DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peratruan ini diatr mengenai Penguatan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki produk unggulan mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. Penguatan produk unggulan daerah Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan agar memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan PUD dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Sukoharjo.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi produk unggulan daerah yang perlu didukung dan dikuatkan melalui kebijakan dan peraturan penguatan produk unggulan daerah sebagai amanat dari Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah agar dapat memberikan kesejahteraan warga masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Produk Unggulan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262); 3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 216);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 263); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
6.Penguatan produk unggulan daerah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pengembangan produk unggulan daerah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi produk yang berdaya saing. 4
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai. gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas, maksud, dan tujuan;
b.kewenangan;
c.perencanaan;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan; dan
f.pengendalian dan evaluasi.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penguatan PUD berdasarkan asas:

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan;
i.kesatuan ekonomi nasional; dan
j.penguatan identitas daerah. 5

Pasal 4

Penguatan PUD dimaksudkan untuk :

a.memberikan pedoman penguatan PUD bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
b.memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dalam memproduksi dan memasarkan produknya sebagai produk unggulan daerah;
c.memperkuat produk unggulan daerah dalam persaingan ekonomi; dan
d.memberikan landasan hukum terhadap produk unggulan daerah.

Pasal 5

Penguatan PUD ini bertujuan untuk:

a.mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
b.mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
c.memotivasi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Bupati berwenang menyusun dan menetapkan PUD.
(2)Penetapan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
(3)Dalam hal menyusun dan menetapkan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. 6

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD.
(2)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah menyusun rencana penguatan PUD.
(3)Rencana penguatan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Daerah.

Pasal 8

(1)Kriteria PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)adalah:
1. a.penyerapan tenaga kerja;
2. b.sumbangan terhadap perekonomian;
3. c.sektor basis ekonomi daerah;
4. d.dapat diperbaharui;
5. e.sosial budaya;
6. f.ketersediaan pasar;
7. g.bahan baku;
8. h.modal;
9. i.sarana dan prasarana produksi;
10. j.teknologi;
11. k.jejaring;
12. l.kemitraan;
13. m.manajemen usaha; dan
14. n.harga.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib dipenuhi dalam penetapan PUD.
(3)Ketentuan mengenai kriteria PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Perencanaan penguatan PUD dapat dilakukan antara lain dengan model:

a.peningkatan kualitas daya tarik PUD;
b.peningkatan daya saing PUD;
c.peningkatan kualitas infrastruktur;
d.peningkatan promosi dan investasi PUD; 7
e.peningkatan kerjasama;
f.peningkatan peran serta masyarakat;
g.peningkatan perlindungan terhadap PUD;
h.inkubator;
i.klaster;
j.one village one product/OVOP; dan
k.kompetensi inti.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pelaksanaan penguatan PUD dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
(2)Dalam hal penguatan PUD dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
(3)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penguatan PUD dengan mengacu pada perencanaan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015