DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 April 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Industri Unggulan Kabupaten, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174); 3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 4
6.Kawasan Peruntukan Industri adalah adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, dan pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
b.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan
d.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.Industri Unggulan Kabupaten;
b.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
c.Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
f.pembiayaan. 5

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 5

Jenis industri unggulan di Kabupaten sebagai dasar pengembangan industri terdiri dari :

a.industri tekstil;
b.industri pakaian jadi;
c.industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional;
d.industri furnitur;
e.industri kayu, barang dari kayu (tidak termasuk furnitur) dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
f.industri pengolahan lainnya;
g.industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
h.industri makanan;
i.industri barang galian bukan logam; dan
j.industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya.

Pasal 6

Industri di Kabupaten Sukoharjo dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 7

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo yang berisi kondisi umum Kabupaten Sukoharjo, industri unggulan daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
3. c.BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo;
4. d.BAB IV : Strategi dan program pembangunan industri unggulan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 yang berisi strategi dan program pembangunan industri unggulan;
5. e.BAB V Penutup.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

Pasal 8

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 9

Strategi pembangunan industri Unggulan Kabupaten meliputi:

a.pembangunan sumber daya industri;
b.pembangunan sarana dan prasarana industri;
c.kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri;
d.pemberdayaan industri kecil dan menengah; dan
e.perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri.

Pasal 10

Program pembangunan industri unggulan Kabupaten meliputi:

a.penetapan sasaran dan pogram pengembangan industri unggulan Daerah;
b.pengembangan perwilayahan industri Daerah;
c.pembangunan sumber daya industri Daerah; dan
d.pembangunan sarana dan prasarana industri. 7

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…