DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Hak dan Kewajiban Anak; 3.Kelembagaan KLA; 4.Pemenuhan Hak-Hak Anak; 5.Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha, Pers dan Media Massa; 6.Pendanaan; 7.Sanksi Administratif; 8.Ketentuan Pidana; 9.Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
c.bahwa anak merupakan tunas potensi bangsa dan sekaligus sebagai aset pembangunan nasional, untuk itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan sedini mungkin dengan cara menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, ramah, dan bersahabat, serta mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah kabupaten pada penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
15.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
20.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
21.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
22.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
24.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
25.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
26.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
27.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA DAN BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Negara.
8.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah,mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
9.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10.Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). 5
11.Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak-hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai lndikator Kabupaten Layak Anak (KLA).
12.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan anggota yang terdiri dari wakil unsur eksekutif, unsur legislatif, dan unsur yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan forum anak.
13.Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di mana sekretariat dan segenap personilnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
14.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
15.Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
16.Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi dan kondisi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak
17.Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi dan kondisi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
18.Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi dan kondisi anak yang terpenuhihak pengasuhan dan lingkungan keluarganya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
19.Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi dan kondisi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten didalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
20.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya. 6
21.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
22.Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan Sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
23.Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan Sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
24.RW Ramah Anak adalah Gerakan Sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya berbasis masyarakat di tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
25.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
26.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
27.Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
28.Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
30.Penanganan (Perlakuan) yang Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak. 7
31.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
32.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
33.Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif yang selanjutnya disingkat dengan NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan (psikologi) seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
34.Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis untuk memperoleh keuntungan (profit).
35.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
36.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
37.Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, tingkat RW, tingkat Desa/Kelurahan, dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dan dalam waktu yang cukup lama serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38.Pusat Data dan Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
39.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
40.Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
41.Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak, layanan terpisah dengan orang dewasa. 8
42.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
43.Pusat Data dan Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
44.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
45.Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
46.Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak, layanan terpisah dengan orang dewasa.
47.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan KLA dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan konvensi hak anak yang meliputi :
1. a.non diskriminasi;
2. b.untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh- kembang anak; dan
4. d.penghargaan terhadap pendapat dan pandangan anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
(2)Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang meliputi:
1. a.tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govemance) yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum. 9
2. b.non diskriminasi, yaitu tidak dibedakan dan membeda- bedakan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), jenis kelamin, bahasa paham politik asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental dan psikis anak.
3. c.budaya dan kearifan lokal.
4. d.kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai dasar pertimbangan yang utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
5. e.penghargaan terhadap pandangan dan pendapat anak yang mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan dan pendapatnya secara bebas terhadap segala hal yang mempengaruhi diri anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 5

(1)Peraturan Penyelenggaran KLA bertujuan untuk memberi acuan dan pedoman dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
(2)Penyelenggaran KLA oleh Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk :
1. a.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.menjamin pemenuhan hak-hak anak di menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
3. c.melindungi anak dari ancaman permasalahan dan kehidupannya;
4. d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
5. e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama anak; dan
6. f.membangun sarana dan prasarana kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Hak dan kewajiban anak;
b.Kelembagaan KLA;
c.Pemenuhan hak- hak anak;
d.Peran serta masyarakat, masa, dunia usaha, pers dan media
e.Pendanaan
f.Sanksi administratif;
g.Ketentuan pidana;
h.Ketentuan peralihan. 10

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 7

Hak azasi anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat, meliputi:

a.Hak sipil dan kebebasan;
b.Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.Hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
d.Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.Hak perlindungan khusus.

Pasal 8

Setiap anak memiliki kewajiban untuk :

a.menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua, kapan dan dimanapun berada;
b.menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c.mencintai orang tua, keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d.melaksanakan dan menunaikan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
e.melaksanakan etika dan memiliki akhlak yang mulia, kapan dan di manapun berada;
f.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat dan jenjang pendidikan;
g.menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman lingkungan dan kebersihan; dan
h.memiliki sikap yang mandiri dan kreatif sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan masing-masing.

Pasal 9

(1)Kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa aman, nyaman, senang dan gembira pada anak.
(2)Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
1. a.tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam; 11
2. b.memilih dan menggunakan kata-kata yang bijak untuk anak;
3. c.membiasakan memuji anak;
4. d.mengucapkan terima kasih;
5. e.sabar terhadap anak;
6. f.mendengarkan pendapat dan pandangan anak dengan seksama; dan
7. g.memberi contoh tentang hal-hal yang baik dan positif.
(3)Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada lingkungan mulai tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Keluarga, dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya sektor pendidikan dan Kesehatan.
(4)Dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang ramah anak, maka dilakukan Gerakan Sosial Kemasyakatan Peduli Anak dan bentuk RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Bidan Ramah Anak, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan perkembangannya.

BAB III

KELEMBAGAAN KLA

Pasal 10

(1)Bupati membentuk dan memberhentikan Anggota Gugus Tugas KLA serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
(2)Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Perangkat Daerah (PD) dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kabupaten Sukamara.
(3)Gugus Tugas KLA dievaluasi setiap tahun.
(4)Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
1. a.mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. b.mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. c.mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. e.membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakanurusan dibidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
(5)Pembentukan dan Pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 12

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…