Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 97;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 97;
2
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3019);
3
5475);
5216);
5234);
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 5 Pasal I Ketentuan Pasal 97 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 218), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6
7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2017) Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 NOMOR 16 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. UMUM. Pengaturan denda administratif sebagai bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara asas hukum dan norma hukum menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan asas stelsel aktif yang dulu dilakukan oleh penduduk sebagai pemohon dokumen kependudukan menjadi kewajiban pemerintah. Norma atau ketentuan tentang denda administratif yang diatur kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah agar sesuai dengan asas kepastian hukum. Perubahan ketentuan denda administratif dalam peraturan daerah bertujuan memberikan keadilan sosial baik untuk kepentingan penduduk dan penyelenggara Negara dalam tertib administrasi kependudukan dan upaya investasi. Untuk itu, pengaturan denda sebagai sanksi administratif perlu diatur ulang namun tetap pada kaidah peraturan perundang-undangan. Upaya agar tercipta pengaturan perundang-undangan yang harmonis dengan tidak meninggalkan asas hukum dalam pembentukannya maka materinya harus sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas tersebut menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 9 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, maka konsisten dengan aturan tersebut untuk pengurusan denda keterlambatan atas pengurusan dokumen kependudukan diatur besaran denda administratif ekuivalen sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 256
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen