DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Keempat Atas Perda Kab Sukoharjo No 4 Tahun 2008

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata KerjaLembagaTeknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 215); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO. 4 Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);
b.Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);
c.Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 215); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiri atas: 1) Subbagian Program; 2) Subbagian Keuangan; dan 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 5
3. c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2) Seksi Kerjasama.
5. e.Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas: 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan 2) Seksi Teknis Fungsional.
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. g.Kelompok jabatan fungsional.
(2)Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
(3)Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
(4)Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
(5)Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 52A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 5 Oktober 2015 Pj. BUPATI SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2015). Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 5 Oktober 2015 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd EKO ADJI ARIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2015 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDI SUSETYO, SH, MH Pembina NIP. 19730705 199203 1 004 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO I. UMUM. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyebutkan bahwa Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A terdiri atas Kepala, 1 (satu) Sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Seksi dan kelompok jabatan fungsional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 220 BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO . SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN SEKRETARIAT Pj. BUPATI SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA KEPALA KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT BIDANG SUMBERDAYA APARATUR BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH SEKSI KERJASAMA SEKSI SATUANPERLINDUNGAN MASYARAKAT SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SUBBAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIANKEUANGAN BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEKSI PELATIHAN DASAR SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL LAMPIRANPERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJONOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,BUDI SUSETYO, SH, MH Pembina NIP. 19730705 199203 1 004

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…