DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyertaan Modal; 3. Pengawasan; dan 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Dewan Perwa]dlan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau baran.g milik daerah dan/atau yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan dacrah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.
7.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau barang yang belum dipisahkan yang dapat dinilal dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 3
8.Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disingkat FT. Bangun Sukma Jaya adalah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara Menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.
9.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa FT. Bangun Sukma Jaya.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalch Anggaran. Pendapatan dan. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bangun Sukma Jaya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam ran9ka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, memenuhi struktur perrnodalan, biaya operasional perusahaan serta meningkatkan kapasitas usaha PI`. Bangun Sukma Jaya. (2} Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi perusahaan, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat. Ban 11 pERERTAAn MODAL Paal 3
(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukaman sebesar Rp.15.611.439.000 (lima belas milyar enaln ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah); (2} Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah disetorkan melalui penyertaan modal dalam 3 tahap :
1. a.sebesar Rp.8.000.0000.000 (delapan milyar rupiah) kepada PT. Bangun Su]rma Jaya pada saat masih menjadi Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya dengan rincian : 1} Tahun 2013 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah); dan 2} tahun 2014 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
2. b.Sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) setelah perubahan bentuk badan hukum Pelusaliaan Daerah Bangun Sukma menjadi PT. dengan rincian : 1} Tahun 2015 sebesar Rp.6.000.000.000 {enam milyar rupiah); dan 2) Tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. c.Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. berupa tanah senilal Rp.611.439.000,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 4

( 1 ) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal dasar kepada PT. Bangun Sukma Jaya berupa uang sebesar Rp.5.743.422.000 (lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga jufa empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) .

(2)Pemenuhan penambahan penyertaan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dengan. rincian sebagal berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah); c` TahHn Anggaran 2024 sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. d.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.743.422.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tigajuta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). 4
(3)Pemenuhan penambahan penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka jumlah keseluruhan penyertaan modal disetor Pemerintah Daerah kepada FT. Bangun Sukma Jaya dari Rp.15.611.439.000 {lima belas milyar enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah} menjadi sebesar Rp.21.354.861.000 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh empatjuta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah). Ban Ill PEHGAWASAN Paral 6

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dart dikelola oleh PT. Bangun Sukma jaya Kabupaten Sukamara.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Komisaris.
(3)Pencalran penyertaan modal akan dievaluasi oleh Tim lnvestasi Daerah setiap tahun.

BAB IV

KFTE"Tunm PEHUTup

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkari pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukalnara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 31 Desember 202 1 BupATI suKARIEjm, ttd VIHDU SUBAGIO Diundangkan di Sukamara pada tanggal 31 Desember 2021 SERERATRIS DAERAH KABupATEAV suKAMrm, ttd REHDy LrsnENA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 05,136/2021 ::`#sRErian `LINIP. 19,Z50 ai dengan aslinya AGLEN H KUM, U OKA, S.H. 200212 1004 5 PEHgELASART Ln:NS PERATURA)I DAERAII KABupATBN SUKAMARA HOMOR 5 TAHUN 2021 TENTAHG pENyERTAAnT MOBAI pEREERIrmAII IIABupATEH sulIAMARA KEPADA PERSEROAAV TEREATAS BAVGutt SUKMA JAVA REUPATERT SURAMARA I. PEAVJELASAH UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintELh daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. 0leh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Sukamara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dan mengoptimalkan kineria Perusahaan Daerah dengan memberikan penamhahan penyertaaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struk±ur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta i]dim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalarn mendukung pembangunan. di Kabupaten Sukamara. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Sukamara membentuk Peraturan Daerah.

11.PEAVJEIASAH PASAI DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas

Pasal 3

Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas

Pasal 4

Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat ( 1 ) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas

Pasal 7

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 79 6

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…