DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Daerah, RPIK 2024-2044, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sektor Industri merupakan salah satu penggerak utama di Kabupaten Sukoharjo, sehingga diperlukan adanya Rencana Pembangunan Industri yang sesuai dengan keserasian dan keseimbangan dalam kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang PerIndustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang PerIndustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024-2044.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB ini menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo, dasar hukum penyusunan serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 3
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
9.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan di Daerah.
11.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.
12.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017- 2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Jawa Tengah.
13.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disebut RPIK 2024- 2044 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1. Kondisi Daerah 2.1.1. Geografis dan Administratif Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

a.sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong Industri Daerah menjadi Industri unggulan; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah. 4

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.mendukung kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2024-2044;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
f.pembiayaan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 4.1. Strategi Pembangunan Industri Untuk mencapai sasaran pembangunan Industri di Kabupaten sukoharjo dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan; pengembangan perwilayahan Industri;

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5
6. f.pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
7. g.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
8. h.pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
9. i.Bupati memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:
1. a.infrastruktur Industri; dan
2. b.infrastruktur penunjang.
(2)Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.jaringan energi dan kelistrikan;
3. c.jaringan telekomunikasi;
4. d.jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi; dan
5. e.jaringan transportasi.
(3)Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.perumahan;
2. b.fasilitas pendidikan dan pelatihan;
3. c.fasilitas penelitian dan pengembangan;
4. d.fasilitas kesehatan;
5. e.fasilitas pemadam kebakaran; dan
6. f.tempat pembuangan sampah.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Sukoharjo Tahun 2024-2044 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP) Tahun 2017-2037 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri atas:
1. a.Industri makanan;
2. b.Industri tekstil;
3. c.Industri pakaian jadi;
4. d.Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; 6
5. e.Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
6. f.Industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional;
7. g.Industri barang galian bukan logam;
8. h.Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya;
9. i.Industri furnitur;
10. j.Industri alat musik; dan
11. k.Industri alat olah raga.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.tahap I periode 2024-2028;
b.tahap II periode 2029-2033; dan
c.tahap III periode 2034-2044.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RPIK 2024-2044

Pasal 10

(1)RPIK 2024-2044 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
3. c.visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten; dan
5. e.penutup. 7
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi Daerah;
2. b.sumber daya Industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
(4)Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan Daerah;
2. b.tujuan pembangunan Industri Kabupaten; dan
3. c.sasaran pembangunan Industri Kabupaten.
(5)Strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
1. a.strategi pembangunan Industri; dan
2. b.program pembangunan Industri.
(6)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
1. a.penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan Industri;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
5. e.pemberdayaan Industri.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022