DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup kewenangan desa, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, tahap dan tatacara, pungutan desa, penetapan kewenangan desa, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk memberikan pengaturan terkait Kewenangan Desa perlu membentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Bedasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6.Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 4
7.Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi:

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.kewenangan lokal berskala Desa;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.sistem organisasi perangkat Desa;
b.pembinaan kelembagaan masyarakat; 5
c.pengelolaan tanah kas Desa, yang meliputi :
1. 1.tanah titisara;
2. 2.tanah bengkok;
3. 3.tanah pangonan;
4. 4.tanah pituas; dan
5. 5.tanah milik desa dengan sebutan lainnya.
d.pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

a.kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b.kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c.kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d.kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e.program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f.kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.individu;
b.organisasi kemasyarakatan;
c.perguruan tinggi;
d.lembaga swadaya masyarakat;
e.lembaga donor; dan
f.perusahaan. 6

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

a.bidang pemerintahan Desa,
b.pembangunan Desa;
c.kemasyarakatan Desa; dan
d.pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.penetapan dan penegasan batas Desa;
b.pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c.pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d.pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e.pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f.pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g.pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h.pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i.penetapan organisasi Pemerintah Desa;
j.pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
k.penetapan Perangkat Desa;
l.penetapan BUM Desa;
m.penetapan APB Desa;
n.penetapan Peraturan Desa;
o.penetapan kerja sama antar-Desa;
p.pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
q.pendataan potensi Desa;
r.pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
s.penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
t.pengelolaan arsip Desa; dan
u.penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. 7

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.pelayanan dasar Desa;
b.sarana dan prasarana Desa;
c.pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d.pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

a.pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b.pengembangan tenaga kesehatan Desa;
c.pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) pemberian makanan tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup bersih dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
d.pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e.pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
f.pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
g.pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
h.fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:

a.pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
b.pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
c.pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
d.pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
e.pembangunan energi baru dan terbarukan;
f.pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
g.pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 8
h.pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i.pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
j.pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
k.pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
l.pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
m.pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
n.pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2018