DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 195

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Tempat Kedudukan 4. Tujuan dan Usaha 5. Modal 6. Tata Cara Penyertaaan Modal 7. Organ Perumda Percada 8. Pendanaan Seleksi 9. Satuan Pengawas Intern 10. Kepegawaian 11. Dana Pensiun 12. Rencana Bisnis 13. Rencana Kerja dan Anggaran 14. Standart Operasional Prosedur, Tata Kelola, dan Pengadaan Barang dan Jasa 15. Kerjasama 16. Pelaporan 17. Pengguna Laba 18. Unit Usaha Perumda Percada 19. Kepailitan 20. Pembubaran 21. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Tingkat Kesehatan, dan Restrukturisasi 22. Ketentuan Lain-ain 23. Ketentuan Peralihan 24. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukumnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15); 3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 277); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Perda.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum lainnya yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan adalah Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Perumda Percada dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. 4
8.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Percada yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Percada.
10.Direksi adalah organ Perumda Percada yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Percada untuk kepentingan dan tujuan Perumda Percada serta mewakili Perumda Percada baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Direktur adalah Direktur Perumda Percada
12.Pegawai adalah Pegawai Perumda Percada.
13.Rencana Bisnis Perumda Percada adalah rincian kegiatan Perumda Percada dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Percada adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Percada
15.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
16.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Percada.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perumda Percada merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo. 5

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Perumda Percada didirikan bertujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa berupa percetakan dan penerbitan;
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Perumda Percada bergerak di bidang usaha percetakan, penerbitan, dan bidang lain yang mendukung usaha.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Percada ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal disetor sebesar Rp6.427.208.002,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu dua rupiah).
(3)Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Modal Perumda Percada merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1)Sumber Modal Perumda Percada terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Percada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari KPM.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain setelah mendapat persetujuan KPM.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi asset.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)mempertimbangkan:
1. a.kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan; dan
2. b.hasil evaluasi kinerja Perumda Percada.
(2)Apabila pemenuhan kekurangan penyertaan modal pada tahun berkenaan belum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa uang dan/atau barang milik daerah.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII

ORGAN PERUMDA PERCADA

Pasal 10

Organ Perumda Percada terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi. 7

Isi peraturan

Teks195PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2007