DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan, Tujuan dan Jenis Penataan Desa; 3. Pembentukan Desa; 4. Penghapusan Desa; 5. Penggabungan Desa; 6. Perubahan Status Desa; 7. Pendanaan; 8. Pengaturan Pemerintahan; dan 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan membentuk tim pembentukan desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)Tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan Daerah, peraturan perundang-undangan, dan unsur perangkat Daerah terkait lainnya;
2. b.Carat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim pembentukan desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paed 18
(1)Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
(2)Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
(3)Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
(4)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubemur untuk mendapatkan surat Gubemur yang memuat kode register Desa persiapan.
(5)Bupati meresmikan pembentukan Desa persiapan sekaligus mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

(1)Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
(2)Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 15

(1)Dalam melaksanakan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kelja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
(2)Rencana kelja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
(3)Pen].abat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
(4)Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
(5)Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 300/o (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah FTovinsi dan pemerintah pusat.
(7)Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 16

(1)Penjabat Kepala Desa persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  1. 9.pendataan bidang kependudukan, potensi inventarisasi pertanahan serta pengembangan _ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
7. h.pembukaan akses perhubungan antar-Desa. ekonomi, sarana
(2)Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
(3)Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiap_an secara berkala a.etiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
1. a.Bupati melalui camat;
2. b.Kepala Desa induk.
(4)Laporan penjabat Kepala Desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).

Pasal 17

( 1) Bupati melainikan kajian dan verifiikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(2)Dalam inelaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai k.elayakan Desa persiapan menjadi Desa dengan keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri alas:
1. a.unsur perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan, pemberddyaari riasyalck-a-i, per-ericanaari Peribangtirian Daerah dan peraturan perundang-undangan;
2. b.Camat setempat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Jumlah Junsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerch.
(4)Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
(5)Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
(6)Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
(7)Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa induk.
(8)Penghapusan dari pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Desa peisiapan menjadi Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1)Berdasarkan Peraturan Paerah tentang Pembentukap Pes.aj Bupati ~ niengangkat pegawal negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
(4)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
1. a.menyelenggarakan pemerintahan Desa;
2. b.membentuk stmktur organisasi dan tata kelja Pemerintah Desa;
3. c.mengangkat perangkat Desa;
4. d.memfasilitasi pengisian anggota BPD;
5. e.membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
6. f.memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak. BAD IV PENGHAPUSAN DESA Pacal 19
(1)Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
(2)Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi wewenang Pemerintah pusat.

Pasal 20

(1)P_emerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
(2)Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah disepakati, dan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun Peraturan Daerah tentang penghapusan Desa. BABV PENcOABUNGAN DESA Paal 21 ( 1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
(2)Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui D_esa persiapan.
(3)Desa yang merupakan hasil Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. HH-

Pasal 22

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa desa wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
(2)Masing-masing pemerintah desa yang bergabung sebagaimana dimakeud pa-da= ayat (1) memfasilifasi dan riempef-siapkan pelaksanaan musyawarah desa. (_.3) BPD masing-masing desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa desa.
(4)Ke§epakafan ha§il ffitisyawi-afari des-a §ebaga±ffiafia difHat-§tld pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah desa.
(5)Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa desa dalam bentuk keputusan bersama.
(6)Keputusan bersama sebagairiana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 23

(1)Para Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam P-asal 22 ayat (6) secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
(2)Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa. BAD VI pERUBAIIAli sTATus DrsA Efagivn Keedtu Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
(1)Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
(2)Perubahan status Desa menjadi Kelurahan haLrus memenuhi syarat:
1. a.Iuas wilayah tidak berubah;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
3. c.sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan ;
4. d.potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan pro_duksi serta keaneka ragapian mata pencahari_an;
5. e.kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaraganan status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke inasya±-al=at industri dan jasa;-
6. f.meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
  1. 9.akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup balk; h..- kori.disi infr.astrHktur b.er_cirik_ap p_erk_qta=ap;- a_an i:-bali-a-ri;ia --be-Sa -palirig -sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan. Fhragraf 2 Tata Cars Perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 25

(1)BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat desa terhadap rencana perubahan status desa menjadi Kelurahan.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalaln berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh K_epal_a D_esa k_epnda Bupati.

Pasal 26

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
(2)Ketentuan mengenai Tim, kajian dan verifikasi sebagaimana _dim_aksud __dalam Pasal 12 _ayat .(2} dan Pas_al 1_3 berlaku a_e_car_a mutatis mutandis terhadap perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Paed 27
(1)Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan, menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
(2)Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjedi K_elurahan, Eitlpati menyusun ran_cangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan. I-asian EEedua Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa mragraf 1 Persyaratan Paed 28 (1} Pemerintah Da_erah d_apat mengubah status K.elurahari menj_Sdi Desa -b€rdasarkan prakarsa masyarakat:
(2)Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
(3)Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karateristik: a -.-- hand-isi riasyarakat homogen;
1. b.mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayain; dan
2. c.akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
(4)Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
(5)Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Par®2 Tata Cars Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Pasal 29

(1)Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalaln berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disarnpaikan oleh Lurah kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…