(1)Penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah secara bertahap:
a.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) terdiri dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk mendukung Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Lingkar Timur; dan
b.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk mendukung Pembangunan Gedung Budi Sasono.
(3)Apabila pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sudah dilakukan, tetapi program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan maka kegiatan dimaksud dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 21 September 2018 BUPATI SUKOHARJO, WARDOYO WIJAYA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2018) Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 26 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018 NOMOR 12 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH I. UMUM Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Daerah telah membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dana Cadangan. Namun dikarenakan masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan dukungan dana yang memadai dan tidak dapat terpenuhi dengan dana cadangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1