DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Penetapan Peserta; 3.Kepesertaan Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan; 4.Manfaat dan Tata Cara Pembayaran Jaminan; 5.Prosedur dan Tata Cara Pembayaran; 6..Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan suatu kebijakan daerah yang keberpihakannya terhadap masyarakat Kabupaten Sukamara selaku pekerja di sektor publik maupun di sektor jasa sesuai peraturan perundang-undangan;

c.bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur kedalam suatu produk hukum daerah Kabupaten Sukamara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Sukamara; Mengingat : 1. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. 5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. 11.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. 12.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 3
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 17 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 67); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
6.Dinas adalah Dinas teknis yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya JHT adalah adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
11.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12.Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
13.Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
14.Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15.Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan sesorang untuk melakukan pekerjaan.
17.Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan terdekat di wilayah Kabupaten Sukamara.
18.Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19.Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah.
20.Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah.
21.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja. 5
22.Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
23.Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
24.Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25.Pekerja sektor informal adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri atau pekerja bebas disektor pertanian dan non pertanian.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah di wilayah Kabupaten Sukamara akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja bukan penerima upah;
b.terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
c.untuk mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja bukan penerima upah; dan
d.untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui Dinas dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan azas:

a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip :

a.kegotongroyongan;
b.keterbukaan;
c.kehati-hatian;
d.akuntabilitas; dan
e.kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pekerja mandiri bukan penerima upah.

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan yang wajib diikutsertakan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.JKK; dan
b.JKM.

BAB II

PENETAPAN PESERTA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mendorong dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Sukamara dan telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
(2)Perlindungan terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk perlindungan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagkerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendaftarkan Pekerja Bukan Penerima Upah ke dalam program JKK dan JKM.
(2)Selain JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah juga dapat mengikutsertakan program Jaminan Hari Tua.

Pasal 10

(1)Pekerja mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari :
1. a.Pekerja sektor pertanian;
2. b.Pekerja sektor perikanan;
3. c.Pekerja sektor perkebunan;
4. d.Pekerja sektor peternakan;
5. e.Pekerja sektor perhubungan;
6. f.Pekerja sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro; 7
7. g.Pekerja sektor sosial keagamaan; dan
8. h.Pekerja sektor informal lainnya.
(2)Pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…