DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pcmbagian dan Penyaluran Alokaai Dana Desa Tahun Anggaram 2023; Mongingat I r Unda.tig-Undang Nomor 5 Tahun 2002 temang Fembentukan Kabupaten Kating&n, Kabutsaten Seruyan, Kabupaeen Sukamara, Kabupatcn Lamandau,, Kabupaten Gun Ling Mas, Kabupaten lYilang l ^ sau, Kabupalen Murung. Raya dan Kabupateti Raritn Timur di Provinsi Kalimantan Trngah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor IS, Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 J ;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Dae rah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I-emharan Negara Republik Indonesia Nomor 5537). sebagaimana telflh diubah beberapakall terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 20J 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeiintahan Dae rah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 1
4.Peraturan Bcmcrintah Nomor 43 Tahun 2014 teniang Peraturan Pdaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Deua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noinor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ; sebagaimana tclah bcberapa kali diubah tcrakbir dertgan Peraturan Pemcrintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Pcrubahan Kedua Am a Peraturan E ^ mcrintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Pbnduran Pelakaonaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lcmb&e& u Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 41„ Tambahan Lemijar&n Negara Republik Indonesia Nomor 6321|; 5- Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang PengeLoiaan Keuangan Dcsa ( Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2018 Nomor 611);
6.Peraturan ten tang Pemba ha n Atas Peraturan Mcntcri Kcuangan Nomor 190/PMK .07/ 2021 Tentang Pengeloiaan Dana Dcsa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor S19|;
7.Peraturan Daerah Kabupateti Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggarun Pentiapatsi] dan BeLanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Kabupatcn Sukamara Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sukamara Nomor 96);
8.Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengeloiaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12) , sebagaimana telah diub&h dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor l 2 Tahun 2020 Urn tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengeloiaan Kcuangan Destt (Berita Daeroh Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12); Menteri Keuangan Nomor 128/ PMKJ 07/2022 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PE MBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN AN GOA RAN 2023.

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam f ^ craturan Bupttti ini yang dim&klljd deugan :

1.Bupati adalah Bupati Sukamara -
2.Daerah adalah Kabnpaten Sukamara ,
3.Pernerintahan Daerah adalah penyelcnggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilOTi rakyat daerah menu rut asas otonomi dan tugas pembttniuan dengan prinaip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 4,PemerintahDacrahadalahkepaladacrahaebagai penyclcnggura pelaksanaanurusanpcmcrintahanyangmenjadikcwenangan daeraliotonom, 5.Carnaladalah kepala kecamatanyang mcmpunyaitugas pclaksanaanpelimpahansebagaiankewenanganBupati. 6-Kecamatanadalah wiiayahketjaCamatsebagaiPerangkat unsur memimpinPemwmtflhanDacrah yang Daerah Kabupaten. adalahkesatuanmasyarakathukumyangmemiliki batas-bataswilayahyangberwenanguntukmengaturdan menguruskepcntingan masyarakatsetempat,berdasarkanasa.1 usul danadat istiadatsctempatyangdiakuidandihormatidalam sisiempcrnerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia- 6.KepalaDesaadalahpcjabalPemerintah Desa yangmcmpunyai wewenang,tugasdankewajibanuntukmenyelenggarakan tugasdari 7.Desa rumahtanggaDesanya dan melaksanakan PemerintahdanPcmerinahDacrah, Desaadalahpenyeletiggaraan olehpemerintahDcsadanE3adan Dcsadalammengaiurdanmengurus urusan 9.Femcriniahan pemcrintahan Permusyawaratan kepentingan masyarakatsetcmpaiberdasarkanasal usul dan adatisfiadatsctempatyangdiakuidandihormati dalamSistcm PcmcrintahanNegara KesatuanRcpublikIndonesia, 10.PemerintahDesa adalahKepalaDcsadan Perangkat Desa sebagaiunsurpenyelenggaraan Pemerintahan Desa. l l.R a d a nPcrmusyawaratanDesaselanjutnvadisingkatBPD adalahLembagayang merupakan perwujudandemnkrasidalam aebagut penyeletiggaraanPcmcrintahan penyclcnggaraPemcrintahanDesa. 12.LembagaKemasyarakatanadalahlembagayang dibentukoleh masyarakatsesuai dengan kebutuhandan merupakan mitra Pemerintah Dcsadalam memberdayakanmasyarakat, 13.TimPelaksana Kcgiatanyangselanjutnva disingkatTPKadalah tim yang ditetapkan oleh kcpalaDesa terdiridariunsur Pemerintah Desa(Kcpala Seksi/KcpalaUrusan)dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk PetigadaanBarang/Jasa. 14.Anggaran PcndapatandanBelattja Dacrah yangselanjutnva disingkatAPBDadalah Rencanakeuangan tahunanpemerintah dacrahyangdibahae dan disetujuihersamaoleh pemermtah dacrah danDPRDserta ditetapkan dengan peraturanDacrah, 15.AlokasiDana Desa ,sclanjutnya disingkatADD, adalah dana perimbangan yang ditcrima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja dacrah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khuaus. 16.Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dcsa,yang sclanjutnya disingkatdenganAPBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pcmcrintahan Dcsa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desadan Badan Pcrmusyawaratan Dcsa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Desaunsur unsur mclaksanakan 3
17.Rekening Kas Umuin Dacrah adaiah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditenmkan olch kcpala d&erah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditrtapkan, IS- Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah tokening tempat menyimpan uang pemcrintah dei-ia yang iraenampung seluruh penertmaan desa dan digunakan untuk membay&T selunjb i>engeluaran desa dalam 1 ( satu] rckcning pada bank yang ditetapkan, lO. Aparat Pcngawas Fungsiona] adalah inspeklorat Daerah Kabu paten Sukamara. BAB U PEMBAGTAK ADD

Pasal 2

( 1 ) ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp Si.714.038.852,00 (lima puluh saru mUyar tujuh ratus empat betas juta tiga puluh ddapan ribu delapari ratios lima puluh cfua rupiahf .

(2)ADD untuk setiap Desa Tahun Ariggaran 2023 dialnkasikan sccam me rata dan bcrkcadilan dengan perhitungan sebagai berikut:
1. a.Atokast Dasar (AD) sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dibagi secare merata untuk seluruh desa; dan b- Abkasi Formula (AF) * et>e * ar 30% (tujuh puluh persen) yang dibagi sccara pnoporsionai dengan memperhtttikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan dngkac kesulitan geografis Desa .
(3)Jumlah Desa sehagaimana dimaksud pada ayat jl ) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa .

Pasal 3

jl ) Besarnya ADD dicenlukan oleh variabel Jumlah J'tnduduk Desa, Angka Kemisklnan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Ke&ulitan OeograriH Desa , dengan pembnbntan sebagal berikut: ANOKA BOBOT VARIABEL BOBOT Jumlah Penduduk Desa 2 0,20 Angka Kc miski nan Desa 3 0,30 0,20Luas Wjlayah Desa 1 Tingkal Kesulitan Cirugrafis Detsa 3 0,30 10 1JuTiilah 4 [ 2] Bceaniya ADD ditetapkan dengan mcnggunakan rum US : ADD * — AD + |{(JP */JPK * 0,20) 4 [ JPMx/ JPMK *0t30) + { LWx/ LWK * 0,20) + (IKGx/ JKG ^ * 0f 30)) * AF] : Alokasi Dana Desa x : Alokasi Dasar ; jumlsh Penduduk Desa x : Jum ]j * h Penduduk Kabupaten : Jumlah Pcftduduk Mi skia Desa x : JLIMLUB l^cnduduk Minkin Kelm paten : Luas Wiiavah Desa xW : Luas Wiiavah Kabupaten ; Endekp. Kesulitan Geograiis Desa x : indeks Kesulitan Gengrafis Kabu paten : Alokasi Formula (3} Dakar penerima ADD dan besarftn rnasing-mssing desa, sefr ^ gaitnana tercantum daiam Lampiran I yang merupakan bugiun lidak ( erpisehkan dari Feraturan tlupati ini . ADD * AD JP„ JPK JPMx JPMK LWx LWK IKGx 1KGK AF Pastil 4 Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat ktrsulifan geografta desa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ayat (2 ) huruf b adalah data terbaru yang bersumbcr daH kementonian / lcmbaga / perangktAi duet's b yang berwcnang menyeienggarakan urusan pcmcrintahan. BAB 111 FENYA LURAN Pasfli o (1|Ptnyaluran ADD kepada Desa dilaktikan meletlui pcmindahbukuan dari Reken ing Kas Umum Dacrah (RKUD) ke RKD. ( 2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayai {If dilaksanakan secara beitabap, dengan Joetentuan sebagai bcrikuh

a.tahap I paling Cepal hulan Januan dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (deiapan puluh persen);dan
b.tahap II paling ccpat bulan Juni dan paling lambac minggu keempat bulan November sebesar 20% idua puluh person) dan alau sebesar sisa Alokasi Dana Dcaa yang Wum di salurkan. (3] Penyaiuran ADD Tahap 1 dilakukan setdah Kepfila Desa menyampaikan I a . I’ fcraturan Desa rtiengenai APB Desa; dan
b.Laporan nc.atisasi penyerspan ADD tahun anggaran sebelumnya. 5 (4 ) Penyaluran ADD Tahap Jl dilakukan settlah Kepala Desa menyanipaikan : a . Laporan rcali&asi penyerapan ADD tahap I.
b.Bukti pcmb-ayaran pajak bumi dan hangunan perdeaaan dan perkotaan tahun bcrkcnaan; dan
c.Peraturan Desa ten tang Laporan pcrtanggungjawaban reaiisa & i APR Desa Tahun Anggaran sebelumnya ,

(5)Lnaporan realisasi penyerapan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , huruf a, menunjukksn rata - rata nealisas] penyerapan paling rcndah scbesar 75% (tujuh puluh lima persen). |fci) Bukti pcmbayaran pajak bums dan bangunan perdeaaan dan perkotaan sehagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling Tendah 75% (tujuh puluh lima persen) dan pokok ketctapan pajak bumi dan banguntm peitlesaen dan perkotaan yang dibuktikan dengan surat kctcrangan yang dikeluarkan Qteh Penangkat Daerah yang mcnangani pcngclolaan pajak dacrah- Pnsalb {1) Penyaluran ADD kepada Desa (lari reken in g Kas Umum Daerah (RKUD1 ke Rekcning Kas Desa {RKDJ sehagaimana dimaksud dalam I’hsal 5 ayat ( 1) dilakukan selelah dikUrangi pemotongan atas pembayaran iuran jaminan keschatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% {satu persen|dari penghasiian lelap pcrbulan kepala desa dart perangkat desa.
(2)Pcmotongan sebagaimana dimaksud pada ayat ( lj dilakukan secara langsung pada setiap lahapan penyaluran. Pa sal 7 ( ll Kcpala Desa dengan dikoordinailkan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD setiap tahap penyaluran kepada tSupati mclalui Kepala Perangkat Daerah me nyelen gga rakan pemcriniahan bidangyang Pemberdayaan Maayarakat dan Desa dengan tembusan kepada Kepala PeranEk«t Dwcrah yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang fceuangan selaku Pejabat Pengelola Keuajigan Daerah.
(2)Laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada umsan ayal ( 1 ) terdiri atas :
1. a.laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan b.laporan realisasi penyerapan ADD santpai dengan tahap 1. (3| Laporan realisasi penyerapan tahun anggaran scbelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambal bulan Januari UhUn anggaran berjalan. {4) Laporan realisasi serapan ADD sampfli dengan tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambal bulan Oktober tahun anggaran berjalan. 6

BAB IV

PENGGUKAAM ADD

Pasal 8

( 1 ) Pelaksanaan kegiatan yang bcrsumber dari ADD dalam APB Desa, dilaksanakan oleh Tim Ptlaksana Kegiatan (TPK) ,

(2)Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyclcnggaraan pemerintahan De$a, pelaksanaan pembangunan Dcsa, pcmbinaan kemasyarafcatan Desar pemherdayaan masyarakat Desa dan [ ’ enangguiangan Bcncanu, 13) Fenggunaan dana scbagsdmana dimaksud pada ayat: ( l ) dianggarkan dalam APB Desa . BAR V PENOBLOLAAN I’ asal 9
(1)Pengdolftan ADD dilaksanakan melaiui tahapan penencanaan, penatausabssn, pelaporan danpelaksanaanh pertanggungjav.ra ban. {2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat | " 1 ) mciigacu pad a petaturan penjndang- undangan.
(2)Pemerintah Desa wajib menyampaikan lapnran pertanggungjawaban penggunaan ADD kep&dn R upsLi melaiui Camat.
(3)DtdaiTi hal kepala desa terlambat dan / atau tidak menyampHikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3f maka pcnyaluran ADD tahap I di tunda sampat dengan disampaikannya laporan realiaasi penggvmaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
(4)Dalam haJ kepala desa terlambat dan /atau tidak menyampaikau lapnran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4 ^ , maka pcnyaluran ADD tahap II ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

BAB VI

PERTANGGUNGJA ' WA RAM Pa sal 10 ( 1 ) PerlanggLjngjuwa ban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pcrtanggungjawabgn APBDesa.

Pasal 11

Ilf Pcrangkal Dasrah yang menyelonggaiakan iinjfigifl Pembsrdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pcmbinaan, monitoring dan evaluasi pen ^ unaan ADD.

(2)Stria in Perangkat Dacrah sebagaiinarta dimaksud pada ayat ( l ) h pembinaan, monitoring dan evafua &i penggunaan ADD juga wajib dilakukan oleh Camat, (3j I'dngawaaan pentfloUan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Ftingsional Kabupaten. KETENTUAN PENUTUP PasaE 12 Pcraturan Bupad ini mulai bcrlaku jwda langgal divmdangkan , Agar aetiap orang tnengccahuinya * mem ^ rintahkan pengundangan Pcraturan Bapati ini dengan penompatannya dat&m Berita Daerah Kabupatcn Sukamara, Ditetapkan di Sukamarfl pada tanggal 2 5 Januari. £023 BUPAT1 SUKAMARA , ttd WINDU SUBAGTO Diundangkan di Sukamara pada ianggal 2 5 Jsnuari 2 023 SEKRETARIS DAERAH SABUPATEN SUKAMAKA , ttd RLNDY LESMANA BE RITA DABRAH KARUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR i ai dcngan aslinva to , IAN HUKUM, S «E VI ^ [SET!> 1975 T u* KA; S-H- i M,H . 200212 1 004 a a M r i< 5 31 ^L be e LAMPIRAN ]] PERATURAN BUPAT] SUKAMARA NGMOK 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PE M BAG LAN DAN PENVALU RAN ALOKASI DANA DE3ATAHUN ANGGARAN 2023 format Lg ^ Jora?i Ronlisasi Penacmnaan Alokasi Dana Peso LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SEW ESTER . TAHUN ANGGARAN PEMER1NTAH DESA KECAMATAN KAK3 UPATEN SUKAMARA I I B l. I I I J J L I I I J I I I, J i .1 I I. I l I. I. Fagu Desa Rp. . - I.mm. m m NOMOR DAN TANGGAL BUKT1 FENYALUEAti (SP2D|i JUULAHJUMLAH PENER1MAAN DEBET \Rp.\ SALDOPENOEUUARAN |KKED]T| KGDE REKENINCi KET U.RA1AN (Rp- J fRp.} 1 2 3 4 5 f i 7 I 1 2 jYEnrfapfftffji Thintfer t 2 1 AJokaai Dana Dc- ua TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA TAHAP KETTGA 2 BELA.NJA BANTUAH SEE DESA a i Bid.ri. ng Fenfden Deu Ke ^ Jaian2 1 1 2 2 2 I 3 Kcgiatan h i l l i i i i *- - . i i i l a n i.i.i. i 2 4 2 2 Pembftneuiiiail DCM 2 2 1 Kcpatan .. i n 1 1 i I I I I I 2 2 2 Kcgiatan 3 Bidniag Femhin&an K >ClflJii?yeraka|ao 2 2 3 1 Kejyatan i i i i M i r n i i 2 3 2 Kcpatan i i i i i I I I n i i i r r 2 4 Riding Pcmbt rdnyun Mu& ^ aralut LMJ PV 2 4 Rtglatail] - 1 KejjialUEi2 2 Diseujjtii Oieh Ktpala DesaBcnrtalwa l >c ^ n T t 1- -- ft. ft.eftI P I P I P I P P P I h f t i n afi B I k! I BUFATi SUKAMAKA? Lid WiriRt; SUBAGIO uai dengan aplinva WiJAN HUtfuft, S * V U U j CL SET * »KA, S. H.N M . H. fi 2002 3.2 1 0G4 EWA * u K

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Dae rah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I-emharan Negara Republik Indonesia Nomor 5537). sebagaimana telflh diubah beberapakall terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 20J 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeiintahan Dae rah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 1
4.Peraturan Bcmcrintah Nomor 43 Tahun 2014 teniang Peraturan Pdaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Deua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noinor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ; sebagaimana tclah bcberapa kali diubah tcrakbir dertgan Peraturan Pemcrintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Pcrubahan Kedua Am a Peraturan E ^ mcrintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Pbnduran Pelakaonaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lcmb&e& u Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 41„ Tambahan Lemijar&n Negara Republik Indonesia Nomor 6321|; 5- Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang PengeLoiaan Keuangan Dcsa ( Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2018 Nomor 611);
6.Peraturan ten tang Pemba ha n Atas Peraturan Mcntcri Kcuangan Nomor 190/PMK .07/ 2021 Tentang Pengeloiaan Dana Dcsa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor S19|;
7.Peraturan Daerah Kabupateti Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggarun Pentiapatsi] dan BeLanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Kabupatcn Sukamara Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sukamara Nomor 96);
8.Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengeloiaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12) , sebagaimana telah diub&h dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor l 2 Tahun 2020 Urn tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengeloiaan Kcuangan Destt (Berita Daeroh Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12); Menteri Keuangan Nomor 128/ PMKJ 07/2022 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PE MBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN AN GOA RAN 2023.

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam f ^ craturan Bupttti ini yang dim&klljd deugan :

1.Bupati adalah Bupati Sukamara -
2.Daerah adalah Kabnpaten Sukamara ,
3.Pernerintahan Daerah adalah penyelcnggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilOTi rakyat daerah menu rut asas otonomi dan tugas pembttniuan dengan prinaip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 4,PemerintahDacrahadalahkepaladacrahaebagai penyclcnggura pelaksanaanurusanpcmcrintahanyangmenjadikcwenangan daeraliotonom, 5.Carnaladalah kepala kecamatanyang mcmpunyaitugas pclaksanaanpelimpahansebagaiankewenanganBupati. 6-Kecamatanadalah wiiayahketjaCamatsebagaiPerangkat unsur memimpinPemwmtflhanDacrah yang Daerah Kabupaten. adalahkesatuanmasyarakathukumyangmemiliki batas-bataswilayahyangberwenanguntukmengaturdan menguruskepcntingan masyarakatsetempat,berdasarkanasa.1 usul danadat istiadatsctempatyangdiakuidandihormatidalam sisiempcrnerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia- 6.KepalaDesaadalahpcjabalPemerintah Desa yangmcmpunyai wewenang,tugasdankewajibanuntukmenyelenggarakan tugasdari 7.Desa rumahtanggaDesanya dan melaksanakan PemerintahdanPcmerinahDacrah, Desaadalahpenyeletiggaraan olehpemerintahDcsadanE3adan Dcsadalammengaiurdanmengurus urusan 9.Femcriniahan pemcrintahan Permusyawaratan kepentingan masyarakatsetcmpaiberdasarkanasal usul dan adatisfiadatsctempatyangdiakuidandihormati dalamSistcm PcmcrintahanNegara KesatuanRcpublikIndonesia, 10.PemerintahDesa adalahKepalaDcsadan Perangkat Desa sebagaiunsurpenyelenggaraan Pemerintahan Desa. l l.R a d a nPcrmusyawaratanDesaselanjutnvadisingkatBPD adalahLembagayang merupakan perwujudandemnkrasidalam aebagut penyeletiggaraanPcmcrintahan penyclcnggaraPemcrintahanDesa. 12.LembagaKemasyarakatanadalahlembagayang dibentukoleh masyarakatsesuai dengan kebutuhandan merupakan mitra Pemerintah Dcsadalam memberdayakanmasyarakat, 13.TimPelaksana Kcgiatanyangselanjutnva disingkatTPKadalah tim yang ditetapkan oleh kcpalaDesa terdiridariunsur Pemerintah Desa(Kcpala Seksi/KcpalaUrusan)dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk PetigadaanBarang/Jasa. 14.Anggaran PcndapatandanBelattja Dacrah yangselanjutnva disingkatAPBDadalah Rencanakeuangan tahunanpemerintah dacrahyangdibahae dan disetujuihersamaoleh pemermtah dacrah danDPRDserta ditetapkan dengan peraturanDacrah, 15.AlokasiDana Desa ,sclanjutnya disingkatADD, adalah dana perimbangan yang ditcrima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja dacrah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khuaus. 16.Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dcsa,yang sclanjutnya disingkatdenganAPBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pcmcrintahan Dcsa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desadan Badan Pcrmusyawaratan Dcsa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Desaunsur unsur mclaksanakan 3
17.Rekening Kas Umuin Dacrah adaiah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditenmkan olch kcpala d&erah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditrtapkan, IS- Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah tokening tempat menyimpan uang pemcrintah dei-ia yang iraenampung seluruh penertmaan desa dan digunakan untuk membay&T selunjb i>engeluaran desa dalam 1 ( satu] rckcning pada bank yang ditetapkan, lO. Aparat Pcngawas Fungsiona] adalah inspeklorat Daerah Kabu paten Sukamara. BAB U PEMBAGTAK ADD

Pasal 2

( 1 ) ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp Si.714.038.852,00 (lima puluh saru mUyar tujuh ratus empat betas juta tiga puluh ddapan ribu delapari ratios lima puluh cfua rupiahf .

(2)ADD untuk setiap Desa Tahun Ariggaran 2023 dialnkasikan sccam me rata dan bcrkcadilan dengan perhitungan sebagai berikut:
1. a.Atokast Dasar (AD) sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dibagi secare merata untuk seluruh desa; dan b- Abkasi Formula (AF) * et>e * ar 30% (tujuh puluh persen) yang dibagi sccara pnoporsionai dengan memperhtttikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan dngkac kesulitan geografis Desa .
(3)Jumlah Desa sehagaimana dimaksud pada ayat jl ) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa .

Pasal 3

a.tahap I paling Cepal hulan Januan dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (deiapan puluh persen);dan
b.tahap II paling ccpat bulan Juni dan paling lambac minggu keempat bulan November sebesar 20% idua puluh person) dan alau sebesar sisa Alokasi Dana Dcaa yang Wum di salurkan. (3] Penyaiuran ADD Tahap 1 dilakukan setdah Kepfila Desa menyampaikan I a . I’ fcraturan Desa rtiengenai APB Desa; dan
b.Laporan nc.atisasi penyerspan ADD tahun anggaran sebelumnya. 5 (4 ) Penyaluran ADD Tahap Jl dilakukan settlah Kepala Desa menyanipaikan : a . Laporan rcali&asi penyerapan ADD tahap I.
b.Bukti pcmb-ayaran pajak bumi dan hangunan perdeaaan dan perkotaan tahun bcrkcnaan; dan
c.Peraturan Desa ten tang Laporan pcrtanggungjawaban reaiisa & i APR Desa Tahun Anggaran sebelumnya ,

(5)Lnaporan realisasi penyerapan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , huruf a, menunjukksn rata - rata nealisas] penyerapan paling rcndah scbesar 75% (tujuh puluh lima persen). |fci) Bukti pcmbayaran pajak bums dan bangunan perdeaaan dan perkotaan sehagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling Tendah 75% (tujuh puluh lima persen) dan pokok ketctapan pajak bumi dan banguntm peitlesaen dan perkotaan yang dibuktikan dengan surat kctcrangan yang dikeluarkan Qteh Penangkat Daerah yang mcnangani pcngclolaan pajak dacrah- Pnsalb {1) Penyaluran ADD kepada Desa (lari reken in g Kas Umum Daerah (RKUD1 ke Rekcning Kas Desa {RKDJ sehagaimana dimaksud dalam I’hsal 5 ayat ( 1) dilakukan selelah dikUrangi pemotongan atas pembayaran iuran jaminan keschatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% {satu persen|dari penghasiian lelap pcrbulan kepala desa dart perangkat desa.
(2)Pcmotongan sebagaimana dimaksud pada ayat ( lj dilakukan secara langsung pada setiap lahapan penyaluran. Pa sal 7 ( ll Kcpala Desa dengan dikoordinailkan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD setiap tahap penyaluran kepada tSupati mclalui Kepala Perangkat Daerah me nyelen gga rakan pemcriniahan bidangyang Pemberdayaan Maayarakat dan Desa dengan tembusan kepada Kepala PeranEk«t Dwcrah yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang fceuangan selaku Pejabat Pengelola Keuajigan Daerah.
(2)Laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada umsan ayal ( 1 ) terdiri atas :
1. a.laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan b.laporan realisasi penyerapan ADD santpai dengan tahap 1. (3| Laporan realisasi penyerapan tahun anggaran scbelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambal bulan Januari UhUn anggaran berjalan. {4) Laporan realisasi serapan ADD sampfli dengan tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambal bulan Oktober tahun anggaran berjalan. 6

BAB IV

PENGGUKAAM ADD

Pasal 8

( 1 ) Pelaksanaan kegiatan yang bcrsumber dari ADD dalam APB Desa, dilaksanakan oleh Tim Ptlaksana Kegiatan (TPK) ,

(2)Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyclcnggaraan pemerintahan De$a, pelaksanaan pembangunan Dcsa, pcmbinaan kemasyarafcatan Desar pemherdayaan masyarakat Desa dan [ ’ enangguiangan Bcncanu, 13) Fenggunaan dana scbagsdmana dimaksud pada ayat: ( l ) dianggarkan dalam APB Desa . BAR V PENOBLOLAAN I’ asal 9
(1)Pengdolftan ADD dilaksanakan melaiui tahapan penencanaan, penatausabssn, pelaporan danpelaksanaanh pertanggungjav.ra ban. {2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat | " 1 ) mciigacu pad a petaturan penjndang- undangan.
(2)Pemerintah Desa wajib menyampaikan lapnran pertanggungjawaban penggunaan ADD kep&dn R upsLi melaiui Camat.
(3)DtdaiTi hal kepala desa terlambat dan / atau tidak menyampHikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3f maka pcnyaluran ADD tahap I di tunda sampat dengan disampaikannya laporan realiaasi penggvmaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
(4)Dalam haJ kepala desa terlambat dan /atau tidak menyampaikau lapnran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4 ^ , maka pcnyaluran ADD tahap II ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

BAB VI

PERTANGGUNGJA ' WA RAM Pa sal 10 ( 1 ) PerlanggLjngjuwa ban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pcrtanggungjawabgn APBDesa.

Pasal 11

Ilf Pcrangkal Dasrah yang menyelonggaiakan iinjfigifl Pembsrdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pcmbinaan, monitoring dan evaluasi pen ^ unaan ADD.

(2)Stria in Perangkat Dacrah sebagaiinarta dimaksud pada ayat ( l ) h pembinaan, monitoring dan evafua &i penggunaan ADD juga wajib dilakukan oleh Camat, (3j I'dngawaaan pentfloUan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Ftingsional Kabupaten. KETENTUAN PENUTUP PasaE 12 Pcraturan Bupad ini mulai bcrlaku jwda langgal divmdangkan , Agar aetiap orang tnengccahuinya * mem ^ rintahkan pengundangan Pcraturan Bapati ini dengan penompatannya dat&m Berita Daerah Kabupatcn Sukamara, Ditetapkan di Sukamarfl pada tanggal 2 5 Januari. £023 BUPAT1 SUKAMARA , ttd WINDU SUBAGTO Diundangkan di Sukamara pada ianggal 2 5 Jsnuari 2 023 SEKRETARIS DAERAH SABUPATEN SUKAMAKA , ttd RLNDY LESMANA BE RITA DABRAH KARUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR i ai dcngan aslinva to , IAN HUKUM, S «E VI ^ [SET!> 1975 T u* KA; S-H- i M,H . 200212 1 004 a a M r i< 5 31 ^L be e LAMPIRAN ]] PERATURAN BUPAT] SUKAMARA NGMOK 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PE M BAG LAN DAN PENVALU RAN ALOKASI DANA DE3ATAHUN ANGGARAN 2023 format Lg ^ Jora?i Ronlisasi Penacmnaan Alokasi Dana Peso LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SEW ESTER . TAHUN ANGGARAN PEMER1NTAH DESA KECAMATAN KAK3 UPATEN SUKAMARA I I B l. I I I J J L I I I J I I I, J i .1 I I. I l I. I. Fagu Desa Rp. . - I.mm. m m NOMOR DAN TANGGAL BUKT1 FENYALUEAti (SP2D|i JUULAHJUMLAH PENER1MAAN DEBET \Rp.\ SALDOPENOEUUARAN |KKED]T| KGDE REKENINCi KET U.RA1AN (Rp- J fRp.} 1 2 3 4 5 f i 7 I 1 2 jYEnrfapfftffji Thintfer t 2 1 AJokaai Dana Dc- ua TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA TAHAP KETTGA 2 BELA.NJA BANTUAH SEE DESA a i Bid.ri. ng Fenfden Deu Ke ^ Jaian2 1 1 2 2 2 I 3 Kcgiatan h i l l i i i i *- - . i i i l a n i.i.i. i 2 4 2 2 Pembftneuiiiail DCM 2 2 1 Kcpatan .. i n 1 1 i I I I I I 2 2 2 Kcgiatan 3 Bidniag Femhin&an K >ClflJii?yeraka|ao 2 2 3 1 Kejyatan i i i i M i r n i i 2 3 2 Kcpatan i i i i i I I I n i i i r r 2 4 Riding Pcmbt rdnyun Mu& ^ aralut LMJ PV 2 4 Rtglatail] - 1 KejjialUEi2 2 Diseujjtii Oieh Ktpala DesaBcnrtalwa l >c ^ n T t 1- -- ft. ft.eftI P I P I P I P P P I h f t i n afi B I k! I BUFATi SUKAMAKA? Lid WiriRt; SUBAGIO uai dengan aplinva WiJAN HUtfuft, S * V U U j CL SET * »KA, S. H.N M . H. fi 2002 3.2 1 0G4 EWA * u K