DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PERANGKAT DESA; BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; BAB V LARANGAN PERANGKAT DESA; BAB VI PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN; BAB VII MASA JABATAN; BAB VIII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; BAB IX MUTASI; BAB X KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; BAB XI UNSUR STAF PERANGKAT DESA; BAB XII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT; BAB XIII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA; BAB XIV PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKAMARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKAMARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKAMARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1227);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 37). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sukamara.
5.Camat adalah kepala perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Sukamara.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
13.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
15.Hari adalah hari kerja.
16.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 4
18.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi :

a.Memberikan landasan hukum bagi terwujudnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis, transparan dan akuntable;
b.Menjamin terselenggaranya pengkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dan damai guna menciptakan kondisi yang kondusif di daerah;
c.Menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di daerah;
d.Menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi pelaksanaan pengaktan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB III

PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama sampai terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus di legalisir oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran; dan
5. e.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.mengenal dan memahami adat istiadat dan budaya setempat;
2. b.surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit milik pemerintah;
3. c.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
4. d.tidak berasal dari anggota TNI/POLRI yang masih aktif;
5. e.surat ijin Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota BPD;
6. f.surat ijin pimpinan bagi pegawai swasta/pegawai BUMN/BUMD;
7. g.surat ijin pejabat yang mengangkat bagi Tenaga Honor/Kontrak;

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e, antara lain terdiri atas :

a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6.000;
b.Surat pernyataan bermaterai 6.000 (enam ribu) bahwa bakal calon : 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 4) bersedia diangkat menjadi perangkat desa; 5) tidak bekerja pada instansi/perusahaan lain setelah menjabat sebagai perangkat desa;
c.pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
d.surat keterangan catatan kepolisian;
e.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat;
f.fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
g.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
h.fotocopy akta kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; 6
i.surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit milik pemerintah;
j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
k.Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Swasta/Pegawai BUMN/BUMD/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) /Tenaga Honor/Kontrak yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perangkat Desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang/mengangkat.

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3)Anggota BPD terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari Anggota BPD.

Pasal 7

(1)Kepala desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai akan dilaksanakannya pengisian perangkat desa.
(2)Kepala Desa membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang susunannya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.
(3)Apabila anggota panitia seleksi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan sebelum mendaftarkan diri.
(4)Dalam hal anggota panitia meninggal dunia atau mengundurkan diri disebabkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
(5)Tugas panitia seleksi Perangkat Desa sebagai berikut :
1. a.merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat desa;
2. b.menyusun dan menetapkan tata tertib seleksi pengangkatan perangkat desa;
3. c.mengumumkan adanya lowongan perangkat desa;
4. d.menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa;
5. e.memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa;
6. f.menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian tulis bagi bakal calon perangkat desa; 7
7. g.menyelenggarakan ujian tulis bagi bakal calon perangkat desa;
8. h.membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan- tahapan kepada kepala desa; dan
9. i.mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa secara langsung dan terbuka kepada masyarakat.

Pasal 8

(1)Panitia seleksi melaksanakan pendaftaran calon Perangkat Desa yang diumumkan secara terbuka.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
(3)Jika terdapat lebih dari 1 (satu) lowongan jabatan Perangkat Desa sedangkan jumlah calon yang mendaftar tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi memperpanjang masa pendaftaran tahap I untuk paling lama 7 (tujuh) hari.
(4)Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, Panitia memperpanjang pendaftaran tahap II dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.
(5)Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, panitia menutup pendaftaran.
(6)Panitia melaporkan penutupan pendaftaran kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

(1)Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa baik dikarenakan berakhir masa tugasnya maupun karena diberhentikan.
(2)Penjaringan dan penyaringan dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.
(3)Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kegiatan :
1. a.pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi;dan
2. b.ujian tertulis materi pengetahuan umum dan materi pengetahuan khusus tentang pemerintahan desa.
(4)Materi ujian tertulis disusun oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
(5)Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Bupati membentuk Tim.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.
(7)Pemeriksaan dan pengumuman hasil ujian tertulis dilakukan panitia seleksi pada hari yang sama dengan saat ujian dilaksanakan. 8
(8)Hasil pemeriksaan ujian dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.
(9)Teknis pelaksanaan ujian tulis diatur lebih lanjut oleh panitia seleksi.

Pasal 10

(1)Panitia seleksi menyampaikan berita acara hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian selesai.
(2)Paling sedikit 2 (dua) bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa untuk diajukan/dikonsultasikan kepada Camat.
(3)Pengajuan/konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai berita acara hasil penjaringan dan penyaringan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan ujian selesai.
(4)Camat memberikan rekomendasi dalam bentuk tertulis terhadap calon yang diajukan Kepala Desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan/pengajuan.

Pasal 11

(1)Rekomendasi Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada :
1. a.persyaratan umum dan persyaratan khusus;
2. b.kelengkapan persyaratan administrasi; dan
3. c.hasil ujian tertulis.
(2)Apabila rekomendasi Camat berupa persetujuan Kepala Desa menindaklanjuti dalam bentuk Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
(3)Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan Kepala Desa menindaklanjuti dengan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa kembali.
(4)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sedangkan Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum. BABV LARANGAN PERANGKAT DESA

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…