% 16.3 Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi 0 10% 40% 60% 80% 100% 100% 16.4 Jumlah Sarana Information Center 1 1 1 1 1 1 1 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 17.1 Cakupan Palayanan izin usaha simpan pinjam yang disetujui TAD 0 0 0 0 100 100 17.2 Persentase koperasi aktif 94,29 40 94,29 95 97 98 98 17.3 Presentase KSP/USP Koperasi sehat TAD 0 0 0 0 50 50 17.4 Presentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan 42,86 53,33 0,00 53,33 53,33 66,67 50 17.5 Persentase UMKM Aktif 100 53,33 0 100 100 100 100 17.6 Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil 4,67 4 0 4 4 4 16 VIII - 13 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 18.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 12 1 1 1 1 1 5 18.2 Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana 1 0 0 0 1 1 5 18.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,74% 89,30% 82,41% 92% 92% 92,50% 92,50% 18.4 Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 2.879.273.378. 498 Rp. 849.382.600. 658 Rp. 201.465.345 .151 Rp. 647.917.255 .507 Rp. 680.313.118 .283 Rp. 714.328.774 .198 5.972.680.472. 295 18.5 Jumlah data penanaman modal 1 0 0 1 1 1 1 18.6 Jumlah sistem yang dikembangkan 2 0 0 2 1 1 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 19.1 Persentase Organisasi Pemuda mendapatkan pelatihan Wirausaha 4,85 4,85 8,08 7,52 5,26 5,26 5,26 19.2 Cakupan pembinaan cabang olahraga 90,48 100 100 100,00 100,00 100,00 100 19.3 Cakupan pembinaan Kepramukaan - - - - 2,79 4,68 4,68 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 20.1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 20.2 Buku ”kabupaten dalam angka” Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 21.1 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah TAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 22.1 Jumlah sanggar seni budaya 20 5 Group 8 Group 10 Group 13 Group 15 Group 51 Group 22.2 Jumlah sanggar seni budaya yang terdaftar dan aktif 20 5 Group 8 Group 10 Group 13 Group 15 Group 51 Group 22.3 Jumlah sanggar seni budaya yang difasilitasi 14 3 Group 5 Group 7 Group 10 Group 14 Group 39 Group 22.4 Jumlah gedung seni budaya 0 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 22.5 Penyelenggaraan festival/pegelaran seni budaya 0 3 Even 4 Even 5 Even 6 Even 7 Even 25 Even 22.6 Jumlah yang diduga cagar budaya yang dilestarikan (didaftar/registrasi) 0 25 Cagar Budaya 20 Cagar Budaya 15 Cagar Budaya 10 Cagar Budaya 10 Cagar Budaya 80 Cagar Budaya 22.7 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (ditetapkan) 0 20 Cagar Budaya 17 Cagar Budaya 13 Cagar Budaya 10 Cagar Budaya 10 Cagar Budaya 70 Cagar Budaya 22.8 Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi 0 0 1 Cagar Budaya 1 Cagar Budaya 1 Cagar Budaya 1 Cagar Budaya 4 Cagar Budaya VIII - 14 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 22.9 Pembebasan lahan situs cagar budaya milik masyarakat 0 0 0 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 3 Lokasi 22.10 Jumlah museum yang didirikan 0 0 0 0 1 Unit 0 1 Unit 22.11 Penyelenggaraan pameran cagar budaya 0 0 0 0 0 1 Even 1 Even 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 23.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 12.000 11.500 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 23.2 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 32 32 32 32 32 32 32 23.3 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 5000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 24.1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 13 % 3% 13% 23% 33% 38% 38% 24.2 Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip TAD 0% 0% 50% 50% 50% 50% 24.3 Cakupan data dan informasi penggunaan arsip TAD 0% 0% 20% 20% 20% 20% URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.1 Produksi perikanan Tangkap (Ton) 4.633,77 4.259,93 4336,61 4.414,67 4.494,12 4.547,02 4.547,02 25.2 Produksi perikanan Budidaya 1.520,19 1.183,71 1.213,32 1.243,64 1.274,70 1.309,21 1.309,21 25.3 Peningkatan produksi benih 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 25.4 Peningkatan produksi benih 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 25.5 Cakupan pengawasan sumberdaya sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air TAD 0 0 0 0 10% 10% 25.6 Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB 11.8890,5 12.5534,3 132.224,6 138.968,5 145.773 152.645,6 152.645,6 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 26.1 PAD Sektor Pariwisata 15,39 15,39 13,58 17,42 19,07 18,60 18,60 26.2 Lama kunjungan Wisata 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 26.3 Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan 20 20 20 20 40 40 140 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 27.1 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%) 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27,14 27.2 Produksi sektor pertanian (Ton) 4.989,60 5.243.79 6.818,03 7.158,93 7.516,88 7.892,72 22.568,53 27.3 Jumlah kasus kesehatan hewan (ekor) 230,00 663,00 1.110,00 1.150,00 1.250,00 1.300,00 3.700,00 VIII - 15 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 27.4 Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian 105 65 63,40 20 15 10 10 27.5 Cakupan bina kelompok petani (%) 5,53 5,95 6,38 6,80 7,66 8,51 35,32 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 28.1 Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 28.2 Tingkat Inflasi 6,02% 2,02% 1,62% 4% 4% 4% 4% 28.3 Persentase koefisien variasi harga antar waktu 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 28.4 Presentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah TAD 0 0 0 4 4 4 28.5 Persentase alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah TAD 0 0 0 0,10% 0,20% 0,20% 28.6 Cakupan bina kelompok pedagang informal 30 30 30 30 30 40 40 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 29.1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri TAD 0 0 Tidak Tidak Ada Ada 29.2 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait TAD 0 0 0 0 100 100 29.3 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini TAD 0 0 0 0 Ada Ada 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 30.1 Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi 50 50 50 50 75 75 75 30.2 Jumlah transmigran yang ditempatkan 0 0 0 0 90 50 140 30.3 Jumlah Transmigran yang menetap 55 55 55 55 145 195 195 30.4 Presentase kawasan pemukiman yang di kembangkan 50 50 50 50 75 75 75 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 31 SEKRETARIAT DAERAH 31.1 Terpenuhinya Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran TAD 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 31.2 Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Organisasi SKPD di Kabupaten Sukamara TAD 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 31.3 Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan TAD 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 31.4 Meningkatnya Penyelesaian Masalah di Sektor Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam TAD 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen VIII - 16 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 32 SEKRETARIAT DPRD 32.1 Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 32.2 Tersusunya dan terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakann Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 33 PERENCANAAN 33.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 1 0 1 0 0 1 Tersedia 33.2 Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 33.3 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 33.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD TAD 100 100 100 100 100 100 33.6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD TAD 100 100 100 100 100 100 33.7 Cakupan konsistensi perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya 100 100 100 100 100 100 100 34 KEUANGAN 34.1 Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 90 100 90 90 90 90 90 34.2 Capaian Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah 90 100 90 90 90 90 90 34.3 Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 90 100 90 90 90 90 90 35 KEPEGAWAIAN 35.1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 92,65 95 95 95 95 95 95 35.2 Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi 100 100 100 100 100 100 100 35.3 Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN 70,57 95 95 95 95 95 95 35.4 Persentase ASN yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 93,8 95 95 95 95 95 95 35.5 Persentase pengelolaan data kepegawaian 100 95 95 95 95 95 95 36 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VIII - 17 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 36.1 Pesentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi 80,23 95 95 95 95 95 95 37 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 37.1 Persentase implementasi rencana kelitbangan TAD 0 100 100 100 100 100 37.2 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah TAD 0 100 100 100 100 100 37.3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. TAD 0 3,23 6,45 9,68 12,9 32,26 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 38 INSPEKTORAT DAERAH 38.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Serta Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38.2 Jumlah Dokumen Standar Operasional Pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan KPK dan Satgas SABER PUNGLI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% UNSUR KEWILAYAHAN 39.1 KECAMATAN BALAI RIAM 39.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan TAD 0 0 0 100% 100% 100% 39.1.2 Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri TAD 0 100% 100% 100% 100% 100% 39.1.3 Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD 0 0 0 100% 100% 100% 39.1.4 Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 39.1.5 Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa TAD 0 0 0 100% 100% 100% 39.2 KECAMATAN JELAI 39.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan 100 0 0 100 100 100 100 39.2.2 Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri 100 0 0 100 100 100 100 39.2.3 Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD 0 0 0 100 100 100 39.2.4 Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum TAD 0 0 0 100 100 100 39.2.5 Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa TAD 0 0 0 100 100 100 39.3 KECAMATAN PANTAI LUNCI 39.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan 100 100 100 100 100 100 100 VIII - 18 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 39.3.2 Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri 97,45 97 97 98 98 99 99 39.3.3 Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas 100 100 100 100 100 100 100 39.3.4 Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 100 100 100 39.3.5 Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa 100,0 100 100 100 100 100 100 39.4 KECAMATAN PERMATA KECUBUNG 39.4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan TAD 0 0 0% 100% 100% 100% 39.4.2 Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri TAD 100% 99,22% 100% 100% 100% 100% 39.4.3 Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD 0 0 0% 100% 100% 100% 39.4.4 Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum TAD 99% 0 100% 100% 100% 100% 39.4.5 Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa TAD 0 0 0% 100% 100% 100% 39.5 KECAMATAN SUKAMARA 39.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan 100 100 0 100 100 100% 100% 39.5.2 Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri TAD 0 0 0 100 100% 100% 39.5.3 Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas TAD 0 0 0 100 100% 100% 39.5.4 Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum TAD 0 0 0 100 100% 100% 39.5.5 Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa TAD 0 0 0 100 100% 100% UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 40 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 40.1 Prosentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan TAD 0 0 100% 100% 100% 100% 40.2 Prosentase Cakupan Peningkatan Peran Paratai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik TAD 0 0 100% 100% 100% 100% 40.3 Prosentase Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan TAD 0 0 0 100% 100% 100% 40.4 Terlaksananya Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakattan dan Ekonomi TAD 0 0 100% 100% 100% 100% VIII - 19 R A N C A N G A N A K H I R P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 No ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) 40.5 Terpeliharanya Stabilitas daerah serta deteksi dini terhadap Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan terhadap jalannya roda pemerintahan TAD 0 0 100% 100% 100% 100% ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Angka Kriminalitas 0,07 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 2 Jumlah arus penumpang angkutan umum 30467 30467 30967 31467 31967 32467 187802 3 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (Panjang Jalan/Jarak = Meter/Kilometer) 41 m 41 m 45,36 m 49,72 m 54,08 m 58,44 m 58,44 m IX - 1 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program priorias Kepala Daerah dengan mempertimbangkan berbagai perubahan fundamental saat ini, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024. IX - 2 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 9.1. PEDOMAN TRANSISI Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan dasar hukum pada periode transisi, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Sukamara, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1.Mengingat masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara sekarang akan berakhir pada tahun 2023, maka pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Sukamara periode sekarang atas pelaksanaan RPJMD Sukamara 2018- 2023 sampai tahun pelaksanaan 2023;
2.Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara di tahun 2023, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 dan 2025 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara 2005-2025 atau sampai dengan RPJMD hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara periode berikutnya tersusun. 9.2. KAIDAH PELAKSANAAN Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan IX - 3 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Agar Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Bupati Sukamara berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 dan mengkoordinasikan pelaksanaannya oleh Bappeda Kabupaten Sukamara;
2.Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk tahun anggaran terkait wajib menjabarkan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 ke dalam kegiatan dan sub-kegiatan untuk tahun rencana berkenaan;
3.Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara, sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD IX - 4 P E R U B A H A N R P J M D K A B U P A T E N S U K A M A R A T A H U N 2 0 1 8 - 2 0 2 3 yang diamanatkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023;
5.Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD, maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahan RPJMD ini. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara;
6.Dalam hal pelaksanaan perubahan RPJMD ini terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan capaian sasaran perubahan RPJMD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bupati Sukamara, H. WINDU SUBAGIO